Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

19:34 - Bupati Meranti: Kita Tidak...
16:35 - 43 Petani Pulau Padang Iku...
22:27 - Naik 8,03 Persen, UMK Mera...
19:16 - Sekda Berharap Sagu Merant...
22:20 - TP4D Gelar Bimtek Kelola K...
20:24 - 355 Berkas Pelamar CPNS Me...
15:22 - Warga Dua Desa di Pulau Pa...
14:47 - Hari Ini Terakhir Pendafta...
15:10 - Dibangun Tahun Depan, Pemb...
06:37 - Pokir Anggota DPRD Meranti...
16:43 - Dolar Naik, Harga Sagu Men...
17:44 - Lantik 58 Pejabat Eselon I...
17:16 - Pembangunan Jalan di Meran...
14:26 - Di Meranti, Jalan Dibangun...
06:59 - Desa Kundur Masuk Nominasi...
15:49 - Satu Desa di Meranti Ogah ...
22:06 - PT Timah Kembali Salurkan ...
19:20 - Menata dan Memperindah Kot...
19:57 - APBD-P Kepulauan Meranti 2...
18:46 - BKD Meranti Temukan Banyak...
20:14 - Penyampaian Nota Keuangan,...
19:06 - Hibahkan Lahan untuk Kanto...
16:50 - Kirab GP Ansor Riau di Mer...
17:45 - Akui Kecolongan, BPPRD Mer...
13:55 - Latih Wirausaha Muda Pasar...
12:26 - Tersandung Kasus Narkoba, ...
12:06 - Operasi Mantap Brata di Ke...
19:38 - Tiga Desa di Meranti Raih ...
16:58 - Bupati Meranti Ajak Masyar...
20:47 - Pendistribusian ZCD Baznas...
20:13 - 81 Jemaah Haji Tiba dengan...
07:46 - 81 Jemaah Haji Meranti Tib...
17:34 - Terjebak Sistem Ijon, Peng...
18:08 - Sarat Muatan, Kapal Pembaw...
19:25 - Diajukan 248, Kuota CPNS M...
07:25 - Bupati Meranti dan Siak Ra...
15:28 - Tersangkut Korupsi, 7 PNS ...
15:00 - Izin HO Dicabut, PAD Meran...
11:19 - Pencanangan Imunisasi MR, ...
10:16 - Jembatan Pelantar Ambruk, ...
19:00 - 9 ASN Meranti Dikirim Ikut...
10:19 - Disdukcapil Meranti sudah ...
14:26 - Dalam Sehari, 5 Hektare La...
13:18 - KPA di Meranti Diinstruksi...
07:33 - BPBD Meranti Butuh Tambaha...
10:41 - 6 Rumah di Selat Panjang D...
14:26 - Belum Rampung, Proyek Jala...
14:07 - Ratusan Warga Selat Panjan...
13:46 - Di Sinilah Awalnya Bendera...
12:07 - Bupati Meranti Kukuhkan Pa...
 
Anggarkan Rp6 Miliar Perbulan untuk Gaji
DPRD Minta Pemkab Meranti Tidak Rumahkan Pegawai Honorer
Sabtu, 19/05/2018 - 10:43:42 WIB
Ketua DPRD Meranti, H Fauzi Hasan
Ketua DPRD Meranti, H Fauzi Hasan
TERKAIT:

SELATPANJANG - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Meranti mengungkapkan anggaran yang dikeluarkan oleh daerah per tahunnya untuk tenaga honorer mencapai Rp76 miliar.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) Bambang Supriyanto mengatakan, tiap bulannya Pemkab Kepulauan Meranti menganggarkan rata-rata Rp6 miliar untuk menggaji tenaga harian lepas dan pegawai honorer.

Saat ini ketersediaan anggaran untuk membayar gaji THL dan tenaga honorer tahun 2018 ini sangat minim, karena dana transfer dari pemerintah pusat lambat masuk ke kas daerah.

Untuk itu agar para THL dan pegawai honorer di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti tetap menerima gaji setahun penuh, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membuat kebijakan untuk menyesuaikan anggaran yang tersedia agar cukup dalam setahun yakni dengan memotong porsi gaji sebesar 20 persen.

Bambang Supriyanto mengatakan bahwa jika gaji tetap dibayarkan dengan nominal yang lama maka tidak cukup untuk dibayarkan selama satu tahun.

"Kalau kita bayar tetap sebesar itu,  maka meraka hanya bisa dibayarkan 10 bulan sesuai dengan anggaran yg tersedia sekarang di masing masing OPD. Tidak cukup kalau untuk 12 bulan jika tidak dipotong 20 persen," kata Bambang, Jumat (18/5/2018).

Pemotongan gaji tersebut lantaran minimnya kemampuan daerah untuk membayar gaji THL dan pegawai honorer yang mencapai 4.218 orang.

Terkait hal ini,  Ketua DPRD Kepulauan Meranti tetap mendukung kebijakan yang dibuat oleh Pemkab Meranti, namun pihaknya meminta agar THL dan pegawai honorer jangan sampai ada yang dirumahkan.

"Ini merupakan Kebijakan Pemda dalam mengelola keuangan demfan menyesuaikan Kemampuan keuangan daerah. Kami DPRD hanya meminta tenaga honorer tidak tetap jangan sampai dirumahkan," kata Ketua DPRD Meranti, H Fauzi Hasan, Jumat (18/5/2018).

Lebih lanjut dikatakan, jika ada yang membenturkan antara Pemkab dengan DPRD maka itu adalah yang biasa apalagi menurutnya ini sudah memasuki tahun politik.

"Ini memasuki tahun politik, jadi jika ada yang membenturkan antara Pemkab dengan DPRD itu hal yang biasa. Jadi tidak benar kalau DPRD setuju dengan kebijakan Pemkab, ini memang benar transfer pusat macet," kata Fauzi.

Penulis : Ali Imroen
Editor : Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Dovizioso Jatuh, Marc Marquez Juara Dunia MotoGP 2018
  • Malindo Air Kampanye Promo “Bersiaplah untuk 2019”
  • Ribuan Pesepeda Padati Area CFD Pekanbaru
  • Rohil Bakal Rekrut Ulang Tenaga Honorer Sesuai Kebutuhan, Gaji Bakal Lebih Besar
  • Kerjasama dengan Pemko, Bawaslu Pekanbaru Sosialisasikan AP-HPA
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved