SELATPANJANG - Menyikapi pemblokiran jalan akses menuju kompleks perkantoran bupati karena dianggap belum diganti rugi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti meminta ahli waris pemilik tanah untuk melakukan gugatan di pengadilan.

Hal tersebut setelah Pemkab Kepulauan Meranti mendapatkan surat balasan dari Pemkab Bengkalis yang menindaklanjuti surat dari Sekretaris Daerah terkait konfirmasi ganti rugi tanah.

Dalam surat yang diteken Sekretaris Daerah Bengkalis, H Bustami HY disebutkan tanah yang dijadikan bodi jalan itu berukuran 20 x 130 meter. Dari keterangan Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis: bahwa Kabupaten Bengkalis telah melakukan Pengalihan Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana dan Dokumen (P3D).

Selain itu, keterangan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkalis menyatakan bahwa pekerjaan pembuatan jalan tersebut tidak diketahui apakah telah dilakukan ganti rugi atau belum dan tidak ditemukannya bukti pembayaran lahan bodi jalan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto mengatakan sesuatu yang aneh jika pembangunan jalan dulunya dilakukan tanpa proses ganti rugi. Sebab, bangunan perkantoran Bupati Kepulauan Meranti yang dulunya merupakan komplek perkantoran Camat Tebingtinggi sudah dibangun sejak dulu.

"Tak mungkin tak ada ganti rugi. Soalnya ini kan sudah diganti rugi semua. Jika tak ada keterangan ganti rugi kenapa dikerjakan, jadi muncul banyak pertanyaan, sebelum pemekaran lahan perkantoran ini kan sudah ada, yang kita tanyakan statusnya, lahan perkantoran kan sudah berdiri, sekarang kita mau ganti rugi ini dasarnya apa, aneh ini," kata Bambang, Senin (7/8/2023).

Bambang lantas meminta kepada pihak ahli waris tanah melayangkan gugatan ke pengadilan agar Pemkab Kepulauan Meranti memiliki dasar melakukan ganti rugi. 

"Makanya opsi kemaren, pihak ahli waris diminta untuk menggugat ke jalur pengadilan yang resmi biar pengadilan yang menentukan, supaya ada dasar kita membayar, kalau tak ada itu tak ada dasar kita untuk membayarnya. Biar sajalah digugat jika ahli waris merasa itu milik mereka, gugat aja di Pengadilan Negeri dan keputusannya menjadi dasar kita untuk menganggarkan," kata Bambang lagi.

Jika harus dibayarkan tanpa ada dasar keputusan hakim di pengadilan, Bambang menyebutkan bahwa akan terjadi persoalan yang baru.

"Kalau kita tetap bayar nanti terjadi permasalahan, akan ada temuan dan wajib mengembalikan. Apakah ahli waris siap mengembalikan jika ini tetap dibayarkan. Lebih bagus lakukan gugatan di Pengadilan supaya pemerintah punya dasar untuk itu, jika diwajibkan untuk membayar ya kita bayar jadi nanti tidak ada persoalan baru, Pemda pun tak ada persoalan terkait hal itu. Untuk itu kita nunggu saja dari keputusan hakim karena kita tak ada dasar untuk menganggarkannya," tutur Sekretaris Daerah itu.

Menanggapi hal tersebut, istri ahli waris Eddy Suwanto bernama Evi Andriani mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan kuasa hukumnya untuk mengambil langkah selanjutnya.

"Nanti kita tanyakan dulu ke kuasa hukum, apakah upaya ini akan kita jalani atau seperti apa," kata Evi Andriani.

Sebelumnya Pemkab Kepulauan Meranti juga sudah langsung menggelar rapat terbatas, Senin (31/7/2023) menyikapi aksi sepihak yang dilakukan warga tersebut.

Diberitakan sebelumnya, Jalan Terpadu yang menjadi akses menuju kompleks perkantoran Bupati Kepulauan Meranti dan sejumlah kantor dinas kembali diblokir, Minggu (30/7/2023) sore tadi. Pemblokiran dilakukan oleh ahli waris pemilik tanah terkait ganti rugi yang tak kunjung selesai. Sebelumnya pemblokiran jalan tersebut juga pernah dilakukan pada akhir tahun 2022 lalu. 

Pemblokiran kali kedua ini dilakukan dengan memalangkan kayu dan ditutup menggunakan seng. Ahli waris itu diketahui bernama Eddy Suwanto mengaku kecewa dan terpaksa melakukan tindakan pemblokiran jalan. Adapun yang melakukan pemblokiran sore kemarin adalah istrinya bernama Evi Andriani.

Saat ditemui di lapangan, Evi mengaku dirinya sudah kehilangan kesabaran karena terus dijanjikan oleh Pemkab Kepulauan Meranti. 

"Ini memang hak kami. Kalau seandainya tanah sudah dibayarkan, kami tak akan berbuat seperti ini. Kami juga tahu hukum dan paham aturan. Mengklaim hak orang lain sudah pasti akan ditangkap polisi. Begitu juga dari sisi agama, jika kita mengambil hak orang lain walaupun sejengkal tanah ya pasti berdosa. Namun ini sudah sangat keterlaluan dan sudah 11 tahun mengulur-ulur waktu," ungkap Evi. 

Menurutnya, langkah penutupan jalan dilakukan karena Pemkab Meranti tak kunjung merealisasikan ganti rugi. Sudah bertahun-tahun, tapi pemda hanya memberikan janji kosong.

"Hari berganti hari. Tahun berganti tahun. Sejak Bupati Irwan Nasir sampai  Muhammad Adil dan sekarang Asmar, hanya janji belaka dan janji kosong saja," ungkapnya lagi. 

Penulis : Ali Imroen

BERITA LAINNYA
Kejari Pelalawan Musnahkan Barang Bukti TPU yang Telah Inkracht Permudah Masyarakat Urus Paspor, Imigrasi Selatpanjang Gelar Layanan Ketupat Lusa, Pj Gubri Lantik Pj Wako Pekanbaru, Nama Risnandar Mahiwa Mencuat Perkuat Program TJSL, PHR Jalin Kerja Sama dengan Mitra Pelaksana Riau Ungkap Kasus 3 Kg Ganja dan 1 Kg Sabu, Bupati Apresiasi Kapolres Bengkalis		DPRD Pertanyakan Anggaran Lelang Mobil Dinas yang Tak Dilaporkan, Ada Indikasi Penyelewengan BPOM Dumai Beri Edukasi Pelaku Usaha Obat Tradisional Bagansiapiapi Kritik Biaya UKT, Hamdani: Peningkatan Pendidikan Jadi Alasan, Harusnya Gratis PGN Saka Miliki Teknologi Data Real Time Guna Monitor Produksi Migas PPP Tutup Pendaftaran Calon Bupati dan Wabub Rohil, 6 Orang Kembalikan Formulir