www.halloriau.com
BREAKING NEWS :
Atribut Partai Demokrat Turun, Ketua Umum Golkar Tidak Tahu SBY di Riau
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
Dorong Pengelolaan APBN di Riau, Kanwil Perbendaharaan Gelar FGD
Rabu, 14/11/2018 - 14:41:26 WIB
PEKANBARU -  Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau menggelar Forum Grup Diskusi (FGD) tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan dana desa, tuntutan ganti kerugian dan mitigasi permasalahan hukum guna mendorong maksimalnya penyerapan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di daerah.

"Ini bahagian dari sinergisitas kita dengan pemerintah daerah untuk melihat apa yang harus dan bisa dilakukan pada tahun 2019. Dengan melihat realisasi di 2018, sehingga kita bisa antisipasi dan siapkan langkah strategisnya," kata Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Tri Budhianto, kepada antara di Pekanbaru, Rabu (14/11/2018), seperti dilansir dari antarariau.com.

Acara FGD ini dihadiri peserta Sekda, inspektorat, BPKAD kabupaten/kota se-Provinsi Riau, Kejaksaan Tinggi dengan nara sumber KPK Jakarta, Ditjen Perben Jakarta.

Menurut Tri dalam FGD tersebut pihaknya menyampaikan beberapa hal yang perlu dilakukan OPD dalam mendorong penyerapan anggaran terutama di DAK Fisik. Yang mana selama ini masih belum bisa maksimal proses pencairannya tahap demi tahap.

"Selama ini seingat saya setiap Februari belum ada pencaiaran (tahap I). Tahap II April juga jarang, paling cepat beramai-ramai di Oktober. Padahal kalau cair lebih awal likuiditas kas daerah bisa terjaga," ujarnya.

Tentunya sambung Tri hal ini yang perlu didorong lewat persiapan-persiapan di awal ini harus di kawal agar DAK Fisik bisa cair.

"Seharusnya sebelum tahun anggaran berjalan persiapan sudah masuk supaya pencairan tahap awal bisa dilalui dengan baik," ujar Tri.

Tri mencontohkan DAK Fisik Riau tahun 2017 cair hanya 77,83 persen. Artinya ada Rp301 miliar uang tidak digunakan. Uang ini sebenarnya stanby dan sangat disayangkan tidak tergunakan.
 
Alasan tidak caik karena kontrak yang tidak siap. Juknis nya tidak sesuai ada juga karena OPD yang ditunjuk salah dan karena lahan tidak tersedia, serta lainnya.

"Untuk tahun 2018 kami proyeksikan tersalur 70,11 persen. Masih tidak jauh beda dari sebelumnya. Ini tantanga bagaimana alokasi yang begitu besar dari pusat bisa dimanfaatkan bagi masyarakat semaksimal mungkin," imbuh Tri.

Sementara itu Sekretaris Daerah Riau Ahmad Ijazi menyatakan minimnya pencairan DAK Fisik sejauh ini dikarenakan anggaran tersebut sifatnya teknik sehingga penuh kehati-hatian jangan sampai ada yang kekeliruan. Atau sebahagian merasa khuawatir saat mengeksekusi.

"Makanya perlu pelaksanaan yang betul, lalu konstalasi pelelangan harus tranparan sesuai spek tidak boleh ada interpensi," ujar Ijazi. 

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Rau

Subekhan menjelaskan bahwa pejabat harus menjalankan anggaran sesuai aturan agar tidak terjerat korupsi. Pemerintah sudah menerbitkan sistem dan peraturan untuk menjalankan dengan baik.

"Misalkan Sekda dan inspektorat kabupaten/kota dan bisa terjerat korupsi kalau membiarkan aset kedaluarsa tidak diproses itu potensi menjerat," tambahnya mencontohkan. (*)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Atribut Partai Demokrat Turun, Ketua Umum Golkar Tidak Tahu SBY di Riau
  • AHY Kutuk Keras Pengrusakan Atribut Partai dan Pertanyakan Kaitannya dengan Kedatangan Jokowi
  • UKW Angkatan XI PWI Riau, 38 Wartawan Dinyatakan Kompeten
  • PCR Raih Terbaik 1 Anugerah Kemahasiswaan II 2018 dari Kemenristekdikti
  • MTQ Riau ke-37, Delapan Peserta dan Empat Regu Kafilah Bengkalis Masuk Final
  •  
    Komentar Anda :

     
     
    Potret Lensa
    Gubri Hadiri Penyerahan Sertifikat Objek Reformasi Agraria (TORA) dan Pendaftaran Tanah Sistematik
     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved