Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

10:24 - TimPora Kepulauan Meranti ...
18:17 - Sidak BBPOM di Meranti, Cu...
19:24 - Kembangkan Tasik Nambus, D...
19:34 - Antisipasi Sengketa, Wakil...
19:28 - Penambahan Fasilitas, RTH ...
19:27 - Disparpora Meranti Gelar F...
16:05 - Jalin Silaturahmi, zAzg Me...
15:32 - Warga Selatpanjang Waspada...
13:42 - Setelah Masuk Rekor MURI d...
18:04 - Sidak Bulan Ramadan, Pegaw...
12:05 - Safari Ramadan Gubri ke Me...
16:14 - Pemkab Meranti Anggarkan R...
22:30 - Bupati dan Kades Se-Merant...
18:31 - Mahasiswa Diharap Bersabar...
16:22 - Istri Polisi Pojokkan Bupa...
16:07 - Pemkab Meranti Fasilitasi ...
15:00 - Pemerintah Desa Fokus Pada...
18:25 - Pemkab Meranti Minta Pemil...
15:05 - Pertama di Riau, Kepulauan...
19:32 - Selama Ramadan, Pemkab Mer...
16:36 - Prabowo-Sandi Menang Tipis...
19:52 - Resmikan Bazar Ramadan, Se...
18:40 - Belajar Pengolahan Air Gam...
18:45 - Tradisi Menjelang Ramadan,...
16:38 - Satpol PP Meranti Tertibka...
19:05 - Tarhib Ramadan, Ribuan Pel...
18:52 - Sambut Ramadan 1440 H, RSU...
14:56 - Baznas Kepulauan Meranti ...
14:29 - Cegah Korupsi, Pemkab Mera...
17:48 - Sekda Meranti Akui Sering ...
09:44 - SK PTDH 9 PNS di Meranti S...
22:36 - Sebelum Lebaran, Roro Insi...
19:33 - Banyak Anggota Bolos, Rapa...
08:55 - Ikut Berpartisipasi, Hotel...
08:48 - Empat PSU di Meranti, Prab...
06:10 - Kelelahan, Petugas KPPS di...
11:54 - Berbagai Produk Kerajinan ...
19:38 - Sore Tadi Api Lahap Tiga R...
13:08 - Guru di Meranti Lahirkan B...
20:00 - Pertama di Riau, Kepulauan...
19:33 - 700 Warga Meranti Ikuti Di...
17:47 - Pererat Silaturahmi Pasca ...
18:31 - Bupati Meranti Perintahkan...
16:17 - Ketua dan Komisioner KPU M...
15:58 - Lima Sekolah Dasar di Sela...
21:23 - Warga Terindikasi DBD, Din...
20:15 - Hitung Surat Suara hingga ...
15:59 - Disdikbud Meranti Sebut UN...
15:37 - Langka, Sapi Milik Kabag H...
19:20 - Bentuk Solidaritas, Satu P...
 
Pemkab Meranti Minta BPN Percepat Sertifikasi Aset
Selasa, 22/05/2018 - 23:25:03 WIB
Kepala BPKAD Kabuoaten Meranti, Marwan
Kepala BPKAD Kabuoaten Meranti, Marwan
TERKAIT:

SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Bagian Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti minta  Badan Pertanahan Nasional untuk mempercepat proses pengurusan sertifikat aset daerah setempat.

Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Marwan mengatakan percepatan pengurusan sertifikasi lahan aset itu dimaksudkan untuk mendapatkan dana pusat dalam melakukan pembangunan yang salah satu syaratnya lahan harus bersertifikat dan tidak bersengketa.

"Kami sudah meminta ke BPN untuk percepatan pengurusan sertifikatnya, namun sampai sekarang belum, terutama lahan yang akan dibangun menggunakan dana dari pusat," kata Marwan, Selasa (22/5/2018).

Lebih lanjut dikatakan ada beberapa infrastuktur di Kepulauan Meranti yang akan dibangun menggunakan APBN, jika lahan yang akan dibangun tersebut belum bersertifikat, dipastikan pembangunan tersebut akan ditunda.

"Lahan yang akan dilakukan pembangunan ini sangat mendesak untuk di sertifikasi, karena itu salah satu syarat yang ditetapkan jika menggunakan dana APBN. Saat ini sudah masuk tahap lelang, jika syarat itu belum dilengkapi maka pembangunan akan ditunda dan itu sangat disayangkan," kata Marwan.

"Sebenarnya sertifikasi lahan ini berada di OPD terkait, namun karena sebagian lahan ini hibah dari masyarakat, maka kami lah yang menanganinya," kata Marwan lagi.

Adapun lahan yang mendesak untuk di sertifikasi adalah lahan untuk pembangunan pelabuhan di Desa Lukit dan Semukut, pembangunan Kantor Camat Rangsang Pesisir dan beberapa pembangunan lainnya.

Pemkab Kepulauan Meranti mentargetkan penyelesaian sertifikat tanah aset milik daerah itu. Namun karena terkendala beberapa persoalan, proses sertifikasi aset milik pemkab tersebut berjalan lambat.

Marwan menuturkan, proses sertifikasi aset daerah sudah dilakukan pemkab Kepulauan Meranti sejak tahun 2016 lalu. Bahkan tiap tahun disediakan anggaran kurang lebih Rp200 juta untuk proses pembuatan sertifikat sejumlah aset daerah yang jumlahnya mencapai 152 bidang tanah, dengan ukuran luas yang bervariasi.

"Aset kita yang berupa lahan sebanyak 713 persil. Dimana sebanyak 682 persil merupakan hibah dari Bengkalis, dari jumlah itu, sebanyak 121 persil sudah bersertifikat, tahun ini sebanyak 27 persil yang kita urus, namun belum selesai," ungkap Marwan. 

Sementara itu Kepala TU Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Meranti, Joko mengatakan keterlambatan itu disebabkan adanya  mutasi beberapa kepala bidang di kantornya.

"Iya itu karena ada beberapa pegawai kita yang dimutasi, makanya agak terlambat, sekarang berkasnya sudah di Pekanbaru," kata Joko. 

Penulis: Ali Imroen
Editor: Budy

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Disnakertrans Dumai Buka Posko Pengaduan THR
  • Gelar Buka Bersama, DPC Hanura Rohil Santuni Anak Yatim
  • Diskopdagrin Kuansing Jamin Tak Ada Kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg dan BBM di Idul Fitri Tahun Ini
  • MPI Kuansing Apresiasi Kegiatan Buka Bersama KNPI Sentra
  • Polisi Tangkap Koordinator Relawan IT BPN Mustofa Nahrawardaya
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved