Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

17:24 - Tiga ASN dan 52 Honorer Pe...
07:08 - KPU Meranti Temukan 27 Sur...
17:53 - Bujang Dara Meranti Jalin ...
15:00 - Kapal Pembawa Minuman Kebu...
15:48 - Sanksi Menanti Pejabat Mer...
17:56 - Minyak Genangi Geladak Kap...
18:40 - Bupati Meranti Hadiri Rako...
04:34 - BBPOM Temukan Makanan Meng...
15:32 - Festival Cian Cui Kepulaua...
12:05 - BBPOM Temukan Boraks Pada ...
05:45 - KPID Riau Gelar Seminar Li...
10:04 - Dua Kali Berunjuk Rasa, Tu...
04:47 - Selama Ramadan, ASN Merant...
20:03 - Para Kades dan BNPB Apresi...
13:45 - Employee Volunteering Prog...
11:08 - Pemkab Meranti Buka 248 Fo...
09:58 - Lahan RSUD Meranti Digugat...
23:25 - Pemkab Meranti Minta BPN P...
10:54 - Tanjung Padang Jadi Masyar...
15:36 - Rekor Double Hattrick, Kep...
10:43 - DPRD Minta Pemkab Meranti ...
14:22 - Sebut Keuangan Daerah Stab...
12:55 - Antisipasi Terorisme, Pemu...
14:41 - Dengan e-Sagu, PNS Meranti...
16:31 - Disdukcapil Meranti Buka S...
14:30 - Pendemo Tuntut Pemkab Mera...
08:50 - Pemkab Meranti Segera Real...
14:35 - Ratusan Muslim Meranti Gel...
17:26 - Sekda Meranti Lantik 177 P...
10:36 - Pejabat Pemkab Meranti Dim...
20:59 - Pemkab Meranti Alokasikan ...
21:20 - Limbah Pasar Modern Selatp...
11:03 - Situs Resmi Pemkab Meranti...
15:38 - Hasil UN di Meranti Bakal ...
12:57 - Bupati dan Ketua DPRD Mera...
14:16 - SPSI Minta Upah Buruh di M...
14:25 - Banyak Timbangan yang tak ...
05:47 - Diduga Curang, FLS2N Meran...
20:56 - Baru Dibangun, Plafon Pusk...
18:49 - Tiga Desa di Meranti Ini J...
13:22 - Program Desa Bebas Api Bua...
19:16 - Lahan Tak Bersertifikat, P...
11:45 - BPBD Meranti Salurkan Bant...
15:27 - Pemilik Swalayan Top 99 Di...
15:39 - Pembangunan Proyek di Mera...
10:33 - Dinilai Sukses Kembangkan ...
16:18 - Baru Menjabat, Kadis Perik...
10:18 - Selain Kemiskinan, Subside...
11:18 - Berbeda dengan Puslabfor M...
20:21 - Ribuan Hektare Hutan Mangr...
 
Wacana Potongan 2,5 Persen Gaji untuk Zakat Ditanggapi Beragam oleh PNS Meranti
Jumat, 09/02/2018 - 11:13:02 WIB

SELATPANJANG - Rencana pemerintah uuntuk membuat Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk zakat ditanggapi beragam oleh PNS di Kabupaten Kepulauan Meranti.

PNS di perbatasan negara Indonesia itu sudah mengalami pemotongan insentif sebesar 2,5 persen untuk zakat yang dikumpulkan di Baznas setempat sejak kabupaten itu dimekarkan.

Berty Asmara, seorang PNS di bidang pendidikan menuturkan, pemotongan uang PNS untuk zakat ini bukanlah barang baru di wilayahnya. Bahkan, kebijakan ini sudah diberlakukan sejak dirinya menjabat sebagai kepala sub bagian di salah satu kantor.

"Setuju dan pasrah saja bila pemerintah menerapkan pemotongan gaji sebesar 2,5 persen untuk zakat. Soalnya kita ini digaji oleh negara juga. Kalau negara ini butuh uang zakat tu, ya silahkan dipakai," kata Berty.

Pria yang mempunyai rutinitas mengajar ini juga mengatakan jika benar diterapkan, maka pembayaran zakat yang harus dikeluarkan adalah 5 persen.

"Meranti sudah menerapkan potongan insentif sebesar 2,5 persen untuk zakat, jika peraturan ini diterapkan maka secara hitungan seorang PNS akan mengeluarkan zakat sebesar 5 persen belum lagi banyak PNS yang melakukan pinjaman di bank," kata Berty lagi.

Lain halnya Azwan salah seorang PNS yang menjabat sebagai Kabid di salah satu OPD Kepulauan Meranti, dia mengatakan setuju namun penyalurannya harus jelas.

"Pada prinsipnya saya setuju saja dengan aturan itu, kalau memang susah sampai nasabnya, tapi penyalurannya jelas, jangan sampai diselewengkan," kata Azwan.

Azwan juga berpendapat bahwa sebaiknya zakat yang dikumpulkan dari PNS di Kepulauan Meranti, sebaiknya hanya untuk masyarakat setempat.

"PNS Meranti, zakatnya untuk masyarakat Meranti juga, mengingat Kepulauan Meranti sangat banyak masyarakat miskin dan kurang mampu," kata Azwan.

Sementara itu wakil Bupati Kepulauan Meranti ,Drs H Said Hasyim belum mau menanggapi wacana Kementerian Agama mengenai pemotongan gaji PNS sebesar 2,5 persen untuk zakat. Dia tetap menunggu keputusan resmi pemerintah pusat.

"Kalau memang ada wacana seperti itu, kita setuju saja, namun kita akan kaji aturan pemerintah itu terlebih dahulu. Karena Pemkab juga ada rencana untuk membuat Perda zakat bagi PNS dan ini wajib dilaksanakan nantinya," kata Said.

Penulis : Ali Imroen
Editor : Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Ganti Gubri, Ganti Presiden
  • Panwaslu Kota Pekanbaru Buka Posko Warung Pengawasan
  • Perampok Bergolok Sambangi Minimarket di Pekanbaru
  • Identitas Mayat Wanita Mengapung di Sungai Rumbai Masih Misteri
  • Milad ke - 53 Inhil, Pjs Bupati Sebut Tahun 2018 Menjadi
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved