JAKARTA - Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan, MSi mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakornas), bersama Presiden RI, Joko Widodo di Istana Negara, Senin (22/1/2017).

Rapat yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur, Bupati dan Walikota di 9 Provinsi Se-Indonesia itu dalam rangka mengantisipasi terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karlahut) di Tahun 2017, khususnya di daerah-daerah yang rawan terjadinya Karlahut dan bencana asap.

Masalah Karlahut, yang tak henti terjadi di Indonesia menjadi perhatian serius Presiden RI Joko Widodo, agar Karlahut yang dapat menimbulkan bencana asap di Indonesia tidak terjadi lagi. Presiden RI Joko Widodo memanggil Gubernur di 9 Provinsi tanpa boleh diwaklkan yakni Provinsi Riau, Jambi, Sumsel, Sumut, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim dan Papua. Berikut Kepala Daerah Bupati dan Walikota diwilayah Provinsi tersebut.

Untuk Provinsi Riau diikuti oleh Bupati Siak, Bupati Pelalawan, Bupati Meranti, Walikota Dumai, Bupati Kampar, Bupati Rohil, Bupati Kuansing, dan Bupati Rohul.

Keinginan dari Presiden untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya Karlahut dan bencana asap di Indonesia, sejalan dengan keinginan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk itu Bupati Irwan yang didampingi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Meranti Drs M Edi Afrizal memenuhi panggilan Presiden untuk mengikuti Rakor bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dr. Ir. Siti Nurbaya.

Dalam Rakor tersebut Bupati Meranti itu ingin menyampaikan kepada Pemerintah Pusat, bahwa Pemkab Kepulauan Meranti komit dan serius dalam mengantisipasi masalah Karlahut. Namun untuk mencegah terjadinya Karlahut di Meranti menurut Bupati, bukan perkara yang mudah kawasan hutan gambut dan medan yang berat menjadi kendala utama.

Seperti diketahui 85 persen dari kawasan hutan dan perkebunan di Meranti memiliki struktur tanah gambut yang mencapai kedalaman 7 meter. Sangat mudah terbakar dan sulit dipadamkan, hal itu semakin diperparah dengan sulitnya sumber air, keterbatasan personil, peralatan dan transportasi darat, laut dan dukungan udara untuk mengcover seluruh kawasan tersebut.

Dalam Rakornas tersebut Bupati berharap, Kabupaten Kepulauan Meranti mendapat perhatian dan bantuan pusat untuk mengatasi Karlahut yang terjadi di kabupaten termuda di Propinsi Riau itu.

"Harapan kita dari perhatian dan bantuan yang diberikan oleh Pusat dapat mengoptimalkan operasional dilapangan, semoga Indonesia kedepan khususnya Provinsi Riau, Kabupaten KepulauanMeranti dapat terbebas dari Karlahut dan bencana asap," ujar Bupati.

Pada tahun 2016 lalu, Meranti berhasil menekan angka kebakaran hutan dan lahan (Karlahut) mencapai 70-80 persen, dan Pemda Meranti dalam hal ini BPBD Meranti meraih 2 penghargaan dari Gubernur Riau.

Adapun upaya yang dilakukan seperti dijelaskan Kelala BPBD Meranti Drs M Edi Afrizal adala dengan penanganan berjenjang yang melibatkan personil mulai dari Aparatur Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten. Hal yang sama juga didukung oleh Kepolisian mulai dari Babinkamtibmas hingga ke Mapolres, begitu juga dari TNI mulai dari Babinsa hingga Koramil.

Dan yang tak kalah penting dikatakan Kalaksa BPBD Meranti adalah, stresing dalam upaya pencegahan melalui sosialisasi tatap muka antara BPBD/TNI/Polri dengan masyarakat dan dunia usaha yang memiliki lahan. Hal ini dinilai penting karena dari data yang dihimpun dilapangan 95 pesen faktor penyebab terjadinya Karlahut adalah akibat ulah manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja.

Penulis  : Ali Imroen
Editor    : Unik Susanti