Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

18:27 - Disperindagkop UKM Meranti...
17:36 - Agar Tidak Menumpuk, DLH M...
19:33 - Pawai Ta'aruf Kepulauan Me...
15:37 - Jennika, Atlet Wanita Mera...
18:48 - Tiga Peserta SKB CPNS Mera...
17:27 - Progress Pembangunan SIKIM...
17:54 - Sempena HUT Meranti, ASN D...
16:14 - Dinas Perkebunan Meranti S...
15:06 - Dishub Meranti Rencana Buk...
15:21 - Desa Kundur Meranti Terbai...
21:12 - Peringati HUT Meranti ke-1...
19:49 - Peduli Pendidikan Agama, P...
19:46 - Maksimalkan Pelayanan e-KT...
22:21 - Kurnia Ahmad, Seniman asal...
13:09 - Festival Perang Air Kota S...
21:00 - Ganggu Pengguna Jalan, Sat...
18:51 - Bupati Jadi Pemateri, Mera...
16:11 - Optimalkan Pelayanan, Disd...
06:03 - BRG RI Sebut Meranti Daera...
15:13 - Proyeksi RAPBD Meranti 201...
22:33 - Meranti Jadi Pilot Project...
09:32 - Bupati Meranti Jadi Pemate...
17:19 - Puskesmas di Meranti Sudah...
16:15 - Semangat Hari Pahlawan, Bu...
18:45 - Peringatan Hari Pahlawan, ...
17:02 - Manajemen KTV Paragon Sela...
18:49 - Baru Dibangun, Pos Jaga Pe...
13:25 - Kebutuhan Mendesak, Tapi P...
17:40 - Enam Unit Mobil Dinas Terl...
22:39 - Tiga Pengusaha TV Kabel di...
17:44 - Kabar Gembira, Peserta yan...
17:26 - Meranti Rawan Teror Buaya,...
18:36 - Rayan Pribadi Terpilih Sec...
21:32 - Bupati Irwan Serahkan Bant...
19:20 - Seleksi SKD CPNS di Merant...
14:49 - Jalin Silaturahmi, PWI Mer...
12:34 - Tahun 2018, Tiga Warga Mer...
19:12 - Diprediksi Banyak Formasi ...
11:23 - Said Hasyim: Jangan Berika...
19:26 - Hari Ketiga SKD-CAT, Baru ...
14:14 - 60 Orang Terjangkit HIV, R...
19:09 - Sisi Lain Tes CPNS Meranti...
21:20 - Hari I Ujian Tes CPNS Kepu...
15:19 - Bupati Meranti: Jika Ada P...
12:23 - Hari Pertama Tes CPNS, Bup...
15:17 - Sekat Kanal Bantuan Jokowi...
15:13 - BPK Turun, Pejabat Pengada...
09:17 - Dari Hasil Verifikasi Ulan...
17:12 - Terindikasi Judi, Jackpot ...
18:50 - Tunda Salur DBH, Program d...
 
Bayar Denda Ratusan Juta, ASN di Meranti Tetap Keukeh Pindah
Selasa, 30/01/2018 - 17:45:46 WIB

SELATPANJANG - Tingginya permintaan perpindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Kepulauan Meranti keluar daerah membuat pemerintah setempat gerah.

Pemkab pun melakukan upaya pencegahan dan mengingatkan tentang sanksi yang harus dibayarkan bila melanggar kesepakatan kerja yang sudah disepakati ketika calon ASN mengikuti tes masuk CPNS.

Kabid Mutasi dan Kepangkatan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Hery Saputra mengatakan saat melengkapi berkas sebelum tes, pelamar membuat pernyataan siap untuk mengabdi 10 tahun di Kepulauan Meranti. Bagi yang melanggar surat pernyataan itu, harus membayar ganti rugi.

Denda yang diberlakukan bagi PNS yang akan mengajukan pindah jumlahnya bervariasi yakni dari Rp100 juta hingga Rp250 juta.

Denda sebesar Rp100 juta tersebut, kata Hery diperuntukan bagi PNS seleksi umum, denda sebesar Rp200  diperuntukan bagi petugas kesehatan PTT, sedangkan Denda Rp250 juta diperuntukkan bagi Guru Garis Depan (GGD).

"Apapun alasan dan pertimbangannya, mereka tetap akan membayar denda sesuai yang telah disepakati. Ini bukan persoalan jumlah nominal tapi ini bagian dari upaya pencegahan," kata Hery Saputra, Selasa (30/1/2018).

Lebih jauh dijelaskan tidak akan diakomodirnya ASN yang bertugas di wilayah tersebut untuk pindah karena masih minimnya ASN yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Pemkab Meranti masih kekurangan ASN karena itu kita larang mereka untuk pindah," ujar ujar Kabid Mutasi dan Kepangkatan itu.

Menurut Hery, walaupun sudah ditetapkan denda namun tidak menyurutkan niat para pegawai tersebut untuk meninggalkan Meranti dengan berbagai alasan.

"Pada 2017 lalu ada 15 PNS yang pindah dengan berbagai alasan tapi mereka tetap membayar denda, pada tahun ini ada 13 yang juga akan mengajukan pindah, tapi tidak akan kita akomodir," kata Hery.

Denda yang dibayarkan oleh belasan ASN tersebut kata Hery, diserahkan ke kas daerah sebagai pendapatan lain-lain yang sah.

"Uang denda ini masuk ke kas daerah sebagai pendapatan lain lain yang sah," kata Hery.

Meski akan tetap dan boleh mengajukan pindah keluar kabupaten, kata Hery, Pemkab Kepulauan Meranti tetap melakukan kajian atas usulan tersebut. Adapun beberapa pertimbangan itu adalah masalah teknis.

"Kita tidak mengizinkan ada yang mengajukan pindah kecuali ada izin teknis seperti merawat orang tua sakit dan tugas belajar, namun harus ada bukti otentik yang dapat dipercaya keakrutannya. Setiap yang mereka ajukan kita pelajari dan kita proses sesuai ketentuan," tambahnya.

Penulis: Ali Imroen
Editor: Budy

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Buntut Perusakan Atribut Partai Demokrat, Kapitra Bakal Laporkan SBY ke Polda Riau
  • Tak Laku Gara-gara Ditekuk Merek Lokal, Samsung Tutup Pabrik Ponsel di China
  • Meranti Memenuhi Syarat Jadi Tuan Rumah Porprov Riau 2021
  • Siswi SD Tewas Diterkam Buaya di Belakang Rumah, Ayah Sempat Berjuang Menolong
  • Gubri: Ingat Sertifikat Tanah, Ingat Jokowi
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved