Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

20:20 - 50 Pemuda dan Pemudi di Me...
19:46 - Lantai Dua Pasar Modern Ak...
11:40 - Sumber Air Kering, BPBD Me...
19:18 - Satpol PP wanita di Merant...
17:02 - RAPP Turut Sukseskan Festi...
15:17 - Sediakan Layanan 'Petik Ma...
21:12 - Wakil Bupati Meranti Beri ...
15:46 - Di Tengah Lahan Terbakar T...
06:10 - Produk UMKM di Meranti Did...
21:28 - 168 Koperasi Tidak Aktif d...
20:26 - Sediakan Layanan 'Petik Ma...
05:39 - Sejak 2015, Sebanyak 1.48...
14:48 - Bokor Wakili Meranti Ikuti...
21:27 - Disdagprinkop-UKM Meranti ...
18:02 - Meranti Perpanjang Status ...
17:35 - Karhutla Mengganas Picu Ka...
21:04 - Lantunan Takbir Diputar Re...
15:32 - Setelah Dicek, Hewan Kurba...
19:33 - Wabup Meranti: Jabatan Jan...
15:36 - Wartawan di Meranti Kompak...
15:28 - Hormati Idul Adha, Kasatpo...
14:47 - Pemkab Meranti Bagikan 25 ...
10:37 - PT SRL Bersama Lintas Sekt...
13:55 - DKPTPP Meranti Periksa Hew...
11:51 - Pasar Modern Selatpanjang ...
14:34 - Walau Tak Didukung Pemkab,...
17:47 - Melalui BP3TKI, Pemkab Mer...
14:09 - 111 Pejabat Eselon Meranti...
06:57 - Dinas PMD Upayakan Bantuan...
18:50 - Posyantekdes Bina Maju Wak...
14:19 - Kepulauan Meranti Tutup Iz...
13:12 - Kunjungan Kepala BNPB RI, ...
13:05 - Satpol PP Meranti Gelar Pa...
22:14 - Kepulauan Meranti Jadi Mod...
22:09 - Pemcam Tebing Tinggi Bersa...
19:08 - Pemerintah Optimis Bulan I...
21:18 - Penuhi Bantuan Benih Ikan,...
15:36 - Wakil Bupati Meranti Surve...
21:28 - Rosihan, Pemuda Meranti Wa...
20:01 - Sapa Warga Kurang Mampu, P...
16:34 - Dinsos P3APPKB Bantah Pern...
13:04 - Kisah Dokter Hewan di Mera...
17:31 - Baru Sandang Gelar KLA, di...
20:53 - Papan Astaka dan Bazar MTQ...
20:14 - Jumlah Penduduk Meranti Me...
21:36 - Penyelidikan Kasus Dugaan ...
10:10 - MTQ XI Kepulauan Meranti D...
15:41 - Bupati Meranti Terima Peng...
10:07 - Sekda Meranti Harapkan Jag...
22:05 - Hafizan Kholil Pengidap Ke...
 
Dugaan Korupsi Dana Bantah, Kadisdikbud Meranti Merasa Tidak Bersalah
Selasa, 25/06/2019 - 18:03:33 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi
TERKAIT:
 
  • Dugaan Korupsi Dana Bantah, Kadisdikbud Meranti Merasa Tidak Bersalah
  •  

    SELATPANJANG - Terhadap kasus dugaan korupsi dana bantuan pemerintah (Bantah) dari Kementerian Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kepulauan Meranti angkat bicara.

    Perkara kasus korupsi itu berawal pada 2018. Saat itu, Kementerian Pendidikan menyalurkan dana Bantah sebesar Rp7,775 miliar pada 12 SMPN. Namun, yang diusut penegak hukum terhadap penyaluran dana yang diperuntukkan renovasi infrastuktur pendidikan di SMPN 1 Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau sebesar Rp1,05 miliar.

    Kepala Disdikbud Kepulauan Meranti, Drs H Nuriman Khair yang diperiksa sebagai saksi mengatakan bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus tersebut. Menurutnya bantuan untuk rehabilitasi sekolah itu bergulir sejak April tahun 2018, sedangkan dirinya dilantik pada 2 Juli 2018.

    Selain itu Nuriman mengatakan adapun keterkaitannya adalah dirinya pernah menandatangani dokumen pencairan tahap 2 yakni sebesar 30 persen. Namun hal tersebut tidak ada dugaan terkait dugaan keterlibatan dirinya, pasalnya anggaran tersebut masuk langsung ke rekening sekolah yang bersangkutan, dan pihaknya bersifat hanya memberikan bantuan kedinasan supaya kegiatan tersebut menjadi lancar.

    "Saya tidak tahu terhadap masalah ini, saya baru mengetahuinya setelah diberitahukan langsung oleh Kapolres. Saya juga tidak tahu ujung pangkalnya masalah ini, di hadapan penyidik saya hanya dimintai keterangan terkait penandatanganan pencairan 30 persen saja," ujar Nuriman ketika dikonfirmasi, Selasa (25/6/2019).

    Terkait adanya permasalahan di dalam proyek pendidikan tersebut, Nuriman mengatakan kepala sekolah selaku penerima bantuan dan tim perencanaan sudah bekerja sesuai dengan aturan dan sesuai dengan petunjuk teknis.

    "Indikator suksesnya pelaksanaan pembangunan tersebut adalah dimana bangunan tersebut sudah digunakan sebagaimana fungsinya dan sebagaimana mestinya. Dan jika penyidik mengatakan bahwa ada dugaan pelanggaran itu terserah dan itu wewenang mereka" ujarnya.

    Selain adanya monitoring, banyak hal yang dilakukan, diantaranya melakukan sinkronisasi bantuan yang diberikan sesuai yang dibutuhkan, selain itu tim verifikasi dari direktorat pembinaan SMP dan TP4P turun ke lapangan guna mengecek langsung.

    "Terhadap pekerjaan ini mendapat monitoring pekerjaan pengawalan langsung dari TP4P, laporan pekerjaan ini juga langsung dilaporkan ke kementerian, sehingga pekerjaan ini bisa dikatakan jauh dari unsur pidana," ujar Nuriman.

    Lebih lanjut dikatakan, pihak kedua dalam hal ini kepala sekolah sudah menandatangani surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Surat pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB). Selain itu kepala sekolah juga menandatangi Pakta Integritas, dimana dalam surat tersebut dikatakan tidak akan melakukan tindakan korupsi, dan jika melakukannya bersedia diperiksa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

    "Setelah proyek selesai, tidak sampai di situ saja, semua kepala sekolah diundang ke Jakarta untuk dievaluasi. Intinya pekerjaan sesuai dengan petunjuk teknis," ujar Nuriman.

    Lebih jauh dikatakan, terhadap pekerjaan ini juga, terdapat sisa lebih anggaran sebesar Rp831.481 dan uang tersebut sudah dikembalikan ke kas negara.

    Dikatakan Nuriman seperti yang disampaikan Kapolres, hal yang menjadi masalah sehingga ditemukan
    dugaan awal terkait adanya dugaan korupsi adalah ketika kepala SMPN 1 Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Suratno menggantikan spesifikasi bangunan yang tidak tercantum didalam DPA.

    Nuriman juga turut menyesalkan kurangnya peranan Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ( APIP) kabupaten.

    "Peranan APIP sangat dibutuhkan, serta tindakan represif jika ditemukan penyalahgunaan anggaran. Kita telah menyurati APIP, namun mereka enggan melakukan pengawalan dengan alasan proyek ini sudah terlebih dahulu ditangani oleh penyidik Polres Kepulauan Meranti," ungkap Nuriman.

    Mantan Sekretaris Dewan DPRD Kepulauan Meranti itu juga tidak setuju dengan kebijakan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan yang langsung diserahkan ke sekolah. Karena hal tersebut menurutnya menggangu kosentrasi kepala sekolah dalam hal untuk meningkatkan mutu pendidikan dan terlebih lagi kepala sekolah tidak ada kompetensi bidang terkait hal tersebut.

    "Saya pribadi sangat tidak setuju dengan hal ini. Makanya waktu rapat koordinasi di Jakarta beberapa waktu lalu, saya memberikan pandangan jika pekerjaan DAK pendidikan diserahkan langsung ke dinas PUPR," kata Nuriman.

    "Selain tidak punya kompetensi bidang dalam hal proyek, kepala sekolah itu adalah pekerjaan tambahan, dan tugas sebenarnya itu adalah guru. Pusat itu seperti memaksakan kehendak, kalau sudah begini kepala sekolah jadi korbannya, makanya saya katakan jika tidak sanggup dikerjakan harusnya ditolak, sehingga kita tidak dikejar seperti ini," kata Nuriman lagi.

    Penulis : Ali Imron
    Editor : Fauzia




    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0813 7176 0777
    via EMAIL: redaksi@halloriau.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)

     
    Berita Lainnya :
  • Luas Kebakaran Lahan dan Hutan di Riau Mencapai 5.345 Hektare
  • Ketua PDPM Rohil Ajak Masyarakat Rajut Kebhinekaan
  • Ketua Timsel Sebut Akan Segera Umumkan Nama Dirut dan Dewan Pengawas PDRHJ
  • Disambut Wabup, 436 Rombongan Jemaah Haji Inhil Tiba di Kampung Halaman
  • 50 Pemuda dan Pemudi di Meranti Akan Ikut Studi di STIP Jakarta
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved