Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

18:54 - Rakor Bersama Kades, Camat...
20:28 - Sekda Minta Pertahankan da...
20:01 - Pemcam Tebingtinggi Barat ...
18:02 - Meranti Terima Mobil Damka...
10:25 - Pemkab Meranti Ajukan 1.18...
18:58 - Kadin Meranti Minta Nilai ...
17:22 - Mobil Crane Terperosok di ...
16:57 - PT Cipta Krida Bahari Foku...
10:40 - Begini Penjelasan kenapa C...
10:10 - Jalan Diponegoro Selatpanj...
10:30 - Intsiawati Ayus: Kepala OP...
11:11 - Balai Benih Ikan Desa Gogo...
18:05 - Baru Selesai Dibangun, Box...
18:59 - Buang Sampah dan Merokok S...
19:27 - RKU PT RAPP Dibatalkan, Se...
05:52 - Warga Keluhkan Kondisi Jal...
10:20 - Bupati Harap Pemerintah Pu...
07:16 - Anggota DPRD Meranti Bawa ...
11:10 - UMK Meranti Tahun 2018 Dip...
18:54 - Masyarakat Kecewa, Rumah S...
18:09 - Notaris Mengeluh Urus BPHT...
18:16 - Realisasi Fisik APBD 2017 ...
11:04 - Petugas Damkar Meranti Dib...
15:15 - BPBD Meranti Serahkan Bant...
05:10 - Pasar Modern Akan Dikelola...
12:32 - Tarif Baru Pelabuhan Tanju...
00:29 - Pejabat Meranti Punya Wani...
17:21 - 13 Desa di Meranti Terima ...
16:50 - Eks Pekerja PT RAPP: Bukan...
18:21 - Lapangan Kerja Tidak Terse...
08:50 - Izin Terancam Dicabut, Mit...
18:46 - Forum Kades Meranti Kecewa...
19:29 - Izin Terancam Dicabut, Rat...
18:08 - Belum Ada Anggaran, Pemkab...
16:51 - Masyarakat Minta Pemerinta...
16:30 - Ada Potensi Longsor Susula...
14:17 - 'Bah Jamel' dari Meranti J...
08:13 - Diguyur Hujan Deras, Kebun...
05:26 - Akses Jalan Menuju Roro Ka...
10:27 - 18 Desa di Meranti Tak Mil...
15:37 - Ketua Pengda Riau Kukuhkan...
10:19 - Berubah Tipe, KPPBC Selat ...
19:21 - 4.463 Unit Rumah di Merant...
12:27 - 13 Unit Pamsimas Dibangung...
10:50 - Mantab! RSUD Meranti Juara...
18:05 - Farewell Parade Kapolres M...
11:19 - Karcis Parkir di Selatpanj...
11:03 - Dua Anggota DPRD Walk Out,...
16:50 - Personel TNI AL Gotong Roy...
18:39 - Dua Unit Hybrid PLTS Kemen...
 
Masyarakat Ancam dan Tuntut Menteri LHK Cabut Izin PT NSP
Rabu, 06/01/2016 - 14:54:10 WIB

SELATPANJANG - PT Nasional Sago Prima (NSP) yang beroperasi di Kecamatan Tebingtinggi Timur membuat masyarakat setempat menjadi kecewa dan marah. Pasalnya, meski sudah diundang, PT NSP tidak mau hadir dalam rapat bersama pemerintah kecamatan, desa dan masyarakat.

Perusahaan yang bergerak di izin HTI tanaman sagu dengan luas 21.620 hektar sesuai izin Kementerian Kehutanan No.353/Menhut/II/2008 tanggal 24 September 2008 ini dianggap tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya terhadap masyarakat di wilayah operasional. Seperti tanaman kehidupan yang belum direalisasikan dan Corporate Social Responbility (CSR) yang terkesan kurang terprogram dengan baik.

Kekecewaan itu langsung disampaikan tokoh masyarakat Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebingtinggi Timur, Abdul Manan. Pengirim petisi blusukan asap Jokowi di Meranti ini mengatakan ada banyak masalah yang harus mereka bahas dengan perusahaan di bawah bendera Sampoerna Agro itu.

Diceritakan Manan, sejak beroperasionalnya PT NSP, mereka telah melakukan kesepakatan bersama dengan nomor 522.3/HUTBUN/X/2012/880 tanggal 31 Oktober 2012 lalu. Kesepakatan itu dibuat antara perusahaan dengan masyarakat Tebingtinggi Timur tentang pengelolaan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHBK-HTI) Sagu PT NSP di Kecamatan Tebingtinggi Timur. Beberapa pihak yang waktu itu ikut menandatangani kesepakatan antara lain kades, BPD, pihak Kecamatan, Tim Terpadu Kabupaten, DPRD, dan Bupati.

"Isi kesepakatan tersebut mengatur terkait tanaman kehidupan seluas 1.081 Ha, klaim lahan masyarakat yang masuk konsensi, CSR, tenaga kerja, kemitraan, peluang usaha dan sebagainya. Namun, hingga berakhir tahun 2015 banyak hal yang belum dilakukan PT NSP. Apalagi tanaman kehidupan, tidak pernah terealisasi," kata Manan, Rabu (6/1/2015).

Untuk mempertanyakan kesepakatan yang pernah dibuat itulah masyarakat mengundang PT NSP. Meski sudah dikirim undangan sejak lama, PT NSP terkesan enggan bertemu dengan masyarakat.

"Kami sangat kecewa dengan ketidakhadiran manajemen PT NSP. Kita minta penjelasan mereka kenapa tidak hadir, padahal pihak kecamatan setengah bulan yang lalu sudah menyurati PT NSP. Tuntutan kita merupakan tanggungjawab mereka yang belum dilaksanakan sesuai dalam keputusan Menteri Kehutanan untuk tanaman kehidupan, CSR serta kami juga meminta terkait kelestarian lingkungan baik gambut, kayu alam, dan pembuatan kanal bloking," tambah Manan.

Anggota WALHI ini juga mengancam akan menurunkan massa untuk berdemo ke pabrik PT NSP andai pihak NSP terkesan ingin coba bermain-main atau mengelabui masyarakat. "Kami juga akan laporkan kepada Menteri LHK dan Presiden, jika perlu izin PT NSP dicabut saja seperti PT LUM," kata Manan.

Penulis  : Ali
Editor    : Unik Susanti


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777 atau 0852 7897 5248
via EMAIL: redaksi@halloriau.com atau
bisa invite PIN halloriau.com: 2B2591DA
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Besok, Suzuki SBT Gelar Pesta Akhir tahun 2017
  • Kas Titipan BI Resmi Beroperasional di Bank Riau Kepri Pasir Pangaraian
  • Bertindak Arogan, Oknum Satpol PP Pekanbaru Halangi Wartawan
  • Rakor Bersama Kades, Camat dan, Instansi Vertikal, Bupati Minta Tingkatkan Pelayanan Publik
  • Persiapan MTQ Riau di Dumai Rampung 60 Persen
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved