Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

10:03 - BPOM dan Pemkab Meranti Se...
16:28 - BPN Meranti Targetkan Sert...
17:24 - Penerima Rastra di Meranti...
16:49 - Pasca Sidak BPOM, Produk A...
15:25 - HUT Damkar ke 98, Petugas ...
18:05 - 2017, Sudah Terjadi 5 Kasu...
15:13 - Sidak tanpa Sosialisasi, B...
21:15 - BPOM RI Temukan Ratusan Ma...
21:14 - Festival Perang Air Jadi E...
15:27 - Wabup Said Minta Kepala SK...
06:04 - Polres Meranti Siap Amanka...
11:03 - Bupati Irwan Ajak Masyarak...
15:24 - Sanggar Bathin Galang Prom...
11:28 - Dinas Pariwisata Luncurkan...
15:55 - Disparpora Meranti Akan Ba...
14:57 - Dua Sekolah di Meranti Gag...
14:07 - 42 Pejabat Pemkab Meranti ...
05:27 - Tun Akhyar: Gebrakan PWI M...
19:33 - Duuhh...2.526 Ruangan Bela...
20:35 - Layanan Parkir Berkarcis B...
16:18 - Asessment Pejabat Pratama ...
15:01 - Kasus YMB, Kejari Meranti ...
15:33 - Tak Urus IMB, Bangunan di ...
06:12 - Pulau Pembudidayaan Ikan a...
17:16 - Polisi Turun Tangan Cek Pe...
12:13 - Tubing Mangrove, Wahana Pe...
16:39 - BBM Jenis Premium di Meran...
21:41 - Delapan Pejabat Meranti Me...
11:53 - Meranti Tetapkan Status Si...
15:30 - Gelombang Tinggi, Nelayan ...
14:15 - Warga Tebing Tinggi Barat ...
11:27 - Bentang Karya Sanggar Kepu...
06:36 - DPRD Meranti Nilai Pemkab ...
15:33 - Moment Imlek Angkat Ekonom...
18:29 - 2021, Bupati Targetkan Mer...
17:21 - Assesment 10 Jabatan Eselo...
14:50 - Meranti Kembali Terima Hib...
14:10 - Selama Januari, Tujuh Kasu...
10:08 - Pelaksanaan Event Perang A...
18:50 - Pasar Dadakan Imlek, Petan...
12:15 - Rokok Ilegal Banyak Bereda...
08:16 - Kompor Gas Meledak, Satu R...
11:55 - Sambut Festival Perang Air...
14:20 - Cegah Karlahut 2017, Bupat...
15:48 - Waduh!! Sudah Beroperasi, ...
18:07 - Butuh "Obat" Krisis, Kota ...
15:23 - Kondisi Lapas Selatpanjang...
05:32 - Wabup: Semua Pihak harus B...
22:04 - Kunjungi Meranti, Kadis Pa...
13:56 - SMKN1 Tebing Tinggi Libatk...
 
Hindari Terjadinya Goncangan Keuangan Daerah
Bupati Meranti Larang Kepala Dinas Terima Pegawai Honorer
Jumat, 13/01/2017 - 17:06:48 WIB

SELATPANJANG - Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Drs H Irwan mengingatkan kepada seluruh Kepala SKPD untuk tidak lagi mengakomodir penerimaan pegawai honorer.

Hal itu dikarenakan jumlah pegawai honorer di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti telah melampaui kemampuan keuangan Pemda. Apalagi di tengah kondisi APBD yang jauh menurun di tahun 2017 saat ini.

"Saya minta Kepala SKPD untuk melakukan verifikasi pegawai honor, jangan lagi buat kebijakan menerima pegawai honor sendiri," ujar Bupati, Jumat (13/1/2017).

Dikatakan Bupati, pegawai Honorer yang ada di Kabupaten Meranti telah mencapai angka 4000-an lebih dan jumlah itu dinilai sudah terlalu banyak.

Membludaknya jumlah pegawai honorer dari laporan yang diterimanya, disebabkan banyaknya pejabat di lingkungan dinas yang menerima pegawai honor secara sepihak dengan cara membuat kebijakan sendiri.

"Saya mendapat laporan masih banyak pejabat yang masih menerima honorer secara sepihak, bahkan yang lebih gawat lagi ada pegawai honor yang bisa menerima pegawai honor," ucap Bupati.

Jika hal itu terus belanjut maka akan berdampak pada tidak maksimalnya pemanfaatan anggaran keuangan daerah yang semestinya diperuntukkan untuk pembangunan, habis terkuras untuk membayar gaji pegawai Honorer.

"Saya juga minta Kepala SKPD untuk mengawasi dan mewanti-wanti bawahan yang ikut-ikutan menerima pegawai honorer, kita ingin anggaran belanja yang digunakan untuk pembangunan benar-benar maksimal pemanfaatannya,"tambah Bupati.

Bupati mengatakan untuk membayar gaji pegawai honorer dilingkungan Pemerintahb Kabupaten Kepulauan Meranti yang berjumlah 4000-an itu Pemda  harus menggelontorkan anggaran sebesar Rp75 miliar pertahun. Bupati sempat menyinggung jumlah ideal pegawai Honorer dilingkungan Pemda Meranti  hanya berkisar di angka 1000-an saja.

"Kita ingin jangan sampai anggaran pembangunan yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit hanya habis untuk membayar pegawai honor," ungkapnya.

Diakui Bupati, dari awal Kabupaten Kepulauan Meranti terbentuk, dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menekan angka pengangguran serta melengkapi kebutuhan SDM di lingkungan Pemda Kabupaten Kepulauan Meranti, ia sengaja mengambil kebijakan untuk merekrut sebanyak-banyaknya pegawai honor. Namun seiring perjalanan waktu akibat ulah oknum pejabat yang melakukan proses rekruitmen secara sepihak dan tak jelas, jumlah honorer semakin bertambah dan hampir tak terkendali.

Untuk mengantisipasi masalah honorer tak jelas itu, Bupati meminta Kepala SKPD untuk mengevaluasi dan mendata kembali pegawai honornya.

"Harusnya proses rekruitmen honorer itu harus jelas, saya minta Kepala SKPD untuk mendata kembali semua pegawai honorer, jika proses rekruitmen dan formalitas pengangkatannya tak jelas harus dievaluasi hal ini menyangkut kemampuan keuangan daerah," terang Bupati.

Langkah itu menurutnya harus diambil agar tidak terjadi goncangan pada anggaran keuangan daerah. Tapi ditegaskan Bupati, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tidak akan mengambil kebijakan seperti Kabupaten lain, dimana akibat melemahnya kemampuan keuangan daerah terpaksa memberhentikan pegawai Honorernya secara massal.

Penulis : Ali Imroen
Editor : Yusni Fatimah




Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777 atau 0852 7897 5248
via EMAIL: redaksi@halloriau.com atau
bisa invite PIN halloriau.com: 2B2591DA
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Hutang Pembangunan RSUD Pekanbaru Capai Rp24 Miliar
  • Kasus Penghinaan Agama Islam di Instagram, FPI Riau Janji Kawal Sampai Tuntas
  • Pemko Pekanbaru Beli Mobil Dinas untuk Pejabat, Total Rp11 Miliar
  • Dugaan Korupsi ADD, Kades dan Bendahara Desa Tanjung Punak Ditahan
  • Pemerintah Tak Berdaya, Perkebunan Sawit Ilegal Marak di Pulau Rupat
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved