Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

18:50 - Tunda Salur DBH, Program d...
18:05 - APBD 2019 Meranti Dipredik...
19:34 - Bupati Meranti: Kita Tidak...
16:35 - 43 Petani Pulau Padang Iku...
22:27 - Naik 8,03 Persen, UMK Mera...
19:16 - Sekda Berharap Sagu Merant...
22:20 - TP4D Gelar Bimtek Kelola K...
20:24 - 355 Berkas Pelamar CPNS Me...
15:22 - Warga Dua Desa di Pulau Pa...
14:47 - Hari Ini Terakhir Pendafta...
15:10 - Dibangun Tahun Depan, Pemb...
06:37 - Pokir Anggota DPRD Meranti...
16:43 - Dolar Naik, Harga Sagu Men...
17:44 - Lantik 58 Pejabat Eselon I...
17:16 - Pembangunan Jalan di Meran...
14:26 - Di Meranti, Jalan Dibangun...
06:59 - Desa Kundur Masuk Nominasi...
15:49 - Satu Desa di Meranti Ogah ...
22:06 - PT Timah Kembali Salurkan ...
19:20 - Menata dan Memperindah Kot...
19:57 - APBD-P Kepulauan Meranti 2...
18:46 - BKD Meranti Temukan Banyak...
20:14 - Penyampaian Nota Keuangan,...
19:06 - Hibahkan Lahan untuk Kanto...
16:50 - Kirab GP Ansor Riau di Mer...
17:45 - Akui Kecolongan, BPPRD Mer...
13:55 - Latih Wirausaha Muda Pasar...
12:26 - Tersandung Kasus Narkoba, ...
12:06 - Operasi Mantap Brata di Ke...
19:38 - Tiga Desa di Meranti Raih ...
16:58 - Bupati Meranti Ajak Masyar...
20:47 - Pendistribusian ZCD Baznas...
20:13 - 81 Jemaah Haji Tiba dengan...
07:46 - 81 Jemaah Haji Meranti Tib...
17:34 - Terjebak Sistem Ijon, Peng...
18:08 - Sarat Muatan, Kapal Pembaw...
19:25 - Diajukan 248, Kuota CPNS M...
07:25 - Bupati Meranti dan Siak Ra...
15:28 - Tersangkut Korupsi, 7 PNS ...
15:00 - Izin HO Dicabut, PAD Meran...
11:19 - Pencanangan Imunisasi MR, ...
10:16 - Jembatan Pelantar Ambruk, ...
19:00 - 9 ASN Meranti Dikirim Ikut...
10:19 - Disdukcapil Meranti sudah ...
14:26 - Dalam Sehari, 5 Hektare La...
13:18 - KPA di Meranti Diinstruksi...
07:33 - BPBD Meranti Butuh Tambaha...
10:41 - 6 Rumah di Selat Panjang D...
14:26 - Belum Rampung, Proyek Jala...
14:07 - Ratusan Warga Selat Panjan...
 
Pemkab Meranti Minta BPN Percepat Sertifikasi Aset
Selasa, 22/05/2018 - 23:25:03 WIB
Kepala BPKAD Kabuoaten Meranti, Marwan
Kepala BPKAD Kabuoaten Meranti, Marwan
TERKAIT:

SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Bagian Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti minta  Badan Pertanahan Nasional untuk mempercepat proses pengurusan sertifikat aset daerah setempat.

Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Marwan mengatakan percepatan pengurusan sertifikasi lahan aset itu dimaksudkan untuk mendapatkan dana pusat dalam melakukan pembangunan yang salah satu syaratnya lahan harus bersertifikat dan tidak bersengketa.

"Kami sudah meminta ke BPN untuk percepatan pengurusan sertifikatnya, namun sampai sekarang belum, terutama lahan yang akan dibangun menggunakan dana dari pusat," kata Marwan, Selasa (22/5/2018).

Lebih lanjut dikatakan ada beberapa infrastuktur di Kepulauan Meranti yang akan dibangun menggunakan APBN, jika lahan yang akan dibangun tersebut belum bersertifikat, dipastikan pembangunan tersebut akan ditunda.

"Lahan yang akan dilakukan pembangunan ini sangat mendesak untuk di sertifikasi, karena itu salah satu syarat yang ditetapkan jika menggunakan dana APBN. Saat ini sudah masuk tahap lelang, jika syarat itu belum dilengkapi maka pembangunan akan ditunda dan itu sangat disayangkan," kata Marwan.

"Sebenarnya sertifikasi lahan ini berada di OPD terkait, namun karena sebagian lahan ini hibah dari masyarakat, maka kami lah yang menanganinya," kata Marwan lagi.

Adapun lahan yang mendesak untuk di sertifikasi adalah lahan untuk pembangunan pelabuhan di Desa Lukit dan Semukut, pembangunan Kantor Camat Rangsang Pesisir dan beberapa pembangunan lainnya.

Pemkab Kepulauan Meranti mentargetkan penyelesaian sertifikat tanah aset milik daerah itu. Namun karena terkendala beberapa persoalan, proses sertifikasi aset milik pemkab tersebut berjalan lambat.

Marwan menuturkan, proses sertifikasi aset daerah sudah dilakukan pemkab Kepulauan Meranti sejak tahun 2016 lalu. Bahkan tiap tahun disediakan anggaran kurang lebih Rp200 juta untuk proses pembuatan sertifikat sejumlah aset daerah yang jumlahnya mencapai 152 bidang tanah, dengan ukuran luas yang bervariasi.

"Aset kita yang berupa lahan sebanyak 713 persil. Dimana sebanyak 682 persil merupakan hibah dari Bengkalis, dari jumlah itu, sebanyak 121 persil sudah bersertifikat, tahun ini sebanyak 27 persil yang kita urus, namun belum selesai," ungkap Marwan. 

Sementara itu Kepala TU Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepulauan Meranti, Joko mengatakan keterlambatan itu disebabkan adanya  mutasi beberapa kepala bidang di kantornya.

"Iya itu karena ada beberapa pegawai kita yang dimutasi, makanya agak terlambat, sekarang berkasnya sudah di Pekanbaru," kata Joko. 

Penulis: Ali Imroen
Editor: Budy

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Ambo Jalok Diciduk Polisi Inhu saat Asyik Pakai Sabu di Kamar
  • Jadwal Cetak Kartu Ujian Tes SKD Pelamar CPNS Kuansing Tunggu Informasi BKN
  • Kurir Narkoba Modus 'Selangkangan' Gagal Lewati Keamanan Bandara SSK II Pekanbaru
  • Dugaan Korupsi Dana Hibah PLN, Mantan Rektor UIN Suska Penuhi Panggilan Jaksa
  • AHM Cari Siswa Berkompetensi Lewat Kontes Keterampilan Antar SMK
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved