Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

14:34 - Anggaran Perjalanan Dinas ...
17:03 - Meranti Terima 200 Unit RT...
06:07 - Akibat Kurang Gizi, 1.170 ...
20:42 - Pemkab Kepulauan Meranti A...
19:39 - Kepulauan Meranti Mundur L...
05:50 - Pengelolaan Seluruh Puskes...
19:31 - Berpeluang Menang, DPD PAN...
18:01 - Over Kapasitas, Wagubri Pr...
05:30 - Kepala Desa di Kepulauan M...
18:21 - Sepanjang 2019, DBD Mening...
13:37 - KPU Meranti Luncurkan 'Si ...
14:38 - Tingkatkan Pendapatan Sekt...
17:29 - Kafilah Meranti Berhasil M...
17:46 - Jelang Penutupan, Pelamar ...
15:26 - Bupati Meranti Harapkan Ma...
12:37 - Pelabuhan Roro Insit Bakal...
15:33 - Bupati Meranti Larang OPD ...
11:25 - Abrasi di Pulau Rangsang M...
22:18 - Sudah Ketok Palu, APBD Kep...
13:46 - Tidak Miliki IMB dan Langg...
21:00 - Jalan Pramuka Tergenang Ai...
17:44 - Diresmikan, Ekowisata Mang...
17:40 - Disdagprinkop-UKM Kepulaua...
16:23 - Kelabui Petugas, Wisma Kin...
19:41 - Kabar Gembira, Pemkab Mera...
18:21 - Ada Perbedaan IPK pada Tes...
15:20 - 44 Desa di Meranti Teranca...
18:01 - Batal Hari Ini, Pendaftara...
14:57 - Perda Tibum Disahkan, Satp...
12:52 - Sempena HUT XI Kepulauan M...
15:07 - OJK Riau Dorong Petani dan...
18:49 - Sagu akan Jadi Menu Altern...
09:01 - Tunggakan BPJS Kesehatan d...
15:16 - Warga Dusun Manggis Desa B...
21:23 - Naik 8,51 Persen, UMK Mera...
20:14 - Moratorium Gambut Dinilai ...
19:47 - Sempat Dirawat di RSUD, Bo...
21:01 - Pasangan Terindikasi Mesum...
16:18 - Satpol PP Meranti Amankan ...
19:04 - Sempat Kisruh, Zuriyadi Fa...
21:35 - Satpol PP Meranti Razia Pe...
18:38 - Dialog Mengenang Sejarah S...
19:53 - Daftar ke PPP, Pasangan Be...
06:25 - Sumpah Pemuda, Camat Tebin...
21:59 - Peringati HDKD, Kantor Imi...
15:40 - Seluruh Desa di Tebingting...
12:14 - Bawaslu Kepulauan Meranti ...
16:57 - Hingga 22 Oktober, 38 Anak...
21:04 - Ada yang Beda, Tradisi Man...
14:54 - Kuota CPNS 2019, Jatah Kep...
 
LPHD Enam Desa di Meranti Belum Terbentuk, Aktivitas Ilegal Logging Semakin Mengganas
Selasa, 09/07/2019 - 19:15:32 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi
TERKAIT:
 
  • LPHD Enam Desa di Meranti Belum Terbentuk, Aktivitas Ilegal Logging Semakin Mengganas
  •  

    SELATPANJANG - Izin pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Lestari Unggul Makmur (LUM) di Kecamatan Tebingtinggi Timur seluas 10.390 hektar sudah dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada tahun 2016 lalu. 

    Lahan yang telah dikuasai negara itu direncanakan akan dikelola sebagai hutan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana hak pengelolaan hutan tersebut dikelola melalui koperasi atau BUMDes.

    Tiga tahun berlalu, namun rencana enam dari tujuh desa di wilayah Kecamatan Tebingtinggi Timur belum mengajukan permohonan pengelolaan eks lahan PT LUM itu ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

    Aktivis lingkungan hidup di Kepulauan Meranti, Abdul Manan mengaku sangat menyayangkan aparatur desa yang tidak mengambil kesempatan ini dengan baik. 

    Menurutnya, pembebasan lahan PT LUM  memakan waktu cukup lama itu tak semudah membalik telapak tangan, namun lewat perjuangan yang menguras tenaga, waktu dan pemikiran. Diawali dari forum desa tahun 2008 lalu yang melahirkan kesepakatan menolak keberadaan PT LUM di wilayah Kecamatan Tebingtinggi Timur.

    Menurutnya, izin itu sudah dikelola oleh kementerian terkait, tinggal bagaimana Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) mengurus dokumen Rencana Kerja Usaha dan Rencana Kerja Tahunan -Hutan Tanaman (RKU-HT) dan dokumen Rencana Kerja Usaha-Hutan Tanaman (RKT-HT) Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Provinsi Riau.

    "Izin itu sudah dikelola menteri, tinggal lagi persiapan LPHD yang harus mengurus RKT dan RKU ke KPH. Namun KPH juga harus memanggil Ketua LPHD di setiap desa agar ini cepat dikelola dengan baik. Dari tujuh desa baru satu desa yang mengurus yakni Desa Sungai Tohor," kata Abdul Manan.

    Lebih lanjut dikatakan, pengelolaan hutan desa dapat dikelola melalui BUMDes dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang nantinya bertujuan untuk kemakmuran masyarakat.

    "Sebenarnya kepala desa bisa bergerak cepat dengan menggerakkan BUMDes dan mengalokasikan dana desa untuk LPHD ini karena itu diperbolehkan, tapi ini saya lihat sangat lambat," kata Manan. 

    Dengan adanya perhutanan sosial itu nantinya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan desa.

    "Jika eks lahan HTI ini tidak dikelola dengan baik menjadi hutan desa, maka aktivitas Illegal Logging akan semakin menjadi seperti saat ini," ungkap Manan.

    Sementara itu, Camat Tebingtinggi Timur, Rayan Pribadi SH yang dikonfirmasi terkait hal ini mengaku sangat kecewa dengan lambatnya pihak desa yang belum membentuk LPHD.

    "Bekas lahan PT LUM saat ini menjadi kawasan pembabatan liar. Hal itu karena belum terbentuknya LPHD. Untuk itu camat akan memanggil kepala desa untuk meminta penjelasan terkait tindak lanjut izin dari kementrian mengenai pembentukan LPHD itu," kata Rayan.

    Menurut pengamatannya di lapangan, pembabatan liar di hutan bekas lahan PT LUM yang berada di Kecamatan Tebingtinggi Timur terjadi sangat ganas.

    "Menurut pengamatan saya di lapangan, pembabatan liar di Tebingtinggi Timur terjadi serampangan, sehingga susah untuk dikendalikan siapa sebenarnya yang mengurus hutan desa itu," ujarnya.

    "Terkait hal ini, camat sudah melaporkan ke Bupati, tentu hal ini berkorelasi dengan LPHD itu sendiri. Mudah-mudahan dengan LPHD yang sudah terbentuk ada yang mengurus hutan desa itu, dan penebangan liat tidak terjadi lagi," ujarnya lagi. 

    Penulis : Ali Imron
    Editor : Fauzia


    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0813 7176 0777
    via EMAIL: redaksi@halloriau.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)

     
    Berita Lainnya :
  • Masjid Cheng Ho Rohil Diyakini Mampu Datangkan 5.000 Pengunjung Setiap Bulan
  • Jelang Porkab I Rohil, Cabor Sepak Bola dan Futsal Matangkan Persiapan
  • Kepala BKPM RI Kunjungi Pulau Rupat, Survai Bangun Perkebunan Tebu
  • Gubri Tekankan Penyandang Disabilitas Miliki Hak Sama dengan Masyarakat Lain
  • Anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerah DPMD Meranti Rp 503.958.399, Setara 28 Unit Rumah Warga Miskin
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved