PEKANBARU - Aliansi Honorer Nasional (AHN) Provinsi Riau sebut sistem kontrak PPPK sebagai tidak manusiawi. Semestinya tidak ada dikotomi antara ASN PPPK dengan PNS.

Itu disampaikan Ketua DPW AHN, Eko Wibowo atau Ekowi. Ia menilai sistem kontrak yang berlaku membuat ASN PPPK tertekan, khususnya dengan masa kontrak 2, 3, dan 5 tahun yang merugikan dalam hal kenaikan gaji berkala.

AHN Riau mendukung usulan Dirjen GTK Kemendikbudristek Nunuk Suryani untuk menghapus kontrak atau memperpanjangnya hingga pensiun. Harapannya, perubahan ini akan tercakup dalam Peraturan Pemerintah Manajemen ASN yang sedang dalam penggodokan.

Aliansi juga menegaskan dukungannya agar ASN PPPK dapat memegang jabatan struktural tanpa dikotomi dengan PNS, dengan harapan perlakuan setara bagi keduanya.

Sebelumnya Direktur Jenderal GTK Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, telah mengusulkan penghapusan masa kontrak PPPK guru, yang masih dalam perjuangan untuk disetujui oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas dalam Peraturan Pemerintah Manajemen ASN yang tengah dibahas.

Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Piala Asia U-23 2024: Irak Imbangi Indonesia, Skor Sementara 1-1 Majalah Internal RAPP, APRIL Digest Raih SPS Award 2024 60 Peserta Ikuti Kompetisi Safety Riding Honda Regional Riau 2024, Ini Para Juaranya Bupati Bengkalis Dorong Komitmen Tingkatkan Kualitas Kinerja dan Sakip Ada Gugatan di MK, KPU Kepulauan Meranti Tunda Penetapan Caleg DPRD Kabupaten Terpilih		Indonesia Unggul 1-0 atas Irak di Piala Asia U-23 2024 April 2024, Inflasi di Riau Capai 3,99 Persen Edy Natar Kembalikan Formulir Pendaftaran Bacalon Gubernur Riau ke 3 Partai Politik XL Axiata Buka Jalan Baru Industri Manufaktur Indonesia Peringatan Hardiknas di Bengkalis: Gerakan Merdeka Belajar Semarak di Tanah Melayu