Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

09:34 - HSPN 2019, Polres Meranti ...
22:43 - Bahas Usulan Pemindahan Em...
14:28 - Dishub: Tarif Parkir Roda ...
11:45 - Pejabat Meranti Diancam Tu...
11:11 - Enam Rumah dan 10 Sarang W...
16:21 - Baru Dibangun, Rumah Bantu...
14:59 - Memilukan, Umur 15 Tahun T...
16:52 - Penuturan Istri di Meranti...
15:17 - Kasus Meningkat, Dinsos P3...
19:56 - Ini Jawaban Kepala DLH Mer...
17:32 - Puluhan Massa Unjukrasa Tu...
21:36 - YFMM Berbagi Kebaikan dala...
12:47 - Dikepung Titik Panas, Beso...
11:54 - Soal Polemik Sampah, DLH M...
11:51 - Pemindahan Embarkasi Haji ...
19:26 - Forum Genre Meranti Sosial...
17:17 - Jenazah Mirhak Awak Kapal ...
21:13 - Pejabat Eselon II Meranti ...
14:05 - Protes Asap Busuk, Warga G...
17:55 - Ketua DPRD Meranti: Jika T...
15:15 - Usulan Program Minim, Peja...
08:19 - Dinsos P3APPKB Meranti Dor...
22:04 - Kemeriahan Perang Air Mera...
16:31 - Volume Sampah di Selatpanj...
17:05 - Digelar 6 Hari, Begini Per...
16:10 - Polemik Pakaian Minim Saat...
14:42 - LAMR Meranti Tegaskan Tida...
18:50 - Gerakan Peduli orang Sakit...
16:23 - Impor Ditolak, Warga Tetap...
20:45 - Polemik Lomba Mancing Masi...
15:55 - Melompat dari Sampan, Jefr...
14:23 - Persoalan Lomba Mancing Ma...
20:05 - Listrik di Rangsang Sudah ...
11:28 - Dituduh Curang, Pemenang L...
11:25 - Boros, Lampu Kantor Bupati...
18:46 - PPK Tebingtinggi Kesulitan...
16:51 - Tahun Ini Pemkab Meranti R...
18:00 - Pacu Peningkatan PAD, BPPR...
14:28 - Diterjang Angin Badai, Der...
17:21 - Festival Perang Air akan P...
17:06 - HIPMAM Gelar Seminar Motiv...
21:18 - Meranti Berpotensi Jadi Ko...
19:38 - Kasus DBD di Meranti, Satu...
20:23 - 337 Sertifikat PTSL Dibagi...
17:01 - Mayat yang Hanyut di Laut ...
20:10 - Jalan Pramuka akan Tambah ...
19:21 - Segera Rampung, Pelabuhan ...
15:19 - Pendapatan Denda Atas Pind...
17:47 - Pemkab Meranti Keluarkan S...
16:41 - Bupati Meranti Sebut Nilai...
 
Kebutuhan Mendesak, Tapi Pembentukan UPT Damkar Meranti Tidak Disetujui
Kamis, 08/11/2018 - 13:25:34 WIB
alaksa BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti, M Edy Afrizal.
alaksa BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti, M Edy Afrizal.
TERKAIT:
 
  • Kebutuhan Mendesak, Tapi Pembentukan UPT Damkar Meranti Tidak Disetujui
  • Hingga Desember 2018, 44 Kepala Desa di Meranti Akhiri Masa Jabatan
  •  

    SELATPANJANG - Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat terkait potensi bencana dan kebakaran lahan dan rumah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepulauan Meranti telah mengusulkan pendirian Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran (Damkar) di delapan kecamatan.

    UPT ini didirikan untuk memberikan pelayanan dan tindakan cepat tanggap terhadap bencana kebakaran dan mempermudah koordinasi dan komunikasi dalam penanggulangan kebakaran di wilayah kecamatan.

    "Rencana pembentukan UPT di delapan Kecamatan ini tidak hanya untuk mempermudah pelayanan tindakan cepat terhadap bencana kebakaran saja. Melainkan juga untuk penanganan bencana lainnya yang bisa terjadi kapan saja atau setiap saat," kata Kalaksa BPBD Kabupaten Kepulauan Meranti, M Edy Afrizal, Kamis (8/11/2018).

    Namun pria yang akrab disapa panglima itu mengatakan pengajuan terhadap pembentukan UPT Damkar itu belum bisa diakomodir dan tidak disetujui. Hal yang mendasarinya adalah anggaran yang tidak mencukupi.

    "Usulan ini sudah kita usulkan tahun 2017 lalu ke Bagian Organisasi Tata Laksana Sekretariat Daerah, namun ditolak karena anggaran yang tidak mencukupi. Sedangkan koordinasi kita ke propinsi juga tidak membuahkan hasil, evaluasi mereka terhadap kebutuhan ini belum mendesak," ungkap Edy.

    Ditambahkannya, pembentukan UPT Damkar ini memang menjadi kebutuhan yang sangat mendesak, hal ini dikarenakan kondisi geografis Kepulauan Meranti yang berpulau yang tidak memungkinkan anggota Damkar untuk menuju lokasi dengan segera.

    Dia juga menjelaskan untuk tindakan cepat untuk pemadaman kebakaran, minimal 15 menit sampai ke lokasi kejadian.

    "Kondisi geografis wilayah kita yang berpulau yang dipisahkan oleh laut yang menyebabkan kita susah untuk menjangkau lokasi dengan efektif, itulah yang mendasari kita untuk membentuk UPT ini," kata Edy lagi.

    Kalaksa BPBD merincikan adapun kecamatan yang direncanakan pembentukan UPT Damkar adalah Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Tebing Tinggi Timur, Rangsang, Rangsang Pesisir, Rangsang Barat, Merbau, Pulau Merbau, dan Tasik Putri Puyu.

    "Untuk pembentukan UPT Damkar itu nantinya ada pembiayaan untuk personil dan biaya rutin, jika dikalkulasikan untuk satu UPT hanya Rp5 juta perbulan," ringkas Edy.

    Penulis : Ali Imroen
    Editor : Yusni Fatimah


    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0813 7176 0777
    via EMAIL: redaksi@halloriau.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)

     
    Berita Lainnya :
  • Siap Saingi Go-Pay dan OVO, T-Cash Resmi Jadi LinkAja
  • Pertanyakan Nasibnya, Honorer K II: Satu Teman Kami Meninggal Tanpa Melihat SK-nya
  • Kasus Dugaan Proyek Jalan, KPK Panggil Mantan Anggota DPRD Bengkalis
  • Hadiri Syukuran Gubri dan Wagubri, Alfedri Berharap Riau Lebih Maju Dipimpin Syamsuar
  • Siaga Karhutla, 54 Titik Panas Terdeteksi di Riau
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved