Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

22:34 - Padamkan Api, Tiga Helikop...
18:16 - Karhutla di Meranti Meluas...
06:39 - 100 Hektare Lebih Lahan Te...
16:59 - Pulau Rangsang Dapat 'Jata...
19:15 - Diekspor Tanpa Merek, Prod...
11:13 - Wacana Potongan 2,5 Persen...
18:51 - 22 Desa di Meranti Belum N...
12:36 - Tangkal Generasi Muda Mera...
18:57 - Bupati Ajak Kades Hati-hat...
18:02 - Kepala OPD Harus Siap Mund...
17:45 - Bayar Denda Ratusan Juta, ...
18:15 - Pemkab Meranti Terima LHE ...
17:53 - Lihat Jalan Rusak, Anggota...
09:55 - Tahun 2018, Kepulauan Mera...
12:55 - Langgar Sumpah, 4 Pejabat ...
17:11 - Kapal Rusak, Suami Istri P...
19:05 - Target Tak Tercapai, Sekto...
14:58 - Tanggul Jebol, Ribuan Hekt...
15:51 - Bupati Kecewa dengan Penge...
18:14 - Efisiensi Anggaran, Pejaba...
18:03 - Kades Putri Puyu: Akhirnya...
14:37 - Agar Tidak Tenggelam, Jalu...
16:36 - Buruknya Sistem Drainase P...
20:33 - Sambut Malam Pergantian Ta...
18:14 - Puluhan Warga Selatpanjang...
18:59 - Balita Naya yang Ceria Kin...
09:53 - LM2R Berunjukrasa Minta Ke...
18:30 - Efektif Cegah Karlahut, Fr...
17:09 - Kain Songket Pulau Padang ...
18:55 - Bank Riau Kepri Serahkan C...
13:53 - YFMM dan Remaja Mesjid Agu...
17:34 - Kafilah Meranti Pertahanka...
13:46 - Walau Tidak Beroperasi, RA...
20:13 - Wakil Bupati Minta Penahan...
14:28 - Beri Pengobatan Gratis, Wa...
12:59 - Meranti Siap Jadi Tuan Rum...
18:39 - Alhamdulillah, Dua Wanita ...
18:27 - Kuota Dikurangi, Disperind...
13:49 - Ditolak DPRD, Kenaikan Ret...
05:47 - Guru Terobos Banjir Rob De...
19:23 - Anggota Komisi VII DPR RI ...
17:45 - DPRD Minta Pembangunan Jem...
19:03 - Pemkab Meranti dan Beacuka...
08:53 - Jalan Poros Tergenangi Air...
10:14 - Bankeu Propinsi Tidak Masu...
13:26 - Ikut Pesta di Rumah Kadis,...
18:29 - Instruksi Wabup Meranti: K...
20:14 - Kabel Utilitas Ganggu Kein...
18:03 - BKKBN Bersama Pemkab Meran...
18:08 - Puluhan Massa Berunjuk Ras...
 
Kadin Meranti Minta Nilai Perdagangan Lintas Batas Dinaikkan
Jumat, 17/11/2017 - 18:58:19 WIB

SELATPANJANG - Untuk menuju kawasan niaga, Kepulauan Meranti diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dulunya masuk dalam perjanjian sosial ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo).

Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin mengatakan usulan ini bukan tanpa dasar, Kepulauan Meranti merupakan wilayah berpulau dan terluar di Indonesia. Kepulauan Meranti lebih dekat dengan negara tetangga Malaysia maupun Singapura. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan barang lokal memerlukan biaya lebih tinggi.

"Kita jauh dari daerah penghasil. Untuk sampai ke sini harus beberapa kali bongkar dan membutuhkan biaya lebih yang menyebabkan harga tinggi dan menyebabkan inflasi. Makanya Kadin sangat mendukung perdagangan lintas batas dalam memenuhi kebutuhan," ungkap Muzamil dalam acara tang digelar Kadin Kepulauan Meranti, Jumat (17/11/2017).

Wakil DPRD Kepulauan Meranti itu juga mengatakan perdagangan lintas batas di Kepulauan Meranti harus dilegalkan, menurutnya sangat mustahil Meranti jadi bandar niaga jika tidak ada perdagangan lintas batas sesuai misi kabupaten termuda ini.

"Kepulauan Meranti perlu kebijakan khusus dari pemerintah pusat untuk menetapkan daerah ini sebagai kawasan ekonomi khusus, kebijakan  itu nanti akan kita perjuangkan sampai ke pusat," kata Muzamil.

Tak hanya itu, Kadin Meranti meminta ada penyesuaian nilai Boarder Treade Agreement (BTA) yang ditetapkan tahun 1970 lalu. Dimana, sesuai BTA tersebut setiap orang hanya boleh membawa barang seharga RM600. Nilai ini sudah sangat tidak relevan dengan perkembangan zaman yang sudah masuk tahun 2017.

Paling tidak, kata Muzamil lagi, sesuai kebutuhan saat ini, harusnya BTA menjadi RM6.000 bukan RM600 lagi. 

"Kesepakatan dulu dibuat tahun 1970. Makanya kita minta itu disesuaikan dan direvisi lagi. Karena dalam kenyataan sudah tidak mencukupi lagi, apalagi jika diukur berdasarkan nilai paritas daya beli di kedua negara, telah menyebabkan penurunan kuantitas barang yang dapat dibeli, sementara tuntutan terhadap kuantitas barang tetap atau bahkan meningkat," ujar Muzamil.

Lebih jauh dikatakan ketua LAMR Kepulauan Meranti ini, selama ini masyarakat di Kepulauan Meranti sudah sejak lama mengadakan perdagangan dan barter barang di jalur Selat Kepala.

"Selama ini masyarakat menjual komoditi mereka ke negeri tetangga, dan ada barang yang mereka titipkan dari sana, selain itu harga jual disana lebih mahal. Kalau jalur perdagangan ditutup bagi masyarakat Meranti, maka itulah yang menyebabkan banyak penyelundup," kata Muzamil lagi. 

Penulis: Ali Imroen
Editor: Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Kades Buka STQ ke X Tingkat Desa Dompas
  • Calon Gubri Lukman Edy Bakal Buka Kembali Bantuan untuk Jamaah dan Jamiah NU
  • Pjs Bupati Inhil Harapkan Dukungan Seluruh Elemen Masyarakat
  • Persaingan LMPV Kian Panas, Xpander Kejar Avanza
  • Walau BMKG Pantau 9 Titik Panas Hari Ini, Namun Beberapa Wilayah Riau Berpotensi Hujan
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved