Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

09:34 - HSPN 2019, Polres Meranti ...
22:43 - Bahas Usulan Pemindahan Em...
14:28 - Dishub: Tarif Parkir Roda ...
11:45 - Pejabat Meranti Diancam Tu...
11:11 - Enam Rumah dan 10 Sarang W...
16:21 - Baru Dibangun, Rumah Bantu...
14:59 - Memilukan, Umur 15 Tahun T...
16:52 - Penuturan Istri di Meranti...
15:17 - Kasus Meningkat, Dinsos P3...
19:56 - Ini Jawaban Kepala DLH Mer...
17:32 - Puluhan Massa Unjukrasa Tu...
21:36 - YFMM Berbagi Kebaikan dala...
12:47 - Dikepung Titik Panas, Beso...
11:54 - Soal Polemik Sampah, DLH M...
11:51 - Pemindahan Embarkasi Haji ...
19:26 - Forum Genre Meranti Sosial...
17:17 - Jenazah Mirhak Awak Kapal ...
21:13 - Pejabat Eselon II Meranti ...
14:05 - Protes Asap Busuk, Warga G...
17:55 - Ketua DPRD Meranti: Jika T...
15:15 - Usulan Program Minim, Peja...
08:19 - Dinsos P3APPKB Meranti Dor...
22:04 - Kemeriahan Perang Air Mera...
16:31 - Volume Sampah di Selatpanj...
17:05 - Digelar 6 Hari, Begini Per...
16:10 - Polemik Pakaian Minim Saat...
14:42 - LAMR Meranti Tegaskan Tida...
18:50 - Gerakan Peduli orang Sakit...
16:23 - Impor Ditolak, Warga Tetap...
20:45 - Polemik Lomba Mancing Masi...
15:55 - Melompat dari Sampan, Jefr...
14:23 - Persoalan Lomba Mancing Ma...
20:05 - Listrik di Rangsang Sudah ...
11:28 - Dituduh Curang, Pemenang L...
11:25 - Boros, Lampu Kantor Bupati...
18:46 - PPK Tebingtinggi Kesulitan...
16:51 - Tahun Ini Pemkab Meranti R...
18:00 - Pacu Peningkatan PAD, BPPR...
14:28 - Diterjang Angin Badai, Der...
17:21 - Festival Perang Air akan P...
17:06 - HIPMAM Gelar Seminar Motiv...
21:18 - Meranti Berpotensi Jadi Ko...
19:38 - Kasus DBD di Meranti, Satu...
20:23 - 337 Sertifikat PTSL Dibagi...
17:01 - Mayat yang Hanyut di Laut ...
20:10 - Jalan Pramuka akan Tambah ...
19:21 - Segera Rampung, Pelabuhan ...
15:19 - Pendapatan Denda Atas Pind...
17:47 - Pemkab Meranti Keluarkan S...
16:41 - Bupati Meranti Sebut Nilai...
 
Kampung Kami Tak Terisolir Lagi
Senin, 24/12/2018 - 11:32:41 WIB
Seorang anak sekolah sedang menggendarai sepeda usai pulang dari sekolah saat melintasi jalan base Peranggas-Kayu Ara di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat, Kepulauan Meranti.
Seorang anak sekolah sedang menggendarai sepeda usai pulang dari sekolah saat melintasi jalan base Peranggas-Kayu Ara di Desa Bokor Kecamatan Rangsang Barat, Kepulauan Meranti.
TERKAIT:

Penulis : Ali Imron


GENCARNYA pembangunan infrastruktur menyuntikkan harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Kerja keras Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam satu dekade telah menampakkan hasil yang sangat menggembirakan.

MARGONO (45) bernafas lega. Warga Dusun II Tunas Maju, Desa Tanah Merah, Kecamatan Rangsang Pesisir itu baru saja mengantar seribu butir kelapa hasil panen kebunnya ke gudang pengepul di Desa Peranggas yang berjarak sekitar 10 kilometer. Sembari tersengih dihisapnya rokok kretek dalam-dalam.

Delapan tahun lalu, Margono memerlukan waktu setengah hari untuk membawa kelapa panennya ke desa tetangga tersebut. Kini, dengan gerobak besar ia sekaligus membawa kelapa panennya ke pengepul hanya dalam waktu sekitar satu jam.

Sebelumnya bapak tiga anak ini harus berjibaku mengangkut hasil perkebunan itu dengan susah payah. Bahkan gerobak yang ditariknya menggunakan sepeda motor itu pernah terbalik akibat kondisi jalan yang hancur.

Saban hari petani di beberapa desa yang menjadi sentra penghasil kelapa di kecamatan Rangsang Pesisir harus menjual kelapa bulatnya ke pengepul yang berada di Kecamatan Rangsang Barat yang kemudian akan dibawa ke Malaysia.

“Dulu jalan antar kampung sini, rusak parah. Jalan semenisasi banyak yang hancur. Tanahnya kan gambut jadi sangat becek terutama saat hujan. Dulu saya angkut gerobak sering terbalik dan terbenam sehingga butuh waktu tiga sampai empat jam baru sampai,” kenangnya, Selasa (18/12/2018).

Dalam 10 tahun terakhir pembangunan jalan memang gencar dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti, terutama jalan poros yang menghubungkan antar kecamatan dan desa. Dalam kurun waktu itu, daerah yang dimekarkan pada 19 Desember 2008 ini telah membangun 929,41 kilometer jalan.

Sebagian besar masih berupa jalan base. Seperti jalan poros dari Desa Tanah Merah tempat Margono berdiam ke Desa Peranggas Kecamatan Rangsang Barat yang sudah di-base dengan lapisan pasir batu tebal dan sebagian sudah diaspal dengan kualitas tinggi.

Kemudahan yang sama dirasakan pula warga Pulau Padang, pulau yang terletak paling timur di Kepulauan Meranti. Desa-desa di dua kecamatan, Merbau dan Tasik Putripuyu, yang terletak di pulau tersebut sudah sekitar empat tahun menikmati jalan base.

Dari Desa Meranti Bunting menuju Teluk Belitung sebagai pusat Kecamatan Merbau telah membentang jalan base sepanjang 16,6 kilometer yang pembangunannya menelan dana sekitar Rp40 miliar. Jalan  tersebut melintasi sejumlah desa, yakni Desa Pelantai, Desa Anak Kamal, dan Desa Mekar Sari. Jalan yang lebar tersebut bukan hanya bisa ditempuh oleh warga menggunakan sepeda motor tetapi juga mobil. Padahal dulunya mobil merupakan jenis kendaraan paling langka di daerah ini mengingat parahnya kondisi jalan. Masyarakat bisa berkendara dengan nyaman dan tak banyak waktu terbuang hanya gara-gara terhambat lubang.

"Alhamdulillah, jalan sudah elok walaupun masih dalam bentuk base. Kalau dulu payah melintas, apalagi kalau hujan turun. Lubang tergenang air dan berlumpur. Pokoknya dulu payah," kata Parjo, warga Desa Mekar Sari yang kebetulan melintas.

Akses jalan base yang layak dengan kualitas bagus juga menghubungkan Teluk Belitung dengan Desa Dedap di Kecamatan Tasik Putripuyu yang melewati delapan desa.

"Kampung kami tak terisolir lagi, terutama saat musim hujan seperti dulu. Sekarang warga cukup menggunakan sepeda motor untuk berurusan ke ibukota kabupaten di Selatpanjang. Kalau dulu, terpaksa naik kapal laut sekitar tiga sampai empat jam,” ungkap Mansur, Kepala Desa Dedap.

Pembangunan jalan yang signifikan sejak Kepulauan Meranti menjadi daerah otonom berpisah dari Kabupaten Bengkalis, disambut gembira oleh masyarakat. Mereka mengapresiasi kinerja Pemkab Kepulauan Meranti di bidang bina marga tersebut.

Pembangunan jalan poros dengan base berkualitas tinggi telah dilakukan hampir di seluruh pulau-pulau besar di daerah ini yakni di Pulau Tebing Tinggi yang memiliki tiga kecamatan (Tebingtinggi Timur, Tebingtinggi dan Tebingtinggi Barat), Pulau Rangsang dengan tiga kecamatan (Rangsang, Rangsang Barat dan Rangsang Pesisir) dan Pulau Padang dengan Kecamatan Tasik Putri Puyu dan Kecamatan Merbau. Hanya di Pulau Merbau yang belum tersentuh jalan base namun kondisi jalan semenisasi di pulau tersebut masih lumayan bagus.

Mobil Ambulance yang membawa pasien tampak melintasi dengan mulus saat melalui jalan base di perkampungan Desa Lemang, Kecamatan Rangsang Barat, Kepulauan Meranti.

Menurut Mansur, sejak jalan poros penghubung antar kecamatan dan desa itu dibase, mobilitas masyarakat jadi sangat tinggi. Sejak subuh sudah banyak warga terutama petani yang membawa hasil taninya seperti sayur mayur menggunakan sepeda motor dan gerobak menuju ke pasar-pasar baik di kecamatan maupun ke ibukota kabupaten.

“Mobilitas warga yang tinggi akibat jalan yang sudah bagus, membuat perekonomian warga juga meningkat. Kami sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah,” imbuhnya.

10 Tahun Kerja Keras
Bupati Kepulauan Meranti Irwan Nasir mengaku memang menjadikan pembangunan infrastruktur jalan sebagai prioritas. Menurutnya, hanya dengan membangun jalan-jalan poros, maka akan membuka isolasi desa-desa sehingga aksesibilitas transportasi, kegiatan ekonomi, pendidikan dan pelayanan kesehatan dapat dijangkau seluruh masyarakat.

 “Kita menyadari sangat tertinggal jauh dengan daerah lain karena desa-desa kita terisolasi akibat tidak memiliki jalan yang memadai. Dulu kapal laut adalah jalur keluar masuk satu-satunya ke pulau-pulau dan desa-desa. Sekarang sudah banyak desa yang dapat ditembus dengan jalan darat," ungkapnya belum lama ini.

Irwan yang di periode kedua jabatannya berpasangan dengan Said Hasyim memang memasang jargon Merangkai Pulau Membangun Negeri. Dia memperkirakan untuk membangun jalan poros berkualitas baik yang menghubungkan seluruh kecamatan dan desa dibutuhkan anggaran sekitar tujuh sampai sembilan triliun rupiah.

Pembangunan di berbagai sektor telah dilakukan Pemkab Kepulauan Meranti untuk mengejar ketertinggalan dari kabupaten/kota lain. Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program besar pemerintahan Bupati Kepulauan Meranti itu.

Dalam kurun waktu satu dekade ini, banyak capaian pembangunan untuk memenuhi harapan masyarakat, dan searah dengan cita-cita pemekaran.

"Di usianya yang sudah 10 tahun kami benar-benar menyadari bahwa untuk maju dan berkembang serta mengejar ketertinggalan dari daerah lain di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Kami harus secara intens dan terencana melakukan berbagai langkah pengkajian sistematis dalam memformulasikan kebijakan pembangunan daerah ini," tutur Irwan.

Ia menyebutkan, langkah-langkah yang dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan telah membawa Kepulauan Meranti kepada kemajuan yang cukup berarti, walaupun masih terdapat kekurangan yang harus dibenahi.

Seiring dengan itu, sebagai bagian dari bangsa yang tetap menghargai dan tidak melupakan sejarah, maka proses penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah ini dimaknai oleh tetesan keringat, kerja keras dan perjuangan oleh para pejuang pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti. Dikatakannya, hasil pembangunan yang dirasakan saat ini tidak lepas dari upaya para pejuang pemekaran.

“Ini semua buah dari hasil perjuangan para pejuang kemekaran. Semoga yang masih hidup dipanjangkan umurnya, dan yang sudah tiada diampuni dosanya,”ungkap Irwan dengan lirih.

Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Meranti, ada 12 jalan poros yang diprioritaskan untuk dibangun di seluruh pulau di kabupaten tersebut. Yakni, jalan Bandul-Tanjung Padang sepanjang 38,2 Km, Mengkopot-Bandul 29,5 Km, Meranti Bunting-Teluk Belitung 16,6 Km, Lukit-Meranti Bunting 18 Km, jalan Lingkar Pulau Merbau 98,97 Km, jalan Bantar-Tanjung Kedabu 69,4 Km, serta Tanjung Samak-Tanjung Kedabu 40,2 Km. Selanjutnya Tanjung Samak menuju Repan sepanjang 35 Km, Melai-Kedabu Rapat 15 Km, Alai-Mengkikip 46,7 Km, dan Lukun-Sungai Tohor 23 Km.

Dari 12 jalan poros ini, yang sudah dikerjakan dalam bentuk jalan base adalah Lukun-Sungai Tohor, Alai-Mengkikip, Bandul-Tanjung Padang, Meranti Bunting-Teluk Belitung, dan Bantar-Tanjung Kedabu, Peranggas – Kayu Ara yang dilanjutkan mengarah ke Sonde dan Desa Tanah Merah.Namun, pembangunannya masih dalam tahap base.

Untuk menopang jalan poros tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti juga membangun jembatan. Dua jembatan sudah hampir rampung pengerjaannya yakni Pembangunan Jembatan Sungai Tohor Kanan Kecamatan Tebingtinggi Timur dengan anggaran Rp14,59 miliar dan pembangunan Jembatan Kengkam Kecamatan Merbau dengan anggaran Rp14,97 miliar pada tahun 2017 lalu. Selain itu dirancang pula detail engineering design (DED) Jembatan Sungai Baki Tanjung Pisang, Jembatan Sungai Belokop, Jembatan Sungai Galang, Jembatan Mengkopot, Jembatan Sungai Dedap, Jembatan Lalang Tanjung, Jembatan Panglima Sampul, Jembatan Selat Rengit, dan Jembatan Sungai Bokor.

Untuk penghubung antar pulau, Pemkab Kepulauan Meranti juga membangun pelabuhan roll on roll off (roro) untuk penyeberangan. Saat ini sudah beroperasi roro Kampung Balak-Buton (Kabupaten Siak). Sedang dua roro lainnya dalam tahap pengerjaan dermaga yakni roro Pecah Buyung-Insit yang menghubungkan Pulau Rangsang dengan Pulau Tebing Tinggi dan roro Lukit-Buton yang menghubungkan Pulau Padang dengan daratan Pulau Sumatera. Saat ini urusan penyeberangan dilayani kempang, angkutan laut yang dimodifikasi mirip roro yang dioperasionalkan secara mandiri oleh masyarakat.

"Baik dan buruknya akses jalan sangat mempengaruhi aktivitas dan perekonomian masyarakat. Saat ini masih banyak pedesaan yang ekonominya tidak berkembang karena buruknya akses jalan," jelas Irwan.

Fokus pada pembangunan jalan dimaksudkan Irwan untuk mempercepat rentang akses antardesa dan kecamatan terutama kemudahan mobilitas warga membawa hasil pertanian. Menurutnya, tingginya kemiskinan di daerah yang dipimpinnya diakibatkan sulitnya akses bagi masyarakat desa membawa hasil produksi perkebunan ke pasar. Dulu, warga harus menggunakan kapal laut yang disebut pompong untuk membawa hasil pertanian ke pasar di Selatpanjang.

Masalah akses jalan ini juga diakui oleh Said Hasyim. Ia menyoroti kesulitan akses jalan di Tebing Tinggi Timur dan Pulau Merbau. Menurutnya, di kecamatan itu meski sudah ada jalan tapi kondisinya masih cukup memprihatinkan, karena susah dilewati kendaraan roda empat seperti ambulance. "Bayangkan jika ada masyarakat yang sakit, ditambah lagi air laut yang surut maka harus menunggu sampai pagi. Bisa-bisa pasiennya keduluan meninggal dunia,” gerutunya.

Tak dapat dipungkiri keberadaan infrastruktur yang memadai adalah kunci untuk menggesa pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, karena infrastruktur dasar, seperti jalan jembatan, dan pelabuhan merupakan akses penghubung dalam rangka membuka isolasi dan memperlancar mobilisasi barang dan manusia yang mampu mempercepat roda perekonomian di suatu wilayah.

Atas dasar itu, Pemkab Kepulauan Meranti mengutamakan pembangunan infrastruktur mulai dari pedesaan hingga ke ibukota kabupaten. Menurut Said Hasyim, infrastruktur sangat penting untuk mendorong pemerataan ekonomi dan mengatasi kesenjangan antar wilayah.

"Dari hasil evaluasi yang dilakukan kita punya beberapa masalah krusial, yakni masih terbatasnya infrastruktur dalam rangka membuka isolasi desa dan kecamatan. Ini yang perlu dan segera dituntaskan," ujar Said Hasyim.

Tunda bangun kantor
Meski memasuki periode kedua menjabat kepala daerah, Bupati Irwan belum bernafsu membangun kantor pemerintahan yang megah dan mewah. Dia terlebih dahulu mengutamakan kebutuhan masyarakat banyak. "Untuk saat ini kami menunda pembangunan kantor pemerintahan,” tegas dia.

Membangun kantor itu tidak susah, gumam Irwan. Menurutnya, jika kantor yang dibangun terlebih dahulu maka yang menikmati hanya segelintir. Tapi jika jalan yang dibangun maka yang menikmatinya seluruh masyarakat. Namun dia menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur akan dilakukan secara bertahap karena terbatasnya anggaran.

Beban membangun infrastruktur jalan di daerah ini merupakan yang terberat di Provinsi Riau. Butuh anggaran dua kali lipat dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran tersebut Irwan sangat berharap sharing budget provinsi dan pemerintah pusat.

Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengajukan usulan kenaikan status jalan poros tersebut menjadi jalan nasional atau jalan provinsi sehingga beban biayanya ditanggung APBD provinsi maupun APBN pusat. “Kita tidak banyak dapat anggaran pembangunan jalan dari pusat dan provinsi karena tidak ada satu pun status jalan di daerah kita ini berstatus jalan nasional dan jalan provinsi. Akibatnya kita terpaksa membangun dengan dana sendiri,” keluh mantan Camat Lubuk Baja Kota Batam itu.

Padahal sambung Irwan, jalan poros antar kecamatan seharusnya menjadi tanggungjawab provinsi. Sedangkan jalan poros antar kabupaten dan jalan kabupaten ke provinsi menjadi jalan nasional. Selanjutnya jalan antar desa menjadi tanggungjawab kabupaten. Ada 10 ruas jalan diusulkan untuk dinaikkan statusnya menjadi jalan provinsi. Diantaranya ruas jalan Mengkikip-Kampung Balak dan Kampung Balak-Selatpanjang dengan panjangnya mencapai 339 kilometer.

Sementara itu walaupun sudah banyak jalan yang terbangun, Bupati mengakui akses jalan di Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya di tiap kecamatan masih banyak yang belum memadai.

"Baik buruknya akses jalan sangat mempengaruhi aktivitas dan perekonomian masyarakat. Saat ini masih banyak pedesaan yang ekonominya tidak berkembang karena buruknya akses jalan," ujarnya.

Karena itu, Irwan melanjutkan, pembangunan jalan akan terus dilakukan setiap tahun. "Fokus membangun jalan ini dimaksudkan untuk menyambung rentang akses antar desa, dan kecamatan yang bisa digunakan oleh masyarakat untuk membawa hasil pertanian dan sebagai akses lainnya," katanya.

Saat ini kata Irwan, Kepulauan Meranti terus membuka akses jalan poros dan jalan desa hal itu untuk memangkas rentang kendali dan terbukanya akses perekonomian.

Lokpri daerah perbatasan
Kepulauan Meranti memiliki luas wilayah 3.598,06 Km daratan dan 3.224,79 Km wilayah laut. Daerah ini juga beranda terdepan Indonesia, karena berbatasan langsung dengan negeri jiran Malaysia. Karenanya, pembangunan dan perbaikan infrastuktur di daerah perbatasan ini dipandang sangat penting dilakukan bersama dengan pemerintah provinsi dan pusat. Apalagi mengingat daerah penghasil sagu terbaik di dunia itu masih terhambat keterbatasan anggaran.

"Kita tidak bisa sendiri membangun daerah ini. Kita sangat butuh peran pemerintah pusat dan provinsi. Daerah kita yang menjadi beranda terdepan NKRI ini perlu dibangun dengan baik. Kita miris jika melihat sisi wilayah Indonesia yang gelap gulita," sebut Irwan.

Dengan sedikit menyindir, Irwan mengaku tidak ingin akibat minimnya infrastruktur melunturkan nasionalisme masyarakatnya. Terlebih mayoritas masyarakatnya memang bekerja mencari nafkah di Malaysia. “Kita tidak ingin ada istilah, Garuda di dadaku ringgit di perutku, sebagai akibat minimnya infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi kita,” ucapnya.

Selain itu, alam Kepulauan Meranti yang tidak memiliki bahan galian C untuk bahan material pembangunan, masih butuh pasokan material dari daerah lain. Seperti untuk kebutuhan tanah uruk, tanah timbun, tanah sirtu, pasir maupun berbagai jenis bebatuan lainnya dalam rangka pelaksanaan konstruksi bangunan.

Dengan kondisi itu, dalam menentukan besaran anggaran biaya membangun suatu pekerjaan fisik di Kepulauan Meranti harus dihitung minimal dua kali lipat dari anggaran normal selama ini.

Untuk itu semua persoalan mendasar tersebut dibutuhkan kebijakan strategis dari pemerintah pusat. Kebijakan yang harus berpihak pada kebutuhan dan kepentingan serta masa depan masyarakat Kepulauan Meranti.

"Diharapkan negara hadir disini sesuai dengan program yang jadi andalan pemerintah saat ini yakni Nawacita," ungkap Irwan.

Meski demikian Irwan memiliki optimisme tinggi daerah ini akan maju. Alasannya, daerah ini sudah ditetapkan sebagai lokasi prioritas (Lokpri) pembangunan perbatasan dan menjadi pilot project retorasi gambut nasional. Perubahan politik di level provinsi juga membuat Irwan berkeyakinan akan semakin besar perhatian Pemerintah Provinsi Riau terhadap Kepulauan Meranti sebagai kabupaten termuda.

Kinerja Pemerintah daerah yang dinilai berhasil membangun infrastruktur dasar diapresiasi dan mendapat tanggapan dari Dedi Putra wakil rakyat yang duduk di Komisi B DPRD Kepulauan Meranti.

Anggota Komisi yang membidangi permasalahan ekonomi dan pembangunan itu mengatakan pemerintah daerah tentu memiliki banyak keterbatasan untuk memenuhi seluruh harapan masyarakat. Namun setidaknya, dengan sedikit sentuhan itu membuat tidak ada lagi masyarakat yang terisolir.

"Ini sudah bagus, namun pembangunan yang dilakukan hendaknya lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas, karena itu sangat penting bagi kelanjutan pembangunan kedepannya," kata Dedi.

Politisi Partai berlambang Ka'bah itu juga menilai belum membangun kantor dan fokus ke infrastruktur adalah pilihan tepat mengingat banyak infrastuktur yang belum memadai.

"Inilah yang dinamakan pemerintahan yang pro rakyat yang tidak semata mata mementingkan kepentingan pemerintahan saja. Kalau bangun kantor itu dilihat dari aspek kebutuhannya, kalau bangun jalan kan sudah jelas," ungkap Dedi.

Menyikapi perkembangan dan kemajuan yang telah dicapai Kepulauan Meranti juga mendapat apresiasi dari sejumlah tokoh, salah satunya Anggota Komisi XI DPR RI H. Jon Erizal. Menurutnya meski Meranti hanya memilki anggaran yang kecil namun pengalokasian anggaran di Meranti sangat efektif dan tepat sasaran sehingga memberikan dampak yang luar biasa bagi kesejahteraan masyarakat.

"Dengan anggaran yang hanya 1 triliun lebih dan biaya pembangunan yang begitu tinggi banyak hal yang bisa dibuat, uang yang ada digunakan sangat tepat guna," kata Jon beberapa waktu lalu sewaktu berkunjung ke Kepulauan Meranti.


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Kasus Dugaan Proyek Jalan, KPK Panggil Mantan Anggota DPRD Bengkalis
  • Hadiri Syukuran Gubri dan Wagubri, Alfedri Berharap Riau Lebih Maju Dipimpin Syamsuar
  • Siaga Karhutla, 54 Titik Panas Terdeteksi di Riau
  • Wabup Inhil Hadiri Haul Syekh Abdul Qodir Jailani
  • HSPN 2019, Polres Meranti Bersama Instansi Terkait Lakukan Gotong Royong Massal
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved