Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

09:34 - HSPN 2019, Polres Meranti ...
22:43 - Bahas Usulan Pemindahan Em...
14:28 - Dishub: Tarif Parkir Roda ...
11:45 - Pejabat Meranti Diancam Tu...
11:11 - Enam Rumah dan 10 Sarang W...
16:21 - Baru Dibangun, Rumah Bantu...
14:59 - Memilukan, Umur 15 Tahun T...
16:52 - Penuturan Istri di Meranti...
15:17 - Kasus Meningkat, Dinsos P3...
19:56 - Ini Jawaban Kepala DLH Mer...
17:32 - Puluhan Massa Unjukrasa Tu...
21:36 - YFMM Berbagi Kebaikan dala...
12:47 - Dikepung Titik Panas, Beso...
11:54 - Soal Polemik Sampah, DLH M...
11:51 - Pemindahan Embarkasi Haji ...
19:26 - Forum Genre Meranti Sosial...
17:17 - Jenazah Mirhak Awak Kapal ...
21:13 - Pejabat Eselon II Meranti ...
14:05 - Protes Asap Busuk, Warga G...
17:55 - Ketua DPRD Meranti: Jika T...
15:15 - Usulan Program Minim, Peja...
08:19 - Dinsos P3APPKB Meranti Dor...
22:04 - Kemeriahan Perang Air Mera...
16:31 - Volume Sampah di Selatpanj...
17:05 - Digelar 6 Hari, Begini Per...
16:10 - Polemik Pakaian Minim Saat...
14:42 - LAMR Meranti Tegaskan Tida...
18:50 - Gerakan Peduli orang Sakit...
16:23 - Impor Ditolak, Warga Tetap...
20:45 - Polemik Lomba Mancing Masi...
15:55 - Melompat dari Sampan, Jefr...
14:23 - Persoalan Lomba Mancing Ma...
20:05 - Listrik di Rangsang Sudah ...
11:28 - Dituduh Curang, Pemenang L...
11:25 - Boros, Lampu Kantor Bupati...
18:46 - PPK Tebingtinggi Kesulitan...
16:51 - Tahun Ini Pemkab Meranti R...
18:00 - Pacu Peningkatan PAD, BPPR...
14:28 - Diterjang Angin Badai, Der...
17:21 - Festival Perang Air akan P...
17:06 - HIPMAM Gelar Seminar Motiv...
21:18 - Meranti Berpotensi Jadi Ko...
19:38 - Kasus DBD di Meranti, Satu...
20:23 - 337 Sertifikat PTSL Dibagi...
17:01 - Mayat yang Hanyut di Laut ...
20:10 - Jalan Pramuka akan Tambah ...
19:21 - Segera Rampung, Pelabuhan ...
15:19 - Pendapatan Denda Atas Pind...
17:47 - Pemkab Meranti Keluarkan S...
16:41 - Bupati Meranti Sebut Nilai...
 
Proyeksi RAPBD Meranti 2019 Sebesar Rp 1,6 T, Pemkab Tetap Kedepankan Skala Prioritas
Rabu, 14/11/2018 - 15:13:11 WIB
  Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim salam komando bersama Pimpinan DPRD usai penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rencana APBD tahun 2019
Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim salam komando bersama Pimpinan DPRD usai penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rencana APBD tahun 2019
TERKAIT:

SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kepulauan Meranti melakukan pembahasan RAPBD tahun 2019. Proyeksi pendapatan dan belanja dalam RAPBD tahun depan itu disepakati sebesar Rp1,6 triliun lebih.

Hal itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2019, Selasa (13/11/2018).

Dalam rapat paripurna KUA-PPAS itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Said Hasyim menyampaikan rincian pendapatan daerah sebesar Rp1.671.298.473.372 naik sebesar Rp494.097.765.000 dari APBD murni tahun 2018 yakni sebesar Rp1.178.200.708.372.

Dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp83.072.500.000 yang komposisinya terdiri dari pajak daerah sebesar Rp13.560.000.000, retribusi daerah Rp1.537.500.000, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp18.500.000.000, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah  sebesar Rp49.475.000.000.

Selain itu dana perimbangan diasumsikan sebesar Rp992.927.175.000 yang terdiri dari bagi hasil bukan pajak sebesar Rp352.582.717.000, Dana Alokasi Umum sebesar Rp428.149.478.000
Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp142.051.487.000, dan Dana Alokasi Khusus non Fisik sebesar Rp70.143.493.000

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah direncanakan pada RAPBD tahun 2019 sebesar Rp595.298.798.372 yang terdiri dari hibah dana BOS sebesar Rp21.500.000.000, DBH Propinsi sebesar Rp66.381.291.372, dana penyesuaian otonomi khusus sebesar Rp118.692.507.000, dan bantuan keuangan propinsi sebesar Rp388.725.000.000.

Sedangkan belanja daerah tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp1.668.708.321.269 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp597.623.388.230, dan belanja langsung sebesar Rp1.071.084.933.039.

Said Hasyim juga mengatakan selanjutkan akan segera dibahas antara Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Lebih lanjut dikatakan Pemkab Kepulauan Meranti tetap melaksanakan program kegiatan dengan mengedepankan skala prioritas.

"Untuk pos pendapatan dan belanja daerah mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Dan ini merupakan langkah maju pemkab Kepulauan Meranti, meskipun dalam kondisi terbatas. Adapun anggaran yang besar ini tetap kita serap pada kegiatan skala prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dimana masih banyak infrastuktur yang belum selesai," kata Said.

Disampaikan juga bahwa Rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2019 telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kondisi yang ada dan aspirasi masyarakat, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Sedangkan masalah krusial yang menjadi sorotan DPRD adalah terkait pembayaran gaji honorer Kemenag. Pihak legislatif itu meminta kepada Pemkab Kepulauan Meranti untuk mengakomodir dan mengalokasikan anggaran gaji guru tersebut.

Wakil Bupati juga menekankan, bahwa setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan dan hasil yang diharapkan dapat dicapai.

"Diharapkan pemanfaatan anggaran berjalan tepat sasaran, tepat waktu serta memperoleh hasil yang baik dan pada gilirannya akan terbentuk suatu tata kelola pemerintahan yang baik dan benar sehingga memberi dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepulauan Meranti," ungkapnya.

Ketua DPRD, H Fauzi hasan dalam kesempatan lain meminta kepada Pemkab Kepulauan Meranti untuk lebih intens dalam melakukan koordinasi ke tingkat Propinsi.

"Seperti diketahui, proyeksi anggaran 2019 itu banyak diperoleh dari propinsi. Untuk itu kita meminta kepada OPD terkait untuk lebih melakukan koordinasi, dan komunikasi yang intens kepada pemerintah propinsi, jika tidak nanti dana itu tidak bisa kita gunakan," kata Fauzi Hasan.

Penulis : Ali Imroen
Editor : Yusni Fatimah




Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Hadiri Syukuran Gubri dan Wagubri, Alfedri Berharap Riau Lebih Maju Dipimpin Syamsuar
  • Siaga Karhutla, 54 Titik Panas Terdeteksi di Riau
  • Wabup Inhil Hadiri Haul Syekh Abdul Qodir Jailani
  • HSPN 2019, Polres Meranti Bersama Instansi Terkait Lakukan Gotong Royong Massal
  • IPKB Minta Arara Abadi Realisasikan Tanaman Kehidupan Bagi 7 Desa Bunut
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved