Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

10:24 - TimPora Kepulauan Meranti ...
18:17 - Sidak BBPOM di Meranti, Cu...
19:24 - Kembangkan Tasik Nambus, D...
19:34 - Antisipasi Sengketa, Wakil...
19:28 - Penambahan Fasilitas, RTH ...
19:27 - Disparpora Meranti Gelar F...
16:05 - Jalin Silaturahmi, zAzg Me...
15:32 - Warga Selatpanjang Waspada...
13:42 - Setelah Masuk Rekor MURI d...
18:04 - Sidak Bulan Ramadan, Pegaw...
12:05 - Safari Ramadan Gubri ke Me...
16:14 - Pemkab Meranti Anggarkan R...
22:30 - Bupati dan Kades Se-Merant...
18:31 - Mahasiswa Diharap Bersabar...
16:22 - Istri Polisi Pojokkan Bupa...
16:07 - Pemkab Meranti Fasilitasi ...
15:00 - Pemerintah Desa Fokus Pada...
18:25 - Pemkab Meranti Minta Pemil...
15:05 - Pertama di Riau, Kepulauan...
19:32 - Selama Ramadan, Pemkab Mer...
16:36 - Prabowo-Sandi Menang Tipis...
19:52 - Resmikan Bazar Ramadan, Se...
18:40 - Belajar Pengolahan Air Gam...
18:45 - Tradisi Menjelang Ramadan,...
16:38 - Satpol PP Meranti Tertibka...
19:05 - Tarhib Ramadan, Ribuan Pel...
18:52 - Sambut Ramadan 1440 H, RSU...
14:56 - Baznas Kepulauan Meranti ...
14:29 - Cegah Korupsi, Pemkab Mera...
17:48 - Sekda Meranti Akui Sering ...
09:44 - SK PTDH 9 PNS di Meranti S...
22:36 - Sebelum Lebaran, Roro Insi...
19:33 - Banyak Anggota Bolos, Rapa...
08:55 - Ikut Berpartisipasi, Hotel...
08:48 - Empat PSU di Meranti, Prab...
06:10 - Kelelahan, Petugas KPPS di...
11:54 - Berbagai Produk Kerajinan ...
19:38 - Sore Tadi Api Lahap Tiga R...
13:08 - Guru di Meranti Lahirkan B...
20:00 - Pertama di Riau, Kepulauan...
19:33 - 700 Warga Meranti Ikuti Di...
17:47 - Pererat Silaturahmi Pasca ...
18:31 - Bupati Meranti Perintahkan...
16:17 - Ketua dan Komisioner KPU M...
15:58 - Lima Sekolah Dasar di Sela...
21:23 - Warga Terindikasi DBD, Din...
20:15 - Hitung Surat Suara hingga ...
15:59 - Disdikbud Meranti Sebut UN...
15:37 - Langka, Sapi Milik Kabag H...
19:20 - Bentuk Solidaritas, Satu P...
 
Pemkab Meranti Keluarkan SK Pemberhentian PNS Terlibat Korupsi
Senin, 14/01/2019 - 17:47:56 WIB

SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akhirnya telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pernah terpidana tindak pidana korupsi (Tipikor) dan hukumannya telah incraht.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepulauan Meranti Alizar, Senin (14/1/2018).

Menurut Alizar jumlah PNS Kepulauan Meranti yang akan diberhentikan tersebut sebanyak 9 orang pegawai.

"Pada prinsipnya kita sudah berhentikan, dan SK pemberhentiannya sudah ditandangani Bupati," ujarnya.

Dengan keluarnya SK tersebut mereka yang diberhentikan ini tidak lagi berstatus PNS. Serta seluruh hak-haknya sudah tidak diberikan.

Menurut dia, pemberhentian PNS yang pernah terlibat Tipikor ini sesuai dengan SKB yang ditanda tangani Mendagri, Menpan RB dan BKN bernomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018.

SKB tersebut mengatur agar pejabat berwenang untuk memberikan sanksi PNS yang terlibat Tipikor, sanksi paling lambat diberikan Desember 2018.

"Dari bulan Januari tahun ini PNS yang pernah terjerat Tipikor itu gaji mereka sudah kita putuskan terlebih dahulu. Karena sesuai aturan sebenarnya pemberhentian mereka seharusnya sejak incraht hukumannya," kata Alizar.

Walaupun demikian surat tersebut hingga kini masih belum disampaikan kepada yang bersangkutan.

Sekretaris BKD Bakharudin menyampaikan bahwa penyampaian SK tersebut masih terhambat karena sejumlah agenda yang ada di Pemkab Meranti.

"Kita masih cari waktu yang pas, ini sebenarnya dari kemarin sudah mau disampaikan, tapi karena ada agenda seperti pelantikan, penyerahan DPA jadi harus diundur," ungkapnya.

Bakharudin mengungkapkan bahwa penyerahan SK tersebut direncanakan akan diberikan secara langsung kepada yang bersangkutan melalui sebuah pertemuan.

"Jadi rencananya kita undang, sehingga kita juga bisa jelaskan alasan lengkap pemberhentian," ujarnya.

Selain itu Bakharudin mengatakan bahwa keputusan itu tetap dilaksanakan walaupun pihak yang bersangkutan tetap melakukan banding ke MK.

"Kita tetap menjalankan keputusan Undang-Undang, kalau mereka mau banding itu persoalan yang berbeda," tuturnya.

Dirinya mengatakan format surat pemberhentian tetap sama dengan daerah lain yang ada di kabupaten kota di Riau.

Penulis : Ali Imron
Editor  : Fauzia



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Kontras Sebut Pemeritah Gagal Jelaskan Siapa Dalang Kerusuhan 22 Mei
  • Berakhir Malam Ini, Buruan Kunjungi Pameran SM Motor Classic, Bebek Retro 70-an
  • Dianiaya Oknum Brimob saat Liput Kerusuhan 22 Mei, Jurnalis CNN Indonesia Lapor ke Propam
  • Bupati Sukiman Salurkan Bantuan Sembako ke Kaum Duafa, Tukang Becak dan Penyapu Jalan
  • Ngabuburit Bersama Yamaha Sport, Berbagi Takjil hingga Serahkan Sembako ke Panti Asuhan
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved