SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (Disdagprinkop-UKM) memfasilitasi penggunaan pelabuhan untuk dijadikan bongkar muat BBM salah satu Agen Premium dan Minyak Solar (APMS).

Hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi lagi gangguan distribusi BBM jenis Premium.

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (Disdagprinkop-UKM) Azza Fahroni sudah menerima surat rekomendasi dari KSOP Selatpanjang, untuk itu pihaknya sudah mencari jalan keluar terhadap permasalahan tersebut.

"Karena BBM ini merupakan kebutuhan banyak orang, untuk itu kita carikan solusi dengan meminjamkan pelabuhan milik pemerintah untuk proses bongkar, teknisnya Dinas Perhubungan nantinya," ungkap Azza.

Seperti diketahui, stok Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium sudah lama kosong di APMS PT Meranti Sopia Jaya Mandiri Jalan Alah Air, Selatpanjang.

Hal itu diakibatkan terkendalanya pasokan BBM jenis Premium, karena Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Selatpanjang tidak memberikan izin terhadap pelabuhan bongkar muat yang digunakan selama ini jika tidak ada rekomendasi dari instansi terkait.

Untuk diketahui, penyaluran BBM tersebut masih menumpang dan menggunakan pelabuhan umum yakni di Pelabuhan Dorak Selatpanjang.

Kepala Bagian Lalu Lintas Angkutan Laut dan Kepelabuhanan KSOP Selatpanjang Ade Kurniawan SE mengaku pihaknya telah memberikan teguran, namun belum ditanggapi sehingga dilakukan penangguhan.

“Kami sudah memberikan pernyataan lisan maupun tulisan, agar SPBU ini mengikuti aturan yang ditetapkan,” kata Ade.

Dijelaskannya, pihak pengusaha seharusnya tidak menganggap ini persoalan biasa. Pasalnya, jika pihak pengusaha tidak memiliki fasilitas bongkar muat, seharusnya tidak bisa bekerjasama dengan Pertamina. Karena, salah satu persyaratan untuk itu APMS harus memiliki fasilitas bongkar muat.

“Kita sudah minta agar APMS ini segera mungkin membuat pelabuhan sendiri, jika tidak, kita tidak akan mengeluarkan izin bongkar muatnya dan kita minta Ponton pembawa minyaknya pulang ke Pekanbaru lagi,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, KSOP tetap akan meminta rekomendasi dari instansi terkait dalam hal ini Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM (Disdagprinkop-UKM) Kabupaten Kepulauan Meranti.

"KSOP tetap meminta rekomendasi terlebih dahulu dari instansi terkait, seperti apa rekomendasi itu, secara teknis pelabuhan tersebut tidak bisa kami beri izin bongkar muat, akan tetapi barang tersebut sifatnya strategis, untuk tindak lanjutnya karena APMS ini tak kunjung memiliki pelabuhan sendiri, kami perlu rekomendasi dari instansi terkait," ujarnya.

Penulis : Ali Imron
Editor : Fauzia

BERITA LAINNYA
Ribuan Tamu Undangan Ramaikan Halalbihalal di Rumah Walikota Dumai Kasmarni Deklarasikan Maju Pilkada Bengkalis 2024 DPRD Pekanbaru Ingin Rencana Pelebaran Jalan Simpang SKA Terealisasi Tahun ini Meningkat Pesat, Penumpang Bandara SSK II Pekanbaru Selama Idulfitri Capai 157.480 Orang Golkar Siapkan Eet dan Syahrial Maju di Pilkada Bengkalis 2024		Hadirkan Jimny 5-Door, Suzuki Sukses Memanjakan Pecinta Offroad di Indonesia Bupati Bengkalis Serahkan Hadiah Lomba Lampu Colok dan Pawai Takbir 2024 Pelatihan Vokasi Welder PHR, Jadikan Pemuda Riau Siap Kerja DLH Rohil Bersihkan Lumpur Pasca Banjir Sungai Rokan Selalu Bermasalah, DPRD Minta Disdik Perbaiki Sistem PPDB