Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

16:38 - Dana Transportasi Dipotong...
10:56 - Tenaga Kesehatan Banyak Pi...
07:51 - APBD Meranti 2017 Disahkan...
05:47 - Pemkab Meranti Gelar Berba...
14:51 - Proyeksi Belanja RAPBD Mer...
13:57 - Meranti Dapat Hibah 44 Ton...
20:05 - Rebut Uang Tunai Rp20 Juta...
17:49 - MUI Meranti Keluarkan Imba...
18:11 - Bank Mandiri Cabang Selatp...
11:18 - Wabup Meranti Intruksikan ...
10:32 - Kantor Imigrasi Selatpanja...
10:01 - 30 Janda KDRT di Meranti D...
16:25 - Banjir Rob Rendam Seluruh ...
09:53 - Bupati Titipkan Gasing dan...
14:15 - Dituntut Kerugian Rp6 Mili...
10:18 - Meranti Ditetapkan sebagai...
10:06 - DPRD Kabupaten Kepulauan M...
20:41 - Cari Solusi Abrasi, Intsia...
11:17 - Ratusan Handycraft Disiap...
10:09 - Anggota DPD RI Instiawati ...
11:15 - Truk Pengangkut Material P...
12:52 - Bisnis Perhotelan Lesu, PH...
11:06 - Edan!! Harga Cabai di Sela...
07:15 - Pembangunan Rumah KAT di M...
14:30 - Jurnalis Meranti Dapat Fas...
14:14 - Ribuan Warga Meranti Bakal...
17:56 - Dapat Hidayah, Tiga Narapi...
14:52 - Plt Sekda Tegaskan Pelayan...
08:47 - 75 Kali Donorkan Darah, Ma...
10:31 - Wakil Bupati Meranti Ajak ...
16:06 - ASN Kantor BPN Meranti Tak...
17:27 - Ini Dia Gambaran UMK Meran...
09:04 - Sempena Hari Santri Nasion...
21:09 - Pembuatan 350 Jenis Makana...
20:30 - Korsleting Listrik, Rumah ...
15:43 - Curi Kayu Mangrove di Beng...
15:08 - Pembayaran Insentif 3.000 ...
00:46 - Sah! DPRD Tetapkan 16 Dina...
10:12 - Belasan Tiang Listrik Tumb...
16:28 - 18 Warga Gangguan Jiwa di ...
06:28 - Karlahut di Rangsang Hangu...
17:10 - Kebakaran Lahan di Rangsan...
15:22 - Yulian Norwis Jabat Plt Se...
09:26 - Meranti Tuan Rumah Peringa...
16:45 - Lantik 43 Pejabat Eselon I...
21:53 - Kapolres : Kita Kembalikan...
14:58 - Belasan Guru di Meranti Di...
11:22 - Hitamnya Kehidupan Buruh P...
09:46 - Menunggak Rp17 Juta Lebih,...
08:54 - Meranti Kini Miliki 19 Din...
 
Masyarakat Ancam dan Tuntut Menteri LHK Cabut Izin PT NSP
Rabu, 06/01/2016 - 14:54:10 WIB

SELATPANJANG - PT Nasional Sago Prima (NSP) yang beroperasi di Kecamatan Tebingtinggi Timur membuat masyarakat setempat menjadi kecewa dan marah. Pasalnya, meski sudah diundang, PT NSP tidak mau hadir dalam rapat bersama pemerintah kecamatan, desa dan masyarakat.

Perusahaan yang bergerak di izin HTI tanaman sagu dengan luas 21.620 hektar sesuai izin Kementerian Kehutanan No.353/Menhut/II/2008 tanggal 24 September 2008 ini dianggap tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya terhadap masyarakat di wilayah operasional. Seperti tanaman kehidupan yang belum direalisasikan dan Corporate Social Responbility (CSR) yang terkesan kurang terprogram dengan baik.

Kekecewaan itu langsung disampaikan tokoh masyarakat Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebingtinggi Timur, Abdul Manan. Pengirim petisi blusukan asap Jokowi di Meranti ini mengatakan ada banyak masalah yang harus mereka bahas dengan perusahaan di bawah bendera Sampoerna Agro itu.

Diceritakan Manan, sejak beroperasionalnya PT NSP, mereka telah melakukan kesepakatan bersama dengan nomor 522.3/HUTBUN/X/2012/880 tanggal 31 Oktober 2012 lalu. Kesepakatan itu dibuat antara perusahaan dengan masyarakat Tebingtinggi Timur tentang pengelolaan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHBK-HTI) Sagu PT NSP di Kecamatan Tebingtinggi Timur. Beberapa pihak yang waktu itu ikut menandatangani kesepakatan antara lain kades, BPD, pihak Kecamatan, Tim Terpadu Kabupaten, DPRD, dan Bupati.

"Isi kesepakatan tersebut mengatur terkait tanaman kehidupan seluas 1.081 Ha, klaim lahan masyarakat yang masuk konsensi, CSR, tenaga kerja, kemitraan, peluang usaha dan sebagainya. Namun, hingga berakhir tahun 2015 banyak hal yang belum dilakukan PT NSP. Apalagi tanaman kehidupan, tidak pernah terealisasi," kata Manan, Rabu (6/1/2015).

Untuk mempertanyakan kesepakatan yang pernah dibuat itulah masyarakat mengundang PT NSP. Meski sudah dikirim undangan sejak lama, PT NSP terkesan enggan bertemu dengan masyarakat.

"Kami sangat kecewa dengan ketidakhadiran manajemen PT NSP. Kita minta penjelasan mereka kenapa tidak hadir, padahal pihak kecamatan setengah bulan yang lalu sudah menyurati PT NSP. Tuntutan kita merupakan tanggungjawab mereka yang belum dilaksanakan sesuai dalam keputusan Menteri Kehutanan untuk tanaman kehidupan, CSR serta kami juga meminta terkait kelestarian lingkungan baik gambut, kayu alam, dan pembuatan kanal bloking," tambah Manan.

Anggota WALHI ini juga mengancam akan menurunkan massa untuk berdemo ke pabrik PT NSP andai pihak NSP terkesan ingin coba bermain-main atau mengelabui masyarakat. "Kami juga akan laporkan kepada Menteri LHK dan Presiden, jika perlu izin PT NSP dicabut saja seperti PT LUM," kata Manan.

Penulis  : Ali
Editor    : Unik Susanti



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777 atau 0852 7897 5248
via EMAIL: redaksi@halloriau.com atau
bisa invite PIN halloriau.com: 2B2591DA
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Puluhan Kader PP Bengkalis Demo Ikhwanal Amri, Desak Mundur dari Ketua MPC
  • Diminta Revisi SK, Pansus RPJMD DPRD Kuansing segera Surati Bupati
  • Jaksa Agung Kritik Pembiaran Stadion Utama Riau Terbengkalai
  • Ketua KPK dan Gubri Kunjungi Stand Telkom
  • Tegakkan Integritas, BPJS TK Ramaikan Pameran HAKI
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi Disclaimer Pedoman
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved