PEKANBARU - Pengelolaan Bus Trans Metro (TMP) akan diserahkan kembali kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sebab, selama ini peminat sarana angkutan umum massal (SAUM) ini sepi.
“Hal itu, jelas dikarenakan tidak rapinya sistem pelayanan TMP dan kurangnya inovasi atau kreatifitas yang dapat menarik minat masyarakat menggunakan angkutan umum milik pemerintah tersebut," pengamat perkotaan, Mardianto Manan baru-baru ini.
Kata dia, permasalahan inilah yang menyebabkan rendahnya pendapatan Pemko dari pengelolaan TMP. "Selama inikan masalahnya, jumlah penumpang yang naik tak sebanding dengan semua pengeluaran, subsidi dan jumlah angkutan yang ada, makanya tak maksimal pendapatannya," jelasnya.
Menurutnya, pihak ketiga atau pihak swasta yang profesional, memiliki inovasi dan kreatifitas yang lebih baik dalam mengelola suatu bisnis. Dengan demikian, diharapkan mereka (anak perusahaan PT. SPP, red) dapat mengangkut jumlah penumpang lebih banyak sesuai dengan kapasitasnya.
"Pihak ketiga itu juga bisa menerapkan inovasi dan kreatifitasnya dalam menarik perhatian penumpang, bisa saja mereka membuat undian, bukan judi ya," kata dia.
Ia mencontohkan, nanti didata siapa yang paling sering naik TMP, perbulan atau pertahun dilihat jumlah karcisnya, jadi para penumpang akan rajin menyimpan karcisnya supaya bisa ikut undian itu.
"Kemudian, diinformasikan di area CFD, kasihlah hadiahnya umroh, atau beasiswa dan sebagainya, bisa saja seperti itu, kalau memang mau," kata dia.
Sementara itu, untuk mencegah timbulnya gejolak di masyarakat akibat harga ongkos yang terlalu mahal, Mardianto mengimbau agar Pemko mempertimbangkan dengan baik terkait regulasi atau undang - undang untuk mengatur batas - batas pihak ketiga boleh memanfaatkan fasilitas dan membebankan biaya sewa (ongkos) kepada masyarakat.
"Jangan lupa, harus dibuat peraturannya, Pemko harus mampu mengatur pihak ketiga, bagaimana mereka mengelola fasilitas yang ada, berapa maksimal jumlah ongkos untuk masyarakat, dan sebagainya, Pemko harus mampu mengaturnya. Jangan sampai masyarakat jadi korban, karena ini menyangkut kepentingan umum dan masyarakat," paparnya.
Saat ini, bus TMP masih ditangani Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru. Namun, tahun depan Pemko Pekanbaru ingin mengalihkan kembali pengelolaan bus terbut ke PT SPP. Alasan pengalihan itu lantaran target yang diberikan 10 ribu penumpang perhari tidak tercapai.
"Kita menginginkan tahun ini bisa melayani hingga 10 ribu penumpang dan ternyata masih jauh dibawah harapan," kata Walikota Pekanbaru Dr Firdaus MT.
Saat ini, jumlah ada 95 unit bus TMP yang beroperasi. Jumlah itu dianggap terlalu banyak untuk dikelola oleh Kepala UPTD atau Eselon IV. "Apalagi luas wilayah yang dilayani cukup luas," sebutnya.
Jadi, kata dia, mulai tahun depan bus TMP sudah beroperasi di bawah naungan PT SPP Pekanbaru. Ia berharap, dialihkannya ke perusahaan daerah dapat menambah jumlah penumpang.
"Saya berharap, ke depan pelayanan dan target lebih maksimal," imbuhnya.
Penulis: Delvi Adri
Editor: Yusni Fatimah
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpeg)
