PEKANBARU - Panitia Khusus (Pansus) Rancangan mempertanyakan kapan Peraturan Daerah (Perda) Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Provinsi Riau Daerah disahkan oleh DPRD. Pasalnya, keberadaan Perda ini berpengaruh terhadap pembahasan APBD 2017 mendatang.

Anggota Pansus SOTK, Masnur menyayangkan lambannya proses pengesahan Ranperda yang sudah lama disusun menjadi draf oleh Pansus tersebut.

"Tapi sampai sekarang belum ada informasi yang jelas," kata Masnur, Selasa (18/10/2016)

Pihaknya juga mempertanyakan alasan mengapa pengesahan perda SOTK tersebut diperlama. Karena menurutnya ha ini juga sangat berkaitan erat dengan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah murni 2017 yang ikut lamban jika Perda tak kunjung disahkan.

"Karena dalam pengajuan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara pembagian dinas mengacu pada yang baru itu," sambungnya.

Dilanjutnya, hal ini juga berkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau.

"Intinya kita menunggu pengesahan Ranperda," jelas Masnur.

Dia juga menilai, pimpinan dewan seolah melakukan pengunduran waktu dalam melakukan pengesahan ranperda SOTK. Karena ranperda yang akan di paripurnakan itu dianggap mengganggu kinerja dewan. Terlebih lagi karena harus melakukan pembahasan APBD murni 2017.

"Kemungkinan ada skenario ranperda ini tidak akan disahkan. Karena ranperda yang disusun sudah cukup lama diajukan," bebernya.

Sementara itu, Wakil DPRD Riau, Sunaryo mengungkap bahwa mereka telah melakukan pembahasan terhadap ranperda SOTK tersebut. Pihaknya mengungkapkan bahwa ranperda tersebut sudah dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejak minggu lalu.

"Kita akan segera paripurnakan setelah keluar keputusan langsung dari Kemendagri," tegasnya

Seperti diketahui sebelumnya, ranperda SOTK yang di buat memuat penggabungan dan pemisahan satuan kerja perangkat daerah dinas maupun badan. Untuk penggabungan pada satuan kerja diantaranya adalah Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan serta Dinas Pertanian dan Perkebunan.

"Sedangkan untuk pemisahan pada satuan kerja Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan yang saat ini masih beegabung," imbuhnya.