Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

22:09 - KPID Riau Bentuk KCSI di K...
21:50 - Bupati Meranti Buka Kejurd...
17:12 - Mobil Dinas Pemkab Meranti...
14:18 - Embarkasi Antara Riau Tida...
19:06 - KPU Meranti Ajukan Anggara...
19:43 - Ramdoor Pelabuhan Tanjung ...
18:03 - Polemik Penetapan Ibukota ...
20:19 - Tidak Ada Izin, Papan Rekl...
17:47 - ASN dan Honorer di Meranti...
19:16 - Nambah Cuti Idul Fitri, Pe...
16:03 - Tidak Dipungut Retribusi, ...
20:28 - Pulang Mudik, Kabid Kebers...
17:09 - Layanan Angkut Libur Lebar...
19:30 - Antrean Panjang Mengular C...
11:56 - Bupati Meranti Dijadwalkan...
19:17 - Roro Desa Insit Beroperasi...
15:18 - Tahap Commissioning, Peres...
19:24 - 1 Juni, Gubri Resmikan Ror...
17:28 - Berkat Viral di Medsos, Fi...
19:55 - Pemkab Meranti Usulkan Tar...
10:24 - TimPora Kepulauan Meranti ...
18:17 - Sidak BBPOM di Meranti, Cu...
19:24 - Kembangkan Tasik Nambus, D...
19:34 - Antisipasi Sengketa, Wakil...
19:28 - Penambahan Fasilitas, RTH ...
19:27 - Disparpora Meranti Gelar F...
16:05 - Jalin Silaturahmi, zAzg Me...
15:32 - Warga Selatpanjang Waspada...
13:42 - Setelah Masuk Rekor MURI d...
18:04 - Sidak Bulan Ramadan, Pegaw...
12:05 - Safari Ramadan Gubri ke Me...
16:14 - Pemkab Meranti Anggarkan R...
22:30 - Bupati dan Kades Se-Merant...
18:31 - Mahasiswa Diharap Bersabar...
16:22 - Istri Polisi Pojokkan Bupa...
16:07 - Pemkab Meranti Fasilitasi ...
15:00 - Pemerintah Desa Fokus Pada...
18:25 - Pemkab Meranti Minta Pemil...
15:05 - Pertama di Riau, Kepulauan...
19:32 - Selama Ramadan, Pemkab Mer...
16:36 - Prabowo-Sandi Menang Tipis...
19:52 - Resmikan Bazar Ramadan, Se...
18:40 - Belajar Pengolahan Air Gam...
18:45 - Tradisi Menjelang Ramadan,...
16:38 - Satpol PP Meranti Tertibka...
19:05 - Tarhib Ramadan, Ribuan Pel...
18:52 - Sambut Ramadan 1440 H, RSU...
14:56 - Baznas Kepulauan Meranti ...
14:29 - Cegah Korupsi, Pemkab Mera...
17:48 - Sekda Meranti Akui Sering ...
 
Metrologi Legal Meranti Sudah Layak Mandiri Mulai Tahun 2019
Rabu, 06/03/2019 - 22:06:13 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi
TERKAIT:

SELATPANJANG - Rencana Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (Disperindagkop) Kepulauan Meranti untuk memiliki unit pelayanan teknis (UPT) tera ulang sendiri akhirnya terwujud pada tahun 2019 ini.

Hal itu ditandai dengan telah dinilainya Metrologi Legal oleh tim penilai dari Kementerian Perdagangan yang turun langsung mengecek alat, SDM dan fasilitas lainnya.

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkopukm), Mohammad Aza Fahroni mengatakan tim penilai yang melakukan penilaian sudah melakukan ekspose, dalam hal ini Metrologi Legal Kepulauan Meranti dinyatakan sudah bisa mandiri.

"Alhamdulillah, setelah dinilai, kita dinyatakan layak untuk mandiri. Dimana SDM, alat dan lainnya kita memenuhi syarat. Peresmiannya nanti akan dilakukan langsung oleh Presiden di Bandung tanggal 20 Maret yang ditandai dengan penandatangan prasasti. Dimana Metrologi Legal se Indonesia dikumpulkan, nanti saya akan hadir bersama Bupati," kata Azza, Rabu (6/3/2019). 

Dikatakan Azza, saat ini Metrologi Legal masih dalam bidang, nanti setelah dilakukan peresmian baru akan dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT).

"Sekarang ini masih bidang, setelah peresmian nanti baru kita ajukan pembentukan UPT," kata Azza.

Dikatakannya, dengan adanya legalitas tersebut, Kabupaten Kepulauan Meranti  dapat melaksanakan pelayanan tera ulang perizinan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) secara mandiri.

Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal dan undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pada urusan perdagangan, metrologi legal menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten /kota.

Dengan ditetapkan UPT Metrologi Legal nantinya, maka mulai tahun 2019 pada prinsipnya Disperindag tak perlu lagi bekerjasama dengan pihak lain seperti selama ini untuk melakukan tera ulang bekerjasama dengan Metrologi Legal Kota Pekanbaru. 

“Mulai 2019 pelayanan tera ulang dapat kita lakukan sendiri, secara mandiri," ujar Azza.

Mengenai PAD dari layanan di UPT Metrologi Legal, Azza mengatakan, target PAD dari tera ulang sebesar 100 juta rupiah. Namun pihaknya tidak begitu menargetkan, pasalnya pelayanan ini lebih bertujuan untuk melindungi konsumen melalui jaminan kebenaran pengukuran.

"Untuk PAD kita belum mentargetkan, kita lebih kepada unsur pelayanan, dimana pedagang bisa dengan mudah mengukur timbangannya secara berkala dan pembeli merasa terjamin keakuratan timbangan barangnya," kata Azza.

Ketua Komisi B DPRD Kepulauan Meranti berharap, dengan telah ditetapkan Metrologi Legal secara mandiri ini menjadi acuan bagi Pemkab dalam menyikapi tertib ukur timbangan di pasar.

 “Kami mendukung dengan telah mandirinya Metrologi Legal ini. Masyarakat juga tidak dirugikan dalam bertransaksi jual beli. Apa yang dibeli masyarakat kepada pedagang pas timbangan. Dan pedagang juga tidak curang,” kata Darwin Susandi. 

Penulis : Ali Imron
Editor : Fauzia

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • 90 Persen‎ Guru PAUD di Rohul Masih Berpendidikan SLTA
  • Heboh, Warga Bengkalis Temukan Koper Berisi Sabu dan Ribuan Ekstasi
  • BNNP Riau Ciduk Sejoli di Rumbai Pemilik Sabu 1 Kg dan Ribuan Inek
  • Tim Kajian BUMD Kabupaten Barru Sulsel Studi Banding tentang Kepelabuhanan di Siak
  • Lantik Bapekam Sabak Auh, Bupati Alfedri Titip Fungsi Pengawasan di Tingkat Kampung
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved