Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

04:47 - Selama Ramadan, ASN Merant...
20:03 - Para Kades dan BNPB Apresi...
13:45 - Employee Volunteering Prog...
11:08 - Pemkab Meranti Buka 248 Fo...
09:58 - Lahan RSUD Meranti Digugat...
23:25 - Pemkab Meranti Minta BPN P...
10:54 - Tanjung Padang Jadi Masyar...
15:36 - Rekor Double Hattrick, Kep...
10:43 - DPRD Minta Pemkab Meranti ...
14:22 - Sebut Keuangan Daerah Stab...
12:55 - Antisipasi Terorisme, Pemu...
14:41 - Dengan e-Sagu, PNS Meranti...
16:31 - Disdukcapil Meranti Buka S...
14:30 - Pendemo Tuntut Pemkab Mera...
08:50 - Pemkab Meranti Segera Real...
14:35 - Ratusan Muslim Meranti Gel...
17:26 - Sekda Meranti Lantik 177 P...
10:36 - Pejabat Pemkab Meranti Dim...
20:59 - Pemkab Meranti Alokasikan ...
21:20 - Limbah Pasar Modern Selatp...
11:03 - Situs Resmi Pemkab Meranti...
15:38 - Hasil UN di Meranti Bakal ...
12:57 - Bupati dan Ketua DPRD Mera...
14:16 - SPSI Minta Upah Buruh di M...
14:25 - Banyak Timbangan yang tak ...
05:47 - Diduga Curang, FLS2N Meran...
20:56 - Baru Dibangun, Plafon Pusk...
18:49 - Tiga Desa di Meranti Ini J...
13:22 - Program Desa Bebas Api Bua...
19:16 - Lahan Tak Bersertifikat, P...
11:45 - BPBD Meranti Salurkan Bant...
15:27 - Pemilik Swalayan Top 99 Di...
15:39 - Pembangunan Proyek di Mera...
10:33 - Dinilai Sukses Kembangkan ...
16:18 - Baru Menjabat, Kadis Perik...
10:18 - Selain Kemiskinan, Subside...
11:18 - Berbeda dengan Puslabfor M...
20:21 - Ribuan Hektare Hutan Mangr...
13:51 - Konsisten Bantu Masyarakat...
18:41 - Bupati Berang Lihat Sampah...
15:17 - Minim Kucuran Anggaran, Wa...
12:12 - Dikritik Lakukan Sidak dan...
11:55 - BBPOM Sidak Barang Tanpa I...
15:10 - Duh, Bidan dan Petugas Keb...
16:11 - RAPP Bangun Depot Air Minu...
16:37 - Jembatan Desa Tanjung Pada...
10:23 - Deklarasi Anti Hoaks, Kapo...
19:03 - Pakai Nomor Registrasi BPO...
14:12 - Bercacing, Ikan Sarden Far...
05:47 - Tiga Unit Mesin Pembangkit...
 
Kadin Meranti Minta Nilai Perdagangan Lintas Batas Dinaikkan
Jumat, 17/11/2017 - 18:58:19 WIB

SELATPANJANG - Untuk menuju kawasan niaga, Kepulauan Meranti diusulkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dulunya masuk dalam perjanjian sosial ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo).

Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin mengatakan usulan ini bukan tanpa dasar, Kepulauan Meranti merupakan wilayah berpulau dan terluar di Indonesia. Kepulauan Meranti lebih dekat dengan negara tetangga Malaysia maupun Singapura. Sehingga, untuk memenuhi kebutuhan barang lokal memerlukan biaya lebih tinggi.

"Kita jauh dari daerah penghasil. Untuk sampai ke sini harus beberapa kali bongkar dan membutuhkan biaya lebih yang menyebabkan harga tinggi dan menyebabkan inflasi. Makanya Kadin sangat mendukung perdagangan lintas batas dalam memenuhi kebutuhan," ungkap Muzamil dalam acara tang digelar Kadin Kepulauan Meranti, Jumat (17/11/2017).

Wakil DPRD Kepulauan Meranti itu juga mengatakan perdagangan lintas batas di Kepulauan Meranti harus dilegalkan, menurutnya sangat mustahil Meranti jadi bandar niaga jika tidak ada perdagangan lintas batas sesuai misi kabupaten termuda ini.

"Kepulauan Meranti perlu kebijakan khusus dari pemerintah pusat untuk menetapkan daerah ini sebagai kawasan ekonomi khusus, kebijakan  itu nanti akan kita perjuangkan sampai ke pusat," kata Muzamil.

Tak hanya itu, Kadin Meranti meminta ada penyesuaian nilai Boarder Treade Agreement (BTA) yang ditetapkan tahun 1970 lalu. Dimana, sesuai BTA tersebut setiap orang hanya boleh membawa barang seharga RM600. Nilai ini sudah sangat tidak relevan dengan perkembangan zaman yang sudah masuk tahun 2017.

Paling tidak, kata Muzamil lagi, sesuai kebutuhan saat ini, harusnya BTA menjadi RM6.000 bukan RM600 lagi. 

"Kesepakatan dulu dibuat tahun 1970. Makanya kita minta itu disesuaikan dan direvisi lagi. Karena dalam kenyataan sudah tidak mencukupi lagi, apalagi jika diukur berdasarkan nilai paritas daya beli di kedua negara, telah menyebabkan penurunan kuantitas barang yang dapat dibeli, sementara tuntutan terhadap kuantitas barang tetap atau bahkan meningkat," ujar Muzamil.

Lebih jauh dikatakan ketua LAMR Kepulauan Meranti ini, selama ini masyarakat di Kepulauan Meranti sudah sejak lama mengadakan perdagangan dan barter barang di jalur Selat Kepala.

"Selama ini masyarakat menjual komoditi mereka ke negeri tetangga, dan ada barang yang mereka titipkan dari sana, selain itu harga jual disana lebih mahal. Kalau jalur perdagangan ditutup bagi masyarakat Meranti, maka itulah yang menyebabkan banyak penyelundup," kata Muzamil lagi. 

Penulis: Ali Imroen
Editor: Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Pembangunan Fly Over Bikin Gepeng Pindah Tempat Mangkal
  • Pelatihan Jurnalistik dan Fotografi KASTA Riau Disambut Antusias Pers Kampus
  • Kapolres Bengkalis Imbau Warga Jangan Resah, Chevron Sudah Tangani
  • DPMPTSP Pekanbaru Lima Besar Penilaian Pelayanan Investasi
  • Jalan Poros Kembung Luar Rusak Parah, Warga Berharap Perbaikan
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved