Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

20:42 - Pemkab Kepulauan Meranti A...
19:39 - Kepulauan Meranti Mundur L...
05:50 - Pengelolaan Seluruh Puskes...
19:31 - Berpeluang Menang, DPD PAN...
18:01 - Over Kapasitas, Wagubri Pr...
05:30 - Kepala Desa di Kepulauan M...
18:21 - Sepanjang 2019, DBD Mening...
13:37 - KPU Meranti Luncurkan 'Si ...
14:38 - Tingkatkan Pendapatan Sekt...
17:29 - Kafilah Meranti Berhasil M...
17:46 - Jelang Penutupan, Pelamar ...
15:26 - Bupati Meranti Harapkan Ma...
12:37 - Pelabuhan Roro Insit Bakal...
15:33 - Bupati Meranti Larang OPD ...
11:25 - Abrasi di Pulau Rangsang M...
22:18 - Sudah Ketok Palu, APBD Kep...
13:46 - Tidak Miliki IMB dan Langg...
21:00 - Jalan Pramuka Tergenang Ai...
17:44 - Diresmikan, Ekowisata Mang...
17:40 - Disdagprinkop-UKM Kepulaua...
16:23 - Kelabui Petugas, Wisma Kin...
19:41 - Kabar Gembira, Pemkab Mera...
18:21 - Ada Perbedaan IPK pada Tes...
15:20 - 44 Desa di Meranti Teranca...
18:01 - Batal Hari Ini, Pendaftara...
14:57 - Perda Tibum Disahkan, Satp...
12:52 - Sempena HUT XI Kepulauan M...
15:07 - OJK Riau Dorong Petani dan...
18:49 - Sagu akan Jadi Menu Altern...
09:01 - Tunggakan BPJS Kesehatan d...
15:16 - Warga Dusun Manggis Desa B...
21:23 - Naik 8,51 Persen, UMK Mera...
20:14 - Moratorium Gambut Dinilai ...
19:47 - Sempat Dirawat di RSUD, Bo...
21:01 - Pasangan Terindikasi Mesum...
16:18 - Satpol PP Meranti Amankan ...
19:04 - Sempat Kisruh, Zuriyadi Fa...
21:35 - Satpol PP Meranti Razia Pe...
18:38 - Dialog Mengenang Sejarah S...
19:53 - Daftar ke PPP, Pasangan Be...
06:25 - Sumpah Pemuda, Camat Tebin...
21:59 - Peringati HDKD, Kantor Imi...
15:40 - Seluruh Desa di Tebingting...
12:14 - Bawaslu Kepulauan Meranti ...
16:57 - Hingga 22 Oktober, 38 Anak...
21:04 - Ada yang Beda, Tradisi Man...
14:54 - Kuota CPNS 2019, Jatah Kep...
14:14 - Program School Improvement...
17:38 - Tiang Patah Akibat Keropos...
18:20 - Tradisi Mandi Safar Akan D...
 
Pelantikan DPRD Meranti Diwarnai Demo, Tuntut Anggota Dewan Jalankan Tugas dengan Baik
Selasa, 17/09/2019 - 02:11:53 WIB
Bupati Meranti dan pimpinan DPRD Meranti menemui para pengunjuk rasa.
Bupati Meranti dan pimpinan DPRD Meranti menemui para pengunjuk rasa.
TERKAIT:

SELATPANJANG - Pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti diwarnai aksi unjuk rasa sejumlah mahasiswa dan Ormas di Kepulauan Meranti Senin (16/9/2019) di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti.

Massa berjumlah sekitar 30 orang yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Meranti Menggugat (AM3) melakukan unjuk rasa di depan Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti menuntut anggota DPRD yang terpilih untuk menjaga komitmen dan sumpah yang telah diikrarkan.

Aksi unjuk rasa berlangsung ricuh dan sempat terjadi aksi dorong antara kerumunan massa dengan aparat kepolisian. Aksi saling dorong itu terjadi sekitar pukul 18.00 WIB setelah para pengunjuk rasa memberikan waktu dalam 3 menit untuk menemui para anggota DPRD Kepulauan Meranti terpilih.

"Kami sudah menunggu dari tadi hingga prosesi pelantikan selesai dan kita sudah memberikan waktu, sepertinya tidak komitmen," ungkap Boby Iskandar perwakilan dari pengunjukrasa tersebut.

Dengan waktu yang diberikan tidak diindahkan maka pengunjukrasa pun terus maju untuk masuk ke halaman gedung Balai Sidang DPRD. Namun aparat keamanan juga sudah bergandengan tangan menghadang para massa aksi tersebut.

Aksi saling dorong pun tidak berlangsung lama setelah Ketua DPRD Fauzi Hasan bersama rombongan Bupati Kepulauan Meranti mendatangi para pengunjukrasa.

Adapun masa yang tergabung berasal dari berbagai elemen yaitu DEMA STAI, HIMPA Rangsang Barat, HIPMA Tebing Tinggi Timur, HIPMA Rangsang Pesisir, HIPMA Rangsang Barat, PMII, LSM Fotaran, LMR, IPNU Meranti, SAPMA PP, dan Srikandi PP.

Ada beberapa hal tuntutan mereka kepada pemerintah dan DPRD Kepulauan Meranti, diantaranya soal kenaikan BPJS Kesehatan yang dianggap memberatkan masyarakat, menuntaskan kabut asap di Kepulauan Meranti dan meminta pengadaan ISPU, menuntut anggota DPRD tidak melakukan reses fiktif, meminta untuk memperhatikan guru honorer Kemenag,  pemberian Beasiswa, meminta pejabat dan anggota DPRD tidak sering keluar kota, dan terakhir meminta Pulau Rangsang diperhatikan.

Koordinator umum Aliansi Mahasiswa Meranti Menggugat (AM3), Zuriyadi Fahmi mengatakan aksi ini dilakukan untuk mengingatkan kepada anggota DPRD yang akan dilantik agar menjelankan tugasnya dengan baik.

"Kita ingin agar apa yang dijanjikan mereka saat kampanye dapat direalisasikan," ujar Zuriyadi.

Adapun pernyataan sikap massa aksi yaitu mendesak pimpinan daerah dan anggota legislatif Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menurunkan kenaikan BPJS yang sangat memberatkan masyarakat.

Selain itu mereka juga meminta kepada anggota DPRD yang dilantik untuk menganggarkan alat ukur udara kepada dinas terkait mengingat asap kerap muncul di daerah Riau.

"Kepada seluruh anggota DPRD periode 2019-2024 untuk tidak melaksanakan kegiatan reses fiktif sehingga banyak merugikan negara dan masyarakat, jika terdapat di lapangan maka kami pastikan anggota legislatif akan berurusan dengan pihak berwajib," ujar Zuriyadi.

Massa aksi juga mengingatkan agar anggota dewan dan pemerintah daerah terus memperhatikan Pulau Rangsang yang diterpa dengan abrasi.

Walaupun melakukan unjuk rasa, massa aksi tetap terlihat kondusif dalam melaksanakan aksinya. 

Selain itu proses pelantikan anggota DPRD Kepulauan Meranti tetap berjalan dengan khidmat.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Fauzi Hasan yang menanggapi tuntutan massa aksi mengatakan jika pihaknya sepakat untuk menolak kenaikan BPJS.

"Kita sepakat untuk menolak kenaikan BPJS ini, jika naik kita tidak bisa melaksanakan program yang lain, karena seperti yang kita ketahui anggaran kita sangat minim," kata Fauzi Hasan.

Selain itu Fauzi juga menanggapi tuntutan lainnya seperti honor guru Kemenag dan reses fiktif serta abrasi yang mengganas di Pulau Rangsang.

"Jika kalian mengetahui adanya reses fiktif silahkan cepat berkoordinasi dengan kami, kami mohon dengan sangat, reses ini memang tugas, jadi kami yakin kan reses ini tidak ada fiktif. Masalah guru Kemenag sudah kita anggarkan, dan 2020 tetap kita anggarkan. Sementara abrasi yang mengganas di Pulau Rangsang. Mari kita berjuang bersama, karena ini domainya provinsi dan pusat, bukan domainnya kabupaten. Kabupaten tidak punya anggaran untuk ini, karena anggarannya sangat besar, untuk itu bersama sama mari pula kita gugat pro insi," kata Fauzi Hasan.

Sementara itu Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan menyambutnya dengan santai.

"Terimakasih atas perhatiannya dalam menyampaikan aspirasi pada pelantikan dewan hari ini. Terhadap gugatan hari ini, dapat saya sampaikan secara kongkrit, untuk BPJS, Kepulauan Meranti sudah mengcover 97 persen penduduk Meranti dan kita kabupaten tertinggi di Indonesia yang telah menanggung masyarakatnya," ujar Irwan.

"Saya sepakat, jika adik - adik menolak kenaikan iuran BPJS, kenapa harus kita tolak, karena jika ini naik saya pastikan ABPD kita yang menanggung 97 persen tadi akan turun, karena kemampuan keuangan kita yang terbatas. Terhadap alat ISPU, ini yang sedang saya perjuangkan, saya juga berdebat dengan provinsi dan menteri bahwa di Meranti tidak ada titik, dan asap yang ada merupakan kiriman dari daerah luar," kata Irwan.

Sementera itu, tuntutan lainnya adalah terkait pendidikan, dimana Irwan mengatakan sudah banyak yang diperbuat Pemkab Kepulauan Meranti.

"Untuk pendikan, saya pikir dari dulu kita ini yang paling banyak memberikan beasiswa, kita sudah banyak menyekolahkan mereka ke IPB, UGM, Unri, ITB, STIP Batam dan beasiswa umum lainnya, begitu juga terhadap bantuan guru agama, kita mulai anggarkan kembali walaupun anggaran kita terbatas. Jadi  saya pahamkan kepada semua agar kita patuh terhadap undang- undang, jangan sampai kalian mendesak untuk memberikan bantuan kepada guru agama, tetapi melanggar aturan, kita juga yang akan berhadapan dengan hukum," kata Irwan.

Irwan juga mengemukakan bahwa program terhadap pulau Rangsang yang akan dikembangkan menjadi sebuah kawasan industri.

"Saya itu besok pagi diundang ke Jakarta oleh Dirjen Otda, ada sebuah program untuk reklamasi Pulau Rangsang. Pulau Rangsang sedang didesain untuk menjadi kawasan industri menjadi Bunker minyak di Selat Melaka. Saya mohon doa agar program ini berjalan lancar, jika ini berjalan, saya pastikan banyak lapangan pekerjaan. Reklamasi besar ini saya pastikan ada dampak seperti masalah sosial dan masalah lainnya. Saya akan mengundang perwakilan masyakat untuk bicara kita ingin untuk memajukan meranti dan sejahterakan Meranti ," ujar Irwan. 

Penulis : Ali Imron
Editor : Fauzia


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Jelang Pilkada Pelalawan 2020, PAN Buka Penjaringan Bakal Calon Bupati dan Wakil
  • Pemkab Kepulauan Meranti Ajukan TPP, Berlaku 2020
  • Ketua PKB Riau Tolak Wacana Pemerintah Pusat Terkait Empat Hari Kerja PNS
  • Kejari Pelalawan Siapkan 11 JPU untuk Sidang Karhutla PT SSS
  • Warga Keluhkan Drainase Mampet Picu Jalan Rusak Berbau Busuk di Harapan Raya Pekanbaru
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved