Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

19:27 - Disparpora Meranti Gelar F...
16:05 - Jalin Silaturahmi, zAzg Me...
15:32 - Warga Selatpanjang Waspada...
13:42 - Setelah Masuk Rekor MURI d...
18:04 - Sidak Bulan Ramadan, Pegaw...
12:05 - Safari Ramadan Gubri ke Me...
16:14 - Pemkab Meranti Anggarkan R...
22:30 - Bupati dan Kades Se-Merant...
18:31 - Mahasiswa Diharap Bersabar...
16:22 - Istri Polisi Pojokkan Bupa...
16:07 - Pemkab Meranti Fasilitasi ...
15:00 - Pemerintah Desa Fokus Pada...
18:25 - Pemkab Meranti Minta Pemil...
15:05 - Pertama di Riau, Kepulauan...
19:32 - Selama Ramadan, Pemkab Mer...
16:36 - Prabowo-Sandi Menang Tipis...
19:52 - Resmikan Bazar Ramadan, Se...
18:40 - Belajar Pengolahan Air Gam...
18:45 - Tradisi Menjelang Ramadan,...
16:38 - Satpol PP Meranti Tertibka...
19:05 - Tarhib Ramadan, Ribuan Pel...
18:52 - Sambut Ramadan 1440 H, RSU...
14:56 - Baznas Kepulauan Meranti ...
14:29 - Cegah Korupsi, Pemkab Mera...
17:48 - Sekda Meranti Akui Sering ...
09:44 - SK PTDH 9 PNS di Meranti S...
22:36 - Sebelum Lebaran, Roro Insi...
19:33 - Banyak Anggota Bolos, Rapa...
08:55 - Ikut Berpartisipasi, Hotel...
08:48 - Empat PSU di Meranti, Prab...
06:10 - Kelelahan, Petugas KPPS di...
11:54 - Berbagai Produk Kerajinan ...
19:38 - Sore Tadi Api Lahap Tiga R...
13:08 - Guru di Meranti Lahirkan B...
20:00 - Pertama di Riau, Kepulauan...
19:33 - 700 Warga Meranti Ikuti Di...
17:47 - Pererat Silaturahmi Pasca ...
18:31 - Bupati Meranti Perintahkan...
16:17 - Ketua dan Komisioner KPU M...
15:58 - Lima Sekolah Dasar di Sela...
21:23 - Warga Terindikasi DBD, Din...
20:15 - Hitung Surat Suara hingga ...
15:59 - Disdikbud Meranti Sebut UN...
15:37 - Langka, Sapi Milik Kabag H...
19:20 - Bentuk Solidaritas, Satu P...
10:22 - Tidak Banyak yang Nyoblos,...
16:34 - Usai Nyoblos, Bupati Kepul...
19:34 - Rapat Terakhir, Kondisi Me...
19:09 - Bandel, Wakil Bupati Meran...
10:22 - Petugas Retribusi Gadungan...
 
Belum Lapor LHKPN, 81 Pejabat Meranti Terancam Turun Pangkat
Minggu, 31/03/2019 - 17:23:27 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi
TERKAIT:

SELATPANJANG - Sebanyak 81 pejabat eselon di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti terancam demosi atau penurunan jabatan.

Hal tersebut sesuai dengan peringatan yang disampaikan Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Yulian Norwis yang mengingatkan agar seluruh pejabat eselon II dan III melaporkan harta dan kekayaannya melalui situs E-LHKPN. Jika pejabat yang tidak mengindahkan hal tersebut akan diberikan sanksi berupa penurunan pangkat jabatan.

"Kepada para pejabat eselon untuk segera melaporkan E-LHKPN sebab jika tidak melaporkan akan dikenakan sanksi turun pangkat, saya ingatkan bagi yang belum segera laporkan dan koordinasikan dengan BKD," kata Sekda.

Adapun batas waktu pelaporan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) berakhir hari ini, Minggu 31 Maret 2019 tepatnya pukul 23.59 WIB.

Hingga saat ini, dari pejabat eselon II dan III yang wajib lapor di e-LHKPN sebanyak 165 orang, namun yang baru melaporkan hanya 84 orang. Artinya sebanyak 81 orang lainnya belum memasukkan laporan LHKPN. Adapun 165 pejabat eselon yang wajib melaporkan LHKPN itu terdiri dari 32 pejabat eselon II dan 133 pejabat eselon III.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepulauan Meranti, Bakharudin mengatakan, hingga saat ini, jumlah pejabat yang sudah melapor sebanyak 84 orang yang terdiri dari 23 orang pejabat Eselon II dan 61 orang pejabat Eselon III.

"Sampai pukul 15.00 WIB sore yang sudah melapor ada 84 orang pejabat. 23 orang Eselon II dan 61 orang Eselon III dari total keseluruhan 165 pejabat yang wajib lapor," ungkap Bakharudin, Minggu (31/3/2019). 

Bakharudin menuturkan, pihaknya telah mengingatkannya kepada para pejabat untuk segera melapor. Selain itu surat edaran juga sudah disampaikan melalui masing - masing OPD. 

"Tadi malam sudah diingatkan ulang di grup WhatsApp pejabat. Pak Sekda juga sudah mengingatkan ulang. Batasnya nanti malam pukul 23.59 WIB dan kita tidak ada perpanjangan waktu," ungkapnya.

Sekretaris BKD itu menuturkan jumlah laporan itu sesuai dengan yang tertera di komputer server, bisa jadi ada pejabat yang sudah melapor, namun belum diverifikasi sehingga belum muncul. 

"Bisa jadi semuanya sudah melapor, namun belum diverifikasi oleh admin pusat, sehingga datanya belum tampil," ujar Bakharudin.

Dia menambahkan, bagi pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaannya melalui situs E-LHKPN maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Yakni PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai. 

"Nanti di atas jam 23.59 WIB akan didapat jumlah akhirnya. Rekap final nanti kita laporkan ke pimpinan dan kita minta arahan sanksi. Yang jelas dasarnya PP 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai," jelasnya. 

Penulis : Ali Imron
Editor : Fauzia


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Tolak Proyek Jalan Membelah Hutan Talang, Begini Penjelasan Aktivis Lingkungan Riau
  • Jika Dihadang Berangkat ke Jakarta, Ulama Madura Ancam Tutup Suramadu
  • Hakim Nyatakan Sekjen KONI Terbukti Beri Rp 11,5 Miliar ke Kemenpora, Berikut Rinciannya
  • Polres Rohul Sudah Kunjungi 40 Sekolah Lebih Terkait Langkah Preventif
  • PT RAPP Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Pemangku Kepentingan di Riau
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved