SELATPANJANG - Sejumlah elemen perwakilan guru madrasah dan mahasiswa mendatangi Kantor Bupati Kepulauan Meranti untuk berunjuk rasa dan menyampaikan aspirasi mereka terkait pencairan dana hibah untuk pembayaran gaji guru madrasah.
Dalam aksi itu, diutarakan beberapa hal oleh massa, diantaranya mempertanyakan realisasi hibah untuk honor guru Kemenag yang telah dianggarkan dalam APBD Meranti serta mempertanyakan regulasi yang menghambat disalurkannya dana hibah untuk pembayaran gaji Guru honorer Kemenag.
Perwakilan massa mendesak kepada pemerintah daerah untuk segera mencairkan dana hibah tersebut mengingat sejak Agustus 2016 sampai saat ini mereka belum menerima sepeser pun dari hasil keringat mereka.
"Kami hanya memperjuangkan hak kami, persoalan rasionalisasi bukan kah menjadi alasan untuk tidak dibayarkan, kami hanya meminta kejelasan. Kami sudah memberikan pengabdian buat negeri ini, kenapa harus kami yang menjadi korban, kalau tak mampu membayar, bubarkan saja sekolah agama ini," kata seseorang perwakilan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Yulian Norwis SE MM yang didampingi Asisten I Azza Fachroni dan Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Dr Wawan mengatakan akan menampung seluruh apirasi yang disampaikan perwakilan perunjukrasa ia berjanji atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan memberikan solusi terbaik terkait pembayaran honor Guru Kemenag tersebut.
Menurutnya, apa yang terjadi saat ini sama sekali bukan keinginan Pemda, tetapi memang disebabkan kemampuan keuangan Pemda yang tidak memungkinkan. Dan hal itu terjadi sejak tahun 2016 hingga 2017, dimana terjadinya pengurangan dana APBD yang memaksa Pemda melakukan rasionalisasi anggaran.
"Perlu dipahami oleh semua, honor guru Kemenang pada dasarnya merupakan kebijakan dari Pemda untuk membantu para guru agama dalam menjalankan tugasnya. Pembayaran gaji honor bukan menjadi kewajiban tetapi disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemda itu sendiri," kata Sekda.
Namun meski begitu Sekda akan tetap mengupayakan pembayaran honor guru Kemenag, dengan syarat sesuai dengan kemampuan keuangan Pemda.
Selain itu juga, agar pembayaran gaji guru honor Kemenag tepat sasaran diperlukan juga verifikasi data untuk menghasilkan data yang valid dari jumlah guru honor Kemenag tersebut. Karena dari data yang masuk ke Pemda jumlah guru honor Kemenag ini tiap tahun terus bertambah dan dikhawatirkan jumlah guru honorer Kemenag yang ada saat ini sudah tidak proporsional lagi dengan jumlah murid yang diajar.
Ditegaskan Sekda Pemda Kepulauan Meranti akan mengupayakan pembayaran gaji guru honor Kemenag menyangkut hal itu pula akan dibicarakan dengan tim Banggar DPRD Kepulauan Meranti tepatnya Senin (17/7/2017) mendatang untuk mendapatkan solusi kongkrit perihal pembayaran gaji guru agama tersebut.
Setelah mendengarkan pemaparan, para pengunjuk rasa bergerak menuju dan berorasi di gedung DPRD.
Penulis: Ali Imroen
Editor: Yusni Fatimah
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :