Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

10:03 - BPOM dan Pemkab Meranti Se...
16:28 - BPN Meranti Targetkan Sert...
17:24 - Penerima Rastra di Meranti...
16:49 - Pasca Sidak BPOM, Produk A...
15:25 - HUT Damkar ke 98, Petugas ...
18:05 - 2017, Sudah Terjadi 5 Kasu...
15:13 - Sidak tanpa Sosialisasi, B...
21:15 - BPOM RI Temukan Ratusan Ma...
21:14 - Festival Perang Air Jadi E...
15:27 - Wabup Said Minta Kepala SK...
06:04 - Polres Meranti Siap Amanka...
11:03 - Bupati Irwan Ajak Masyarak...
15:24 - Sanggar Bathin Galang Prom...
11:28 - Dinas Pariwisata Luncurkan...
15:55 - Disparpora Meranti Akan Ba...
14:57 - Dua Sekolah di Meranti Gag...
14:07 - 42 Pejabat Pemkab Meranti ...
05:27 - Tun Akhyar: Gebrakan PWI M...
19:33 - Duuhh...2.526 Ruangan Bela...
20:35 - Layanan Parkir Berkarcis B...
16:18 - Asessment Pejabat Pratama ...
15:01 - Kasus YMB, Kejari Meranti ...
15:33 - Tak Urus IMB, Bangunan di ...
06:12 - Pulau Pembudidayaan Ikan a...
17:16 - Polisi Turun Tangan Cek Pe...
12:13 - Tubing Mangrove, Wahana Pe...
16:39 - BBM Jenis Premium di Meran...
21:41 - Delapan Pejabat Meranti Me...
11:53 - Meranti Tetapkan Status Si...
15:30 - Gelombang Tinggi, Nelayan ...
14:15 - Warga Tebing Tinggi Barat ...
11:27 - Bentang Karya Sanggar Kepu...
06:36 - DPRD Meranti Nilai Pemkab ...
15:33 - Moment Imlek Angkat Ekonom...
18:29 - 2021, Bupati Targetkan Mer...
17:21 - Assesment 10 Jabatan Eselo...
14:50 - Meranti Kembali Terima Hib...
14:10 - Selama Januari, Tujuh Kasu...
10:08 - Pelaksanaan Event Perang A...
18:50 - Pasar Dadakan Imlek, Petan...
12:15 - Rokok Ilegal Banyak Bereda...
08:16 - Kompor Gas Meledak, Satu R...
11:55 - Sambut Festival Perang Air...
14:20 - Cegah Karlahut 2017, Bupat...
15:48 - Waduh!! Sudah Beroperasi, ...
18:07 - Butuh "Obat" Krisis, Kota ...
15:23 - Kondisi Lapas Selatpanjang...
05:32 - Wabup: Semua Pihak harus B...
22:04 - Kunjungi Meranti, Kadis Pa...
13:56 - SMKN1 Tebing Tinggi Libatk...
 
Layanan Parkir Berkarcis Belum Juga Berlaku di Selatpanjang
Kamis, 23/02/2017 - 20:35:31 WIB
Ilustrasi.
Ilustrasi.
TERKAIT:
 
  • Layanan Parkir Berkarcis Belum Juga Berlaku di Selatpanjang
  •  

    SELATPANJANG - Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti, melalui Dinas Perhubungan untuk memberikan karcis kepada masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di sejumlah titik di Kota Selatpanjang, belum terealisasi. Padahal rencana tersebut ditargetkan dimulai sejak 1 Februari lalu.

    Dari pantauan halloriau.com, Kamis (23/2/2017), di Jalan Imam Bonjol, Selatpanjang, petugas parkir tidak menggunakan pakaian khusus petugas parkir. Kemudian kendaraan sepeda motor yang diparkirkan melintang, tidak dirapikan. Saat ditanyakan karcisnya, secara spontan petugas parkir mengatakan tidak ada.

    Begitu juga lokasi parkir di Jalan Ahmad Yani, Selatpanjang, selain tidak menggunakan baju seragam, petugas juga tidak memberikan karcis kepada pemilik kendaraan. Petugas mengaku pernah menggunakan karcis, namun hanya sehari saja.

    "Tidak ada karcis. Penggunaan karcis pernah hanya sekali saja. Setelah itu tidak pernah lagi," kata Ridwan petugas parkir di Jalan Ahmad Yani ini.

    Meski demikian, petugas parkir mengakui ada pihak yang tiap hari mengambil setoran seperti biasa. Disebutkannya, petugas itu dari Dishub dan Ia harus membayar Rp10 ribu per hari. "Kalau lebih dari Rp10 ribu saya angkat tangan," katanya sambil bercanda.

    Kepala Bidang Darat, Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti, Tulus yang dikonfirmasi Senin lalu mengatakan sesuai arahan kepala dinas, mereka telah meluncurkan sistem parkir menggunakan karcis. Karcis itu pula telah diserahkan ke koordinator parkir di Kota Selatpanjang. 

    Namun, belakangan diakui terjadi kemacetan sehingga parkir tidak lagi menggunakan karcis. "Koordinator parkir kurang memahami teknisnya," kata Tulus.

    Koordinator yang dimaksud Tulus ada berasal dari pihak ketiga. Namun, diakui Tulus juga, saat ini koordinator itu sudah ada juga yang berasal dari Dishub. Sebab, secara perlahan Dishub akan mengalih sistem pengelolaan parkir dari pihak ketiga ke Pemda dalam hal ini Dishub Kepulauan Meranti. 

    "Pelan-pelan kita benahi sistem parkir di Kota Selatpanjang. Sejauh ini koordinatornya ada dari pihak ketiga dan ada juga dinas. Ini kan sistem baru, jadi pelan-pelan kita ubah, kita tidak ingin kedepannya ada perpanjangan tangan (pengelolaan sistem parkir di Kota Selatpanjang)," ujarnya.

    Sementara itu, ketika ditanya apakah sistem parkir menggunakan karcis akan berpengaruh pada target pendapatan untuk daerah, tulus mengatakan sama sekali tidak. Sebab, baik menggunakan atau tidak menggunakan tiket pendapatan tetap sama dan target mereka tetap Rp100 juta untuk menambah PAD tahun 2017 ini.

    "Pakai karcis itu agar terlihat lebih tertib saja parkir di Kota Selatpanjang. Tidak ada pengaruh yang signifikan. Pendapatan tetap sama," beber Tulus.

    Kepala Badan Pajak dan Retribusi Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto SE MM, menegaskan pihaknya sudah memberikan karcis kepada Dinas Pehubungan sejak awal bulan Februari lalu. Karcis tersebut digunakan untuk meminta retribusi parkir.

    "Sudah kita kasih karcisnya kepada Dishub. Agar pengelolaan parkir bisa menjadi salah satu potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)," jelasnya.

    Ditambahkan Kabid Retribusi, Khairudin jumlah karcis yang telah diberikan kepada Dinas Perhubungan sebanyak 3000 lembar. Jumlah karcis tersebut untuk tahap awal.

    "Kalau habis bisa minta lagi. Kita targetkan dari parkir bisa mendatangkan PAD sebesar Rp 100 juta dalam tahun 2017 ini," ungkapnya.

    Penulis: Ali Imroen
    Editor: Yusni Fatimah



    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0813 7176 0777 atau 0852 7897 5248
    via EMAIL: redaksi@halloriau.com atau
    bisa invite PIN halloriau.com: 2B2591DA
    (mohon dilampirkan data diri Anda)

     
    Berita Lainnya :
  • Hutang Pembangunan RSUD Pekanbaru Capai Rp24 Miliar
  • Kasus Penghinaan Agama Islam di Instagram, FPI Riau Janji Kawal Sampai Tuntas
  • Pemko Pekanbaru Beli Mobil Dinas untuk Pejabat, Total Rp11 Miliar
  • Dugaan Korupsi ADD, Kades dan Bendahara Desa Tanjung Punak Ditahan
  • Pemerintah Tak Berdaya, Perkebunan Sawit Ilegal Marak di Pulau Rupat
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved