Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

18:51 - Bupati Jadi Pemateri, Mera...
16:11 - Optimalkan Pelayanan, Disd...
06:03 - BRG RI Sebut Meranti Daera...
15:13 - Proyeksi RAPBD Meranti 201...
22:33 - Meranti Jadi Pilot Project...
09:32 - Bupati Meranti Jadi Pemate...
17:19 - Puskesmas di Meranti Sudah...
16:15 - Semangat Hari Pahlawan, Bu...
18:45 - Peringatan Hari Pahlawan, ...
17:02 - Manajemen KTV Paragon Sela...
18:49 - Baru Dibangun, Pos Jaga Pe...
13:25 - Kebutuhan Mendesak, Tapi P...
17:40 - Enam Unit Mobil Dinas Terl...
22:39 - Tiga Pengusaha TV Kabel di...
17:44 - Kabar Gembira, Peserta yan...
17:26 - Meranti Rawan Teror Buaya,...
18:36 - Rayan Pribadi Terpilih Sec...
21:32 - Bupati Irwan Serahkan Bant...
19:20 - Seleksi SKD CPNS di Merant...
14:49 - Jalin Silaturahmi, PWI Mer...
12:34 - Tahun 2018, Tiga Warga Mer...
19:12 - Diprediksi Banyak Formasi ...
11:23 - Said Hasyim: Jangan Berika...
19:26 - Hari Ketiga SKD-CAT, Baru ...
14:14 - 60 Orang Terjangkit HIV, R...
19:09 - Sisi Lain Tes CPNS Meranti...
21:20 - Hari I Ujian Tes CPNS Kepu...
15:19 - Bupati Meranti: Jika Ada P...
12:23 - Hari Pertama Tes CPNS, Bup...
15:17 - Sekat Kanal Bantuan Jokowi...
15:13 - BPK Turun, Pejabat Pengada...
09:17 - Dari Hasil Verifikasi Ulan...
17:12 - Terindikasi Judi, Jackpot ...
18:50 - Tunda Salur DBH, Program d...
18:05 - APBD 2019 Meranti Dipredik...
19:34 - Bupati Meranti: Kita Tidak...
16:35 - 43 Petani Pulau Padang Iku...
22:27 - Naik 8,03 Persen, UMK Mera...
19:16 - Sekda Berharap Sagu Merant...
22:20 - TP4D Gelar Bimtek Kelola K...
20:24 - 355 Berkas Pelamar CPNS Me...
15:22 - Warga Dua Desa di Pulau Pa...
14:47 - Hari Ini Terakhir Pendafta...
15:10 - Dibangun Tahun Depan, Pemb...
06:37 - Pokir Anggota DPRD Meranti...
16:43 - Dolar Naik, Harga Sagu Men...
17:44 - Lantik 58 Pejabat Eselon I...
17:16 - Pembangunan Jalan di Meran...
14:26 - Di Meranti, Jalan Dibangun...
06:59 - Desa Kundur Masuk Nominasi...
 
Kadin Meranti Minta Nilai Perdagangan Lintas Batas Dinaikkan
Jumat, 17/11/2017 - 18:58:19 WIB

SELATPANJANG - Untuk menuju kawasan niaga, Kepulauan Meranti diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dulunya masuk dalam perjanjian sosial ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo).

Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin mengatakan usulan ini bukan tanpa dasar, Kepulauan Meranti merupakan wilayah berpulau dan terluar di Indonesia. Kepulauan Meranti lebih dekat dengan negara tetangga Malaysia maupun Singapura. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan barang lokal memerlukan biaya lebih tinggi.

"Kita jauh dari daerah penghasil. Untuk sampai ke sini harus beberapa kali bongkar dan membutuhkan biaya lebih yang menyebabkan harga tinggi dan menyebabkan inflasi. Makanya Kadin sangat mendukung perdagangan lintas batas dalam memenuhi kebutuhan," ungkap Muzamil dalam acara tang digelar Kadin Kepulauan Meranti, Jumat (17/11/2017).

Wakil DPRD Kepulauan Meranti itu juga mengatakan perdagangan lintas batas di Kepulauan Meranti harus dilegalkan, menurutnya sangat mustahil Meranti jadi bandar niaga jika tidak ada perdagangan lintas batas sesuai misi kabupaten termuda ini.

"Kepulauan Meranti perlu kebijakan khusus dari pemerintah pusat untuk menetapkan daerah ini sebagai kawasan ekonomi khusus, kebijakan  itu nanti akan kita perjuangkan sampai ke pusat," kata Muzamil.

Tak hanya itu, Kadin Meranti meminta ada penyesuaian nilai Boarder Treade Agreement (BTA) yang ditetapkan tahun 1970 lalu. Dimana, sesuai BTA tersebut setiap orang hanya boleh membawa barang seharga RM600. Nilai ini sudah sangat tidak relevan dengan perkembangan zaman yang sudah masuk tahun 2017.

Paling tidak, kata Muzamil lagi, sesuai kebutuhan saat ini, harusnya BTA menjadi RM6.000 bukan RM600 lagi. 

"Kesepakatan dulu dibuat tahun 1970. Makanya kita minta itu disesuaikan dan direvisi lagi. Karena dalam kenyataan sudah tidak mencukupi lagi, apalagi jika diukur berdasarkan nilai paritas daya beli di kedua negara, telah menyebabkan penurunan kuantitas barang yang dapat dibeli, sementara tuntutan terhadap kuantitas barang tetap atau bahkan meningkat," ujar Muzamil.

Lebih jauh dikatakan ketua LAMR Kepulauan Meranti ini, selama ini masyarakat di Kepulauan Meranti sudah sejak lama mengadakan perdagangan dan barter barang di jalur Selat Kepala.

"Selama ini masyarakat menjual komoditi mereka ke negeri tetangga, dan ada barang yang mereka titipkan dari sana, selain itu harga jual disana lebih mahal. Kalau jalur perdagangan ditutup bagi masyarakat Meranti, maka itulah yang menyebabkan banyak penyelundup," kata Muzamil lagi. 

Penulis: Ali Imroen
Editor: Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Kantor Kementerian Pertahanan Kebakaran, Delapan Unit Mobil Pemadam Kebakaran Dikerahkan
  • Minyak Zaitun Berkhasiat Sembuhkan Impotensi secara Alami
  • Utang Pemerintah hingga Oktober 2018 Capai Rp 333,7 Triliun
  • Petugas Gabungan Masih Berupaya Evakuasi Harimau Sumatera di Inhil
  • Di Hadapan Kapolri, Plt Gubri Bersama Dirut Bank Riau Kepri Teken MoU Samsat Nasional
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved