SELATPANJANG - Banyaknya ladang minyak di suatu daerah, tidak menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri dimana tempat emas hitam itu berada.
Seperti yang terjadi di wilayah kepulauan Kepulauan Meranti, Propinsi Riau, tepatnya di Pulau Padang. Di sana banyak memiliki titik-titik pengeboran Migas. Tetapi, kesejahteraan masyarakat sangat terpinggirkan.
Dari sekian tahun lamanya kegiatan tersebut dilaksanakan, taraf hidup dan kesejahteraan warga Kepulauan Meranti khususnya Pulau Padang tergolong masih minim.
Cadangan minyak di Pulau Padang di eksploitasi oleh PT Energi Mega Persada Tbk (EMP) yang dulunya bernama Kondur Petroleum S.A perusahaan yang didirikan di bawah hukum Nasional Republik Panama pada 17 Desember tahun 1967.
Perusahaan ini menandatangani Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan pemerintah Indonesia pada 5 Agustus 1970 sebagai operator pengelola konsesi Migas Blok Selat Malaka seluas 39.550 Km, namun setelah adanya pembaharuan kontrak sekarang seluas 9.492 Kilometer Persegi mencakup Pulau Padang Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti dan sekitarnya.
Pada pertengahan tahun 1995, Far Eastern Hydrocarbons Ltd yang dimiliki oleh kelompok usaha Bakrie group mengakuisisi Resources Holding Incorporation, perusahaan induk Kondur Petroleum S.A. selain itu juga membeli seluruh saham operator Blok Selat Malaka. Kemudian Pada 16 Februari 2003 Energi Mega Persada Tbk mengambil alih seluruh kepemilikan Kondur Petroleum S.A dan nama Kondur Petroleum S.A. sendiri sejak 12 Juni 2012 telah berubah menjadi EMP Malacca Strait S.A. Perusahaan ini akan mengakhiri masa kontrak kerja mereka pada tahun 2020 mendatang.
Salah seorang masyarakat Pulau Padang, Iman SJ mengatakan cadangan minyak yang sangat banyak dalam perut Pulau Padang ternyata tidak merubah kesejahteraan masyarakat tempatan.
"Kalau kita lihat azas dan tujuan dari penyelenggaraan usaha minyak dan gas bumi, tentunya harus berlandaskan ekonomi kerakyatan, kemakmuran bersama, kesejahteraan rakyat dan yang tidak kalah pentingnya adalah berwawasan lingkungan. Namun yang kita dapati hari ini, selama 23 tahun Bakrie Grup menguasai kontrak kerja sama untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas yang ada di Pulau Padang maka yang kita saksikan adalah kemiskinan dan ketertinggalan. Kabupaten Kepulauan Meranti masuk kategori kabupaten termiskin di Indonesia," kata Iman dalam bincang bincangnya, Minggu (8/4/2018).
Dia juga mengatakan kemiskinan terbesar justru berada tepat dimana banyaknya sumur sumur bor dan pipa pipa minyak yang memanjang melintasi perumahan masyarakat.
“Jika kita telisik kemiskinan itu di Pulau Padang, maka Desa Bagan Melibur yang merupakan daerah ring 1 dari kegiatan usaha Migas Bakrie Grup dan di situ jugalah satu diantara kantong kemiskinan di Meranti itu berada, dan ini merupakan representative kecil dari angka kemiskinan di Meranti, dan ini sangat sangat disayangkan," katanya lagi.
Kedepannya dia berharap manajemen perusahan minyak lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat, bukan malah sebaliknya.
“Kita berharap ada manajemen yang lebih baik yang mengutamakan kesejateraan masyarakat untuk mengelola Migas di Pulau Padang. Pemerintah baik daerah maupun pusat harus mampu memaksimalkan sumber daya alam yang ada ini untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tidak perlu ada perusahaan yang mengelola hanya untuk kepentingan dan kekayaan sepihak," ungkapnya.
Selain persoalan kesejahteraan masyarakat terhadap kegiatan eksploitasi Migas oleh PT EMP Malacca Strait S.A juga berpengaruh sangat signifikan terhadap degradasi dan deforestasi landskap gambut (peatland) yang ada di Pulau Padang.
Isnadi Esman Sekretaris Jenderal Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) mengatakan bahwa pihaknya bersama UNRI pernah melakukan kajian terhadap struktur tanah akibat kegiatan eksploitasi minyak di Pulau Padang, hasilnya ditemukan subsiden yang terjadi setiap tahunnya.
“Dari hasil riset Jaringan JMGR bersama akademisi universitas di Riau tahun 2016, terjadi penurunan permukaan tanah gambut berkisar antara 10 -12 cm per tahunnya akibat dari aktifitas eksploitasi Migas di Pulau Padang, terutama akibat adanya pengeboran bawah permukaan gambut dan pembangunan drainase saluran air yang lebar dan aliranya langsung ke laut dan sungai," kata Isnadi.
Lebih lanjut dikatakannya, hal ini dapat memicu berbagai persoalan yang berimbas kepada kondisi alam yang tidak normal.
“Fakta ini tentunya sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat di daerah yang mengalami penurunan permukaan tanah (subsiden) tersebut, misalnya saja dengan kondisi yang kering maka akan memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan, tentunya juga berpengaruh terhadap lahan pertanian dan perkebunan masyarakat, dan jika tidak ada treatment khusus maka akan mengancam eksistensi pulau dengan resiko tenggelam," kata Isnadi lagi.
Penulis: Ali Imroen
Editor: Yusni Fatimah
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
