Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

22:09 - KPID Riau Bentuk KCSI di K...
21:50 - Bupati Meranti Buka Kejurd...
17:12 - Mobil Dinas Pemkab Meranti...
14:18 - Embarkasi Antara Riau Tida...
19:06 - KPU Meranti Ajukan Anggara...
19:43 - Ramdoor Pelabuhan Tanjung ...
18:03 - Polemik Penetapan Ibukota ...
20:19 - Tidak Ada Izin, Papan Rekl...
17:47 - ASN dan Honorer di Meranti...
19:16 - Nambah Cuti Idul Fitri, Pe...
16:03 - Tidak Dipungut Retribusi, ...
20:28 - Pulang Mudik, Kabid Kebers...
17:09 - Layanan Angkut Libur Lebar...
19:30 - Antrean Panjang Mengular C...
11:56 - Bupati Meranti Dijadwalkan...
19:17 - Roro Desa Insit Beroperasi...
15:18 - Tahap Commissioning, Peres...
19:24 - 1 Juni, Gubri Resmikan Ror...
17:28 - Berkat Viral di Medsos, Fi...
19:55 - Pemkab Meranti Usulkan Tar...
10:24 - TimPora Kepulauan Meranti ...
18:17 - Sidak BBPOM di Meranti, Cu...
19:24 - Kembangkan Tasik Nambus, D...
19:34 - Antisipasi Sengketa, Wakil...
19:28 - Penambahan Fasilitas, RTH ...
19:27 - Disparpora Meranti Gelar F...
16:05 - Jalin Silaturahmi, zAzg Me...
15:32 - Warga Selatpanjang Waspada...
13:42 - Setelah Masuk Rekor MURI d...
18:04 - Sidak Bulan Ramadan, Pegaw...
12:05 - Safari Ramadan Gubri ke Me...
16:14 - Pemkab Meranti Anggarkan R...
22:30 - Bupati dan Kades Se-Merant...
18:31 - Mahasiswa Diharap Bersabar...
16:22 - Istri Polisi Pojokkan Bupa...
16:07 - Pemkab Meranti Fasilitasi ...
15:00 - Pemerintah Desa Fokus Pada...
18:25 - Pemkab Meranti Minta Pemil...
15:05 - Pertama di Riau, Kepulauan...
19:32 - Selama Ramadan, Pemkab Mer...
16:36 - Prabowo-Sandi Menang Tipis...
19:52 - Resmikan Bazar Ramadan, Se...
18:40 - Belajar Pengolahan Air Gam...
18:45 - Tradisi Menjelang Ramadan,...
16:38 - Satpol PP Meranti Tertibka...
19:05 - Tarhib Ramadan, Ribuan Pel...
18:52 - Sambut Ramadan 1440 H, RSU...
14:56 - Baznas Kepulauan Meranti ...
14:29 - Cegah Korupsi, Pemkab Mera...
17:48 - Sekda Meranti Akui Sering ...
 
SK PTDH 9 PNS di Meranti Sudah Dikeluarkan
Selasa, 30/04/2019 - 09:44:09 WIB
9 PNS di Meranti yang terlibat korupsi diberhentikan.
9 PNS di Meranti yang terlibat korupsi diberhentikan.
TERKAIT:

SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten Kepualauan Meranti telah menerbitkan SK Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Pegawai Negeri Sipil yang terlibat kasus korupsi.

Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Yulian Norwis didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Alizar, Kabag Humas dan Protokol Heri Saputra, Sekretaris BKD Kepulauan Meranti Bakharudin dan Kabid Mutasi BKD Kepulauan Meranti Riki Zulkarnaen di Kantor BKD Kepulauan Meranti, dalam konferensi pers Senin (29/4/2019).

Dikatakan Yulian ada sembilan PNS yang sudah inkrah dan diputuskan untuk diberhentikan melalui keputusan tersebut.

"Surat dari Menpan sudah keluar tentang penjatuhan hukuman ini pertanggal 28 Februari dan sejalan dengan itu keputusan MK juga sudah keluar, suka tidak suka harus diterima," ujar Yulian.

Melalui keputusan MK dikatakan Yulian akhir bulan April ini, surat keputusan pemberhentian akan diserahkan kepada PNS yang bersangkutan. Walaupun demikian dikatakan Yulian bahwa suatu pemberhentian tersebut tetap pertanggal 31 Desember 2018.

Dimana SK tersebut sebelumnya ditundatandatangani oleh Bupati Kepulauan Meranti karena menunggu keputusan MK terkait gugatan dari para PNS yang bersangkutan. "Kita sudah memberi kelonggaran, menunggu keputusan MK tersebut. Jadi rencana aksi yang sudah ditetapkan KPK sudah kita laksanakan, semua Sekda-sekda yang ada di Provinsi Riau sudah melaksanakan itu semua," ungkap Yulian.

Bahkan dikatakan Yulian untuk gaji dan tunjangan dari 9 PNS tersebut sudah dihentikan sejak bulan Januari.
"Dan sampai saat ini (mulai Januari) gaji dan tunjangan tersebut tidak kita bayarkan," ujarnya.

Sebelumnya Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) juga sudah meminta kepada pemerintah daerah akan melaksanakan keputusan 3 Menteri tersebut yaitu Menpan RB, KASN dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait pemberhentian ASN yang terlibat kasus korupsi. "Tanggal 31 ini kita sudah diminta untuk menyampaikan laporan kepada BKN. Sehingga SK-nya juga kita sampaikan supaya BKN bisa monitor dan memverifikasi setiap kabupaten kota yang ada di Indonesia," tuturnya.

Untuk diketahui semua gugatan dari ASN yang bersangkutan sudah ditolak oleh MK dan eksekusi pemberhentian ASN yang bersangkutan sudah bisa dilakukan. "Kalau tadinya MK menerima gugatan, tentu kita harus verifikasi lagi SK (PDTH) tersebut. Penyerahannya minimal pada tanggal 30 (April) ini sudah kita laksanakan sesuai ketentuan surat Menpan Februari tersebut," ujarnya.

Yulian mengatakan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti sudah memberikan ruang kepada ASN yang bersangkutan untuk menuntut bila keberatan terhadap keputusan untuk memberhentikan mereka. "Tapi di MK sudah ditetapkan bahwa mereka ditolak," ujar Yulian.

Melalui peristiwa ini Yulian berharap tidak ada lagi pegawai-pegawai negeri sipil di Kepulauan Meranti yang terlibat terhadap pelanggaran terutama kasus Korupsi. 

Penulis : Ali Imron
Editor : Fauzia


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Bayar Tunggakan PBB 2018, Pemko Pekanbaru akan Hapus Denda
  • Tiga Penyebab Utama Kebobolan Data di Asia Pasifik
  • Semarak HUT Pekanbaru, PWI Taja Lomba Vidgram Hadiah Jutaan Rupiah
  • Isi Liburan dengan Jalan-Jalan? #KenapaNggak!
  • Sidang Dugaan Suap di Kemenag, Menag dan Khofifah Dijadwalkan Bersaksi
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved