www.halloriau.com
BREAKING NEWS :
Hadiri Syukuran Gubri dan Wagubri, Alfedri Berharap Riau Lebih Maju Dipimpin Syamsuar
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
Satpol PP Minta Opsi Bubar Kalau Meresahkan Warga
Rabu, 16/01/2019 - 14:00:54 WIB
Penurunan plang kantor Opsi Riau saat penggerebekan warga.
Penurunan plang kantor Opsi Riau saat penggerebekan warga.
TERKAIT:
PEKANBARU - Satpol PP Kota Pekanbaru memanggil pengurus Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (Opsi) Riau, Rabu (16/1/2019). Pemanggilan itu berkaitan dengan laporan masyarakat adanya dugaan aktivitas Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) di sekretariat Opsi di Jalan Uka, Kecamatan Tampan, Pekanbaru.

"Kita mendengar bahwa ada anggota dewan dan masyarakat melakukan penggerebekan terkait LGBT, bersamaan itu saya memanggil Opsi," kata Kepala Badan Satpol PP Kota Pekanbaru Agus Pramono.

Agus menyebut, pemanggilan terhadap pengurus Opsi ini sudah berkaitan dengan ketertiban umum, yang membuat masyarakat resah. Sesuai Tupoksi Satpol PP, kata dia, intansi penegak peraturan daerah (Perda) itu wajib merespon.

"Mereka (Opsi) juga sudah punya kesepakatan dengan RT dan RW, nanti kita tanya kesepakatannya seperti apa, dan saya juga bilang sama Pak Ruli (Ketua Opsi), kalau ini meresahkan masyarakat lebih baik ditutup saja karena akan mengganggu aktivitas di masyarakat," tegasnya.

Lanjutnya, kepada Satpol PP, pengurus Opsi ini mengaku, aktivitas di sekretariat Opsi hanya meberikan konsultasi dan solusi kesehatan kepada komunitas, atau perorangan tentang seks dan HIV/Aids.

"Saya Kasat tentu menanyakan lebih dulu, kalau teknis badannya itu ada di Kesbangpol karena dia yang memberikan rekomendasi. Dari pemanggilan ini bisa saya simpulkan memang seperti itulah kejadiannya. Mereka mayoritas didominasi waria, dan Opsi memberikan konsultasi kesehatan," jelasnya.

Kelanjutan setelah pemanggilan itu, kata dia, pihaknya akan berkonsultasi dengan Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru. Meski ada izin dari Kesbangpol, pihaknya bisa saja melakukan penyegelan jika memang meresahkan masyarakat.

"Yang jelas saya punya peraturan daerah menjaga ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, apa saja yang sudah memiliki legalitas yang sudah diizinkan pun bila sudah menimbulkan keresahan masyarakat saya bisa melakukan penyegelan agar tidak diteruskan," tegasnya.

Penulis: Delvi Adri
Editor : Yusni Fatimah



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Hadiri Syukuran Gubri dan Wagubri, Alfedri Berharap Riau Lebih Maju Dipimpin Syamsuar
  • Siaga Karhutla, 54 Titik Panas Terdeteksi di Riau
  • Wabup Inhil Hadiri Haul Syekh Abdul Qodir Jailani
  • HSPN 2019, Polres Meranti Bersama Instansi Terkait Lakukan Gotong Royong Massal
  • IPKB Minta Arara Abadi Realisasikan Tanaman Kehidupan Bagi 7 Desa Bunut
  •  
    Komentar Anda :

     
     
    Potret Lensa
    Tepung Tawar Gubernur dan Wakil Gubernur Riau
     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved