PEKANBARU - Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amriel mendukung pemberian sanksi kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Mulai September mendatang sanki denda Rp2,5 juta sebagaimana amanat peraturan daerah (Perda) Pekanbaru mulai diterapkan Pemko Pekanbaru.

"Perda sanksi membuang sampah sudah ada sejak lama dan jauh-jauh hari seharusnya sudah diterapkan, dan tidak ada hubungannya dengan diswastanisasikan hubungannya bagaimana masyarakat supaya disiplin buang sampah pada tempat dan tepat pada waktunya," ungkap Roni Amriel, Senin (20/8/2018).

Bahkan Politisi Golkar ini menilai, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan Pekanbaru kopta bersih tidak terlepas dari belum maksimalnya pemerintah dalam melakukan sosialisasi ke semua sektor.

"Mungkin selama ini pemerintah sangat kendor sekali membiarkan masyarakat buang sampah sembarangan, makanya kita dukung upaya pemerintah dalam penerapan sanksi denda itu supaya ada efek jera tidak ada lagi masyarakat buang sampah sembarangan," katanya.

Untuk itu, tambah Roni, peran pemerintah tinggal mematangkan sosialisasi kesemua perangkat pemerintah terbawah sekalipun, yakni RT RW hingga petugas-petugas masjid perlu mengambil andil mengumumkan jadwal pembuangan sampah dan lokasi atau TPS resmi.

"Karena kelemahan penegakan perda itu ada pada sosialisasi, karena hingga saat ini kita belum dengar sosialisasi yang sampai kepada petugas masjid untuk diteruskan ke masyarakat, maka kedepan ini harus dimaksimalkan, termasuk sosialisasi dengan media massa yang ada," harap Roni.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota Pekanbaru masih memberikan toleransi bagi warga yang membuang sampah sembarangan. Tapi, bulan September mendatang, pemerintah benar-benar menerapkan denda sebesar Rp2,5 juta yang sudah ditetapkan di dalam peraturan daerah (Perda).

Penerapan denda itu sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah yang seharusnya dilakukan 1 Agustus lalu. Tetapi warga yang tertangkap tangan buang sampah sembarangan dan tidak pada waktu belum diberikan penindakan, dengan alasan masih dalam tahapan sosialisasi.

Meski belum didenda, Pemko menahan kartu tanda penduduk (KTP) dan pemerikasaan serta meminta untuk tidak mengulangi perbuatan serupa.

Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT mengatakan, setelah dua pekan berjalan masih didapati warga tertangkap tangan membuang sampah sembarangan.

"Pendekatan dengan imbauan sudah kami lakukan, dengan harapan munculnya kesadaran masyarakat. Tapi dinilai masih sangat rendah,” kata Walikota, Minggu (19/8/2018).

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, perlu ada pemberian sanksi tegas sebagai efek jera dalam menjaga kebersihan Kota Bertuah. Karena menurutnya, tanpa ada penegakan sanski kesadaran masyarakat tidak akan pernah terwujud.

“Maka sanksi denda harus diterapkan. Supaya timbul kesadaran masyarakat,” kata dia.

Pengawasan terhadap masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan tidak pada waktunya terus berlangsung. Ia juga menegaskan, bagi warga yang kedapatan dua kali membuang sampah sembarangan dikenakan sanksi denda Rp2,5 juta.

Penulis: Mimi Purwanti
Editor: Budy

BERITA LAINNYA
Karhutla di Riau Mulai Meningkat, Petugas Gabungan Siap Siaga Libur Panjang Usai, Jalan SM Amin Pekanbaru Mulai Macet Promo Xtra Ramadan Xiaomi Berlanjut Hingga 30 April 2024, Ada Potongan Harga Hingga Rp800 Ribu ASICS Hadirkan Concept Store Di Mall Living World Pekanbaru Pj Wako Pekanbaru Lepas 71 Kafilah, Hadiah Umrah Disiapkan untuk Juara di MTQ ke-42		Jamaah Haji Riau Mulai Diberangkatkan, Ini Jadwal Lengkapnya Maju Pilwako Pekanbaru, Agung Nugroho Mulai Kerucutkan Kandidat Wakil Lepas Kafilah Inhu untuk MTQ ke-42 Riau, Ini Pesan Sekda Satu Per Satu Tokoh Mulai "Cek Ombak", Kini Bupati Kuansing Turut Nyatakan Siap Maju Pilgubri Terekam CCTV, ART di Kepri Curi Emas dan Uang Majikan Senilai Rp100 Juta