Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

10:03 - Apel Gelar Pasukan di Mera...
21:25 - Peran Pendamping UMKM di M...
20:08 - Camat Tebingtinggi Himbau ...
17:47 - Kota Selatpanjang Diselimu...
20:09 - BPRD Meranti Tertibkan Tia...
18:59 - Akibat Angin Kencang, Api ...
18:16 - Kementan Tetapkan Pelabuha...
15:52 - Karhutla di Riau Meluas, M...
11:06 - BRK Peduli Tenaga Kerja Re...
06:37 - Pembangunan Jembatan Selat...
19:09 - Satukan Persepsi, Bupati A...
09:28 - Kepulauan Meranti, Kabupat...
09:21 - Temui Kemenkes, Bupati aka...
19:20 - BRK Serahkan CSR BPJS Kete...
16:52 - Pola Kemitraan Ubah Olahan...
10:17 - Terungkap, Kapal Penumpang...
17:23 - Permintaan Kopi Liberika M...
09:14 - Kepala Disparpora: Seni Fo...
20:21 - Gencar Perintahkan Razia d...
19:15 - 216 CPNS Meranti Terima SK...
17:37 - Minimalisir Penderita Tube...
15:25 - Limbah Jadi Berkah, Kebutu...
11:41 - Bulan Mei, Program Rastra ...
19:58 - Lestarikan Permainan Gasin...
16:03 - Lakukan Pendinginan, Regu ...
22:05 - Sekda Meranti Tinjau Karhu...
16:46 - Kebakaran Lahan di Meranti...
17:11 - Dua Perawat dan Dokter Can...
22:06 - Metrologi Legal Meranti Su...
19:48 - PT SRL All Out untuk Karhu...
14:19 - Bupati Dorong Pengusaha Mu...
12:50 - Budaya Melayu Meranti akan...
20:59 - Pemkab Meranti Bakal Awasi...
16:33 - Irwan: Pemuda harus Ikuti ...
14:05 - Kostum Wonderful Perang Ai...
06:03 - Orientasi CPNS Meranti, Wa...
17:25 - Kostum Wonderful Perang Ai...
12:35 - Pengelolaan Pasar Modern M...
11:08 - Tinjau Karhutla, Wakil Bup...
16:12 - Program Jumat Berkah, Cama...
10:35 - Laporan Harta Kekayaan Mas...
16:52 - Tindak Tegas, Izin Operasi...
14:43 - RSUD Meranti Gandeng Pihak...
20:02 - Piutang Menumpuk, Pelayana...
14:14 - Siaga Karhutla 2019, BPBD ...
19:42 - Bupati Tak Permasalahkan P...
18:06 - Bupati Meranti Tunda Tanda...
17:41 - Irwan Tegaskan Tidak Ada S...
14:52 - Irwan Kesal Ada Pejabat ya...
13:55 - Pejabat Jangan seperti Din...
 
Anggarkan Rp6 Miliar Perbulan untuk Gaji
DPRD Minta Pemkab Meranti Tidak Rumahkan Pegawai Honorer
Sabtu, 19/05/2018 - 10:43:42 WIB
Ketua DPRD Meranti, H Fauzi Hasan
Ketua DPRD Meranti, H Fauzi Hasan
TERKAIT:

SELATPANJANG - Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Meranti mengungkapkan anggaran yang dikeluarkan oleh daerah per tahunnya untuk tenaga honorer mencapai Rp76 miliar.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) Bambang Supriyanto mengatakan, tiap bulannya Pemkab Kepulauan Meranti menganggarkan rata-rata Rp6 miliar untuk menggaji tenaga harian lepas dan pegawai honorer.

Saat ini ketersediaan anggaran untuk membayar gaji THL dan tenaga honorer tahun 2018 ini sangat minim, karena dana transfer dari pemerintah pusat lambat masuk ke kas daerah.

Untuk itu agar para THL dan pegawai honorer di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti tetap menerima gaji setahun penuh, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membuat kebijakan untuk menyesuaikan anggaran yang tersedia agar cukup dalam setahun yakni dengan memotong porsi gaji sebesar 20 persen.

Bambang Supriyanto mengatakan bahwa jika gaji tetap dibayarkan dengan nominal yang lama maka tidak cukup untuk dibayarkan selama satu tahun.

"Kalau kita bayar tetap sebesar itu,  maka meraka hanya bisa dibayarkan 10 bulan sesuai dengan anggaran yg tersedia sekarang di masing masing OPD. Tidak cukup kalau untuk 12 bulan jika tidak dipotong 20 persen," kata Bambang, Jumat (18/5/2018).

Pemotongan gaji tersebut lantaran minimnya kemampuan daerah untuk membayar gaji THL dan pegawai honorer yang mencapai 4.218 orang.

Terkait hal ini,  Ketua DPRD Kepulauan Meranti tetap mendukung kebijakan yang dibuat oleh Pemkab Meranti, namun pihaknya meminta agar THL dan pegawai honorer jangan sampai ada yang dirumahkan.

"Ini merupakan Kebijakan Pemda dalam mengelola keuangan demfan menyesuaikan Kemampuan keuangan daerah. Kami DPRD hanya meminta tenaga honorer tidak tetap jangan sampai dirumahkan," kata Ketua DPRD Meranti, H Fauzi Hasan, Jumat (18/5/2018).

Lebih lanjut dikatakan, jika ada yang membenturkan antara Pemkab dengan DPRD maka itu adalah yang biasa apalagi menurutnya ini sudah memasuki tahun politik.

"Ini memasuki tahun politik, jadi jika ada yang membenturkan antara Pemkab dengan DPRD itu hal yang biasa. Jadi tidak benar kalau DPRD setuju dengan kebijakan Pemkab, ini memang benar transfer pusat macet," kata Fauzi.

Penulis : Ali Imroen
Editor : Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Disambut Warga Rumbai, Edwin Berikan Layanan Kesehatan Gratis
  • KPK Benarkan Imam Nahrawi Masuk Daftat Penerima Suap Dana Hibah KONI
  • Harmaini Diancam saat Ukur Tanah
  • Polsek Teluk Belengkong Gelar Apel Pemilu 2019
  • Alfa Scorpii Yamaha Gelar Maxi Activation di Mal SKA
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved