Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

18:03 - Dugaan Korupsi Dana Bantah...
11:10 - Sambut HUT Bhayangkara ke ...
20:08 - Roro Insit Meranti Kembali...
22:05 - Predikat Paripurna Bintang...
20:56 - Jika Benar, DPRD Tak akan ...
19:28 - Tunggakan BPJS Mandiri Mas...
21:28 - Tim Kemenko Polhukam Kunju...
19:35 - Ponton Pelabuhan Tanjung S...
17:05 - Pesta Sungai Bokor 2019 ak...
22:09 - KPID Riau Bentuk KCSI di K...
21:50 - Bupati Meranti Buka Kejurd...
17:12 - Mobil Dinas Pemkab Meranti...
14:18 - Embarkasi Antara Riau Tida...
19:06 - KPU Meranti Ajukan Anggara...
19:43 - Ramdoor Pelabuhan Tanjung ...
18:03 - Polemik Penetapan Ibukota ...
20:19 - Tidak Ada Izin, Papan Rekl...
17:47 - ASN dan Honorer di Meranti...
19:16 - Nambah Cuti Idul Fitri, Pe...
16:03 - Tidak Dipungut Retribusi, ...
20:28 - Pulang Mudik, Kabid Kebers...
17:09 - Layanan Angkut Libur Lebar...
19:30 - Antrean Panjang Mengular C...
11:56 - Bupati Meranti Dijadwalkan...
19:17 - Roro Desa Insit Beroperasi...
15:18 - Tahap Commissioning, Peres...
19:24 - 1 Juni, Gubri Resmikan Ror...
17:28 - Berkat Viral di Medsos, Fi...
19:55 - Pemkab Meranti Usulkan Tar...
10:24 - TimPora Kepulauan Meranti ...
18:17 - Sidak BBPOM di Meranti, Cu...
19:24 - Kembangkan Tasik Nambus, D...
19:34 - Antisipasi Sengketa, Wakil...
19:28 - Penambahan Fasilitas, RTH ...
19:27 - Disparpora Meranti Gelar F...
16:05 - Jalin Silaturahmi, zAzg Me...
15:32 - Warga Selatpanjang Waspada...
13:42 - Setelah Masuk Rekor MURI d...
18:04 - Sidak Bulan Ramadan, Pegaw...
12:05 - Safari Ramadan Gubri ke Me...
16:14 - Pemkab Meranti Anggarkan R...
22:30 - Bupati dan Kades Se-Merant...
18:31 - Mahasiswa Diharap Bersabar...
16:22 - Istri Polisi Pojokkan Bupa...
16:07 - Pemkab Meranti Fasilitasi ...
15:00 - Pemerintah Desa Fokus Pada...
18:25 - Pemkab Meranti Minta Pemil...
15:05 - Pertama di Riau, Kepulauan...
19:32 - Selama Ramadan, Pemkab Mer...
16:36 - Prabowo-Sandi Menang Tipis...
 
Izin HO Dicabut, PAD Meranti Melayang Rp1,6 Miliar
Jumat, 07/09/2018 - 15:00:45 WIB

SELATPANJANG - Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepulauan Meranti dari sektor retribusi Izin Gangguan (HO) dipastikan hilang seiring terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 tahun 2017 tentang pencabutan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009.

Akibat tidak berlakunya izin gangguan ini, secara otomatis target PAD menurun dari tahun sebelumnya. Pendapatan dari sektor ini melayang sekitar Rp1,6 miliar dari target retribusi sebelumnya yakni sebesar Rp3 miliar.

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kepulauan Meranti, Eri Suhairi mengatakan dengan dicabutnya peraturan tersebut, maka potensi PAD turun dengan persentase 50 persen.

“Dengan terbitnya Permendagri tersebut, maka secara otomatis izin HO ini juga dicabut, dan kita tidak memungutnya lagi dan tentunya PAD yang sudah ditetapkan dari sektor ini berkurang,” ungkapnya, Jumat (7/9/2018).

Padahal kata Eri, izin gangguan (HO) merupakan pendapatan potensial dari sektor retribusi, disusul retribusi IMB sebesar Rp300 juta, Grosir sebesar Rp50 juta, potong hewan Rp30 juta.

"Saat ini realisasi dari sektor retribusi baru mencapai Rp576 juta atau dengan persentase 20 persen, dan itu sudah termasuk piutang HO tahun lalu," kata Eri lagi.

Dikatakan Eri lagi, walaupun UU lebih tinggi posisinya dari Permendagri, namun pihaknya tetap tidak berani dan menghentikan pungutan retribusi HO.

"Kami sudah koordinasi dengan kabupaten dan kota lain, ada yang masih memungut dan ada yang tidak yang jelas sejak dibawah saya, kami memang tidak ada lagi memungut retribusi HO ini," ungkap Eri Suhairi.

Selanjutnya, untuk pajak pihaknya mempunyai target sebesar Rp12 miliar. Saat ini baru mencapai Rp8 miliar.

Adapun target pajak dan realisasinya adalah sebagai berikut, pajak penerangan jalan sebesar Rp4 miliar baru tercapai Rp2.639 miliar atau dengan persentase 66 persen, pajak hotel dengan target Rp616 juta dan tercapai dengan surplus sebesar Rp850 juta, pajak restoran target Rp2 miliar dan baru mencapai Rp1,4 miliar, pajak reklame targetnya Rp250 juta tercapai dengan surplus Rp392 untuk itu tahun berikutnya target dari sektor pajak reklame akan dinaikkan menjadi Rp300 juta, selanjutnya pajak walet dengan target Rp760 juta dan baru terealisasi Rp334 juta.

Penulis: Ali Imroen
Editor : Yusni Fatimah



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Sekda Ajak DWP Rohul Dukung Kinerja Suami‎ Demi Pembangunan Daerah
  • Oknum Gunakan Nama KDDI sebagai Ladang Pencarian akan Dilaporkan
  • Dalam Satu Tahun, Polsek Bangko Berhasil Ungkap 17 Kasus Narkoba
  • Bupati Wardan Buka Kegiatan Manasik Haji 2019, Diikuti Oleh 564 JCH asal Inhil
  • Ketua Majelis Hakim Cuti, Sidang Dugaan Pemalsuan SK Menhut di PN Siak Ditunda
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved