Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

20:20 - 50 Pemuda dan Pemudi di Me...
19:46 - Lantai Dua Pasar Modern Ak...
11:40 - Sumber Air Kering, BPBD Me...
19:18 - Satpol PP wanita di Merant...
17:02 - RAPP Turut Sukseskan Festi...
15:17 - Sediakan Layanan 'Petik Ma...
21:12 - Wakil Bupati Meranti Beri ...
15:46 - Di Tengah Lahan Terbakar T...
06:10 - Produk UMKM di Meranti Did...
21:28 - 168 Koperasi Tidak Aktif d...
20:26 - Sediakan Layanan 'Petik Ma...
05:39 - Sejak 2015, Sebanyak 1.48...
14:48 - Bokor Wakili Meranti Ikuti...
21:27 - Disdagprinkop-UKM Meranti ...
18:02 - Meranti Perpanjang Status ...
17:35 - Karhutla Mengganas Picu Ka...
21:04 - Lantunan Takbir Diputar Re...
15:32 - Setelah Dicek, Hewan Kurba...
19:33 - Wabup Meranti: Jabatan Jan...
15:36 - Wartawan di Meranti Kompak...
15:28 - Hormati Idul Adha, Kasatpo...
14:47 - Pemkab Meranti Bagikan 25 ...
10:37 - PT SRL Bersama Lintas Sekt...
13:55 - DKPTPP Meranti Periksa Hew...
11:51 - Pasar Modern Selatpanjang ...
14:34 - Walau Tak Didukung Pemkab,...
17:47 - Melalui BP3TKI, Pemkab Mer...
14:09 - 111 Pejabat Eselon Meranti...
06:57 - Dinas PMD Upayakan Bantuan...
18:50 - Posyantekdes Bina Maju Wak...
14:19 - Kepulauan Meranti Tutup Iz...
13:12 - Kunjungan Kepala BNPB RI, ...
13:05 - Satpol PP Meranti Gelar Pa...
22:14 - Kepulauan Meranti Jadi Mod...
22:09 - Pemcam Tebing Tinggi Bersa...
19:08 - Pemerintah Optimis Bulan I...
21:18 - Penuhi Bantuan Benih Ikan,...
15:36 - Wakil Bupati Meranti Surve...
21:28 - Rosihan, Pemuda Meranti Wa...
20:01 - Sapa Warga Kurang Mampu, P...
16:34 - Dinsos P3APPKB Bantah Pern...
13:04 - Kisah Dokter Hewan di Mera...
17:31 - Baru Sandang Gelar KLA, di...
20:53 - Papan Astaka dan Bazar MTQ...
20:14 - Jumlah Penduduk Meranti Me...
21:36 - Penyelidikan Kasus Dugaan ...
10:10 - MTQ XI Kepulauan Meranti D...
15:41 - Bupati Meranti Terima Peng...
10:07 - Sekda Meranti Harapkan Jag...
22:05 - Hafizan Kholil Pengidap Ke...
 
Ribuan Hektar Lahan Desa di Meranti dalam Penguasaan PT NSP
Senin, 08/07/2019 - 19:38:14 WIB

SELATPANJANG - Ribuan hektar lahan yang berada di dua desa di Kecamatan Tebingtinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti masuk dalam penguasaan PT Nasional Sago Prima (NSP).

Dimana lahan seluas kurang lebih 5.000 hektar itu masuk kedalam kawasan konsesi perusahan yang bergerak di bidang perkebunan sagu itu.

Humas PT NSP Setya Budi Utomo yang dikonfirmasi mengatakan awalnya perusahaan mengurus lahan konsesi seluas 21.418 hektar. Dimana didalamnya termasuk luas lahan 5.000 hektar yang sudah dikelola oleh masyarakat di dua desa yakni Desa Teluk Buntal dan Tanjung Gadai dan beberapa desa lainnya di Kecamatan Tebingtinggi Timur.

"Fakta di lapangan itu ketika kita mengurus izin konsesi lahan seluas 21.418 hektar ke kementerian, kurang lebih 5000 hektar sudah duluan dikuasai masyarakat," kata Budi, Senin, (8/7/2019).

Humas PT NSP itu mengatakan pihaknya bersedia melepas lahan tersebut jika pihak desa mau mengurus langsung ke kementerian.

"Kita bersedia saja lahan konsesi itu dilepaskan ke masyarakat. Namun terkait dengan administrasi bukan wewenang kita, memang surat rekomendasi ada pada kita, tapi belum ada permintaan yang masuk," ujarnya.

"Seharusnya pihak desa mengurus izinnya dengan mengajukan ke kementerian terkait paling tidak melalui Dinas Kehutanan Propvnsi Riau. Nanti jika salah satu persyaratan minta rekomendasi kita, itu pasti kita keluarkan, kalau memang ada permohonannya. Seharusnya inisiatif itu bukan dari perusahaan, tapi dari desa, kita tidak bisa buat keputusan karena yang punya kewenangan itu kementerian," ujarnya lagi.

Karena masuk dalam area konsesi, akibatnya masyarakat tidak bisa mengurus sertifikat Prona dan menjadikannya sebagai hak milik.

"Selain sudah banyak dikelola dijadikan kebun, lahan konsesi kita juga sudah banyak dibangun fasilitas umum seperti rumah dan masjid," ungkap Budi.

Kerugian lain yang ditimbulkan dampak dari permasalahan ini adalah banyak fasilitas yang dianggarkan dari APBD maupun APBN tidak bisa dilaksanakan.

"Banyak kerugian yang didapatkan, salah satunya waktu itu ada proyek pengadaan cetak sawah, namun karena masuk dalam kawasan konsesi, cetak sawah itu tidak bisa dilaksanakan," ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, Pajak Bumi dan Bangunan terhadap keseluruhan lahan juga dibayarkan perusahaan setiap tahunnya.

"Lahan seluas 5.000 hektar itu tidak pernah kita ganggu, malah pajaknya ikut kita bayarkan, dimana keseluruhan lahan pajak setiap tahunnya kita bayarkan hampir Rp1,5 miliar. Khusus lahan di desa itu pajaknya hampir 100 juta dan pemerintah tidak mau tahu terkait persoalan ini, walaupun hal itu sudah berkali- kali kita sampaikan," ungkap Budi.

Penulis : Ali Imron
Editor : Fauzia

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Luas Kebakaran Lahan dan Hutan di Riau Mencapai 5.345 Hektare
  • Ketua PDPM Rohil Ajak Masyarakat Rajut Kebhinekaan
  • Ketua Timsel Sebut Akan Segera Umumkan Nama Dirut dan Dewan Pengawas PDRHJ
  • Disambut Wabup, 436 Rombongan Jemaah Haji Inhil Tiba di Kampung Halaman
  • 50 Pemuda dan Pemudi di Meranti Akan Ikut Studi di STIP Jakarta
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved