Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

09:34 - HSPN 2019, Polres Meranti ...
22:43 - Bahas Usulan Pemindahan Em...
14:28 - Dishub: Tarif Parkir Roda ...
11:45 - Pejabat Meranti Diancam Tu...
11:11 - Enam Rumah dan 10 Sarang W...
16:21 - Baru Dibangun, Rumah Bantu...
14:59 - Memilukan, Umur 15 Tahun T...
16:52 - Penuturan Istri di Meranti...
15:17 - Kasus Meningkat, Dinsos P3...
19:56 - Ini Jawaban Kepala DLH Mer...
17:32 - Puluhan Massa Unjukrasa Tu...
21:36 - YFMM Berbagi Kebaikan dala...
12:47 - Dikepung Titik Panas, Beso...
11:54 - Soal Polemik Sampah, DLH M...
11:51 - Pemindahan Embarkasi Haji ...
19:26 - Forum Genre Meranti Sosial...
17:17 - Jenazah Mirhak Awak Kapal ...
21:13 - Pejabat Eselon II Meranti ...
14:05 - Protes Asap Busuk, Warga G...
17:55 - Ketua DPRD Meranti: Jika T...
15:15 - Usulan Program Minim, Peja...
08:19 - Dinsos P3APPKB Meranti Dor...
22:04 - Kemeriahan Perang Air Mera...
16:31 - Volume Sampah di Selatpanj...
17:05 - Digelar 6 Hari, Begini Per...
16:10 - Polemik Pakaian Minim Saat...
14:42 - LAMR Meranti Tegaskan Tida...
18:50 - Gerakan Peduli orang Sakit...
16:23 - Impor Ditolak, Warga Tetap...
20:45 - Polemik Lomba Mancing Masi...
15:55 - Melompat dari Sampan, Jefr...
14:23 - Persoalan Lomba Mancing Ma...
20:05 - Listrik di Rangsang Sudah ...
11:28 - Dituduh Curang, Pemenang L...
11:25 - Boros, Lampu Kantor Bupati...
18:46 - PPK Tebingtinggi Kesulitan...
16:51 - Tahun Ini Pemkab Meranti R...
18:00 - Pacu Peningkatan PAD, BPPR...
14:28 - Diterjang Angin Badai, Der...
17:21 - Festival Perang Air akan P...
17:06 - HIPMAM Gelar Seminar Motiv...
21:18 - Meranti Berpotensi Jadi Ko...
19:38 - Kasus DBD di Meranti, Satu...
20:23 - 337 Sertifikat PTSL Dibagi...
17:01 - Mayat yang Hanyut di Laut ...
20:10 - Jalan Pramuka akan Tambah ...
19:21 - Segera Rampung, Pelabuhan ...
15:19 - Pendapatan Denda Atas Pind...
17:47 - Pemkab Meranti Keluarkan S...
16:41 - Bupati Meranti Sebut Nilai...
 
BPK Turun, Pejabat Pengadaan di Meranti Dilarang Keluar Daerah
Rabu, 24/10/2018 - 15:13:59 WIB
Briefing dengan tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Riau.
Briefing dengan tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Riau.
TERKAIT:
 
  • BPK Turun, Pejabat Pengadaan di Meranti Dilarang Keluar Daerah
  • BPK RI Audit Keuangan, Pejabat Meranti Dilarang Keluar Daerah
  •  

    SELATPANJANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Riau akan turun ke Kepulauan Meranti. Kedatangan BPK ini guna mengaudit semua penganggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

    Agar proses pemeriksaan berjalan lancar, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Yulian Norwis SE MM, mengintruksikan kepada Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)dan pejabat pengadaan barang dan jasa untuk berada di tempat.

    "Agar proses pemeriksaan berjalan dengan baik saya minta PA, KPA dan PPTK serta pejabat pengadaan barang dan jasa selama proses pemeriksaan Standbye ditempat," ujar Sekda Meranti, saat memimpin acara Briefing dengan tim pemeriksa BPK RI Perwakilan Riau, di ruang Melati Kantor Bupati, Rabu (24/10/2018).

    Seperti diketahui, proses pemeriksaan berlangsung hingga 30 hari kedepan. Kedatangan tim pemeriksa BPK RI perwakilan Riau kali ini berbeda dari biasanya, jika sebelumnya pemeriksaan dilakukan pada awal tahun, saat ini pemeriksaan dilakukan pada akhir tahun. Hal itu bukannya tidak beralasan menurut ketua tim pemeriksa BPK RI untuk Meranti Ahmad Syukri, kedatangan dirinya bersama tim pemeriksa lainnya lebih awal berhubung Kabupaten Kepulauan Meranti telah mendapat 6 kali WTP untuk itu perlu melengkapi Laporan LKPD, karena kedepan proses pemeriksaan akan melibatkan akuntan publik secara independen.

    Adapun yang menjadi sasaran pemeriksaan tim BPK RI Perwakilan Riau kali ini, dikatakan Syukri meliputi, belanja barang dan modal mulai dari kegiatan sampai belanja yang diserahkan kepada pihak ketiga. Baik itu berupa barang, bangunan dan lainnya.

    Untuk itu, selama proses pemeriksaan Syukri meminta PA, KPA dan PPTK wajib hadir dengan menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan, ia mewanti-wanti kepada Kepala OPD dan pejabat terkait jika tidak hadir saat pemeriksaan maka dokumen tidak dapat diperiksa dan OPD bersangkutan akan menjadi catatan bagi BPK RI.

    "Saat turun ke lapangan kami harapkan PA, KPA, PPTK wajib hadir dengan menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan, jika tidak hadiri pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan dan akan menjadi catatan kami," tegas Syukri.

    Ia juga menambahkan pemeriksaan yang dilakukan kali ini bukan hanya seputar pengadaan fisik tetapi juga pengadaan langsung dan pengadaan lainnya. Untuk itu Bagian yang menangani masalah pengadaan terutama Pihak ULP Meranti, Pokja, konsultan perencana dan rekanan pemenang ketika pemeriksaan dapat dihadirkan untuk melakukan kroscek langsung.

    Penulis: Ali Imroen
    Editor : Yusni Fatimah

    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0813 7176 0777
    via EMAIL: redaksi@halloriau.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)

     
    Berita Lainnya :
  • Kasus Dugaan Proyek Jalan, KPK Panggil Mantan Anggota DPRD Bengkalis
  • Hadiri Syukuran Gubri dan Wagubri, Alfedri Berharap Riau Lebih Maju Dipimpin Syamsuar
  • Siaga Karhutla, 54 Titik Panas Terdeteksi di Riau
  • Wabup Inhil Hadiri Haul Syekh Abdul Qodir Jailani
  • HSPN 2019, Polres Meranti Bersama Instansi Terkait Lakukan Gotong Royong Massal
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved