www.halloriau.com
BREAKING NEWS :
Sambut Hari Kartini, Tim Safety Riding CDN Riau Edukasi Berkendara Wanita
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
Demo Guru Sempat Ricuh, Walikota Akhirnya Temui Massa
Senin, 25/03/2019 - 19:33:09 WIB
PEKANBARU - Ribuan guru sertifikasi di Kota Pekanbaru kembali menggelar aksi demo, Senin (25/3/2019). Aksi yang dilakukan seharian itu sempat ricuh lantaran para guru memaksa masuk ke gedung lantai dasar Kantor Walikota yang kini diubah menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP). 

Aksi yang keenam kalinya ini sudah dimulai sejak pagi. Target ribuan guru ini Kantor Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru di Jalan Pattimura. Ribuan guru sertifikasi ini menuntut agar Kepala Dinas Pendidikan Pekanbaru Abdul Jamal menemui massa sebagai wujud kepedulian terhadap guru sertifikasi.

Sama seperti aksi sebelumnya, guru sertifikasi membawa sebuah spanduk besar yang merupakan tuntutan mereka agar Perwako Nomor 7 Tahun 2019 direvisi, yang membuat Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) mereka tidak bisa dibayarkan. Usai bertemu dengan Abdul Jamal, ribuan massa didampingi Abdul Jamal bergerak ke perkantoran Walikota Pekanbaru di Jalan Sudirman. 

Cukup lama massa menyampaikan aspirasi. Lantaran tak ditemui Walikota, massa aksi memaksa masuk ke gedung MPP. Disini lah kericuhan terjadi. Aksi saling dorong terjadi antara guru dan pihak keamanan, yaitu polisi dan Satpol PP. 

"Kami mau masuk, kami ini masyarakat juga, MPP itukan untuk masyarakat, jadi seharusnya kami berhak masuk," ujar salah satu guru.

Sementara itu, sebagian besar guru akhirnya berhasil memasuki dan memenuhi MPP, sementara sisanya masih berada di luar karena ruang MPP tidak cukup untuk menampung seluruh massa. 

Hingga sore bertahan di gedung MPP, akhirnya Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT menemui para guru. Selain Walikota, juga ada Sekretaris Daerah (Sekda) Pekanbaru M Noer, dan Asisten I Pemko Pekanbaru Azwan beserta Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Abdul Jamal yang sudah mendampingi massa aksi sejak pagi.

Saat bertemu Walikota, massa akhirnya berusaha tenang untuk mendengarkan tanggapan Walikota. Walikota menyampaikan, peraturan yang dikeluarkan oleh Mendikbud menjadi acuan bagi Pemko menghentikan pemberian TPP.

Kata Walikota, dalam Permendikbud Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 13 yang huruf c, bagi guru-guru yang masih menerima tunjangan profesi dan tambahan penghasilan dan atau lainnya harus mengembalikan ke kas daerah. Pada ayat d bagi pejabat pengelola keuangan daerah, jika masih membayarkan tunjangan profesi dan tambahan penghasilan maka dapat diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

"Maka Pemko tidak bisa mengubah kebijakan itu, kecuali jika ada regulasi yang membolehkannya," kata Walikota.

Meskipun demikian, massa aksi tetap bersikeras dikarenakan hanya Pemko Pekanbaru yang memberlakukan aturan tersebut. "Kami tidak bermaksud untuk mengurangi kesejahteraan guru, tetapi ini adalah aturan dari pemerintah di atas kita. Kalau memang kami salah mengartikan, tunjukkan regulasinya dimana revisi Perwako itu dapat dilakukan," jelasnya.

Jadi, kata dia, Pemko Pekanbaru tidak dapat melakukan revisi, kecuali jika regulasi yang menjadi dasar dibentuknya Perwako tersebut dapat dicabut. Jika Pemerintah pusat mencabut regulasi itu, maka Pemko Pekanbaru baru akan membayarkan apa yang dituntut oleh para guru sertifikasi.

"Makanya tidak ada celah bagi kita untuk merevisi atau mengubah aturan itu, kecuali jika regulasi ini dicabut, kita bayarkan kembali," tegasnya.

Terkait pertanyaan guru sertifikasi bahwa daerah lain bahkan kabupaten lain yang masih ada di Provinsi Riau masih menerima tunjangan profesi dan tambahan penghasilan, Walikota menjelaskan hal itu dikarenakan Permendikbud baru lahir tahun 2018 dan efektif digunakan pada 2019.

"Katakanlah di kabupaten lain masih ada yang dibayarkan, itu karena Permendikbud itu lahir tahun 2018 dan efektif diberlakukan pada 2019. Kita tentu tidak mau mencelakakan pejabat yang membayar ataupun guru yang menerima. Kalau kita tetap bayar, akhir tahun mereka disuruh mengembalikan lagi, padahal uangnya sudah habis," bebernya.

Lanjutnya, pihaknya juga terus berupaya agar mendapatkan jalan keluar terbaik terkait Perwako Nomor 7 Tahun 2019 pasal 9 ayat 8 ini. Salah satunya dengan mengirimkan surat kepada pemerintah pusat untuk dapat membantu Pemko Pekanbaru mencari solusi.

"Kami kirim surat kepada Mendagri, Menkeu, Mendikbud dan KPK. Kita minta dibimbing, karena mereka yang membuat kebijakan, Pemko menerapkan dan ini hasilnya (demo guru sertifikasi) di lapangan, bantu kami," ujar Walikota.

Walikota juga mengharapkan guru sertifikasi dapat menerima penjelasan yang telah disampaikannya dan berhenti melakukan aksi agar kembali mengajar siswa - siswi yang sudah beberapa hari ini ditinggalkan.

"Mungkin tadi mereka belum menerima, karena masih emosi. Tetapi saya berharap dengan kearifan, kebijaksanaan dan kecerdasan mereka, bisa menerima penjelasan kita," jelasnya. 

Ketua PGRI Kota Pekanbaru Defi Warman mengaku sudah bawa berkas-berkas dan regulasi-regulasi yang bisa mendorong Walikota mengambil kebijakan. Kata dia, perdebatan regulasi tidak akan selesai dengan demo.

"Aturan yang disampaikan Pak Walikota tadi sudah benar. Kita tadi harusnya sudah melakukan pertemuan tetapi batal karena Walikota Pekanbaru memilih menemui massa," ungkapnya. 

Usai pertemuan dengan Walikota, ribuan guru ini dijanjikan untuk difasilitasi untuk mendatangi kementerian yang menjadi dasar Pemko. Sembari itu berjalan, ribuan guru berjanji tidak demo lagi. 

Penulis : Delvi Adri
Editor : Fauzia


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Sambut Hari Kartini, Tim Safety Riding CDN Riau Edukasi Berkendara Wanita
  • Baru Hirup Udara Segar, Dua Mantan Napi Diciduk saat Hendak Buka Lock Hp Curiannya
  • Minta Kapolri dan Kapolda Beri Perhatian, Aktivis Pospera Riau Soroti Kematian Andri Arisko
  • Lima Kali Gagal Tes, Pemuda di Selatpanjang 'Diserbu' Satu Pleton TNI Bersenjata Lengkap
  • Kelelahan Kerja dari Subuh ke Subuh, Ketua KPPS di Pekanbaru Terkena Stroke
  •  
    Komentar Anda :

     
     
    Potret Lensa
    Video Conference Bersama Menkopolhukam
     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved