Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

17:17 - 18 Ribu Hektar Lahan Konse...
20:54 - 28 PNS dan Honorer di Mera...
14:21 - OPD Rampung Ajukan Formasi...
15:55 - Pemkab Meranti Sediakan L...
15:07 - Protes, Oknum Pejabat Mera...
19:40 - PWI Meranti Gelar Lomba Ka...
19:33 - Cuti Haji, Direktur RSUD M...
19:39 - Kelar Persiapan Berkas, Bu...
19:28 - Realisasi Penerimaan Pajak...
19:15 - LPHD Enam Desa di Meranti ...
13:35 - Bupati Kepulauan Meranti T...
19:38 - Ribuan Hektar Lahan Desa d...
20:08 - Turap Pelabuhan Camat Ambr...
15:17 - Meranti Mulai Perkuat Tata...
09:17 - Bujang Dara Dapat Tunjuk A...
21:42 - Bertemu Finalis Bujang Dar...
20:14 - Rekonstruksi Pembunuhan Er...
06:01 - Pemkab Meranti Tanggung Bi...
05:50 - MTQ XI 2019 Tingkat Kabupa...
17:54 - Sejumlah Orang Tua di Mera...
17:09 - Hingga Juni 2019, 13 Kasus...
11:55 - Tiga Penutup Gorong-gorong...
15:29 - Kapolda Riau Resmikan Mako...
11:21 - Ramah Tamah Bersama Kapold...
20:56 - Jenguk Andra Bayi Penderit...
17:38 - Diresmikan Besok, Bupati T...
18:03 - Dugaan Korupsi Dana Bantah...
11:10 - Sambut HUT Bhayangkara ke ...
20:08 - Roro Insit Meranti Kembali...
22:05 - Predikat Paripurna Bintang...
20:56 - Jika Benar, DPRD Tak akan ...
19:28 - Tunggakan BPJS Mandiri Mas...
21:28 - Tim Kemenko Polhukam Kunju...
19:35 - Ponton Pelabuhan Tanjung S...
17:05 - Pesta Sungai Bokor 2019 ak...
22:09 - KPID Riau Bentuk KCSI di K...
21:50 - Bupati Meranti Buka Kejurd...
17:12 - Mobil Dinas Pemkab Meranti...
14:18 - Embarkasi Antara Riau Tida...
19:06 - KPU Meranti Ajukan Anggara...
19:43 - Ramdoor Pelabuhan Tanjung ...
18:03 - Polemik Penetapan Ibukota ...
20:19 - Tidak Ada Izin, Papan Rekl...
17:47 - ASN dan Honorer di Meranti...
19:16 - Nambah Cuti Idul Fitri, Pe...
16:03 - Tidak Dipungut Retribusi, ...
20:28 - Pulang Mudik, Kabid Kebers...
17:09 - Layanan Angkut Libur Lebar...
19:30 - Antrean Panjang Mengular C...
11:56 - Bupati Meranti Dijadwalkan...
 
Belum Lapor LHKPN, 81 Pejabat Meranti Terancam Turun Pangkat
Minggu, 31/03/2019 - 17:23:27 WIB

SELATPANJANG - Sebanyak 81 pejabat eselon di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti terancam demosi atau penurunan jabatan.

Hal tersebut sesuai dengan peringatan yang disampaikan Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Yulian Norwis yang mengingatkan agar seluruh pejabat eselon II dan III melaporkan harta dan kekayaannya melalui situs E-LHKPN. Jika pejabat yang tidak mengindahkan hal tersebut akan diberikan sanksi berupa penurunan pangkat jabatan.

"Kepada para pejabat eselon untuk segera melaporkan E-LHKPN sebab jika tidak melaporkan akan dikenakan sanksi turun pangkat, saya ingatkan bagi yang belum segera laporkan dan koordinasikan dengan BKD," kata Sekda.

Adapun batas waktu pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) berakhir hari ini, Minggu 31 Maret 2019 tepatnya pukul 23.59 WIB.

Hingga saat ini, dari pejabat eselon II dan III yang wajib lapor di e-LHKPN sebanyak 165 orang, namun yang baru melaporkan hanya 84 orang. Artinya sebanyak 81 orang lainnya belum memasukkan laporan LHKPN. Adapun 165 pejabat eselon yang wajib melaporkan LHKPN itu terdiri dari 32 pejabat eselon II dan 133 pejabat eselon III.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepulauan Meranti, Bakharudin mengatakan, hingga saat ini, jumlah pejabat yang sudah melapor sebanyak 84 orang yang terdiri dari 23 orang pejabat Eselon II dan 61 orang pejabat Eselon III.

"Sampai pukul 15.00 WIB sore yang sudah melapor ada 84 orang pejabat. 23 orang Eselon II dan 61 orang Eselon III dari total keseluruhan 165 pejabat yang wajib lapor," ungkap Bakharudin, Minggu (31/3/2019). 

Bakharudin menuturkan, pihaknya telah mengingatkannya kepada para pejabat untuk segera melapor. Selain itu surat edaran juga sudah disampaikan melalui masing - masing OPD. 

"Tadi malam sudah diingatkan ulang di grup WhatsApp pejabat. Pak Sekda juga sudah mengingatkan ulang. Batasnya nanti malam pukul 23.59 WIB dan kita tidak ada perpanjangan waktu," ungkapnya.

Sekretaris BKD itu menuturkan jumlah laporan itu sesuai dengan yang tertera di komputer server, bisa jadi ada pejabat yang sudah melapor, namun belum diverifikasi sehingga belum muncul. 

"Bisa jadi semuanya sudah melapor, namun belum diverifikasi oleh admin pusat, sehingga datanya belum tampil," ujar Bakharudin.

Dia menambahkan, bagi pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaannya melalui situs E-LHKPN maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Yakni PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai. 

"Nanti di atas jam 23.59 WIB akan didapat jumlah akhirnya. Rekap final nanti kita laporkan ke pimpinan dan kita minta arahan sanksi. Yang jelas dasarnya PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai," jelasnya. 

Penulis : Ali Imron
Editor : Fauzia


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Anggota TNI Dikabarkan Tertembak dalam Serangan KKB di Camp BUMN
  • Babinsa Koramil 12/XIII Koto Kampar Ajak Pemuda Jaga Ketertiban
  • Babinsa Aktifkan Patroli Cegah Karhutla
  • Festival Blue Core Yamaha, Ada Promo Menarik Cicilan Heboh
  • Marcus/Kevin Menang, Jumpa Ahsan/Hendra di Final Indonesia Open 2019
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved