Usulan Program Minim, Pejabat Meranti Dinilai Hanya Habiskan Anggaran Perjalanan Dinas
Senin, 11 Februari 2019 - 15:15:47 WIB
SELATPANJANG - Wakil Bupati mewanti-wanti kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk lebih pro aktif menggaet dan merebut dana provinsi dan pusat.
Hal itu dikatakannya di hadapan seluruh Kepala OPD dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tebingtinggi di Selatpanjang, Senin (11/2/2019).
Said Hasyim mengatakan, hal itu memang harus dilakukan guna mempercepat pembangunan, ditambah lagi kabupaten termuda di Provinsi Riau itu masih kekurangan dana.
"APBD yang sudah disahkan memang naik dari tahun sebelumnya yakni Rp 1,4 triliun, namun pagunya hanya Rp 1,1 triliun, mana kita mau cari dana hampir Rp 300 miliar lagi. Untuk itu tugas Sekda mengoptimalkan ini lewat peran Kepala OPD," kata Wakil Bupati Drs H Said Hasyim.
Bahkan Said Hasyim menyindir tren pejabat yang pergi keluar daerah hanya untuk menghabiskan anggaran perjalanan dinas.
"Pejabat OPD itu harus pro aktif merebut dana pusat. Karena sampai saat ini kita itu hanya sedikit dapat dana baik dari pusat maupun provinsi, dan kita tidak bisa menyalahkan mereka. Itu memang salah kita karena usulan dari kita yang minim," ungkap Said.
Said menambahkan, kalau pun ada usulan yang masuk ke kementerian terkait dan di provinsi itu tidak termasuk usulan prioritas bagi kabupaten yang berada di perbatasan Selat Malaka ini. Bahkan menurut Said, pada tahun 2018 lalu hanya sedikit usulan yang masuk kedalam aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran).
"Kalau pun usulan itu ada yang masuk itu hanya seperti melepas batuk di tangga, artinya usulan itu ada tapi tidak lengkap, dan akhirnya tidak jadi prioritas. Tapi yang menjadi heran dana perjalanan dinas habis entah kemana," ungkap mantan Sekda Siak ini.
Wakil Bupati juga mengatakan, Kepulauan Meranti menjadi daerah yang mempunyai banyak keistimewaan yang pada akhirnya banyak dana yang bisa direbut.
"Meranti ini termasuk daerah terluar, tertinggal dan daerah perbatasan. Jadi banyak keistimewaannya untuk merebut dana di pusat, apalagi daerah kita menjadi lokasi prioritas (Lokpri) pemerintah pusat yang memprioritaskan pembangunan Indonesia dari kawasan terluar atau daerah perbatasan. Jadi pusat menunggu usulan kita, ujungnya OPD terkait yang harus pro aktif," ungkapnya.
Said juga mengungkapkan saat ini, sistem pengalokasian anggaran APBN diperbesar untuk masing-masing kementerian, sementara plot untuk daerah dikurangi.
"Sistem anggaran (APBN) diubah, kini diperbanyak di kementerian dan dikurangi transfer ke daerah. Makanya kita yang harus giat menjemput (program) ke sana dan menarik anggaran pembangunan ke Meranti sebanyak-banyaknya," ujarnya.
Untuk kedisiplinan aparatur, Said kembali menyampaikan ancaman akan mencopot jabatan Kepala OPD yang tidak peduli dengan pekerjaan dan terkesan malas. Dimana dalam Musrenbang tersebut ada beberapa pejabat OPD yang tidak nampak hadir
"Yang tidak hadir, dan yang tidak mau peduli, kita minta sama Bupati nanti untuk digantikan saja. Saya juga mendengar banyak pejabat yang mau pindah dan tidak betah di Selatpanjang. Kalau mau ajukan saja dari sekarang, daripada makan hati, lebih banyak yang masih mau menjabat. Tidak perlu sarjana, yang penting dia mau kerja," tegas Said.
Penulis : Ali Imron
Editor : Fauzia
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
