Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

14:39 - Bersama Bupati Meranti, UA...
10:21 - Lautan Manusia Banjiri Kan...
19:14 - Kerjasama dengan Baznas, K...
11:34 - Pemesan Kamar Hotel Memblu...
16:06 - Sunatan Massal Bantu Ringa...
13:50 - Dilengkapi Fasilitas Baru,...
11:47 - Tidak Istitho’ah, Satu J...
08:21 - Wakil Bupati Lepas Keberan...
10:11 - Bupati Meranti Saran Bagi ...
12:08 - Buang Sampah Sembarangan, ...
17:51 - DPRD Ngotot Lahan Pasar Mo...
10:00 - EMP-MS Optimalkan Keselama...
14:17 - Mako Polres Meranti Selesa...
12:00 - Jadi Narasumber Pangan Nus...
18:16 - Habib Hamidi dan Sri Astut...
10:26 - Dijemput Bujang Dara, Atle...
15:28 - Mahasiswa UR Olah Kelapa J...
15:03 - Belum Beroperasi, RAPP Kem...
07:23 - Maksimalkan Peran BUMDes, ...
19:46 - Lima Perwakilan Negara dan...
15:56 - Tekan Angka Kekerasan Terh...
08:18 - Bank Sampah Selatpanjang B...
10:14 - Kapolsek Rangsang Raih Per...
17:17 - Protes Jalan Rusak, Warga ...
17:48 - Hingga Desember 2018, 44 K...
18:56 - Tujuh Kepala OPD Pemkab Ke...
18:20 - Limbah Sagu Diduga Penyeba...
16:21 - Tarif PBB di Meranti Dises...
18:55 - Pembangunan Dermaga Desa S...
07:44 - KPU Meranti Bakar 1081 lem...
17:24 - Tiga ASN dan 52 Honorer Pe...
07:08 - KPU Meranti Temukan 27 Sur...
17:53 - Bujang Dara Meranti Jalin ...
15:00 - Kapal Pembawa Minuman Kebu...
15:48 - Sanksi Menanti Pejabat Mer...
17:56 - Minyak Genangi Geladak Kap...
18:40 - Bupati Meranti Hadiri Rako...
04:34 - BBPOM Temukan Makanan Meng...
15:32 - Festival Cian Cui Kepulaua...
12:05 - BBPOM Temukan Boraks Pada ...
05:45 - KPID Riau Gelar Seminar Li...
10:04 - Dua Kali Berunjuk Rasa, Tu...
04:47 - Selama Ramadan, ASN Merant...
20:03 - Para Kades dan BNPB Apresi...
13:45 - Employee Volunteering Prog...
11:08 - Pemkab Meranti Buka 248 Fo...
09:58 - Lahan RSUD Meranti Digugat...
23:25 - Pemkab Meranti Minta BPN P...
10:54 - Tanjung Padang Jadi Masyar...
15:36 - Rekor Double Hattrick, Kep...
 
Anggarkan Rp6 Miliar Perbulan untuk Gaji
DPRD Minta Pemkab Meranti Tidak Rumahkan Pegawai Honorer
Sabtu, 19/05/2018 - 10:43:42 WIB

SELATPANJANG - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Meranti mengungkapkan anggaran yang dikeluarkan oleh daerah per tahunnya untuk tenaga honorer mencapai Rp76 miliar.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) Bambang Supriyanto mengatakan, tiap bulannya Pemkab Kepulauan Meranti menganggarkan rata-rata Rp6 miliar untuk menggaji tenaga harian lepas dan pegawai honorer.

Saat ini ketersediaan anggaran untuk membayar gaji THL dan tenaga honorer tahun 2018 ini sangat minim, karena dana transfer dari pemerintah pusat lambat masuk ke kas daerah.

Untuk itu agar para THL dan pegawai honorer di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti tetap menerima gaji setahun penuh, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membuat kebijakan untuk menyesuaikan anggaran yang tersedia agar cukup dalam setahun yakni dengan memotong porsi gaji sebesar 20 persen.

Bambang Supriyanto mengatakan bahwa jika gaji tetap dibayarkan dengan nominal yang lama maka tidak cukup untuk dibayarkan selama satu tahun.

"Kalau kita bayar tetap sebesar itu,  maka meraka hanya bisa dibayarkan 10 bulan sesuai dengan anggaran yg tersedia sekarang di masing masing OPD. Tidak cukup kalau untuk 12 bulan jika tidak dipotong 20 persen," kata Bambang, Jumat (18/5/2018).

Pemotongan gaji tersebut lantaran minimnya kemampuan daerah untuk membayar gaji THL dan pegawai honorer yang mencapai 4.218 orang.

Terkait hal ini,  Ketua DPRD Kepulauan Meranti tetap mendukung kebijakan yang dibuat oleh Pemkab Meranti, namun pihaknya meminta agar THL dan pegawai honorer jangan sampai ada yang dirumahkan.

"Ini merupakan Kebijakan Pemda dalam mengelola keuangan demfan menyesuaikan Kemampuan keuangan daerah. Kami DPRD hanya meminta tenaga honorer tidak tetap jangan sampai dirumahkan," kata Ketua DPRD Meranti, H Fauzi Hasan, Jumat (18/5/2018).

Lebih lanjut dikatakan, jika ada yang membenturkan antara Pemkab dengan DPRD maka itu adalah yang biasa apalagi menurutnya ini sudah memasuki tahun politik.

"Ini memasuki tahun politik, jadi jika ada yang membenturkan antara Pemkab dengan DPRD itu hal yang biasa. Jadi tidak benar kalau DPRD setuju dengan kebijakan Pemkab, ini memang benar transfer pusat macet," kata Fauzi.

Penulis : Ali Imroen
Editor : Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Bara Api Desak Kejati Usut Dugaan Korupsi 6 Daerah di Riau
  • Beginilah Cara Viar Hapus Citra sebagai Motor Gerobak
  • Lomba Masak Serba Ikan 2018, Bupati Rohul Ajak Masyarakat Gemar Makan Ikan
  • Festival Menongkah Dikukuhkan Sebagai WBTB Pertama di Inhil
  • Berkat Kerja Profesional, Securitech Wrapping Raih Penghargaan Prestisius
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved