Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

18:27 - Disperindagkop UKM Meranti...
17:36 - Agar Tidak Menumpuk, DLH M...
19:33 - Pawai Ta'aruf Kepulauan Me...
15:37 - Jennika, Atlet Wanita Mera...
18:48 - Tiga Peserta SKB CPNS Mera...
17:27 - Progress Pembangunan SIKIM...
17:54 - Sempena HUT Meranti, ASN D...
16:14 - Dinas Perkebunan Meranti S...
15:06 - Dishub Meranti Rencana Buk...
15:21 - Desa Kundur Meranti Terbai...
21:12 - Peringati HUT Meranti ke-1...
19:49 - Peduli Pendidikan Agama, P...
19:46 - Maksimalkan Pelayanan e-KT...
22:21 - Kurnia Ahmad, Seniman asal...
13:09 - Festival Perang Air Kota S...
21:00 - Ganggu Pengguna Jalan, Sat...
18:51 - Bupati Jadi Pemateri, Mera...
16:11 - Optimalkan Pelayanan, Disd...
06:03 - BRG RI Sebut Meranti Daera...
15:13 - Proyeksi RAPBD Meranti 201...
22:33 - Meranti Jadi Pilot Project...
09:32 - Bupati Meranti Jadi Pemate...
17:19 - Puskesmas di Meranti Sudah...
16:15 - Semangat Hari Pahlawan, Bu...
18:45 - Peringatan Hari Pahlawan, ...
17:02 - Manajemen KTV Paragon Sela...
18:49 - Baru Dibangun, Pos Jaga Pe...
13:25 - Kebutuhan Mendesak, Tapi P...
17:40 - Enam Unit Mobil Dinas Terl...
22:39 - Tiga Pengusaha TV Kabel di...
17:44 - Kabar Gembira, Peserta yan...
17:26 - Meranti Rawan Teror Buaya,...
18:36 - Rayan Pribadi Terpilih Sec...
21:32 - Bupati Irwan Serahkan Bant...
19:20 - Seleksi SKD CPNS di Merant...
14:49 - Jalin Silaturahmi, PWI Mer...
12:34 - Tahun 2018, Tiga Warga Mer...
19:12 - Diprediksi Banyak Formasi ...
11:23 - Said Hasyim: Jangan Berika...
19:26 - Hari Ketiga SKD-CAT, Baru ...
14:14 - 60 Orang Terjangkit HIV, R...
19:09 - Sisi Lain Tes CPNS Meranti...
21:20 - Hari I Ujian Tes CPNS Kepu...
15:19 - Bupati Meranti: Jika Ada P...
12:23 - Hari Pertama Tes CPNS, Bup...
15:17 - Sekat Kanal Bantuan Jokowi...
15:13 - BPK Turun, Pejabat Pengada...
09:17 - Dari Hasil Verifikasi Ulan...
17:12 - Terindikasi Judi, Jackpot ...
18:50 - Tunda Salur DBH, Program d...
 
Anggarkan Rp6 Miliar Perbulan untuk Gaji
DPRD Minta Pemkab Meranti Tidak Rumahkan Pegawai Honorer
Sabtu, 19/05/2018 - 10:43:42 WIB
Ketua DPRD Meranti, H Fauzi Hasan
Ketua DPRD Meranti, H Fauzi Hasan
TERKAIT:

SELATPANJANG - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Meranti mengungkapkan anggaran yang dikeluarkan oleh daerah per tahunnya untuk tenaga honorer mencapai Rp76 miliar.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) Bambang Supriyanto mengatakan, tiap bulannya Pemkab Kepulauan Meranti menganggarkan rata-rata Rp6 miliar untuk menggaji tenaga harian lepas dan pegawai honorer.

Saat ini ketersediaan anggaran untuk membayar gaji THL dan tenaga honorer tahun 2018 ini sangat minim, karena dana transfer dari pemerintah pusat lambat masuk ke kas daerah.

Untuk itu agar para THL dan pegawai honorer di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti tetap menerima gaji setahun penuh, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membuat kebijakan untuk menyesuaikan anggaran yang tersedia agar cukup dalam setahun yakni dengan memotong porsi gaji sebesar 20 persen.

Bambang Supriyanto mengatakan bahwa jika gaji tetap dibayarkan dengan nominal yang lama maka tidak cukup untuk dibayarkan selama satu tahun.

"Kalau kita bayar tetap sebesar itu,  maka meraka hanya bisa dibayarkan 10 bulan sesuai dengan anggaran yg tersedia sekarang di masing masing OPD. Tidak cukup kalau untuk 12 bulan jika tidak dipotong 20 persen," kata Bambang, Jumat (18/5/2018).

Pemotongan gaji tersebut lantaran minimnya kemampuan daerah untuk membayar gaji THL dan pegawai honorer yang mencapai 4.218 orang.

Terkait hal ini,  Ketua DPRD Kepulauan Meranti tetap mendukung kebijakan yang dibuat oleh Pemkab Meranti, namun pihaknya meminta agar THL dan pegawai honorer jangan sampai ada yang dirumahkan.

"Ini merupakan Kebijakan Pemda dalam mengelola keuangan demfan menyesuaikan Kemampuan keuangan daerah. Kami DPRD hanya meminta tenaga honorer tidak tetap jangan sampai dirumahkan," kata Ketua DPRD Meranti, H Fauzi Hasan, Jumat (18/5/2018).

Lebih lanjut dikatakan, jika ada yang membenturkan antara Pemkab dengan DPRD maka itu adalah yang biasa apalagi menurutnya ini sudah memasuki tahun politik.

"Ini memasuki tahun politik, jadi jika ada yang membenturkan antara Pemkab dengan DPRD itu hal yang biasa. Jadi tidak benar kalau DPRD setuju dengan kebijakan Pemkab, ini memang benar transfer pusat macet," kata Fauzi.

Penulis : Ali Imroen
Editor : Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Mulai 2019, Garuda Indonesia Buka Rute Pekanbaru - Medan
  • Hingga 2018, Total DD untuk Bengkalis Rp350 Miliar Lebih
  • Hotel Furaya Rayakan HUT ke-25, Karyawan Terbaik Dapat Bonus Tour ke Luar Negeri
  • Ciptakan SDM Sawit Handal, ST2P akan Diubah Jadi Sekolah Tinggi Teknologi Kelapa Sawit Indonesia
  • Batal Dilaporkan, Kapitra Dapat Teguran Ketum PDI-P agar Hormati SBY
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved