Pokir Anggota DPRD Meranti Banyak Tuai Kritikan Masyarakat
Kamis, 11 Oktober 2018 - 06:37:32 WIB
SELATPANJANG - Pokok pikiran (pokir) aspirasi masyarakat yang ditampung anggota DPRD Kepulauan Meranti saat masa reses diduga banyak tidak masuk jalur Musrenbang.
Akibatnya aspirasi konstituen ini banyak mendapat kritikan dari masyarakat, pasalnya pembangunan yang dilakukan belum masuk dalam kebutuhan yang mendesak, sebaliknya kebutuhan yang sangat mendesak malah tidak dibangun.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPU PRPKP) Kabupaten Kepulauan Meranti, H Herman ST mengaku banyak mendapat aduan dari masyarakat, yang menilai bahwa proyek Pokir yang dilaksanakan DPU PTPKP tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak.
Akibatnya, DPU PRPKP disalahkan oleh warga yang merasa tak bisa menikmati proyek tersebut.
"Ada semenisasi jalan di salah satu desa yang lokasi proyeknya tidak ada permukiman masyarakat. Di lokasi tersebut hanya ada kandang sapi, ada juga jalan menuju semak, disana juga tidak ada rumah warga, kadang pusing saya menghadapi Pokir-pokir ini," kata Herman.
Herman mengaku terpaksa mengeksekusi proyek Pokir tersebut. Karena Pokir sudah terlanjur masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2018. Lagipula ia juga tidak terlibat pada saat pembahasan DIPA.
"90 persen kegiatan disini merupakan Pokir hasil reses anggota dewan, saya baru bertugas disini, barang ini sudah ada. Ada 82 paket Pokir dalam APBD murni. Seharusnya kan kepala dinas dilibatkan dalam pembahasan, dengan demikian dinas bisa mencoret kegiatan yang terindikasi akan menuai masalah sosial," ujar Herman.
Penulis: Ali Imroen
Editor: Yusni Fatimah
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :