Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

20:20 - 50 Pemuda dan Pemudi di Me...
19:46 - Lantai Dua Pasar Modern Ak...
11:40 - Sumber Air Kering, BPBD Me...
19:18 - Satpol PP wanita di Merant...
17:02 - RAPP Turut Sukseskan Festi...
15:17 - Sediakan Layanan 'Petik Ma...
21:12 - Wakil Bupati Meranti Beri ...
15:46 - Di Tengah Lahan Terbakar T...
06:10 - Produk UMKM di Meranti Did...
21:28 - 168 Koperasi Tidak Aktif d...
20:26 - Sediakan Layanan 'Petik Ma...
05:39 - Sejak 2015, Sebanyak 1.48...
14:48 - Bokor Wakili Meranti Ikuti...
21:27 - Disdagprinkop-UKM Meranti ...
18:02 - Meranti Perpanjang Status ...
17:35 - Karhutla Mengganas Picu Ka...
21:04 - Lantunan Takbir Diputar Re...
15:32 - Setelah Dicek, Hewan Kurba...
19:33 - Wabup Meranti: Jabatan Jan...
15:36 - Wartawan di Meranti Kompak...
15:28 - Hormati Idul Adha, Kasatpo...
14:47 - Pemkab Meranti Bagikan 25 ...
10:37 - PT SRL Bersama Lintas Sekt...
13:55 - DKPTPP Meranti Periksa Hew...
11:51 - Pasar Modern Selatpanjang ...
14:34 - Walau Tak Didukung Pemkab,...
17:47 - Melalui BP3TKI, Pemkab Mer...
14:09 - 111 Pejabat Eselon Meranti...
06:57 - Dinas PMD Upayakan Bantuan...
18:50 - Posyantekdes Bina Maju Wak...
14:19 - Kepulauan Meranti Tutup Iz...
13:12 - Kunjungan Kepala BNPB RI, ...
13:05 - Satpol PP Meranti Gelar Pa...
22:14 - Kepulauan Meranti Jadi Mod...
22:09 - Pemcam Tebing Tinggi Bersa...
19:08 - Pemerintah Optimis Bulan I...
21:18 - Penuhi Bantuan Benih Ikan,...
15:36 - Wakil Bupati Meranti Surve...
21:28 - Rosihan, Pemuda Meranti Wa...
20:01 - Sapa Warga Kurang Mampu, P...
16:34 - Dinsos P3APPKB Bantah Pern...
13:04 - Kisah Dokter Hewan di Mera...
17:31 - Baru Sandang Gelar KLA, di...
20:53 - Papan Astaka dan Bazar MTQ...
20:14 - Jumlah Penduduk Meranti Me...
21:36 - Penyelidikan Kasus Dugaan ...
10:10 - MTQ XI Kepulauan Meranti D...
15:41 - Bupati Meranti Terima Peng...
10:07 - Sekda Meranti Harapkan Jag...
22:05 - Hafizan Kholil Pengidap Ke...
 
LPHD Enam Desa di Meranti Belum Terbentuk, Aktivitas Ilegal Logging Semakin Mengganas
Selasa, 09/07/2019 - 19:15:32 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi
TERKAIT:
 
  • LPHD Enam Desa di Meranti Belum Terbentuk, Aktivitas Ilegal Logging Semakin Mengganas
  •  

    SELATPANJANG - Izin pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Lestari Unggul Makmur (LUM) di Kecamatan Tebingtinggi Timur seluas 10.390 hektar sudah dicabut oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada tahun 2016 lalu. 

    Lahan yang telah dikuasai negara itu direncanakan akan dikelola sebagai hutan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dimana hak pengelolaan hutan tersebut dikelola melalui koperasi atau BUMDes.

    Tiga tahun berlalu, namun rencana enam dari tujuh desa di wilayah Kecamatan Tebingtinggi Timur belum mengajukan permohonan pengelolaan eks lahan PT LUM itu ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

    Aktivis lingkungan hidup di Kepulauan Meranti, Abdul Manan mengaku sangat menyayangkan aparatur desa yang tidak mengambil kesempatan ini dengan baik. 

    Menurutnya, pembebasan lahan PT LUM  memakan waktu cukup lama itu tak semudah membalik telapak tangan, namun lewat perjuangan yang menguras tenaga, waktu dan pemikiran. Diawali dari forum desa tahun 2008 lalu yang melahirkan kesepakatan menolak keberadaan PT LUM di wilayah Kecamatan Tebingtinggi Timur.

    Menurutnya, izin itu sudah dikelola oleh kementerian terkait, tinggal bagaimana Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) mengurus dokumen Rencana Kerja Usaha dan Rencana Kerja Tahunan -Hutan Tanaman (RKU-HT) dan dokumen Rencana Kerja Usaha-Hutan Tanaman (RKT-HT) Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Provinsi Riau.

    "Izin itu sudah dikelola menteri, tinggal lagi persiapan LPHD yang harus mengurus RKT dan RKU ke KPH. Namun KPH juga harus memanggil Ketua LPHD di setiap desa agar ini cepat dikelola dengan baik. Dari tujuh desa baru satu desa yang mengurus yakni Desa Sungai Tohor," kata Abdul Manan.

    Lebih lanjut dikatakan, pengelolaan hutan desa dapat dikelola melalui BUMDes dengan menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang nantinya bertujuan untuk kemakmuran masyarakat.

    "Sebenarnya kepala desa bisa bergerak cepat dengan menggerakkan BUMDes dan mengalokasikan dana desa untuk LPHD ini karena itu diperbolehkan, tapi ini saya lihat sangat lambat," kata Manan. 

    Dengan adanya perhutanan sosial itu nantinya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan pendapatan desa.

    "Jika eks lahan HTI ini tidak dikelola dengan baik menjadi hutan desa, maka aktivitas Illegal Logging akan semakin menjadi seperti saat ini," ungkap Manan.

    Sementara itu, Camat Tebingtinggi Timur, Rayan Pribadi SH yang dikonfirmasi terkait hal ini mengaku sangat kecewa dengan lambatnya pihak desa yang belum membentuk LPHD.

    "Bekas lahan PT LUM saat ini menjadi kawasan pembabatan liar. Hal itu karena belum terbentuknya LPHD. Untuk itu camat akan memanggil kepala desa untuk meminta penjelasan terkait tindak lanjut izin dari kementrian mengenai pembentukan LPHD itu," kata Rayan.

    Menurut pengamatannya di lapangan, pembabatan liar di hutan bekas lahan PT LUM yang berada di Kecamatan Tebingtinggi Timur terjadi sangat ganas.

    "Menurut pengamatan saya di lapangan, pembabatan liar di Tebingtinggi Timur terjadi serampangan, sehingga susah untuk dikendalikan siapa sebenarnya yang mengurus hutan desa itu," ujarnya.

    "Terkait hal ini, camat sudah melaporkan ke Bupati, tentu hal ini berkorelasi dengan LPHD itu sendiri. Mudah-mudahan dengan LPHD yang sudah terbentuk ada yang mengurus hutan desa itu, dan penebangan liat tidak terjadi lagi," ujarnya lagi. 

    Penulis : Ali Imron
    Editor : Fauzia


    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0813 7176 0777
    via EMAIL: redaksi@halloriau.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)

     
    Berita Lainnya :
  • Denda Masih Diampuni, Segera Bayar PBB Sebelum 31 Agustus
  • Luas Kebakaran Lahan dan Hutan di Riau Mencapai 5.345 Hektare
  • Ketua PDPM Rohil Ajak Masyarakat Rajut Kebhinekaan
  • Ketua Timsel Sebut Akan Segera Umumkan Nama Dirut dan Dewan Pengawas PDRHJ
  • Disambut Wabup, 436 Rombongan Jemaah Haji Inhil Tiba di Kampung Halaman
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved