Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

17:47 - Kota Selatpanjang Diselimu...
20:09 - BPRD Meranti Tertibkan Tia...
18:59 - Akibat Angin Kencang, Api ...
18:16 - Kementan Tetapkan Pelabuha...
15:52 - Karhutla di Riau Meluas, M...
11:06 - BRK Peduli Tenaga Kerja Re...
06:37 - Pembangunan Jembatan Selat...
19:09 - Satukan Persepsi, Bupati A...
09:28 - Kepulauan Meranti, Kabupat...
09:21 - Temui Kemenkes, Bupati aka...
19:20 - BRK Serahkan CSR BPJS Kete...
16:52 - Pola Kemitraan Ubah Olahan...
10:17 - Terungkap, Kapal Penumpang...
17:23 - Permintaan Kopi Liberika M...
09:14 - Kepala Disparpora: Seni Fo...
20:21 - Gencar Perintahkan Razia d...
19:15 - 216 CPNS Meranti Terima SK...
17:37 - Minimalisir Penderita Tube...
15:25 - Limbah Jadi Berkah, Kebutu...
11:41 - Bulan Mei, Program Rastra ...
19:58 - Lestarikan Permainan Gasin...
16:03 - Lakukan Pendinginan, Regu ...
22:05 - Sekda Meranti Tinjau Karhu...
16:46 - Kebakaran Lahan di Meranti...
17:11 - Dua Perawat dan Dokter Can...
22:06 - Metrologi Legal Meranti Su...
19:48 - PT SRL All Out untuk Karhu...
14:19 - Bupati Dorong Pengusaha Mu...
12:50 - Budaya Melayu Meranti akan...
20:59 - Pemkab Meranti Bakal Awasi...
16:33 - Irwan: Pemuda harus Ikuti ...
14:05 - Kostum Wonderful Perang Ai...
06:03 - Orientasi CPNS Meranti, Wa...
17:25 - Kostum Wonderful Perang Ai...
12:35 - Pengelolaan Pasar Modern M...
11:08 - Tinjau Karhutla, Wakil Bup...
16:12 - Program Jumat Berkah, Cama...
10:35 - Laporan Harta Kekayaan Mas...
16:52 - Tindak Tegas, Izin Operasi...
14:43 - RSUD Meranti Gandeng Pihak...
20:02 - Piutang Menumpuk, Pelayana...
14:14 - Siaga Karhutla 2019, BPBD ...
19:42 - Bupati Tak Permasalahkan P...
18:06 - Bupati Meranti Tunda Tanda...
17:41 - Irwan Tegaskan Tidak Ada S...
14:52 - Irwan Kesal Ada Pejabat ya...
13:55 - Pejabat Jangan seperti Din...
19:42 - Bansos Rastra Mulai Didist...
15:13 - Target PBB di Meranti Tak ...
20:08 - Meranti Dapat Bantuan Pabr...
 
Masyarakat Ancam dan Tuntut Menteri LHK Cabut Izin PT NSP
Rabu, 06/01/2016 - 14:54:10 WIB

SELATPANJANG - PT Nasional Sago Prima (NSP) yang beroperasi di Kecamatan Tebingtinggi Timur membuat masyarakat setempat menjadi kecewa dan marah. Pasalnya, meski sudah diundang, PT NSP tidak mau hadir dalam rapat bersama pemerintah kecamatan, desa dan masyarakat.

Perusahaan yang bergerak di izin HTI tanaman sagu dengan luas 21.620 hektar sesuai izin Kementerian Kehutanan No.353/Menhut/II/2008 tanggal 24 September 2008 ini dianggap tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya terhadap masyarakat di wilayah operasional. Seperti tanaman kehidupan yang belum direalisasikan dan Corporate Social Responbility (CSR) yang terkesan kurang terprogram dengan baik.

Kekecewaan itu langsung disampaikan tokoh masyarakat Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebingtinggi Timur, Abdul Manan. Pengirim petisi blusukan asap Jokowi di Meranti ini mengatakan ada banyak masalah yang harus mereka bahas dengan perusahaan di bawah bendera Sampoerna Agro itu.

Diceritakan Manan, sejak beroperasionalnya PT NSP, mereka telah melakukan kesepakatan bersama dengan nomor 522.3/HUTBUN/X/2012/880 tanggal 31 Oktober 2012 lalu. Kesepakatan itu dibuat antara perusahaan dengan masyarakat Tebingtinggi Timur tentang pengelolaan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHBK-HTI) Sagu PT NSP di Kecamatan Tebingtinggi Timur. Beberapa pihak yang waktu itu ikut menandatangani kesepakatan antara lain kades, BPD, pihak Kecamatan, Tim Terpadu Kabupaten, DPRD, dan Bupati.

"Isi kesepakatan tersebut mengatur terkait tanaman kehidupan seluas 1.081 Ha, klaim lahan masyarakat yang masuk konsensi, CSR, tenaga kerja, kemitraan, peluang usaha dan sebagainya. Namun, hingga berakhir tahun 2015 banyak hal yang belum dilakukan PT NSP. Apalagi tanaman kehidupan, tidak pernah terealisasi," kata Manan, Rabu (6/1/2015).

Untuk mempertanyakan kesepakatan yang pernah dibuat itulah masyarakat mengundang PT NSP. Meski sudah dikirim undangan sejak lama, PT NSP terkesan enggan bertemu dengan masyarakat.

"Kami sangat kecewa dengan ketidakhadiran manajemen PT NSP. Kita minta penjelasan mereka kenapa tidak hadir, padahal pihak kecamatan setengah bulan yang lalu sudah menyurati PT NSP. Tuntutan kita merupakan tanggungjawab mereka yang belum dilaksanakan sesuai dalam keputusan Menteri Kehutanan untuk tanaman kehidupan, CSR serta kami juga meminta terkait kelestarian lingkungan baik gambut, kayu alam, dan pembuatan kanal bloking," tambah Manan.

Anggota WALHI ini juga mengancam akan menurunkan massa untuk berdemo ke pabrik PT NSP andai pihak NSP terkesan ingin coba bermain-main atau mengelabui masyarakat. "Kami juga akan laporkan kepada Menteri LHK dan Presiden, jika perlu izin PT NSP dicabut saja seperti PT LUM," kata Manan.

Penulis  : Ali
Editor    : Unik Susanti


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Dituding Cemarkan Nama Baik, Mantan Kepala SKK Migas Sumbagut Kembali Disomasi
  • Warga Rumbai dan Rumbai Pesisir Keluhkan Limbah UD RCO
  • 73 Kg Komoditas Pangan Ilegal Impor Asal Malaysia Disita Balai Karantina Pekanbaru
  • Polisi Selatpanjang Kantongi Identitas Mayat Mengapung di Sungai Siatam
  • Dukung Wantannas, XL Axiata Sosialisasikan Konten Bela Negara Lewat SMS Broadcast
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved