Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

14:35 - 5 Unit Kapal Kementerian ...
12:13 - Ikuti Kejurda Panjat Tebin...
07:15 - Keuangan Daerah Memprihati...
18:06 - Hadapi Berbagai Kendala, 1...
07:29 - Jelang Porprov IX 2017, KO...
22:17 - Pasca Dilecehkan, PWI Mera...
18:47 - Pertanyakan Dana Hibah Gur...
18:55 - Malaysia dan Meranti Terta...
06:16 - 2018, Pembangunan Dorak Po...
15:43 - Bupati Irwan Sayangkan Sik...
21:13 - 16 PNS Meranti Dipotong In...
21:25 - Bupati Meranti Tinjau dan ...
16:09 - Wakil Bupati dan Sekda Mer...
17:26 - 66 Dokter dan Bidan PTT Me...
06:00 - 12 Desa di Meranti Masuk P...
21:50 - BRG Nyerah Selesaikan Konf...
11:53 - Pemkab Meranti - UGM Jalin...
13:42 - Tersentuh Lihat Teman Sala...
15:29 - 118 Koperasi Tak Sehat di ...
10:26 - RAPP Sudah Realisasikan di...
15:35 - Kopi Luwak Meranti Dipasar...
11:38 - DPRD Kabupaten Lingga Berg...
14:35 - Eka Hospital Gelar Seminar...
16:33 - Selamatkan Pantai Mekong, ...
23:13 - 2017, Sudah 3 Warga Merant...
17:30 - Soal US yang Tiba di Meran...
21:21 - Puluhan Kendaraan di Meran...
08:33 - Selama Ramadan, Wabup Mera...
18:40 - Kemarin Hanya Ditegur, Sek...
19:32 - Fasilitas Umum di Pulau Ra...
06:44 - SBG Promosikan BWMF di Tre...
14:45 - Pendapatan Buruh Bongkar M...
13:41 - Jelang Ramadhan, Satpol PP...
20:48 - Pemkab Meranti Sampaikan K...
17:56 - Di Meranti, Belum Ada Lapo...
14:07 - Polres Meranti Antisipasi ...
06:14 - Bupati Teken MoU Pengelola...
06:08 - Sekda Meranti Minta Beri K...
18:45 - Sekda Harapkan Meranti Dib...
19:21 - Pemkab Larang Peternak Jua...
21:35 - Masuk Black List, Camat He...
15:48 - Selamatkan Ibu Hamil, Bert...
18:03 - Humas Pemkab Meranti Dimin...
16:26 - Niat Maju Pilgubri, Yopi D...
22:09 - Mie Sagu dan Kopi Luwak Di...
15:25 - Waspada!! Aliran Sesat Ber...
09:28 - Evaluasi SAKIP, Kepala OPD...
20:41 - Atasi Genangan Air, Dinas ...
20:41 - Bupati Irwan: Jadilah Peng...
15:20 - Sidak Apotek di Selatpanja...
 
Masyarakat Ancam dan Tuntut Menteri LHK Cabut Izin PT NSP
Rabu, 06/01/2016 - 14:54:10 WIB

SELATPANJANG - PT Nasional Sago Prima (NSP) yang beroperasi di Kecamatan Tebingtinggi Timur membuat masyarakat setempat menjadi kecewa dan marah. Pasalnya, meski sudah diundang, PT NSP tidak mau hadir dalam rapat bersama pemerintah kecamatan, desa dan masyarakat.

Perusahaan yang bergerak di izin HTI tanaman sagu dengan luas 21.620 hektar sesuai izin Kementerian Kehutanan No.353/Menhut/II/2008 tanggal 24 September 2008 ini dianggap tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya terhadap masyarakat di wilayah operasional. Seperti tanaman kehidupan yang belum direalisasikan dan Corporate Social Responbility (CSR) yang terkesan kurang terprogram dengan baik.

Kekecewaan itu langsung disampaikan tokoh masyarakat Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebingtinggi Timur, Abdul Manan. Pengirim petisi blusukan asap Jokowi di Meranti ini mengatakan ada banyak masalah yang harus mereka bahas dengan perusahaan di bawah bendera Sampoerna Agro itu.

Diceritakan Manan, sejak beroperasionalnya PT NSP, mereka telah melakukan kesepakatan bersama dengan nomor 522.3/HUTBUN/X/2012/880 tanggal 31 Oktober 2012 lalu. Kesepakatan itu dibuat antara perusahaan dengan masyarakat Tebingtinggi Timur tentang pengelolaan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHBK-HTI) Sagu PT NSP di Kecamatan Tebingtinggi Timur. Beberapa pihak yang waktu itu ikut menandatangani kesepakatan antara lain kades, BPD, pihak Kecamatan, Tim Terpadu Kabupaten, DPRD, dan Bupati.

"Isi kesepakatan tersebut mengatur terkait tanaman kehidupan seluas 1.081 Ha, klaim lahan masyarakat yang masuk konsensi, CSR, tenaga kerja, kemitraan, peluang usaha dan sebagainya. Namun, hingga berakhir tahun 2015 banyak hal yang belum dilakukan PT NSP. Apalagi tanaman kehidupan, tidak pernah terealisasi," kata Manan, Rabu (6/1/2015).

Untuk mempertanyakan kesepakatan yang pernah dibuat itulah masyarakat mengundang PT NSP. Meski sudah dikirim undangan sejak lama, PT NSP terkesan enggan bertemu dengan masyarakat.

"Kami sangat kecewa dengan ketidakhadiran manajemen PT NSP. Kita minta penjelasan mereka kenapa tidak hadir, padahal pihak kecamatan setengah bulan yang lalu sudah menyurati PT NSP. Tuntutan kita merupakan tanggungjawab mereka yang belum dilaksanakan sesuai dalam keputusan Menteri Kehutanan untuk tanaman kehidupan, CSR serta kami juga meminta terkait kelestarian lingkungan baik gambut, kayu alam, dan pembuatan kanal bloking," tambah Manan.

Anggota WALHI ini juga mengancam akan menurunkan massa untuk berdemo ke pabrik PT NSP andai pihak NSP terkesan ingin coba bermain-main atau mengelabui masyarakat. "Kami juga akan laporkan kepada Menteri LHK dan Presiden, jika perlu izin PT NSP dicabut saja seperti PT LUM," kata Manan.

Penulis  : Ali
Editor    : Unik Susanti



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777 atau 0852 7897 5248
via EMAIL: redaksi@halloriau.com atau
bisa invite PIN halloriau.com: 2B2591DA
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Prioritaskan Tunda Bayar 2016, BPKAD Kuansing Terima SPP Sertifikasi dari Dispora
  • Tingkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Kampanye Membaca Program Pelita Pustaka
  • Kecewa Jatah APBD Provinsi Semakin Kecil, Masyarakat Dorong Irwan Maju Pilgubri 2018
  • ‪BPP DPRD Kuansing Bimtek Penerapan PP Nomor 18 Tahun 2017
  • Anggaran Setiap Tahun Kasus Tipikor Nihil, 3 Kejari di Riau Terancam Sanksi
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved