Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

16:52 - Penuturan Istri di Meranti...
15:17 - Kasus Meningkat, Dinsos P3...
19:56 - Ini Jawaban Kepala DLH Mer...
17:32 - Puluhan Massa Unjukrasa Tu...
21:36 - YFMM Berbagi Kebaikan dala...
12:47 - Dikepung Titik Panas, Beso...
11:54 - Soal Polemik Sampah, DLH M...
11:51 - Pemindahan Embarkasi Haji ...
19:26 - Forum Genre Meranti Sosial...
17:17 - Jenazah Mirhak Awak Kapal ...
21:13 - Pejabat Eselon II Meranti ...
14:05 - Protes Asap Busuk, Warga G...
17:55 - Ketua DPRD Meranti: Jika T...
15:15 - Usulan Program Minim, Peja...
08:19 - Dinsos P3APPKB Meranti Dor...
22:04 - Kemeriahan Perang Air Mera...
16:31 - Volume Sampah di Selatpanj...
17:05 - Digelar 6 Hari, Begini Per...
16:10 - Polemik Pakaian Minim Saat...
14:42 - LAMR Meranti Tegaskan Tida...
18:50 - Gerakan Peduli orang Sakit...
16:23 - Impor Ditolak, Warga Tetap...
20:45 - Polemik Lomba Mancing Masi...
15:55 - Melompat dari Sampan, Jefr...
14:23 - Persoalan Lomba Mancing Ma...
20:05 - Listrik di Rangsang Sudah ...
11:28 - Dituduh Curang, Pemenang L...
11:25 - Boros, Lampu Kantor Bupati...
18:46 - PPK Tebingtinggi Kesulitan...
16:51 - Tahun Ini Pemkab Meranti R...
18:00 - Pacu Peningkatan PAD, BPPR...
14:28 - Diterjang Angin Badai, Der...
17:21 - Festival Perang Air akan P...
17:06 - HIPMAM Gelar Seminar Motiv...
21:18 - Meranti Berpotensi Jadi Ko...
19:38 - Kasus DBD di Meranti, Satu...
20:23 - 337 Sertifikat PTSL Dibagi...
17:01 - Mayat yang Hanyut di Laut ...
20:10 - Jalan Pramuka akan Tambah ...
19:21 - Segera Rampung, Pelabuhan ...
15:19 - Pendapatan Denda Atas Pind...
17:47 - Pemkab Meranti Keluarkan S...
16:41 - Bupati Meranti Sebut Nilai...
16:28 - Penyerahan DPA Tahun Angga...
16:46 - Kofisel Meranti Gelar Pame...
15:25 - 235 Pejabat Eselon Kepulau...
10:48 - Peserta Tes Kesehatan CPNS...
21:54 - Ini Jadwal Pemeriksaan Kes...
21:13 - Pilkades Serentak Kepulaua...
16:20 - DPW FPI Kepulauan Meranti ...
 
Kadin Meranti Minta Nilai Perdagangan Lintas Batas Dinaikkan
Jumat, 17/11/2017 - 18:58:19 WIB

SELATPANJANG - Untuk menuju kawasan niaga, Kepulauan Meranti diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dulunya masuk dalam perjanjian sosial ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo).

Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin mengatakan usulan ini bukan tanpa dasar, Kepulauan Meranti merupakan wilayah berpulau dan terluar di Indonesia. Kepulauan Meranti lebih dekat dengan negara tetangga Malaysia maupun Singapura. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan barang lokal memerlukan biaya lebih tinggi.

"Kita jauh dari daerah penghasil. Untuk sampai ke sini harus beberapa kali bongkar dan membutuhkan biaya lebih yang menyebabkan harga tinggi dan menyebabkan inflasi. Makanya Kadin sangat mendukung perdagangan lintas batas dalam memenuhi kebutuhan," ungkap Muzamil dalam acara tang digelar Kadin Kepulauan Meranti, Jumat (17/11/2017).

Wakil DPRD Kepulauan Meranti itu juga mengatakan perdagangan lintas batas di Kepulauan Meranti harus dilegalkan, menurutnya sangat mustahil Meranti jadi bandar niaga jika tidak ada perdagangan lintas batas sesuai misi kabupaten termuda ini.

"Kepulauan Meranti perlu kebijakan khusus dari pemerintah pusat untuk menetapkan daerah ini sebagai kawasan ekonomi khusus, kebijakan  itu nanti akan kita perjuangkan sampai ke pusat," kata Muzamil.

Tak hanya itu, Kadin Meranti meminta ada penyesuaian nilai Boarder Treade Agreement (BTA) yang ditetapkan tahun 1970 lalu. Dimana, sesuai BTA tersebut setiap orang hanya boleh membawa barang seharga RM600. Nilai ini sudah sangat tidak relevan dengan perkembangan zaman yang sudah masuk tahun 2017.

Paling tidak, kata Muzamil lagi, sesuai kebutuhan saat ini, harusnya BTA menjadi RM6.000 bukan RM600 lagi. 

"Kesepakatan dulu dibuat tahun 1970. Makanya kita minta itu disesuaikan dan direvisi lagi. Karena dalam kenyataan sudah tidak mencukupi lagi, apalagi jika diukur berdasarkan nilai paritas daya beli di kedua negara, telah menyebabkan penurunan kuantitas barang yang dapat dibeli, sementara tuntutan terhadap kuantitas barang tetap atau bahkan meningkat," ujar Muzamil.

Lebih jauh dikatakan ketua LAMR Kepulauan Meranti ini, selama ini masyarakat di Kepulauan Meranti sudah sejak lama mengadakan perdagangan dan barter barang di jalur Selat Kepala.

"Selama ini masyarakat menjual komoditi mereka ke negeri tetangga, dan ada barang yang mereka titipkan dari sana, selain itu harga jual disana lebih mahal. Kalau jalur perdagangan ditutup bagi masyarakat Meranti, maka itulah yang menyebabkan banyak penyelundup," kata Muzamil lagi. 

Penulis: Ali Imroen
Editor: Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Dua Obat Kanker Ini Tak Lagi Ditanggung BPJS Kesehatan
  • Sadis! Komplotan Perampok Usai Menjarah, Pemilik Rumah Lalu Diperkosa
  • Liga Champion Atletico Vs Juventus, Berikut Jadwalnya Malam Ini
  • KBRI Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Bom Bunuh Diri di Kairo
  • Hari Ini, Presiden Jokowi Lantik Gubri dan Wagubri Terpilih
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved