PEKANBARU-Bertepatan tiga tahun kepimimpinan Presiden Joko Widodo dan wakil Presiden Jusuf Kalla, pada 20 Oktober 2017 mendatang, mahasiswa di Riau berencana melakukan aksi turun ke jalan meminta "Turunkan Jokowi".

Aksi turun ke jalan ini sebagai bentuk menyuarakan hak masyarakat akan janji-janji presiden saat berkampanye pada pemilihan, bahkan banyak persoalan yang perlu jadi bahan evaluasi.

"Kita akan lakukan aksi turun ke jalan saat tiga tahun kepemimpinan Jokowi-JK pada 20 Oktober besok, intinya kita meminta turunkan Jokowi," ungkap Ketua BEM UR Rinaldi, Rabu (18/10/2017).

Pada umumnya BEM UR akan menyuarakan beberapa tuntutan, yakni tuntutan Pembangunan Pro Rakyat yang di dalamnya berisi harapan dan cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik dan bermartabat harus diwujudkan, antara lain turunkan kesenjangan ekonomi, menolak pembangunan infrastruktur yang tidak pro rakyat.

Selanjutnya menuntut presiden untuk menghadirkan pemerataan ekonomi (program-program pro rakyat), menolak adanya penguasaan terhadap kekuasaan sumber-sumber ekonomi nasional oleh segelintir orang, menolak proyek pembangunan reklamasi karena memihak kepada cukong pengusaha dan taipan.

Gugat pengekangan hak publik dan wujudkan kedaulatan rakyat, cabut pengupahan yang memiskinkan rakyat, wujudkan jaminan pendidikan nasional, wujudkan reforma agraria, wujudkan akses layanan kesehatan yang berkualitas, wujudkan kedaulatan pangan dan tingkatkan kesejahteraan petani.

Wujudkan kedaulatan maritim Indonesia, menuntut reformasi birokrasi di semua lembaga publik, menuntut perbaikan fasilitas pelabuhan pendukung tol laut khususnya di daerah Indonesia Timur, menolak pengebirian demokrasi dan mencabut Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat, menuntut kembalikan subsidi listrik, kembalikan kemudahan akses BBM bersubsidi bagi masyarakat kurang mampu, nasionalisasi aset nasional di bidang pertambangan dan migas.

Rakyat menuntut tegaknya supremasi hukum, menuntut pemerintah tegakkan supremasi hukum, usut tuntas kasus korupsi dan hentikan berbagai bentuk pelemahan KPK.

Penulis : Mimi Purwanti
Editor : Yusni Fatimah