BPOM dan Pemkab Meranti Sepakati Aturan Perdagangan Lintas Batas dan Peredaran Barang Luar Negeri
PEKANBARU - Polemik penyegelan barang impor di gudang PT (persero) Pelindo I Cabang Selatpanjang oleh Balai Besar POM RI, akhirnya menghasilkan titik temu bagi kemaslahatan hidup masyarakat Kepulauan Meranti.
Upaya penyelesaian masalah itu difasilitasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, berdasarkan permintaan Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, di Gedung DPRD Riau, Jalan Jenderal Besar Sudirman Pekanbaru, Rabu (22/3/2017) sore.
Bupati Irwan yang diberikan kesempatan pertama dalam rapat itu, meminta pihak Balai Besar POM Pekanbaru menjelaskan kronologis kegiatan operasi pangan di Selatpanjang beberapa waktu lalu, serta kewenangan yang dimiliki instansi itu sesuai aturan berlaku.
"Enam tahun saya jadi Bupati Kepulauan Meranti belum pernah menerima sebentuk koordinasi atau penjelasan menyangkut pelaksanaan tugas dan kewenangan Balai Besar POM di Pekanbaru ini di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.Hendaknya lebih mengedepankan edukasi dan sosialisasi dulu terkait tanggung jawab dan wewenang instansi penegak hukum khususnya soal perdagangan lintas batas," ungkap Bupati.
Selain itu Bupati juga mempertanyakan operasi yang dilakukan oleh BPOM yang selalu fokus pada makanan pangan dalam kemasan, sementara Impor daging dan ikan yang berformalin yang jelas-jelas berbahaya malah dibiarkan.
"Kami mengapresiasi Opson dalam rangka melindungi masyarakat, tapi kenapa daging, ikan dan sayur yang berformalin jelas berbahaya dibiarkan. Kalau soal makan-makanan Import sudah kami konsumsi sejak ratusan tahun lalu dan secara kualitas lebih baik dan harga lebih murah," kata Bupati seraya mengatakan dirinya lebih cenderung suka mengkonsumsi produk asal Malaysia karena selain bergizi rasanya juga lebih nikmat.
Plt Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru Drs Adrizal Apt menjelaskan, operasi yang dilakukan berdasarkan Undang-undang Perdagangan dan Kesehatan. Pihaknya meminta KPPBC Pratama Selatpanjang dapat berkoordinasi jika ada barang impor yang belum memenuhi syarat edar.
Menurutnya barang masuk dari negara tetangga yang teregistrasi BPOM akan di hormati tapi jika tidak di anggap illegal dan akan dilakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ia berharap barang pangan yang masuk ke Selatpanjang mengikuti aturan itu. Dan setiap barang pangan Import yang masuk ke suatu negara juga mengantongi rekomendasi dari negara asal agar selama dikonsumsi oleh masyarakat tidak bermasalah dan terjamin nilai gizinya.
"Barang yang masuk di Meranti diketahui tidak teregistrasi seperti Susu, makanan bayi, Bubur, kami tidak ingin makanan yang diberikan kepada anak-anak Indonesia tak terjamin gizinya," ungkap Adrizal.
Adrizal juga beralasan operasi Opson tersebut untuk melindungi produk UMKM agar pertumbuhannya tidak terseok-seok tertekan produk asing yang masuk.
"Jika dibiarkan maka barang Impor Iegal itu dapat menekan produk pertumbuhan UMKM," jelasnya.
Setelah mendengarkan berbagai masukan dan saran dari berbagai pihak, rapat itu berhasil merumuskan keputusan bersama dalam upaya memperbaiki sistem pelayanan lintas batas di Kepulauan Meranti.
Keputusan itu, yakni
1. Balai Besar POM di Pekanbaru dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan pembinaan kepada pengusaha dan masyarakat sampai batas waktu yang ditentukan.
2. Terhadap produk pangan yang telah dilakukan penyegelan di gudang Pelindo Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, diberikan kesempatan kepada importir untuk mengurus izin edar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Semua pihak agar melakukan koordinasi dengan Kepala Daerah dan Forkopimda Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan setiap operasi penegakan hukum, dan 4. Semua pihak agar dapat menjaga stabilitas dan kondusifitas masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.
Keputusan bersama itu ditanda-tangani oleh Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi, Plt Kepala Balai Besar POM di Pekanbaru Drs Adrizal Apt dan Kepala KPPBC Pratama Selatpanjang Widyo Suparto SE, serta diketahui oleh Wakil Ketua DPRD Riau, dr H Sunaryo, Wadir Polair Polda Riau, AKBP Soeprapto dan pejabat Kejaksaan Tinggi Riau, Zainul Arifin SH MH.
Penulis : Ali Imroen
Editor : Unik Susanti
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
