SELATPANJANG - Pihak Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang-barang yang tidak mempunyai izin edar dari dan tidak ada kode BPOM RI dari sejumlah toko dan distributor yang ada di Kota Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (28/3/2018).

Barang-barang asal Malaysia tersebut adalah berupa makanan siap saji dan makanan bayi, minuman berakohol, serta bahan makanan lainnya.

Dalam sidak tersebut, petugas BBPOM tampak membongkar semua barang yang tidak memiliki izin edar dari dalam toko. Selanjutnya barang tersebut dimasukkan kedalam kardus untuk dibawa ke Pekanbaru. Tampak pemilik toko hanya terlihat pasrah bahkan ada yang menangis ketika melihat barang dagangan mereka diangkut petugas.

Sidak yang dilakukan BBPOM Riau itu merupakan sidak rutin yang dilakukan di sejumlah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Riau.

BBPOM menilai lonjakan makanan impor asal Malaysia yang cukup tinggi masuk ke wilayah Indonesia tidak menjadi masalah. Sepanjang terdaftar di BPOM, maka dapat dipertanggungjawabkan mengenai gizi hingga keamanan makanan impor yang masuk

“Di sini kita memeriksa sejumlah barang yang tidak terdaftar di BBPOM maupun barang yang tidak memiliki izin edar,” ujar Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan BBPOM Riau, Syarmida Apt MM di sela-sela sidak.

Sementara itu, saat ditanya terkait sidak yang hanya dilakukan pihak BBPOM Riau yang tidak melibatkan instansi terkait di Kepulauan Meranti, diakui pihak BBPOM bahwa sidak tersebut sengaja dilakukan tanpa melibatkan pihak terkait di Kepulauan Meranti.

“Pemeriksaan ini sengaja kami lakukan tanpa melibatkan pihak lain,” ungkapnya, Kamis (29/3/2018).

Sidak yang dilakukan oleh BBPOM ini menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, hal ini disebabkan BBPOM tidak hanya memeriksa di toko, namun mereka "menjarah" sampai ke kapal.

Pemeriksaan langsung ke kapal dengan alasan barang berawal temuan di toko kemudian diketahui barang tersebut dibawa dengan menggunakan jalur laut sehingga dilakukan pemeriksaan di kapal.

Puluhan buruh mendatangi petugas BBPOM untuk mempertanyakan sidak yang dilakukan. Kedatangan para buruh tersebut dalam rangka mempertanyakan kelanjutan nasib mereka atas kinerja BBPOM Pekanbaru.

Salah seorang buruh bongkar muat, Ahmad mengungkapkan kekesalannya dan merasa tidak terima terhadap pihak BBPOM Pekanbaru saat melakukan sidak, sebab menurutnya pihak BBPOM cukup hanya melakukan sidak ke toko ataupun gudang dan tidak seharusnya sampai melakukan pemeriksaan ke kapal.

Dia juga mengutarakan bahwa baru kali ini di Meranti ada BBPOM yang melakukan pemeriksaan hingga ke kapal dan ini sangat mengganggu para buruh saat melakukan aktifitas bongkar muat barang.

"Ibu petugas harus tahu, kalau ada pemeriksaan di kapal kami tidak bisa bekerja, jadi kami mau makan apa," ujar Ahmad.

Selain itu pihak lain seperti DisperindagKop-UKM Kepulauan Meranti, Koramil, Polres, dan Bea Cukai juga menyesalkan pihak BBPOM yang melakukan sidak tanpa koordinasi terlebih dahulu.

"Kita aja tau ada sidak setelah di informasikan oleh rekan-rekan media, dan saya pun bingung mau jawab soalnya memang tidak ada pemberitahuan dari pihak BBPOM," kata  Kasi Perdagangan Dalam dan Luar Negeri, Hariadi.

Sementara itu, Kepala KPPBC Kepulauan Meranti, Hengky mengatakan hal yang sama, bahwa tidak adanya koordinasi dari pihak BBPOM terkait sidak yang dilaksanakan hari ini.

"Meski begitu, kalau bagi kami wajar-wajar saja sebab untuk melakukan sidak pihak BBPOM tidak harus memberitahukan kepada kita, yang penting sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Tetapi sebaiknya ya melakukan koordinasi terlebih dahulu," ungkap Hengky.

Hengky menambahkan, pengawasan KPPBC hanya fokus teradap barang import yang berasal dari kegiatan usaha lintas batas di pelabuhan yang memiliki Tempat Penimbunan Sementara (TPS) di Pelabuhan Cabang Pelindo I Selatpanjang.

Pada kesempatan  itu, dari pihak kepolisian juga menyayangkan  BBPOM Riau yang tidak melakukan koordinasi dengan pihak keamanan.

Menurut Kapolres Kepulauan Meranti AKBP La Ode Proyek, seharusnya pihak BBPOM ini koordinasi dahulu dengan kepolisian sebelum melakukan sidak.

"Seharusnya BBPOM melakukan koordinasi, apalagi kejadiannya sampai begini dan untung saja tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan tadi," kata La Ode Proyek.

Di kesempatan yang berbeda Bupati Kepulauan saat dikonfirmasi  mengatakan BBPOM Riau disilahkan melaksanakan tugas dan wewenangnya tetapi harus bersinergi dengan instansi terkait di daerah.

Menurut bupati seharusnya, pihak BPOM sebelum melakukan tindakan, terlebih dahulu harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat setidaknya berkoordinasi dengan Pemda setempat.

"Seharusnya ada sosialisasi terlebih dahulu, ini usahkan sosialiasi, selama  saya jadi Bupati, berkoordinasi pun tidak pernah, ini alih-alih turun bertindak,"ucap Bupati Irwan.

Dengan tindakan seperti ini, tentunya BBPOM dianggap sudah mencederai sistem dan kearifan lokal di Wilayah perbatasan Republik Indonesia ini.

Karena selama ini, untuk memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten termuda di Provinsi Riau sangat bergantung kepada Negara tetangga (Malaysia).

"Kita sama-sama sangat tahu, ini merupakan kebutuhan dan kearifan lokal, bagi saya kebutuhan masyarakat saya di Kepulauan Meranti ini tetap nomor satu. Karena jika mengandalkan dari Jawa, selain stok terbatas harga juga mahal," ungkap bupati.

Penulis : Ali Imroen
Editor : Yusni Fatimah