Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

16:18 - Asessment Pejabat Pratama ...
15:01 - Kasus YMB, Kejari Meranti ...
15:33 - Tak Urus IMB, Bangunan di ...
06:12 - Pulau Pembudidayaan Ikan a...
17:16 - Polisi Turun Tangan Cek Pe...
12:13 - Tubing Mangrove, Wahana Pe...
16:39 - BBM Jenis Premium di Meran...
21:41 - Delapan Pejabat Meranti Me...
11:53 - Meranti Tetapkan Status Si...
15:30 - Gelombang Tinggi, Nelayan ...
14:15 - Warga Tebing Tinggi Barat ...
11:27 - Bentang Karya Sanggar Kepu...
06:36 - DPRD Meranti Nilai Pemkab ...
15:33 - Moment Imlek Angkat Ekonom...
18:29 - 2021, Bupati Targetkan Mer...
17:21 - Assesment 10 Jabatan Eselo...
14:50 - Meranti Kembali Terima Hib...
14:10 - Selama Januari, Tujuh Kasu...
10:08 - Pelaksanaan Event Perang A...
18:50 - Pasar Dadakan Imlek, Petan...
12:15 - Rokok Ilegal Banyak Bereda...
08:16 - Kompor Gas Meledak, Satu R...
11:55 - Sambut Festival Perang Air...
14:20 - Cegah Karlahut 2017, Bupat...
15:48 - Waduh!! Sudah Beroperasi, ...
18:07 - Butuh "Obat" Krisis, Kota ...
15:23 - Kondisi Lapas Selatpanjang...
05:32 - Wabup: Semua Pihak harus B...
22:04 - Kunjungi Meranti, Kadis Pa...
13:56 - SMKN1 Tebing Tinggi Libatk...
17:06 - Bupati Meranti Larang Kepa...
21:44 - Toko Meranti Bertuah Ajak ...
19:35 - Bupati Irwan Ajak Warga Me...
17:05 - GMMBR Gelar Aksi Damai 121...
15:49 - Jelang Perayaan Imlek 2568...
13:01 - Terkendala Administrasi, A...
14:18 - Festival Perang Air Merant...
21:17 - Tiga Event di Meranti Masu...
15:45 - Polres Meranti sudah Berla...
18:06 - Ratusan Mahasiswa di Kepul...
07:33 - Serahkan SK Plt 9 Pejabat ...
14:57 - SOPD Baru Berlaku, Pemkab ...
16:38 - SOPD Baru Sudah Berlaku, R...
15:45 - Tahun Baru, Pejabat Eselon...
09:10 - Wabup Said Harapkan Satpam...
17:23 - PPID Meranti Komit Beri Pe...
21:23 - Wabup Kecewa Banyak Proyek...
13:29 - Minim Destinasi Wisata, Wa...
15:05 - Relokasi ke Pasar Modren S...
21:16 - Kapolres Bersama Bhayangka...
 
Masyarakat Ancam dan Tuntut Menteri LHK Cabut Izin PT NSP
Rabu, 06/01/2016 - 14:54:10 WIB

SELATPANJANG - PT Nasional Sago Prima (NSP) yang beroperasi di Kecamatan Tebingtinggi Timur membuat masyarakat setempat menjadi kecewa dan marah. Pasalnya, meski sudah diundang, PT NSP tidak mau hadir dalam rapat bersama pemerintah kecamatan, desa dan masyarakat.

Perusahaan yang bergerak di izin HTI tanaman sagu dengan luas 21.620 hektar sesuai izin Kementerian Kehutanan No.353/Menhut/II/2008 tanggal 24 September 2008 ini dianggap tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya terhadap masyarakat di wilayah operasional. Seperti tanaman kehidupan yang belum direalisasikan dan Corporate Social Responbility (CSR) yang terkesan kurang terprogram dengan baik.

Kekecewaan itu langsung disampaikan tokoh masyarakat Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebingtinggi Timur, Abdul Manan. Pengirim petisi blusukan asap Jokowi di Meranti ini mengatakan ada banyak masalah yang harus mereka bahas dengan perusahaan di bawah bendera Sampoerna Agro itu.

Diceritakan Manan, sejak beroperasionalnya PT NSP, mereka telah melakukan kesepakatan bersama dengan nomor 522.3/HUTBUN/X/2012/880 tanggal 31 Oktober 2012 lalu. Kesepakatan itu dibuat antara perusahaan dengan masyarakat Tebingtinggi Timur tentang pengelolaan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHBK-HTI) Sagu PT NSP di Kecamatan Tebingtinggi Timur. Beberapa pihak yang waktu itu ikut menandatangani kesepakatan antara lain kades, BPD, pihak Kecamatan, Tim Terpadu Kabupaten, DPRD, dan Bupati.

"Isi kesepakatan tersebut mengatur terkait tanaman kehidupan seluas 1.081 Ha, klaim lahan masyarakat yang masuk konsensi, CSR, tenaga kerja, kemitraan, peluang usaha dan sebagainya. Namun, hingga berakhir tahun 2015 banyak hal yang belum dilakukan PT NSP. Apalagi tanaman kehidupan, tidak pernah terealisasi," kata Manan, Rabu (6/1/2015).

Untuk mempertanyakan kesepakatan yang pernah dibuat itulah masyarakat mengundang PT NSP. Meski sudah dikirim undangan sejak lama, PT NSP terkesan enggan bertemu dengan masyarakat.

"Kami sangat kecewa dengan ketidakhadiran manajemen PT NSP. Kita minta penjelasan mereka kenapa tidak hadir, padahal pihak kecamatan setengah bulan yang lalu sudah menyurati PT NSP. Tuntutan kita merupakan tanggungjawab mereka yang belum dilaksanakan sesuai dalam keputusan Menteri Kehutanan untuk tanaman kehidupan, CSR serta kami juga meminta terkait kelestarian lingkungan baik gambut, kayu alam, dan pembuatan kanal bloking," tambah Manan.

Anggota WALHI ini juga mengancam akan menurunkan massa untuk berdemo ke pabrik PT NSP andai pihak NSP terkesan ingin coba bermain-main atau mengelabui masyarakat. "Kami juga akan laporkan kepada Menteri LHK dan Presiden, jika perlu izin PT NSP dicabut saja seperti PT LUM," kata Manan.

Penulis  : Ali
Editor    : Unik Susanti



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777 atau 0852 7897 5248
via EMAIL: redaksi@halloriau.com atau
bisa invite PIN halloriau.com: 2B2591DA
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Irwan Nasir Sebut Tak Ada Pergantian Sekretaris DPW PAN Tapi Hanya Penyesuaian
  • 518 Sekolah Madrasah di Riau Akan Diakreditasi
  • PAN Harus Segera Isi kekosongan Kursi Ketua DPRD Bengkalis
  • Dugaan Korupsi Dana Desa, Kades dan Mantan Kades Batang Duku Akui Diperiksa Kejari
  • Barang Impor Bebas Bongkar Muatan di "Pelabuhan Tikus" Dumai, Kok Bisa???
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi Disclaimer Pedoman
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved