PEKANBARU - Fantastisnya nilai belanja makan, minum dan perjalanan dinas pejabat Pemerintah Provinsi Riau tahun 2017 ini mendapat sorotan tajam dari Perhimpunan Mahasiswa Riau (PPR).

PPR menilai, anggaran makan, minum dan perjalanan dinas Pemrov Riau yang mencapai Rp 174 miliar lebih ini, merupakan nilai yang tak wajar, untuk itu, PPR minta anggaran tersebut dievaluasi kembali.

"Kita minta minta evaluasi kembali anggaran makan, minum dan jalan-jalan sebesar Rp174 miliar lebih itu," terang Andika, Ketua DPD PPR Bengkalis di Pekanbaru, Senin (23/1/2017).

Bahkan, pihaknya di PPR memberi warning kepada DPRD Provinsi Riau, bahwa apabila anggaran tersebut tetap disahkan, maka ribuan massa siap menduduki kantor DPRD Provinsi Riau atas kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat tersebut.

"Apabila tetap disahkan, maka kami tidak segan-segan akan menduduki kantor DPRD Riau, dengan ribuan massa, agar seluruh penjuru tahu bahwa DPRD hanya tahu-nya makan dan jalan-jalan saja, tapi tidak bisa bekerja untuk rakyat," tegas Andika.

Pasalnya, dari data yang diketahui PPR, biaya makan dan jalan-jalan Pemrov Riau menghabiskan anggaran Rp174,7 miliar di antaranya, untuk Kunjungan kerja (kunker) Dewan dalam dan luar daerah Rp56,8 miliar.

Kunker AKD Rp58,5 miliar. Kegiatan reses dewan Rp30,4 miliar, dan PPR juga mengatakan, yang lebih parah nya lagi biaya kunjungan keluar negeri pimpinan dan anggota Rp28,8 miliar.

"Ini sangat gila sekali. Hal-hal yang tidak skala prioritas lebih diutamakan, Pemrov Riau dan DPRD Riau tidak punya hati, bahkan tuli dan dan buta terhadap masyarakat, Pemrov Riau hari ini mencekik masyarakat," katanya.

Padahal, menurut Andika anggaran yang sangat fantastis tersebut bisa diarahkan untuk mengurangi beban rakyat.

"Masih banyak rakyat membutuhkan bantuan dari Pemerintahan Riau, apakah tujuan para dewan dan pejabat Riau hanya untuk makan dan minum saja, tanpa memikirkan rakyat. Ini sudah jelas sekali pemerintahan Riau tidak sesuai dengan program mementingkan rakyat, itu semua hanya retorika saja, tidak sesuai dengan fakta," paparnya.

Bahkan, lanjut Andika, para dewan juga tidak punya hati, reses mereka hanya simbolis saja tapi hasilnya tidak ada sama sekali. Kalau dilihat dari anggaran tahun 2017 untuk makan, minum dan jalan-jalan, itu sudah sah sekali pemborosan.

"Seharusnya lebih diutamakan kepentingan rakyat, sekali lagi kami sangat mengutuk keras terhadap DPRD Riau, kami minta evaluasi kembali anggaran makan minum dan jalan-jalan yang sebesar Rp174,7 miliar itu," pungkas Andika.

Penulis : Mimi Purwanti
Editor : Yusni Fatimah