Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

20:33 - Antisipasi Karhutla, LAMR ...
19:19 - Hingga Februari, sudah 20 ...
09:34 - HSPN 2019, Polres Meranti ...
22:43 - Bahas Usulan Pemindahan Em...
14:28 - Dishub: Tarif Parkir Roda ...
11:45 - Pejabat Meranti Diancam Tu...
11:11 - Enam Rumah dan 10 Sarang W...
16:21 - Baru Dibangun, Rumah Bantu...
14:59 - Memilukan, Umur 15 Tahun T...
16:52 - Penuturan Istri di Meranti...
15:17 - Kasus Meningkat, Dinsos P3...
19:56 - Ini Jawaban Kepala DLH Mer...
17:32 - Puluhan Massa Unjukrasa Tu...
21:36 - YFMM Berbagi Kebaikan dala...
12:47 - Dikepung Titik Panas, Beso...
11:54 - Soal Polemik Sampah, DLH M...
11:51 - Pemindahan Embarkasi Haji ...
19:26 - Forum Genre Meranti Sosial...
17:17 - Jenazah Mirhak Awak Kapal ...
21:13 - Pejabat Eselon II Meranti ...
14:05 - Protes Asap Busuk, Warga G...
17:55 - Ketua DPRD Meranti: Jika T...
15:15 - Usulan Program Minim, Peja...
08:19 - Dinsos P3APPKB Meranti Dor...
22:04 - Kemeriahan Perang Air Mera...
16:31 - Volume Sampah di Selatpanj...
17:05 - Digelar 6 Hari, Begini Per...
16:10 - Polemik Pakaian Minim Saat...
14:42 - LAMR Meranti Tegaskan Tida...
18:50 - Gerakan Peduli orang Sakit...
16:23 - Impor Ditolak, Warga Tetap...
20:45 - Polemik Lomba Mancing Masi...
15:55 - Melompat dari Sampan, Jefr...
14:23 - Persoalan Lomba Mancing Ma...
20:05 - Listrik di Rangsang Sudah ...
11:28 - Dituduh Curang, Pemenang L...
11:25 - Boros, Lampu Kantor Bupati...
18:46 - PPK Tebingtinggi Kesulitan...
16:51 - Tahun Ini Pemkab Meranti R...
18:00 - Pacu Peningkatan PAD, BPPR...
14:28 - Diterjang Angin Badai, Der...
17:21 - Festival Perang Air akan P...
17:06 - HIPMAM Gelar Seminar Motiv...
21:18 - Meranti Berpotensi Jadi Ko...
19:38 - Kasus DBD di Meranti, Satu...
20:23 - 337 Sertifikat PTSL Dibagi...
17:01 - Mayat yang Hanyut di Laut ...
20:10 - Jalan Pramuka akan Tambah ...
19:21 - Segera Rampung, Pelabuhan ...
15:19 - Pendapatan Denda Atas Pind...
 
Izin HO Dicabut, PAD Meranti Melayang Rp1,6 Miliar
Jumat, 07/09/2018 - 15:00:45 WIB

SELATPANJANG - Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepulauan Meranti dari sektor retribusi Izin Gangguan (HO) dipastikan hilang seiring terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 tahun 2017 tentang pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009.

Akibat tidak berlakunya izin gangguan ini, secara otomatis target PAD menurun dari tahun sebelumnya. Pendapatan dari sektor ini melayang sekitar Rp1,6 miliar dari target retribusi sebelumnya yakni sebesar Rp3 miliar.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kepulauan Meranti, Eri Suhairi mengatakan dengan dicabutnya peraturan tersebut, maka potensi PAD turun dengan persentase 50 persen.

“Dengan terbitnya Permendagri tersebut, maka secara otomatis izin HO ini juga dicabut, dan kita tidak memungutnya lagi dan tentunya PAD yang sudah ditetapkan dari sektor ini berkurang,” ungkapnya, Jumat (7/9/2018).

Padahal kata Eri, izin gangguan (HO) merupakan pendapatan potensial dari sektor retribusi, disusul retribusi IMB sebesar Rp300 juta, Grosir sebesar Rp50 juta, potong hewan Rp30 juta.

"Saat ini realisasi dari sektor retribusi baru mencapai Rp576 juta atau dengan persentase 20 persen, dan itu sudah termasuk piutang HO tahun lalu," kata Eri lagi.

Dikatakan Eri lagi, walaupun UU lebih tinggi posisinya dari Permendagri, namun pihaknya tetap tidak berani dan menghentikan pungutan retribusi HO.

"Kami sudah koordinasi dengan kabupaten dan kota lain, ada yang masih memungut dan ada yang tidak yang jelas sejak dibawah saya, kami memang tidak ada lagi memungut retribusi HO ini," ungkap Eri Suhairi.

Selanjutnya, untuk pajak pihaknya mempunyai target sebesar Rp12 miliar. Saat ini baru mencapai Rp8 miliar.

Adapun target pajak dan realisasinya adalah sebagai berikut, pajak penerangan jalan sebesar Rp4 miliar baru tercapai Rp2.639 miliar atau dengan persentase 66 persen, pajak hotel dengan target Rp616 juta dan tercapai dengan surplus sebesar Rp850 juta, pajak restoran target Rp2 miliar dan baru mencapai Rp1,4 miliar, pajak reklame targetnya Rp250 juta tercapai dengan surplus Rp392 untuk itu tahun berikutnya target dari sektor pajak reklame akan dinaikkan menjadi Rp300 juta, selanjutnya pajak walet dengan target Rp760 juta dan baru terealisasi Rp334 juta.

Penulis: Ali Imroen
Editor : Yusni Fatimah



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Dua Pelaku Pencurian 6 Unit Komputer SD Berhasil Diringkus Polisi
  • Ilham Yasir Secara Aklamasi Ditunjuk Pimpin KPU Riau
  • Tolak Wacana Dwifungsi ABRI, Gerindra: Lebih Baik TNI Tambah Batalyon atau Brigade
  • Sudah Tujuh Kecamatan Gelar Musrenbang, Bupati Yopi Apresiasi Antusias Warga
  • 250 Hektar Kebun Sawit dan Karet Terbakar di Bengkalis Akibat Karhutla
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved