Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

10:03 - BPOM dan Pemkab Meranti Se...
16:28 - BPN Meranti Targetkan Sert...
17:24 - Penerima Rastra di Meranti...
16:49 - Pasca Sidak BPOM, Produk A...
15:25 - HUT Damkar ke 98, Petugas ...
18:05 - 2017, Sudah Terjadi 5 Kasu...
15:13 - Sidak tanpa Sosialisasi, B...
21:15 - BPOM RI Temukan Ratusan Ma...
21:14 - Festival Perang Air Jadi E...
15:27 - Wabup Said Minta Kepala SK...
06:04 - Polres Meranti Siap Amanka...
11:03 - Bupati Irwan Ajak Masyarak...
15:24 - Sanggar Bathin Galang Prom...
11:28 - Dinas Pariwisata Luncurkan...
15:55 - Disparpora Meranti Akan Ba...
14:57 - Dua Sekolah di Meranti Gag...
14:07 - 42 Pejabat Pemkab Meranti ...
05:27 - Tun Akhyar: Gebrakan PWI M...
19:33 - Duuhh...2.526 Ruangan Bela...
20:35 - Layanan Parkir Berkarcis B...
16:18 - Asessment Pejabat Pratama ...
15:01 - Kasus YMB, Kejari Meranti ...
15:33 - Tak Urus IMB, Bangunan di ...
06:12 - Pulau Pembudidayaan Ikan a...
17:16 - Polisi Turun Tangan Cek Pe...
12:13 - Tubing Mangrove, Wahana Pe...
16:39 - BBM Jenis Premium di Meran...
21:41 - Delapan Pejabat Meranti Me...
11:53 - Meranti Tetapkan Status Si...
15:30 - Gelombang Tinggi, Nelayan ...
14:15 - Warga Tebing Tinggi Barat ...
11:27 - Bentang Karya Sanggar Kepu...
06:36 - DPRD Meranti Nilai Pemkab ...
15:33 - Moment Imlek Angkat Ekonom...
18:29 - 2021, Bupati Targetkan Mer...
17:21 - Assesment 10 Jabatan Eselo...
14:50 - Meranti Kembali Terima Hib...
14:10 - Selama Januari, Tujuh Kasu...
10:08 - Pelaksanaan Event Perang A...
18:50 - Pasar Dadakan Imlek, Petan...
12:15 - Rokok Ilegal Banyak Bereda...
08:16 - Kompor Gas Meledak, Satu R...
11:55 - Sambut Festival Perang Air...
14:20 - Cegah Karlahut 2017, Bupat...
15:48 - Waduh!! Sudah Beroperasi, ...
18:07 - Butuh "Obat" Krisis, Kota ...
15:23 - Kondisi Lapas Selatpanjang...
05:32 - Wabup: Semua Pihak harus B...
22:04 - Kunjungi Meranti, Kadis Pa...
13:56 - SMKN1 Tebing Tinggi Libatk...
 
DPRD Meranti Nilai Pemkab Lemah dalam Upaya Dongkrak PAD Walet
Sabtu, 04/02/2017 - 06:36:20 WIB

SELATPANJANG - DPRD Kepulauan Meranti meminta pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk bekerja keras guna mencapai target Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak sarang burung walet, karena selama ini masih nihil.

"Dalam hal ini petugas pajak di lapangan diminta bersikap tegas dan tidak lagi mencari-cari alasan untuk tidak mampu mencapai PAD dari sektor pajak sarang burung walet, nanti kita akan panggil mereka terkait hal ini," kata ketua Komisi B DPRD Kepulauan Meranti, Dedi Putra, Jumat (3/2/2017).

Petugas pajak dinas terkait dinilainya sudah cukup lengah dan tidak mampu untuk mendongkrak potensi pajak sarang burung walet. Padahal pengaturannya sudah jelas tertuang Perda nomor 10 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet, dimana tarif Pajak Sarang Burung Walet sebesar 7,5 %.

Perda ini sudah disahkan sejak 2011 lalu, namun hingga saat ini, pemda masih belum bisa memenuhi target PAD yang telah ditetapkan sebelumnya yakni sebesar Rp100 juta pertahun.Seiring dengan adanya penetapan target tahun ini ia berharap dinas terkait lebih gigih lagi.

"Tahun ini Pemda melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah diharapkan dapat mencapai target PAD dari sektor pajak usaha penangkaran sarang burung," ucapnya.

Untuk itu kata Dedi target itu harus didukung semua pihak. Tentunya dengan upaya untuk mencapai dan mendongkrak target PAD itu.

"Saya yakin jika dinas terkait berkomitmen dan serius pasti bisa," tegasnya.

Politisi PPP ini menilai, nihilnya PAD dari sektor pajak sarang burung walet setiap tahunnya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan tidak maksimalnya petugas di lapangan.

"Jadi kita minta, jangan ada alasan lagi sulit menemui pemilik, karena inilah tugas dinas untuk menarik pajaknya.Kita harapkan keberanian dan ketegasan, kan payung hukumnya sudah jelas," tegasnya.

Sebelumnya Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kepulauan Meranti, Jon Henri SSTP mengatakan bahwa tahun 2015 dan tahun 2016 perolehan pajak dari sarang walet masih nihil.

Pihaknya sengaja tidak memaksimalkan sektor tersebut karena khwatir para pengusaha akan diberatkan mengingat harga liur burung walet itu sedang jatuh di pasaran.

"Kami menargetkan pendapatan dari sektor usaha sarang burung walet Rp100 juta, memang 2 tahun belakangan pajak dari sektor ini nihil, karena harganya turun, kami hanya menarik retribusi dari izin gangguan, tahun 2012-2014 sempat ditarik pajaknya, nilainya sekitar Rp80 juta, tahun 2017 ini targetnya masih sama," kata Jon.

Tidak hanya itu, dia juga mengaku terkendala mendapatkan data para pengusaha sarang walet yang tersebar di seluruh bahkan pelosok Kepulauan Meranti. Pihaknya akan coba menganggarkan ini agar ada kegiatan untuk mendata para pemilik sekaligus lokasinya sehingga mudah untuk ditarik retribusinya.

"Yang jelas kami tidak melupakan sektor ini dan akan diupayakan agar memberikan kontribusi bagi daerah. Kedepannya akan kita interverisir lagi," ungkapnya.

Berdasarkan pantauan, penangkaran burung walet tersebar mulai dari tengah-tengah kota Selatpanjang hingga di pelosok Desa. Jumlahnya diperkirakan mencapai ribuan unit.

Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kerja Balai Karantina Pertanian, Selatpanjang, untuk triwulan pertama 2016, sudah dikeluarkan 1,1 ton sarang walet dari Meranti. Dengan rincian, Januari 450 Kilogram (kg), Februari sebanyak 350 kg, dan bulan Maret sebanyak 300 kg.

Penulis: Ali Imroen
Editor: Yusni Fatimah
 


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777 atau 0852 7897 5248
via EMAIL: redaksi@halloriau.com atau
bisa invite PIN halloriau.com: 2B2591DA
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Hutang Pembangunan RSUD Pekanbaru Capai Rp24 Miliar
  • Kasus Penghinaan Agama Islam di Instagram, FPI Riau Janji Kawal Sampai Tuntas
  • Pemko Pekanbaru Beli Mobil Dinas untuk Pejabat, Total Rp11 Miliar
  • Dugaan Korupsi ADD, Kades dan Bendahara Desa Tanjung Punak Ditahan
  • Pemerintah Tak Berdaya, Perkebunan Sawit Ilegal Marak di Pulau Rupat
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved