SELATPANJANG - Bupati Irwan Nasir menegaskan tidak ada tawar menawar dan penggunaan uang atau melakukan suap dalam penyusunan dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti.

Hal itu dikatakan Irwan saat melakukan pelantikan Pejabat Eselon III dan IV di Gedung Serbaguna Kantor Bupati, Jalan Dorak, Selatpanjang, Selasa (26/2/2019).

Irwan menyatakan bahwa pejabat yang dilantik telah dipertimbangkan dari sisi kemampuan dan pengalaman mereka di posisi tersebut.

Irwan mengaku akan memberikan sanksi tegas, jika terbukti ada indikasi jual beli jabatan bagi pegawai. Pihaknya ingin benar-benar menjadikan proses mutasi jabatan, dilakukan dengan bersih tanpa suap.

Bahkan dia mengancam akan memecat oknum pejabat jika terbukti melakukan jual beli terhadap suatu jabatan tertentu.

"Saya tegaskan tidak ada penggunaan uang dan melakukan suap dalam promosi jabatan, jika ada yang melakukannya pasti saya pecat saat itu juga," kata Bupati.

Masih menurut Bupati, pelantikan dan mutasi jabatan di instansi pemerintah merupakan bagian dari kehidupan berorganisasi. Selain itu pejabat yang dilantik akan mengisi kekosongan jabatan dari pejabat yang sudah memasuki usia pensiun.

Bupati dua periode itu juga menyoroti adanya informasi yang beredar, di mana ada pejabat yang menerima pegawai honorer namun harus menggunakan uang.

Bupati kembali menegaskan proses masuk untuk pegawai honorer tidak harus membayar kepada pejabat tertentu. Jika menemukan indikasi praktik terlarang tersebut, masyarakat bisa melaporkan kepadanya.

"Di luar itu sudah terdengar, ada kepala dinas yang meminta uang jika ingin menjadi pegawai honorer, saya tegaskan itu tidak benar. Kalau perlu ditangkap tangan, apalagi bawa nama bupati, itu haram hukumnya," kata Bupati.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Muzamil Baharuddin mengatakan pihaknya mendukung apa yang menjadi kebijakan Bupati. Menurutnya jika dalam sebuah jabatan ada permainan, maka dipastikan sistem pemerintahan akan kacau karena tidak dikendalikan oleh ahlinya.

"Kita mendukung apa yang dilakukan Bupati. Jangan sampai ada permainan, ikuti saja penyesuaian dan aturan yang sudah ditetapkan," kata Muzamil.

Penulis : Ali Imron
Editor : Fauzia

BERITA LAINNYA
PPDB SMPN Pekanbaru 2024 Dimulai 15 Juli, Ini Kata Kadisdik Sosialisasi KIP-K di UIR, LLDIKTI Wilayah XVII: Peran Yayasan dan PT Penting untuk Sukseskan Program Ikuti MTQ ke-42 Riau, Besok Kafilah Pekanbaru Berangkat ke Dumai Pengendara di Pekanbaru Keluhkan Pak Ogah, Sembarangan Beri Jalan untuk yang Beri Uang Irvan Herman Masuk Kandidat Potensial Calon Walikota Pekanbaru, Komunikasi Politik Mulai Dijalankan		AHASS Siaga Bantu Pemudik Servis Motor Honda Makin Populer, Ini 5 Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Beli Mobil Listrik Dukung Gebyar BBI/BBWI, Menhub Beri Bantuan 'By The Service' ke Pemprov Riau Lebih Baik Kembali ke DPR RI Daripada Jadi Wakil, PKB Pastikan Abdul Wahid Bacalon Gubri Lusa, Pj Gubernur Riau Buka MTQ ke-42 Tingkat Provinsi di Dumai