Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

17:24 - Tiga ASN dan 52 Honorer Pe...
07:08 - KPU Meranti Temukan 27 Sur...
17:53 - Bujang Dara Meranti Jalin ...
15:00 - Kapal Pembawa Minuman Kebu...
15:48 - Sanksi Menanti Pejabat Mer...
17:56 - Minyak Genangi Geladak Kap...
18:40 - Bupati Meranti Hadiri Rako...
04:34 - BBPOM Temukan Makanan Meng...
15:32 - Festival Cian Cui Kepulaua...
12:05 - BBPOM Temukan Boraks Pada ...
05:45 - KPID Riau Gelar Seminar Li...
10:04 - Dua Kali Berunjuk Rasa, Tu...
04:47 - Selama Ramadan, ASN Merant...
20:03 - Para Kades dan BNPB Apresi...
13:45 - Employee Volunteering Prog...
11:08 - Pemkab Meranti Buka 248 Fo...
09:58 - Lahan RSUD Meranti Digugat...
23:25 - Pemkab Meranti Minta BPN P...
10:54 - Tanjung Padang Jadi Masyar...
15:36 - Rekor Double Hattrick, Kep...
10:43 - DPRD Minta Pemkab Meranti ...
14:22 - Sebut Keuangan Daerah Stab...
12:55 - Antisipasi Terorisme, Pemu...
14:41 - Dengan e-Sagu, PNS Meranti...
16:31 - Disdukcapil Meranti Buka S...
14:30 - Pendemo Tuntut Pemkab Mera...
08:50 - Pemkab Meranti Segera Real...
14:35 - Ratusan Muslim Meranti Gel...
17:26 - Sekda Meranti Lantik 177 P...
10:36 - Pejabat Pemkab Meranti Dim...
20:59 - Pemkab Meranti Alokasikan ...
21:20 - Limbah Pasar Modern Selatp...
11:03 - Situs Resmi Pemkab Meranti...
15:38 - Hasil UN di Meranti Bakal ...
12:57 - Bupati dan Ketua DPRD Mera...
14:16 - SPSI Minta Upah Buruh di M...
14:25 - Banyak Timbangan yang tak ...
05:47 - Diduga Curang, FLS2N Meran...
20:56 - Baru Dibangun, Plafon Pusk...
18:49 - Tiga Desa di Meranti Ini J...
13:22 - Program Desa Bebas Api Bua...
19:16 - Lahan Tak Bersertifikat, P...
11:45 - BPBD Meranti Salurkan Bant...
15:27 - Pemilik Swalayan Top 99 Di...
15:39 - Pembangunan Proyek di Mera...
10:33 - Dinilai Sukses Kembangkan ...
16:18 - Baru Menjabat, Kadis Perik...
10:18 - Selain Kemiskinan, Subside...
11:18 - Berbeda dengan Puslabfor M...
20:21 - Ribuan Hektare Hutan Mangr...
 
Bayar Denda Ratusan Juta, ASN di Meranti Tetap Keukeh Pindah
Selasa, 30/01/2018 - 17:45:46 WIB

SELATPANJANG - Tingginya permintaan perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kepulauan Meranti keluar daerah membuat pemerintah setempat gerah.

Pemkab pun melakukan upaya pencegahan dan mengingatkan tentang sanksi yang harus dibayarkan bila melanggar kesepakatan kerja yang sudah disepakati ketika calon ASN mengikuti tes masuk CPNS.

Kabid Mutasi dan Kepangkatan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Hery Saputra mengatakan saat melengkapi berkas sebelum tes, pelamar membuat pernyataan siap untuk mengabdi 10 tahun di Kepulauan Meranti. Bagi yang melanggar surat pernyataan itu, harus membayar ganti rugi.

Denda yang diberlakukan bagi PNS yang akan mengajukan pindah jumlahnya bervariasi yakni dari Rp100 juta hingga Rp250 juta.

Denda sebesar Rp100 juta tersebut, kata Hery diperuntukan bagi PNS seleksi umum, denda sebesar Rp200  diperuntukan bagi petugas kesehatan PTT, sedangkan Denda Rp250 juta diperuntukkan bagi Guru Garis Depan (GGD).

"Apapun alasan dan pertimbangannya, mereka tetap akan membayar denda sesuai yang telah disepakati. Ini bukan persoalan jumlah nominal tapi ini bagian dari upaya pencegahan," kata Hery Saputra, Selasa (30/1/2018).

Lebih jauh dijelaskan tidak akan diakomodirnya ASN yang bertugas di wilayah tersebut untuk pindah karena masih minimnya ASN yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Pemkab Meranti masih kekurangan ASN karena itu kita larang mereka untuk pindah," ujar ujar Kabid Mutasi dan Kepangkatan itu.

Menurut Hery, walaupun sudah ditetapkan denda namun tidak menyurutkan niat para pegawai tersebut untuk meninggalkan Meranti dengan berbagai alasan.

"Pada 2017 lalu ada 15 PNS yang pindah dengan berbagai alasan tapi mereka tetap membayar denda, pada tahun ini ada 13 yang juga akan mengajukan pindah, tapi tidak akan kita akomodir," kata Hery.

Denda yang dibayarkan oleh belasan ASN tersebut kata Hery, diserahkan ke kas daerah sebagai pendapatan lain-lain yang sah.

"Uang denda ini masuk ke kas daerah sebagai pendapatan lain lain yang sah," kata Hery.

Meski akan tetap dan boleh mengajukan pindah keluar kabupaten, kata Hery, Pemkab Kepulauan Meranti tetap melakukan kajian atas usulan tersebut. Adapun beberapa pertimbangan itu adalah masalah teknis.

"Kita tidak mengizinkan ada yang mengajukan pindah kecuali ada izin teknis seperti merawat orang tua sakit dan tugas belajar, namun harus ada bukti otentik yang dapat dipercaya keakrutannya. Setiap yang mereka ajukan kita pelajari dan kita proses sesuai ketentuan," tambahnya.

Penulis: Ali Imroen
Editor: Budy

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Ganti Gubri, Ganti Presiden
  • Panwaslu Kota Pekanbaru Buka Posko Warung Pengawasan
  • Perampok Bergolok Sambangi Minimarket di Pekanbaru
  • Identitas Mayat Wanita Mengapung di Sungai Rumbai Masih Misteri
  • Milad ke - 53 Inhil, Pjs Bupati Sebut Tahun 2018 Menjadi
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved