Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

17:45 - Akui Kecolongan, BPPRD Mer...
13:55 - Latih Wirausaha Muda Pasar...
12:26 - Tersandung Kasus Narkoba, ...
12:06 - Operasi Mantap Brata di Ke...
19:38 - Tiga Desa di Meranti Raih ...
16:58 - Bupati Meranti Ajak Masyar...
20:47 - Pendistribusian ZCD Baznas...
20:13 - 81 Jemaah Haji Tiba dengan...
07:46 - 81 Jemaah Haji Meranti Tib...
17:34 - Terjebak Sistem Ijon, Peng...
18:08 - Sarat Muatan, Kapal Pembaw...
19:25 - Diajukan 248, Kuota CPNS M...
07:25 - Bupati Meranti dan Siak Ra...
15:28 - Tersangkut Korupsi, 7 PNS ...
15:00 - Izin HO Dicabut, PAD Meran...
11:19 - Pencanangan Imunisasi MR, ...
10:16 - Jembatan Pelantar Ambruk, ...
19:00 - 9 ASN Meranti Dikirim Ikut...
10:19 - Disdukcapil Meranti sudah ...
14:26 - Dalam Sehari, 5 Hektare La...
13:18 - KPA di Meranti Diinstruksi...
07:33 - BPBD Meranti Butuh Tambaha...
10:41 - 6 Rumah di Selat Panjang D...
14:26 - Belum Rampung, Proyek Jala...
14:07 - Ratusan Warga Selat Panjan...
13:46 - Di Sinilah Awalnya Bendera...
12:07 - Bupati Meranti Kukuhkan Pa...
19:47 - Dianggarkan Rp4,3 Miliar, ...
14:39 - Bersama Bupati Meranti, UA...
10:21 - Lautan Manusia Banjiri Kan...
19:14 - Kerjasama dengan Baznas, K...
11:34 - Pemesan Kamar Hotel Memblu...
16:06 - Sunatan Massal Bantu Ringa...
13:50 - Dilengkapi Fasilitas Baru,...
11:47 - Tidak Istitho’ah, Satu J...
08:21 - Wakil Bupati Lepas Keberan...
10:11 - Bupati Meranti Saran Bagi ...
12:08 - Buang Sampah Sembarangan, ...
17:51 - DPRD Ngotot Lahan Pasar Mo...
10:00 - EMP-MS Optimalkan Keselama...
14:17 - Mako Polres Meranti Selesa...
12:00 - Jadi Narasumber Pangan Nus...
18:16 - Habib Hamidi dan Sri Astut...
10:26 - Dijemput Bujang Dara, Atle...
15:28 - Mahasiswa UR Olah Kelapa J...
15:03 - Belum Beroperasi, RAPP Kem...
07:23 - Maksimalkan Peran BUMDes, ...
19:46 - Lima Perwakilan Negara dan...
15:56 - Tekan Angka Kekerasan Terh...
08:18 - Bank Sampah Selatpanjang B...
 
Bayar Denda Ratusan Juta, ASN di Meranti Tetap Keukeh Pindah
Selasa, 30/01/2018 - 17:45:46 WIB

SELATPANJANG - Tingginya permintaan perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kepulauan Meranti keluar daerah membuat pemerintah setempat gerah.

Pemkab pun melakukan upaya pencegahan dan mengingatkan tentang sanksi yang harus dibayarkan bila melanggar kesepakatan kerja yang sudah disepakati ketika calon ASN mengikuti tes masuk CPNS.

Kabid Mutasi dan Kepangkatan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Hery Saputra mengatakan saat melengkapi berkas sebelum tes, pelamar membuat pernyataan siap untuk mengabdi 10 tahun di Kepulauan Meranti. Bagi yang melanggar surat pernyataan itu, harus membayar ganti rugi.

Denda yang diberlakukan bagi PNS yang akan mengajukan pindah jumlahnya bervariasi yakni dari Rp100 juta hingga Rp250 juta.

Denda sebesar Rp100 juta tersebut, kata Hery diperuntukan bagi PNS seleksi umum, denda sebesar Rp200  diperuntukan bagi petugas kesehatan PTT, sedangkan Denda Rp250 juta diperuntukkan bagi Guru Garis Depan (GGD).

"Apapun alasan dan pertimbangannya, mereka tetap akan membayar denda sesuai yang telah disepakati. Ini bukan persoalan jumlah nominal tapi ini bagian dari upaya pencegahan," kata Hery Saputra, Selasa (30/1/2018).

Lebih jauh dijelaskan tidak akan diakomodirnya ASN yang bertugas di wilayah tersebut untuk pindah karena masih minimnya ASN yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Pemkab Meranti masih kekurangan ASN karena itu kita larang mereka untuk pindah," ujar ujar Kabid Mutasi dan Kepangkatan itu.

Menurut Hery, walaupun sudah ditetapkan denda namun tidak menyurutkan niat para pegawai tersebut untuk meninggalkan Meranti dengan berbagai alasan.

"Pada 2017 lalu ada 15 PNS yang pindah dengan berbagai alasan tapi mereka tetap membayar denda, pada tahun ini ada 13 yang juga akan mengajukan pindah, tapi tidak akan kita akomodir," kata Hery.

Denda yang dibayarkan oleh belasan ASN tersebut kata Hery, diserahkan ke kas daerah sebagai pendapatan lain-lain yang sah.

"Uang denda ini masuk ke kas daerah sebagai pendapatan lain lain yang sah," kata Hery.

Meski akan tetap dan boleh mengajukan pindah keluar kabupaten, kata Hery, Pemkab Kepulauan Meranti tetap melakukan kajian atas usulan tersebut. Adapun beberapa pertimbangan itu adalah masalah teknis.

"Kita tidak mengizinkan ada yang mengajukan pindah kecuali ada izin teknis seperti merawat orang tua sakit dan tugas belajar, namun harus ada bukti otentik yang dapat dipercaya keakrutannya. Setiap yang mereka ajukan kita pelajari dan kita proses sesuai ketentuan," tambahnya.

Penulis: Ali Imroen
Editor: Budy

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Pakai Speedboat dan Pompong Hias, Wabup Inhu Hadiri MTQ Inhu ke-48 di Desa Rantau Mapesai
  • Manjakan Generasi Milenial, Smartfren Luncurkan Paket Super 4G Unlimited dan Super 4G Kuota
  • Wabup Inhu Pimpin Upacara Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional Tahun 2018
  • Ikuti Lari 10K Sempena HUT Lantas dan Hornas, Tersedia Hadiah Uang Tunai Rp 63 Juta dan 1 Unit Motor
  • Jumlah Penduduk Besar, Asosiasi Pengusaha IT Malaysia Antusias Masuk ke Pasar Indonesia
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved