SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan Nasir bersama Kapolres Kepulauan Meranti AKBP La Ode Proyek bertindak sebagai pembina Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Muara Takus 2019.

Kegiatan apel dalam rangka sinergitas menciptakan kondusiftas pelaksanaan Pemilu 2019 itu dipusatkan di halaman Kantor Bupati Meranti, Jumat (22/3/2019).

Sebelum memberikan pidato, Bupati bersama Kapolres Meranti melakukan peninjauan pasukan pengamanan yang terdiri dari Unsur Pemerintah, TNI, Polri, dan Front Pembela Islam (FPI).

Dalam sambutan Menkopolhukam yang dibacakan oleh Bupati mengatakan apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata Muara Takus 2019 ini merupakan kegiatan dalam rangka pengamanan dalam menghadapi Pemilu tahun 2019.

Melalui Apel tersebut diharapkan dapat meningkatkan sinergitas antara TNI-Polri dengan komponen bangsa lainnya guna mewujudkan keamanan dalam negeri yang kondusif khususnya di wilayah Kepulauan Meranti.

Dijelaskan Bupati, Pemilu serentak tahun 2019, merupakan pesta demokrasi Indonesia yang menjadi tonggak sejarah karena dilaksanakan serentak 5 pemilihan. Tentunya momen ini akan menjadi sorotan dunia Internasional sebagai tolak ukur sukses tidaknya Indonesia dalam menyelenggarakan pesta demokrasi. Untuk itu diperlukan peran serta dari semua pihak untuk menjaga situasi agar tetap kondusif.

"Keamanan dan kelancaran pelaksanaan Pemilu nanti sangat tergantung dari semua pihak, bukan saja dari Partai Poltik, KPU, Paswas namun juga organisasi lainnya yang dalam melaksanakan tugas secara jujur, adil dan transparan," ucap Bupati.

Satu hal yang penting diingatkan Bupati jangan sampai ajang mencari pemimpin bangsa ini membenturkan antara satu kubu dengan kubu lainnya.

"Intinya ini adalah momen demokrasi mencari pemimpin bangsa terbaik bukan ajang pertikaian yang dapat memicu perpecahan," ujar Bupati Irwan.

Sejauh ini dari pengamatan pemerintah dikatakan Bupati, masih terdapat tantangan dan hambatan. Adapun indeks kerawanan Pemilu meliputi sisi penyelenggaraan, keamanan dan perlindungan masyarakat. Hal ini harus dapat dinetralisir khususnya oleh TNI Polri dengan mengambil tindakan tegas sesuai prosesur dan aturan hukum yang berlaku tanpa toleransi.

"Menyebarnya berita bohong atau hoax, politik identitas dan lainnya digunakan sebagai alat menyingkirkan lawan poltik akan membuat demokrasi jadi tidak sehat. Untuk itu jika ditemukan maka harus melakukan tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku," ujarnya lagi.

Selain hoax dan politik identitas, isu lainnya yang harus diwaspadai adalah isu SARA yang dapat menyebabkan disintegritas bangsa dan lunturnya rasa nasionalitas.

Lebih jauh Bupati berharap melalui kegiatan ini semakin terwujud sinergitas TNI, Polri dan komponen masyarakat lainnya bersama-sama mendewasakan masyarakat agar tidak terpancing berita bohong atau hoax yang hanya akan menimbulkan keresahan di masyarakat.

"Kenali cari dan temukan serta netralisir semua potensi kerawanan tindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku terhadap pihak yang mengganggu kelancaran Pemilu serentak. Kepada Babinsa harus mampu menenangkan masyarakat. Lakukan inventarisir semua potensi kerawanan dan koordinasi dengan para tokoh masyarakat dalam memberikan rasa tentang," ucap Bupati.

Penulis : Ali Imron
Editor : Fauzia

BERITA LAINNYA
Berhadiah Rp55 Juta, KPU Riau Buka Sayembara Maskot dan Jingle Pilgubri 2024 Disdik Pekanbaru Gandeng 3 OPD dalam PPDB 2024/2025 Isu Gelombang Lanjutan Pejabat Pemprov Riau Mundur Berjamaah, Anggota DPRD Riau: Ada yang Tidak Beres Kadisdik Pekanbaru Imbau Sekolah Tak Lakukan Perpisahan di Hotel Diskes Siap Fasilitasi Pelayanan Kesehatan KPU Bengkalis Selama Pilkada 2024		8 Tips Biar Lantai Rumah Kamu Wangi Abis Lebaran Mantap, Kafilah Siak Masuk Final 8 Cabang Lomba MTQ ke-42 Riau DPRD Ajak Masyarakat Dukung Kafilah Kota Pekanbaru di MTQ ke-42 Riau di Dumai New Carry, Ikon Angkot Indonesia Rayakan Hari Angkutan Nasional Besok PDIP Riau Mulai Buka Penjaringan, Kandidat Bacalon Kepala Daerah Dipersilahkan Daftar