Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

18:39 - Dua Unit Hybrid PLTS Kemen...
20:59 - Bupati Sambut Kepulangan 8...
17:24 - Keuangan Defisit, Pemkab M...
17:00 - Dishub Meranti Bagi-bagi H...
19:33 - Tanoto Foundation Bangun R...
16:41 - Lewat Tengah Malam, Bupati...
18:38 - Remaja Masjid Agung Kumpul...
05:53 - Dari 1.309 KK Suku KAT di ...
19:11 - Jamaah Haji Meranti Akan T...
23:14 - Barang Import ke Meranti M...
10:13 - Anggota DPRD Meranti yang ...
07:37 - Bupati Meranti Apresiasi d...
18:01 - Tim Nusantara Sehat Kemenk...
16:46 - Remaja Masjid Diharapkan M...
09:36 - Jelang Idul Adha, DKPTPP M...
07:40 - Pengurus Pemuda Remaja Mes...
12:14 - 29 Mahasiswa Meranti Lulus...
16:28 - Sekda Meranti Harapkan Pen...
05:22 - Habiskan Rp75 M Per Tahun,...
05:29 - Kelanjutan Pembangunan Pel...
14:31 - Pemkab Meranti Berkurban 2...
18:33 - Meriahkan HUT RI, Disparpo...
21:01 - Bupati Meranti Serahkan 14...
19:43 - Bupati Irwan Resmikan Kas ...
07:31 - 10 Atlet Meranti Wakili Ri...
19:34 - Tarian Gendong Asal Merant...
22:05 - Dokter Salah Beri Obat, Pa...
16:03 - Wabup Meranti Lepas Kebera...
05:57 - APBD 2017 Berkurang Rp63 M...
05:54 - GGD Diharapkan jadi Agent ...
17:03 - Pemkab Meranti akan Bantu ...
10:35 - Padamkan Api, Petugas BPBD...
19:03 - Sekda Tanya Komitmen dan T...
18:15 - Remaja Masjid Agung Selat ...
19:33 - Menyibak Pembelajaran dari...
18:14 - Wajib Pasang Bendera Tangg...
22:30 - Pemkab Meranti Akan Lakuka...
11:15 - Terkendala RTRW, Pemkab Me...
06:11 - Program Pembuntingan Sapi ...
19:34 - RSUD Meranti Tambah Lima D...
14:35 - 5 Unit Kapal Kementerian ...
12:13 - Ikuti Kejurda Panjat Tebin...
07:15 - Keuangan Daerah Memprihati...
18:06 - Hadapi Berbagai Kendala, 1...
07:29 - Jelang Porprov IX 2017, KO...
22:17 - Pasca Dilecehkan, PWI Mera...
18:47 - Pertanyakan Dana Hibah Gur...
18:55 - Malaysia dan Meranti Terta...
06:16 - 2018, Pembangunan Dorak Po...
15:43 - Bupati Irwan Sayangkan Sik...
 
Masyarakat Ancam dan Tuntut Menteri LHK Cabut Izin PT NSP
Rabu, 06/01/2016 - 14:54:10 WIB

SELATPANJANG - PT Nasional Sago Prima (NSP) yang beroperasi di Kecamatan Tebingtinggi Timur membuat masyarakat setempat menjadi kecewa dan marah. Pasalnya, meski sudah diundang, PT NSP tidak mau hadir dalam rapat bersama pemerintah kecamatan, desa dan masyarakat.

Perusahaan yang bergerak di izin HTI tanaman sagu dengan luas 21.620 hektar sesuai izin Kementerian Kehutanan No.353/Menhut/II/2008 tanggal 24 September 2008 ini dianggap tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya terhadap masyarakat di wilayah operasional. Seperti tanaman kehidupan yang belum direalisasikan dan Corporate Social Responbility (CSR) yang terkesan kurang terprogram dengan baik.

Kekecewaan itu langsung disampaikan tokoh masyarakat Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebingtinggi Timur, Abdul Manan. Pengirim petisi blusukan asap Jokowi di Meranti ini mengatakan ada banyak masalah yang harus mereka bahas dengan perusahaan di bawah bendera Sampoerna Agro itu.

Diceritakan Manan, sejak beroperasionalnya PT NSP, mereka telah melakukan kesepakatan bersama dengan nomor 522.3/HUTBUN/X/2012/880 tanggal 31 Oktober 2012 lalu. Kesepakatan itu dibuat antara perusahaan dengan masyarakat Tebingtinggi Timur tentang pengelolaan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHBK-HTI) Sagu PT NSP di Kecamatan Tebingtinggi Timur. Beberapa pihak yang waktu itu ikut menandatangani kesepakatan antara lain kades, BPD, pihak Kecamatan, Tim Terpadu Kabupaten, DPRD, dan Bupati.

"Isi kesepakatan tersebut mengatur terkait tanaman kehidupan seluas 1.081 Ha, klaim lahan masyarakat yang masuk konsensi, CSR, tenaga kerja, kemitraan, peluang usaha dan sebagainya. Namun, hingga berakhir tahun 2015 banyak hal yang belum dilakukan PT NSP. Apalagi tanaman kehidupan, tidak pernah terealisasi," kata Manan, Rabu (6/1/2015).

Untuk mempertanyakan kesepakatan yang pernah dibuat itulah masyarakat mengundang PT NSP. Meski sudah dikirim undangan sejak lama, PT NSP terkesan enggan bertemu dengan masyarakat.

"Kami sangat kecewa dengan ketidakhadiran manajemen PT NSP. Kita minta penjelasan mereka kenapa tidak hadir, padahal pihak kecamatan setengah bulan yang lalu sudah menyurati PT NSP. Tuntutan kita merupakan tanggungjawab mereka yang belum dilaksanakan sesuai dalam keputusan Menteri Kehutanan untuk tanaman kehidupan, CSR serta kami juga meminta terkait kelestarian lingkungan baik gambut, kayu alam, dan pembuatan kanal bloking," tambah Manan.

Anggota WALHI ini juga mengancam akan menurunkan massa untuk berdemo ke pabrik PT NSP andai pihak NSP terkesan ingin coba bermain-main atau mengelabui masyarakat. "Kami juga akan laporkan kepada Menteri LHK dan Presiden, jika perlu izin PT NSP dicabut saja seperti PT LUM," kata Manan.

Penulis  : Ali
Editor    : Unik Susanti



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777 atau 0852 7897 5248
via EMAIL: redaksi@halloriau.com atau
bisa invite PIN halloriau.com: 2B2591DA
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • SMKN 1 Bukit Batu Nobar Film G30S/PKI
  • Lolos ke Ajang AYIMUN, Amril Mukminin Ucapkan Tahniah Kepada Andi Putra
  • Plt Sekda Bengkalis : Kas Daerah Kosong, TPP Agustus Belum Bisa Dibayarkan
  • Kas Daerah Kosong, TPP Pemkab Bengkalis untuk Agustus Belum Bisa Dibayarkan
  • Walau Riau Bersih dari Flakka dan PCC, Kapolda Tetap Perintahkan Razia Tempat Rawan
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved