Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

17:01 - Mayat yang Hanyut di Laut ...
20:10 - Jalan Pramuka akan Tambah ...
19:21 - Segera Rampung, Pelabuhan ...
15:19 - Pendapatan Denda Atas Pind...
17:47 - Pemkab Meranti Keluarkan S...
16:41 - Bupati Meranti Sebut Nilai...
16:28 - Penyerahan DPA Tahun Angga...
16:46 - Kofisel Meranti Gelar Pame...
15:25 - 235 Pejabat Eselon Kepulau...
10:48 - Peserta Tes Kesehatan CPNS...
21:54 - Ini Jadwal Pemeriksaan Kes...
21:13 - Pilkades Serentak Kepulaua...
16:20 - DPW FPI Kepulauan Meranti ...
21:17 - Sesuaikan dengan Kebijakan...
20:26 - Tingkatkan Persaingan UMKM...
12:51 - BKD Meranti: Tak Lengkapi ...
21:01 - DKPTPP Meranti Buka Rekrut...
17:22 - Hasil Tes CPNS Meranti Diu...
17:17 - BKD Meranti sudah Tugaskan...
15:37 - Tahun Ini, NJOP PBB Dua Ke...
12:29 - Masuki Musim Kemarau, BPBD...
19:49 - Dana Desa Meningkat, Bupat...
17:15 - Konsep Waterfront City, So...
14:56 - Pemkab Meranti Targetkan K...
20:08 - Sanksi Terlalu Berat dan T...
14:44 - Pokir dan Rencana Program ...
17:48 - Tahun Ini Puluhan Pamsimas...
20:54 - PWI Meranti Umumkan Pemena...
20:36 - Bupati Meranti akan Terima...
20:43 - Perekaman e-KTP Serentak N...
11:32 - Kampung Kami Tak Terisolir...
19:53 - Tabrakan Maut Sepeda Motor...
19:52 - Tingkatkan Kualitas Kopi L...
19:35 - Pembangunan Jembatan Selat...
19:32 - Hormati Keputusan Mendagri...
18:53 - RSUD Meranti Kini Dilengka...
17:43 - Sampaikan Pidato Hari Jadi...
20:45 - Meriahkan Hari Jadi ke-10 ...
19:47 - Keterbukaan Informasi Publ...
16:37 - DIPA Meranti Tahun 2019 Be...
17:59 - Disdukcapil Meranti Musnah...
07:47 - HUT Meranti dan Sagu, Sekd...
18:27 - Disperindagkop UKM Meranti...
17:36 - Agar Tidak Menumpuk, DLH M...
19:33 - Pawai Ta'aruf Kepulauan Me...
15:37 - Jennika, Atlet Wanita Mera...
18:48 - Tiga Peserta SKB CPNS Mera...
17:27 - Progress Pembangunan SIKIM...
17:54 - Sempena HUT Meranti, ASN D...
16:14 - Dinas Perkebunan Meranti S...
 
Pemkab Meranti Minta BPN Percepat Sertifikasi Aset
Selasa, 22/05/2018 - 23:25:03 WIB
Kepala BPKAD Kabuoaten Meranti, Marwan
Kepala BPKAD Kabuoaten Meranti, Marwan
TERKAIT:

SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Bagian Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti minta  Badan Pertanahan Nasional untuk mempercepat proses pengurusan sertifikat aset daerah setempat.

Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Marwan mengatakan percepatan pengurusan sertifikasi lahan aset itu dimaksudkan untuk mendapatkan dana pusat dalam melakukan pembangunan yang salah satu syaratnya lahan harus bersertifikat dan tidak bersengketa.

"Kami sudah meminta ke BPN untuk percepatan pengurusan sertifikatnya, namun sampai sekarang belum, terutama lahan yang akan dibangun menggunakan dana dari pusat," kata Marwan, Selasa (22/5/2018).

Lebih lanjut dikatakan ada beberapa infrastuktur di Kepulauan Meranti yang akan dibangun menggunakan APBN, jika lahan yang akan dibangun tersebut belum bersertifikat, dipastikan pembangunan tersebut akan ditunda.

"Lahan yang akan dilakukan pembangunan ini sangat mendesak untuk di sertifikasi, karena itu salah satu syarat yang ditetapkan jika menggunakan dana APBN. Saat ini sudah masuk tahap lelang, jika syarat itu belum dilengkapi maka pembangunan akan ditunda dan itu sangat disayangkan," kata Marwan.

"Sebenarnya sertifikasi lahan ini berada di OPD terkait, namun karena sebagian lahan ini hibah dari masyarakat, maka kami lah yang menanganinya," kata Marwan lagi.

Adapun lahan yang mendesak untuk di sertifikasi adalah lahan untuk pembangunan pelabuhan di Desa Lukit dan Semukut, pembangunan Kantor Camat Rangsang Pesisir dan beberapa pembangunan lainnya.

Pemkab Kepulauan Meranti mentargetkan penyelesaian sertifikat tanah aset milik daerah itu. Namun karena terkendala beberapa persoalan, proses sertifikasi aset milik pemkab tersebut berjalan lambat.

Marwan menuturkan, proses sertifikasi aset daerah sudah dilakukan pemkab Kepulauan Meranti sejak tahun 2016 lalu. Bahkan tiap tahun disediakan anggaran kurang lebih Rp200 juta untuk proses pembuatan sertifikat sejumlah aset daerah yang jumlahnya mencapai 152 bidang tanah, dengan ukuran luas yang bervariasi.

"Aset kita yang berupa lahan sebanyak 713 persil. Dimana sebanyak 682 persil merupakan hibah dari Bengkalis, dari jumlah itu, sebanyak 121 persil sudah bersertifikat, tahun ini sebanyak 27 persil yang kita urus, namun belum selesai," ungkap Marwan. 

Sementara itu Kepala TU Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Meranti, Joko mengatakan keterlambatan itu disebabkan adanya  mutasi beberapa kepala bidang di kantornya.

"Iya itu karena ada beberapa pegawai kita yang dimutasi, makanya agak terlambat, sekarang berkasnya sudah di Pekanbaru," kata Joko. 

Penulis: Ali Imroen
Editor: Budy

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Punya 300, Dishub Pekanbaru Berharap Perusahaan Bangun Halte
  • Waduh, Dari 318 Perkara Barang Ilegal yang Terungkap, Baru 8 P21
  • Demi Keadilan, Bawaslu Rohil Tertibkan APK yang Dipasang di Biilboard
  • Bupati Rohil Hadiri Panen Raya di Siak
  • 41 Peserta Lulus CPNS di Pekanbaru Serahkan Berkas
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved