PASIR PANGARAIAN - Puluhan mahasiswa Universitas Pasir Pengaraian (UPP), yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa se-Rokan Hulu (Rohul), gelar aksi damai 121. Demo ini menolak kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.
 
Aksi damai Bela Rakyat 121 yang digelar Aliansi Mahasiswa se-Rohul, Kamis (12/1/2017) siang, mulai konvoi kendaraan roda dua. Kemudian, gelar orasi di perempatan Taman Kota Pasir Pangaraian, lalu puluhan massa long march ke kantor DPRD Rohul, dengan pengawalan aparat gabungan dari Polres Rohul.
 
Di gerbang masuk ke kantor DPRD Rohul, mahasiswa kecewa karena selain tidak dibolehkan masuk, pagar juga ditutup serta dijaga personel Satpol PP dan personel Polres Rohul. Karena tak seorangpun anggota DPRD Rohul menemui massa, dan sempat terjadi aksi dorong-dorongan. Bahkan Koordinator Umum Aksi, Wikki Yuliandra, melompat pagar masuk ke kantor DPRD Rohul, untuk bisa menemui anggota DPRD Rohul. Tapi aksinya dihadang Kasat Intel Polres Rohul AKP Aditya Reza Syahputra.
 
Lalu, aksi mulai tenang setelah Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri SH keluar, dan menemui pendemo. Massa kemudian diajak gelar aksinya di halaman kantor DPRD Rohul, di bawah terik matahari.
 
Koordinator Umum yang juga Pjs Presiden Mahasiswa UPP, Wikki Yuliandra menegaskan, aksi damai tersebut untuk mendukung aksi seluruh BEM se-Indonesia yang hari ini juga turun ke jalan terkait Aksi Bela Rakyat 121.
 
"Aksi damai yang kita gelar, karena kita melihat kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat lagi," tegas Wikki, di sela aksi damai di Taman Kota Pasir Pangaraian.
 
Wikki menyatakan, aksi tersebut sebagai bentuk penolakan mahasiswa se-Indonesia terhadap pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi yang dinilai tidak pro rakyat.
 
"Saat ini semua tarif dinaikan, kita minta kembalikan amanat UUD 1945 Pasal 31, yang mana Negara sudah mengganggarkan 20 persen APBN, tetapi kita melihat potret pendidikan di daerah dan nasional masih memprihatinkan sekali," ucap Wikki dengan nada lantang.
 
Dalam aksinya, ada 7 pernyataan sikap mahasisea yang dibacakan saat berlangsungnya aksi damai, dengan Korlap Albertha Syahputra Gea, di perempatan Taman Kota Pasir Pangaraian, termasuk di kantor DPRD Rohul. Pertama Aliansi Mahasiswa se-Rohul mendukung langkah BEM se-Indonesia dalam aksi Bela Rakyat 121 serentak.
 
Mahasiswa juga menolak segala keputusan dan peraturan pemerintah, yang tidak pro rakyat, juga menolak dengan tegas dan mendesak pemerintah untuk segera mencabut legalitas PP Nomor 60 tahun 2016, lalu mendesak pemerintah untuk segera menstabilkan keadaan perekonomian Negara dalam segala lini.
 
Selain itu, mahasiswa juga minta kembalikan pendidikan ke amanat UUD 1945 Pasal 31, meminta kepada seluruh jajaran kabinet kerja khususnya kepada presiden RI (Joko Widodo) untuk berhenti mengelola Negara secara serampangan dan tidak solutif.
 
Tuntutan ke tujuh, mahasiswa meminta pemerintah bertanggungjawab atas kekacauan yang terjadi di Negara ini, juga hentikan saling lempar tanggung jawab atas instansi Negara.
 
Sikapi aksi mahasiswa, Ketua DPRD Rohul Kelmi menyatakan, aspirasi mahasiswa akan diteruskan ke Preside Joko Widodo, melalui faks ke Sekretariat Negara. Kelmi mendukung aksi mahasiswa ini. Menurutnya, memang tugas dan fungsi mahasiswa adalah ikut serta dalam mengontrol segala bentuk kebijakan pemerintah, apalagi kebijakan yang tidak pro rakyat.

Penulis : Feri Hendrawan
Editor : Yusni Fatimah