Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

18:20 - Satpol PP Meranti Kesal, A...
21:20 - Bupati Ungkap Peredaran Na...
17:03 - Hampir Seminggu Pelayanan ...
12:51 - Jadi Irup, Kasat Pol PP Me...
19:44 - Ketagihan Suasana Desa Bok...
18:36 - Petugas Perikanan Meranti ...
15:08 - Heru Sandra dari Kepulauan...
18:11 - Listrik Kecamatan Tebing T...
18:44 - Bokor World Music Festival...
18:12 - Kunjungi SMAN 3, Wakil Bup...
17:47 - Warga Bina Sempian Meranti...
17:28 - Wakil Bupati Meranti Ingat...
11:51 - Klarifikasi Nurul Adha ata...
17:30 - Bekerjasama dengan Askab P...
20:52 - Terciduk, Pasangan Bukan M...
19:21 - Penerimaan CPNS Meranti Ak...
15:29 - Belum Genap Sebulan Dilant...
21:51 - Bantu Tingkatan Ekonomi Ma...
21:35 - Sukseskan Pilkada 2020, Pe...
12:11 - Bupati Irwan Berpesan agar...
09:42 - Sebabkan Bau Tak Sedap, Sa...
20:55 - Belum Sempat Disegel Satpo...
15:35 - Razia di Kos-kosan PSK Did...
17:25 - Bupati Irwan: Membangun Ka...
14:02 - Diindikasi Sebagai Tempat ...
13:57 - Satpol PP Meranti Panggil ...
11:09 - Hadirkan UAS, Sumbangan un...
19:35 - Tiga Kali Penjajakan, Stat...
15:05 - Ustaz Abdul Somad Resmikan...
21:16 - Feature PLN Menembus Batas...
17:19 - Terpapar Asap, Tiga Siswa ...
20:13 - Bersama HIPGABI Riau, PPNI...
19:18 - Diduga Akibat Asap Tebal d...
15:20 - Dijadikan Kawasan Industri...
11:48 - Bupati Irwan Buka Diklat B...
10:33 - Pantauan Air Visual; Kuali...
18:36 - Desa Sungai Cina Wakili Me...
09:18 - Irwan Nasir: Karhutla Buka...
02:11 - Pelantikan DPRD Meranti Di...
20:15 - Nihil Hotspot, Pemkab Past...
15:15 - AM3 Bakal Demo Pelantikan ...
05:39 - Disiapkan Perbup, Oktober ...
22:05 - Tahun Ini Dinkes Meranti K...
19:44 - Bupati Irwan: Jika Nilai S...
09:23 - Sejumlah Organisasi Kepemu...
06:05 - Dorong Masyarakat Hidup Be...
20:56 - Tim Fact Finding Kemenpora...
16:39 - KSOP Selatpanjang dan Telu...
17:10 - Gandeng Dinkes, Satpol PP ...
16:27 - Akibat Kabut Asap Kapal Po...
 
Metrologi Legal Meranti Sudah Layak Mandiri Mulai Tahun 2019
Rabu, 06/03/2019 - 22:06:13 WIB

SELATPANJANG - Rencana Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Kepulauan Meranti untuk memiliki unit pelayanan teknis (UPT) tera ulang sendiri akhirnya terwujud pada tahun 2019 ini.

Hal itu ditandai dengan telah dinilainya Metrologi Legal oleh tim penilai dari Kementerian Perdagangan yang turun langsung mengecek alat, SDM dan fasilitas lainnya.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkopukm), Mohammad Aza Fahroni mengatakan tim penilai yang melakukan penilaian sudah melakukan ekspose, dalam hal ini Metrologi Legal Kepulauan Meranti dinyatakan sudah bisa mandiri.

"Alhamdulillah, setelah dinilai, kita dinyatakan layak untuk mandiri. Dimana SDM, alat dan lainnya kita memenuhi syarat. Peresmiannya nanti akan dilakukan langsung oleh Presiden di Bandung tanggal 20 Maret yang ditandai dengan penandatangan prasasti. Dimana Metrologi Legal se Indonesia dikumpulkan, nanti saya akan hadir bersama Bupati," kata Azza, Rabu (6/3/2019). 

Dikatakan Azza, saat ini Metrologi Legal masih dalam bidang, nanti setelah dilakukan peresmian baru akan dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).

"Sekarang ini masih bidang, setelah peresmian nanti baru kita ajukan pembentukan UPT," kata Azza.

Dikatakannya, dengan adanya legalitas tersebut, Kabupaten Kepulauan Meranti  dapat melaksanakan pelayanan tera ulang perizinan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) secara mandiri.

Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal dan undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada urusan perdagangan, metrologi legal menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten /kota.

Dengan ditetapkan UPT Metrologi Legal nantinya, maka mulai tahun 2019 pada prinsipnya Disperindag tak perlu lagi bekerjasama dengan pihak lain seperti selama ini untuk melakukan tera ulang bekerjasama dengan Metrologi Legal Kota Pekanbaru. 

“Mulai 2019 pelayanan tera ulang dapat kita lakukan sendiri, secara mandiri," ujar Azza.

Mengenai PAD dari layanan di UPT Metrologi Legal, Azza mengatakan, target PAD dari tera ulang sebesar 100 juta rupiah. Namun pihaknya tidak begitu menargetkan, pasalnya pelayanan ini lebih bertujuan untuk melindungi konsumen melalui jaminan kebenaran pengukuran.

"Untuk PAD kita belum mentargetkan, kita lebih kepada unsur pelayanan, dimana pedagang bisa dengan mudah mengukur timbangannya secara berkala dan pembeli merasa terjamin keakuratan timbangan barangnya," kata Azza.

Ketua Komisi B DPRD Kepulauan Meranti berharap, dengan telah ditetapkan Metrologi Legal secara mandiri ini menjadi acuan bagi Pemkab dalam menyikapi tertib ukur timbangan di pasar.

 “Kami mendukung dengan telah mandirinya Metrologi Legal ini. Masyarakat juga tidak dirugikan dalam bertransaksi jual beli. Apa yang dibeli masyarakat kepada pedagang pas timbangan. Dan pedagang juga tidak curang,” kata Darwin Susandi. 

Penulis : Ali Imron
Editor : Fauzia

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Tiga Tersangka Dugaan Korupsi PT PER Belum Juga Ditahan
  • Jelang Pelantikan Presiden, Tokoh Riau Ajak Jaga Kondisi Agar Tetap Aman
  • Pertamina Dumai Hadirkan Saksi Ahli Hukum Perdata dalam Sidang Perkara Sengketa Tanah
  • Wadah Promosi Produk Ekonomi Kreatif, Gubri Janji Akan Dirikan Gedung Riau Creative
  • Buka Sunat Massal di Seberida, Rezita Meylani Yopi: Jangan Takut Ya Nak
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved