Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

17:47 - Kota Selatpanjang Diselimu...
20:09 - BPRD Meranti Tertibkan Tia...
18:59 - Akibat Angin Kencang, Api ...
18:16 - Kementan Tetapkan Pelabuha...
15:52 - Karhutla di Riau Meluas, M...
11:06 - BRK Peduli Tenaga Kerja Re...
06:37 - Pembangunan Jembatan Selat...
19:09 - Satukan Persepsi, Bupati A...
09:28 - Kepulauan Meranti, Kabupat...
09:21 - Temui Kemenkes, Bupati aka...
19:20 - BRK Serahkan CSR BPJS Kete...
16:52 - Pola Kemitraan Ubah Olahan...
10:17 - Terungkap, Kapal Penumpang...
17:23 - Permintaan Kopi Liberika M...
09:14 - Kepala Disparpora: Seni Fo...
20:21 - Gencar Perintahkan Razia d...
19:15 - 216 CPNS Meranti Terima SK...
17:37 - Minimalisir Penderita Tube...
15:25 - Limbah Jadi Berkah, Kebutu...
11:41 - Bulan Mei, Program Rastra ...
19:58 - Lestarikan Permainan Gasin...
16:03 - Lakukan Pendinginan, Regu ...
22:05 - Sekda Meranti Tinjau Karhu...
16:46 - Kebakaran Lahan di Meranti...
17:11 - Dua Perawat dan Dokter Can...
22:06 - Metrologi Legal Meranti Su...
19:48 - PT SRL All Out untuk Karhu...
14:19 - Bupati Dorong Pengusaha Mu...
12:50 - Budaya Melayu Meranti akan...
20:59 - Pemkab Meranti Bakal Awasi...
16:33 - Irwan: Pemuda harus Ikuti ...
14:05 - Kostum Wonderful Perang Ai...
06:03 - Orientasi CPNS Meranti, Wa...
17:25 - Kostum Wonderful Perang Ai...
12:35 - Pengelolaan Pasar Modern M...
11:08 - Tinjau Karhutla, Wakil Bup...
16:12 - Program Jumat Berkah, Cama...
10:35 - Laporan Harta Kekayaan Mas...
16:52 - Tindak Tegas, Izin Operasi...
14:43 - RSUD Meranti Gandeng Pihak...
20:02 - Piutang Menumpuk, Pelayana...
14:14 - Siaga Karhutla 2019, BPBD ...
19:42 - Bupati Tak Permasalahkan P...
18:06 - Bupati Meranti Tunda Tanda...
17:41 - Irwan Tegaskan Tidak Ada S...
14:52 - Irwan Kesal Ada Pejabat ya...
13:55 - Pejabat Jangan seperti Din...
19:42 - Bansos Rastra Mulai Didist...
15:13 - Target PBB di Meranti Tak ...
20:08 - Meranti Dapat Bantuan Pabr...
 
Pemkab Meranti Keluarkan SK Pemberhentian PNS Terlibat Korupsi
Senin, 14/01/2019 - 17:47:56 WIB

SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akhirnya telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pernah terpidana tindak pidana korupsi (Tipikor) dan hukumannya telah incraht.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepulauan Meranti Alizar, Senin (14/1/2018).

Menurut Alizar jumlah PNS Kepulauan Meranti yang akan diberhentikan tersebut sebanyak 9 orang pegawai.

"Pada prinsipnya kita sudah berhentikan, dan SK pemberhentiannya sudah ditandangani Bupati," ujarnya.

Dengan keluarnya SK tersebut mereka yang diberhentikan ini tidak lagi berstatus PNS. Serta seluruh hak-haknya sudah tidak diberikan.

Menurut dia, pemberhentian PNS yang pernah terlibat Tipikor ini sesuai dengan SKB yang ditanda tangani Mendagri, Menpan RB dan BKN bernomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018.

SKB tersebut mengatur agar pejabat berwenang untuk memberikan sanksi PNS yang terlibat Tipikor, sanksi paling lambat diberikan Desember 2018.

"Dari bulan Januari tahun ini PNS yang pernah terjerat Tipikor itu gaji mereka sudah kita putuskan terlebih dahulu. Karena sesuai aturan sebenarnya pemberhentian mereka seharusnya sejak incraht hukumannya," kata Alizar.

Walaupun demikian surat tersebut hingga kini masih belum disampaikan kepada yang bersangkutan.

Sekretaris BKD Bakharudin menyampaikan bahwa penyampaian SK tersebut masih terhambat karena sejumlah agenda yang ada di Pemkab Meranti.

"Kita masih cari waktu yang pas, ini sebenarnya dari kemarin sudah mau disampaikan, tapi karena ada agenda seperti pelantikan, penyerahan DPA jadi harus diundur," ungkapnya.

Bakharudin mengungkapkan bahwa penyerahan SK tersebut direncanakan akan diberikan secara langsung kepada yang bersangkutan melalui sebuah pertemuan.

"Jadi rencananya kita undang, sehingga kita juga bisa jelaskan alasan lengkap pemberhentian," ujarnya.

Selain itu Bakharudin mengatakan bahwa keputusan itu tetap dilaksanakan walaupun pihak yang bersangkutan tetap melakukan banding ke MK.

"Kita tetap menjalankan keputusan Undang-Undang, kalau mereka mau banding itu persoalan yang berbeda," tuturnya.

Dirinya mengatakan format surat pemberhentian tetap sama dengan daerah lain yang ada di kabupaten kota di Riau.

Penulis : Ali Imron
Editor  : Fauzia



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Relokasi Pedagang Jalan Teratai Pekanbaru Belum Ada Kejelasan
  • XL Axiata Salurkan Bantuan bagi Korban Banjir di Jateng dan DI Yogyakarta
  • Diduga Kades Bangun Jaya Diancam Bunuh Mantan Kades Payung Sekaki
  • Besok Suzuki SBT Perkenalkan All New Ertiga 2019 di Mal Ska
  • Setubuhi Pacar di Bawah Umur, Remaja di Dumai Dilaporkan ke Polisi
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved