Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

14:39 - Bersama Bupati Meranti, UA...
10:21 - Lautan Manusia Banjiri Kan...
19:14 - Kerjasama dengan Baznas, K...
11:34 - Pemesan Kamar Hotel Memblu...
16:06 - Sunatan Massal Bantu Ringa...
13:50 - Dilengkapi Fasilitas Baru,...
11:47 - Tidak Istitho’ah, Satu J...
08:21 - Wakil Bupati Lepas Keberan...
10:11 - Bupati Meranti Saran Bagi ...
12:08 - Buang Sampah Sembarangan, ...
17:51 - DPRD Ngotot Lahan Pasar Mo...
10:00 - EMP-MS Optimalkan Keselama...
14:17 - Mako Polres Meranti Selesa...
12:00 - Jadi Narasumber Pangan Nus...
18:16 - Habib Hamidi dan Sri Astut...
10:26 - Dijemput Bujang Dara, Atle...
15:28 - Mahasiswa UR Olah Kelapa J...
15:03 - Belum Beroperasi, RAPP Kem...
07:23 - Maksimalkan Peran BUMDes, ...
19:46 - Lima Perwakilan Negara dan...
15:56 - Tekan Angka Kekerasan Terh...
08:18 - Bank Sampah Selatpanjang B...
10:14 - Kapolsek Rangsang Raih Per...
17:17 - Protes Jalan Rusak, Warga ...
17:48 - Hingga Desember 2018, 44 K...
18:56 - Tujuh Kepala OPD Pemkab Ke...
18:20 - Limbah Sagu Diduga Penyeba...
16:21 - Tarif PBB di Meranti Dises...
18:55 - Pembangunan Dermaga Desa S...
07:44 - KPU Meranti Bakar 1081 lem...
17:24 - Tiga ASN dan 52 Honorer Pe...
07:08 - KPU Meranti Temukan 27 Sur...
17:53 - Bujang Dara Meranti Jalin ...
15:00 - Kapal Pembawa Minuman Kebu...
15:48 - Sanksi Menanti Pejabat Mer...
17:56 - Minyak Genangi Geladak Kap...
18:40 - Bupati Meranti Hadiri Rako...
04:34 - BBPOM Temukan Makanan Meng...
15:32 - Festival Cian Cui Kepulaua...
12:05 - BBPOM Temukan Boraks Pada ...
05:45 - KPID Riau Gelar Seminar Li...
10:04 - Dua Kali Berunjuk Rasa, Tu...
04:47 - Selama Ramadan, ASN Merant...
20:03 - Para Kades dan BNPB Apresi...
13:45 - Employee Volunteering Prog...
11:08 - Pemkab Meranti Buka 248 Fo...
09:58 - Lahan RSUD Meranti Digugat...
23:25 - Pemkab Meranti Minta BPN P...
10:54 - Tanjung Padang Jadi Masyar...
15:36 - Rekor Double Hattrick, Kep...
 
Pemkab Meranti Minta BPN Percepat Sertifikasi Aset
Selasa, 22/05/2018 - 23:25:03 WIB
Kepala BPKAD Kabuoaten Meranti, Marwan
Kepala BPKAD Kabuoaten Meranti, Marwan
TERKAIT:

SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Bagian Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti minta  Badan Pertanahan Nasional untuk mempercepat proses pengurusan sertifikat aset daerah setempat.

Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Marwan mengatakan percepatan pengurusan sertifikasi lahan aset itu dimaksudkan untuk mendapatkan dana pusat dalam melakukan pembangunan yang salah satu syaratnya lahan harus bersertifikat dan tidak bersengketa.

"Kami sudah meminta ke BPN untuk percepatan pengurusan sertifikatnya, namun sampai sekarang belum, terutama lahan yang akan dibangun menggunakan dana dari pusat," kata Marwan, Selasa (22/5/2018).

Lebih lanjut dikatakan ada beberapa infrastuktur di Kepulauan Meranti yang akan dibangun menggunakan APBN, jika lahan yang akan dibangun tersebut belum bersertifikat, dipastikan pembangunan tersebut akan ditunda.

"Lahan yang akan dilakukan pembangunan ini sangat mendesak untuk di sertifikasi, karena itu salah satu syarat yang ditetapkan jika menggunakan dana APBN. Saat ini sudah masuk tahap lelang, jika syarat itu belum dilengkapi maka pembangunan akan ditunda dan itu sangat disayangkan," kata Marwan.

"Sebenarnya sertifikasi lahan ini berada di OPD terkait, namun karena sebagian lahan ini hibah dari masyarakat, maka kami lah yang menanganinya," kata Marwan lagi.

Adapun lahan yang mendesak untuk di sertifikasi adalah lahan untuk pembangunan pelabuhan di Desa Lukit dan Semukut, pembangunan Kantor Camat Rangsang Pesisir dan beberapa pembangunan lainnya.

Pemkab Kepulauan Meranti mentargetkan penyelesaian sertifikat tanah aset milik daerah itu. Namun karena terkendala beberapa persoalan, proses sertifikasi aset milik pemkab tersebut berjalan lambat.

Marwan menuturkan, proses sertifikasi aset daerah sudah dilakukan pemkab Kepulauan Meranti sejak tahun 2016 lalu. Bahkan tiap tahun disediakan anggaran kurang lebih Rp200 juta untuk proses pembuatan sertifikat sejumlah aset daerah yang jumlahnya mencapai 152 bidang tanah, dengan ukuran luas yang bervariasi.

"Aset kita yang berupa lahan sebanyak 713 persil. Dimana sebanyak 682 persil merupakan hibah dari Bengkalis, dari jumlah itu, sebanyak 121 persil sudah bersertifikat, tahun ini sebanyak 27 persil yang kita urus, namun belum selesai," ungkap Marwan. 

Sementara itu Kepala TU Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Meranti, Joko mengatakan keterlambatan itu disebabkan adanya  mutasi beberapa kepala bidang di kantornya.

"Iya itu karena ada beberapa pegawai kita yang dimutasi, makanya agak terlambat, sekarang berkasnya sudah di Pekanbaru," kata Joko. 

Penulis: Ali Imroen
Editor: Budy

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Banyak Bekas Galian Terbiarkan dan Merusak Jalan, Kontraktor harus Tanggung Jawab !
  • Realisasi Layanan 112, Satpol PP Pekanbaru Utus Dua Personel
  • Pemkab Siak Hibahkan Tanah dan Bangunan ke Polres
  • Mahasiswi Indonesia Meninggal Tenggelam di Jerman, Jenazahnya segera Dipulangkan
  • Riau Kering dan Panas, 90 Titik Muncul di Berbagai Daerah
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved