SELATPANJANG - Program cetak sawah seluas 800 hektare yang diusulkan tahun ini terancam tak terealisasi sepenuhnya pada 2019 mendatang. Pasalnya, sebagian lahan yang diusulkan oleh sejumlah kelompok petani masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

"Ada 300 hektare lahan yang tenyata masuk kawasan HPT," ujar Kabid Tanaman Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Peternakan (DKPTPP), Syafril.

Menurut Syafril, ratusan hektare lahan yang akan dirubah sebagai sawah pada tahun 2019 mendatang tersebut terdapat di 4 desa. Desa yang lahan usulannya masuk ke HPT adalah Desa Gemalasari, Kecamatan Rangsang dan Mengkikip, Kecamatan Tebingtinggi Barat.

Menurut Syafril, seluruh lahan yang diusulkan kedua desa tersebut semuanya masuk dalam HPT.

"Kedua desa tersebut mengusulkan masing-masing 100 hektare, namun saat disurvey, lahan tersebut masuk ke HPT," ujar Syafril.

Sedangkan desa lainnya yang lahan usulannya masuk dalam HPT adalah Desa Lukun dan Bathinsuir, Kecamatan Tebingtinggi Timur. Masing-masing lahan yang masuk HPT di 2 desa tersebut seluas 50 hektare.

"Ini sangat disayangkan, sebab kelompok tani di desa-desa tersebut sangat antusias untuk bertani padi," ujar Syafril.

Untuk menyelesaikan permasalahan lahan tersebut, Syafril akan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kepulauan Meranti terkait permasalahan 300 hektare lahan program cetak sawah yang masuk dalam HPT. Syafril berharap, DLHK bisa menjembatani penyelesaian permasalahan lahan tersebut ke Dinas Kehutanan Riau hingga ke pemerintah pusat.

Syafril berharap, status HPT 300 hektare lahan tersebut bisa dirubah agar program cetak sawah bisa terealisasi sepenuhnya.

"Kami akan gandeng DLHK untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jangan sampai permasalahan HPT ini menghambat program cetak sawah di Meranti," ujar dia lagi.

Sebenarnya kata Syafril, ada alternatif lain agar 300 hektare lahan yang masuk dalam HPT tersebut tetap menjadi lahan persawahan. Namun, dalam pembukaan lahannya harus dilakukan sendiri oleh kelompok tani. Jika sudah dibuka oleh masyarakat, pemerintah hanya membantu benih, Alsintan, tanggul dan irigasi.

"Tapi pertanyaannya, apakah modal kelompok tani sanggup menyewa alat berat untuk membuka ratusan hektare lahan tersebut," ujar Syafril.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kabupaten Kepulauan Meranti, Hendra Putra mengaku siap menjembatani pihak DKPTPP untuk menyelesaikan permasalahan lahan program cetak sawah ke Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Menurut Hendra, permasalahan lahan saat ini memang cukup rumit, terlebih banyak lahan di Meranti yang masih berstatus HPT.

"Ini harus diselesaikan, agar pembangunan di Meranti tidak terkendala oleh HPT," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Gemala Sari, Syaiful mengatakan banyak masyarakat nya yang ingin bertani, namun karena kendala lahan, masyarakat memilih untuk bermigrasi dan membuka lahan sawah ke Kabupaten Pelalawan.

"Banyak keinginan dari masyarakat kami untuk bertani, namun karena terkendala masalah lahan banyak masyarakat kami bermigrasi untuk bercocok tanam padi ke Penyealai Pelalawan. Ini problem, tempat kita banyak potensi lahan yang menjanjikan namun tidak bisa digarap," kata Syaiful.

Penulis : Ali Imroen
Editor : Yusni Fatimah