SELATPANJANG - Dana untuk transportasi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kepulauan Meranti setelah dilakukan pemotongan sebanyak 4 bulan dari 12 bulan yang akan dibayarkan ternyata baru 2 bulan yang dibayarkan.

Padahal anggaran pendampingan tersebut diperuntukkan membayar seluruh biaya perjalanan para pendamping yang ditugaskan di sejumlah Desa di Kabupaten termuda di Riau itu. Pada tahun 2016 Kementrian Sosial mengalokasikan sebesar Rp13 miliar untuk Kepulauan Meranti.

Agar program tersebut bisa dilaksanakan dengan baik, maka melalui sharing budget maka sebesar 5 persen atau Rp600 juta harus dialokasikan oleh Pemerintah daerah sebagai anggaran pendamping yang digunakan untuk membayar biaya tenaga pendamping yang perekrutannya dilaksanakan oleh Pemerintah pusat.

Hal itu tentu saja membuat petugas pendamping merasa kecewa.Sebelumnya mereka juga sudah mengadukan hal ini kepada komisi A DPRD Kepulauan Meranti, namun berselang waktu pengaduan mereka belum juga ada realisasi, untuk itu mereka terpaksa mengadukan persoalan hal ini ke Sekretaris Daerah.

Salah seorang pendamping kecamatan Tebingtinggi,Tri Susilo mengungkapkan bahwa biaya transportasi bagi mereka baru dibayarkan selama dua bulan saja selama tahun 2016 ini. Sementara 6 bulan lagi belum dibayarkan.

"Kami tidak masalah dengan pemotongan biaya transportasi ini menjadi 8 bulan yang pada awalnya dijanjikan 12 bulan, namun kami merasa kecewa setelah mendengar hanya akan dibayarkan 2 bulan saja, makanya kami mendatangi Sekda,  untuk melaporkan permasalahan ini," kata Tri Susilo, Kamis (8/12).

Sementara itu, Kepala Disosnakertrans Kepulauan Meranti Drs H Izhar MH mengatakan karena terjadinya rasionalisasi anggaran memaksa pihak Disosnaker melakukan pemangkasan terhadap sejumlah program.‎Termasuk salah satunya bantuan dana transportasi bagi tenaga pendamping PKH tersebut.

Izhar menjelaskan jumlah tenaga pendamping PKH yang bertugas di Kepulauan Meranti sebanyak 41 orang, yang terdiri dari 36 orang pendamping ditambah 5 orang operator. Setiap harinya Pemkab Meranti membantu tenaga pendamping tersebut untuk biaya transportasi sebesar Rp50 ribu setiap hari.

"Karena waktu efektif bekerja dalam sebulan 24 hari, maka masing-masing tenaga pendamping PKH akan menerima Rp1,2 juta untuk biaya transportasi untuk wilayah kecamatan Tebingtinggi dan Tebingtinggi Barat,sedangkan kecamatan lain mendapatkan Rp1,350 juta,karena ada rasionalisasi, maka dilakukan pemotongan Rp20 ribu per hari bagi setiap pendamping PKH," ungkapnya.

Izhar mengatakan pihaknya tidak dapat berbuat banyak atas kondisi ini, dia berharap para pendamping dapat memahami kondisi ini.

"Kondisi keuangan kita seperti itu, akibat rasionalisasi pendamping hanya bisa dibantu 4 bulan dari anggaran murni dan perubahan, saya meminta mereka dapat memahaminya, lagipun bantuan itu tidak mengikat," kata Izhar lagi.

Penulis : Ali Imroen
Editor : Yusni Fatimah