Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

14:35 - 5 Unit Kapal Kementerian ...
12:13 - Ikuti Kejurda Panjat Tebin...
07:15 - Keuangan Daerah Memprihati...
18:06 - Hadapi Berbagai Kendala, 1...
07:29 - Jelang Porprov IX 2017, KO...
22:17 - Pasca Dilecehkan, PWI Mera...
18:47 - Pertanyakan Dana Hibah Gur...
18:55 - Malaysia dan Meranti Terta...
06:16 - 2018, Pembangunan Dorak Po...
15:43 - Bupati Irwan Sayangkan Sik...
21:13 - 16 PNS Meranti Dipotong In...
21:25 - Bupati Meranti Tinjau dan ...
16:09 - Wakil Bupati dan Sekda Mer...
17:26 - 66 Dokter dan Bidan PTT Me...
06:00 - 12 Desa di Meranti Masuk P...
21:50 - BRG Nyerah Selesaikan Konf...
11:53 - Pemkab Meranti - UGM Jalin...
13:42 - Tersentuh Lihat Teman Sala...
15:29 - 118 Koperasi Tak Sehat di ...
10:26 - RAPP Sudah Realisasikan di...
15:35 - Kopi Luwak Meranti Dipasar...
11:38 - DPRD Kabupaten Lingga Berg...
14:35 - Eka Hospital Gelar Seminar...
16:33 - Selamatkan Pantai Mekong, ...
23:13 - 2017, Sudah 3 Warga Merant...
17:30 - Soal US yang Tiba di Meran...
21:21 - Puluhan Kendaraan di Meran...
08:33 - Selama Ramadan, Wabup Mera...
18:40 - Kemarin Hanya Ditegur, Sek...
19:32 - Fasilitas Umum di Pulau Ra...
06:44 - SBG Promosikan BWMF di Tre...
14:45 - Pendapatan Buruh Bongkar M...
13:41 - Jelang Ramadhan, Satpol PP...
20:48 - Pemkab Meranti Sampaikan K...
17:56 - Di Meranti, Belum Ada Lapo...
14:07 - Polres Meranti Antisipasi ...
06:14 - Bupati Teken MoU Pengelola...
06:08 - Sekda Meranti Minta Beri K...
18:45 - Sekda Harapkan Meranti Dib...
19:21 - Pemkab Larang Peternak Jua...
21:35 - Masuk Black List, Camat He...
15:48 - Selamatkan Ibu Hamil, Bert...
18:03 - Humas Pemkab Meranti Dimin...
16:26 - Niat Maju Pilgubri, Yopi D...
22:09 - Mie Sagu dan Kopi Luwak Di...
15:25 - Waspada!! Aliran Sesat Ber...
09:28 - Evaluasi SAKIP, Kepala OPD...
20:41 - Atasi Genangan Air, Dinas ...
20:41 - Bupati Irwan: Jadilah Peng...
15:20 - Sidak Apotek di Selatpanja...
 
DPRD Meranti Nilai Pemkab Lemah dalam Upaya Dongkrak PAD Walet
Sabtu, 04/02/2017 - 06:36:20 WIB

SELATPANJANG - DPRD Kepulauan Meranti meminta pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk bekerja keras guna mencapai target Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak sarang burung walet, karena selama ini masih nihil.

"Dalam hal ini petugas pajak di lapangan diminta bersikap tegas dan tidak lagi mencari-cari alasan untuk tidak mampu mencapai PAD dari sektor pajak sarang burung walet, nanti kita akan panggil mereka terkait hal ini," kata ketua Komisi B DPRD Kepulauan Meranti, Dedi Putra, Jumat (3/2/2017).

Petugas pajak dinas terkait dinilainya sudah cukup lengah dan tidak mampu untuk mendongkrak potensi pajak sarang burung walet. Padahal pengaturannya sudah jelas tertuang Perda nomor 10 tahun 2011 tentang pajak sarang burung walet, dimana tarif Pajak Sarang Burung Walet sebesar 7,5 %.

Perda ini sudah disahkan sejak 2011 lalu, namun hingga saat ini, pemda masih belum bisa memenuhi target PAD yang telah ditetapkan sebelumnya yakni sebesar Rp100 juta pertahun.Seiring dengan adanya penetapan target tahun ini ia berharap dinas terkait lebih gigih lagi.

"Tahun ini Pemda melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah diharapkan dapat mencapai target PAD dari sektor pajak usaha penangkaran sarang burung," ucapnya.

Untuk itu kata Dedi target itu harus didukung semua pihak. Tentunya dengan upaya untuk mencapai dan mendongkrak target PAD itu.

"Saya yakin jika dinas terkait berkomitmen dan serius pasti bisa," tegasnya.

Politisi PPP ini menilai, nihilnya PAD dari sektor pajak sarang burung walet setiap tahunnya disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan tidak maksimalnya petugas di lapangan.

"Jadi kita minta, jangan ada alasan lagi sulit menemui pemilik, karena inilah tugas dinas untuk menarik pajaknya.Kita harapkan keberanian dan ketegasan, kan payung hukumnya sudah jelas," tegasnya.

Sebelumnya Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kepulauan Meranti, Jon Henri SSTP mengatakan bahwa tahun 2015 dan tahun 2016 perolehan pajak dari sarang walet masih nihil.

Pihaknya sengaja tidak memaksimalkan sektor tersebut karena khwatir para pengusaha akan diberatkan mengingat harga liur burung walet itu sedang jatuh di pasaran.

"Kami menargetkan pendapatan dari sektor usaha sarang burung walet Rp100 juta, memang 2 tahun belakangan pajak dari sektor ini nihil, karena harganya turun, kami hanya menarik retribusi dari izin gangguan, tahun 2012-2014 sempat ditarik pajaknya, nilainya sekitar Rp80 juta, tahun 2017 ini targetnya masih sama," kata Jon.

Tidak hanya itu, dia juga mengaku terkendala mendapatkan data para pengusaha sarang walet yang tersebar di seluruh bahkan pelosok Kepulauan Meranti. Pihaknya akan coba menganggarkan ini agar ada kegiatan untuk mendata para pemilik sekaligus lokasinya sehingga mudah untuk ditarik retribusinya.

"Yang jelas kami tidak melupakan sektor ini dan akan diupayakan agar memberikan kontribusi bagi daerah. Kedepannya akan kita interverisir lagi," ungkapnya.

Berdasarkan pantauan, penangkaran burung walet tersebar mulai dari tengah-tengah kota Selatpanjang hingga di pelosok Desa. Jumlahnya diperkirakan mencapai ribuan unit.

Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kerja Balai Karantina Pertanian, Selatpanjang, untuk triwulan pertama 2016, sudah dikeluarkan 1,1 ton sarang walet dari Meranti. Dengan rincian, Januari 450 Kilogram (kg), Februari sebanyak 350 kg, dan bulan Maret sebanyak 300 kg.

Penulis: Ali Imroen
Editor: Yusni Fatimah
 


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777 atau 0852 7897 5248
via EMAIL: redaksi@halloriau.com atau
bisa invite PIN halloriau.com: 2B2591DA
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Menteri Yohana Resmi Tutup Forum Anak Nasional 2017
  • Biaya Baju Seragam SMP 15 Rumbai Tak Jelas, Wali Murid Gelar Aksi Protes
  • Sereemmm..Benda yang Diyakini sebagai UFO Melayang di Atas Rumah Warga
  • Oknum PNS dan Oknum Dosen Ikut Nikmati Dugaan Korupsi Pemberian Biaya Pendidikan Kuansing
  • Kurun Waktu 1,5 Tahun, Kejari Kuansing Selamatkan Kerugian Negara Rp539 Juta
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved