PEKANBARU - Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menyayangkan Pemerintah Provinsi Riau yang tidak melibatkan DPRD Riau terkait dengan persoalan pembangunan jalan tol Pekanbaru - Dumai.

Demikian hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi D DPRD Riau yang membidangi pembangunan, Hardianto, Senin (11/1/2016). Dengan tidak dilibatkan DPRD, menurutnya sulit untuk berkoordinasi. Tentu saja hal ini juga yang membuat DPRD sulit memberikan masukan.

"Pemprov Riau sudah membentuk tim pembebasan lahan sejak dulu. Namun dewan tidak dilibatkan dalam tim. Sehingga kita mengalami kesulitan untuk membantu menggesa percepatan pembebasan lahan ini," jelas Hardianto.

Menurutnya persoalan pembebasan lahan masih menjadi kendala. Terlebih persoalan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) juga belum tuntas.

Seharusnya pemerintah sudah memulai pembangunan di atas lahan yang ada. Pasalnya provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Sumatra Utara sudah mulai membangun. Termasuk pembangunan Tol Cikampek II di Jawa.

"Sebenarnya Menteri Kehutanan dengan Kementrian PU tergabung ke dalam Badan Koordinasi Pembangunan. Seharusnya kedua lembaga ini bisa mencarikan solusi setiap kendala di lapangan, supaya tidak terkesan rencana pembangunan jalan tol didiam-diamkan saja. Diakui peran daerah sangat besar untuk melakukan lobi terhadap kedua lembaga ini," katanya.

Terlebih pembangunan tol ini nantinya akan berdampingan dengan pembangunan kereta api Trans Sumatera.

Penulis : Aan Ramdani
Editor : Yusni Fatimah