Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

19:06 - Hibahkan Lahan untuk Kanto...
16:50 - Kirab GP Ansor Riau di Mer...
17:45 - Akui Kecolongan, BPPRD Mer...
13:55 - Latih Wirausaha Muda Pasar...
12:26 - Tersandung Kasus Narkoba, ...
12:06 - Operasi Mantap Brata di Ke...
19:38 - Tiga Desa di Meranti Raih ...
16:58 - Bupati Meranti Ajak Masyar...
20:47 - Pendistribusian ZCD Baznas...
20:13 - 81 Jemaah Haji Tiba dengan...
07:46 - 81 Jemaah Haji Meranti Tib...
17:34 - Terjebak Sistem Ijon, Peng...
18:08 - Sarat Muatan, Kapal Pembaw...
19:25 - Diajukan 248, Kuota CPNS M...
07:25 - Bupati Meranti dan Siak Ra...
15:28 - Tersangkut Korupsi, 7 PNS ...
15:00 - Izin HO Dicabut, PAD Meran...
11:19 - Pencanangan Imunisasi MR, ...
10:16 - Jembatan Pelantar Ambruk, ...
19:00 - 9 ASN Meranti Dikirim Ikut...
10:19 - Disdukcapil Meranti sudah ...
14:26 - Dalam Sehari, 5 Hektare La...
13:18 - KPA di Meranti Diinstruksi...
07:33 - BPBD Meranti Butuh Tambaha...
10:41 - 6 Rumah di Selat Panjang D...
14:26 - Belum Rampung, Proyek Jala...
14:07 - Ratusan Warga Selat Panjan...
13:46 - Di Sinilah Awalnya Bendera...
12:07 - Bupati Meranti Kukuhkan Pa...
19:47 - Dianggarkan Rp4,3 Miliar, ...
14:39 - Bersama Bupati Meranti, UA...
10:21 - Lautan Manusia Banjiri Kan...
19:14 - Kerjasama dengan Baznas, K...
11:34 - Pemesan Kamar Hotel Memblu...
16:06 - Sunatan Massal Bantu Ringa...
13:50 - Dilengkapi Fasilitas Baru,...
11:47 - Tidak Istitho’ah, Satu J...
08:21 - Wakil Bupati Lepas Keberan...
10:11 - Bupati Meranti Saran Bagi ...
12:08 - Buang Sampah Sembarangan, ...
17:51 - DPRD Ngotot Lahan Pasar Mo...
10:00 - EMP-MS Optimalkan Keselama...
14:17 - Mako Polres Meranti Selesa...
12:00 - Jadi Narasumber Pangan Nus...
18:16 - Habib Hamidi dan Sri Astut...
10:26 - Dijemput Bujang Dara, Atle...
15:28 - Mahasiswa UR Olah Kelapa J...
15:03 - Belum Beroperasi, RAPP Kem...
07:23 - Maksimalkan Peran BUMDes, ...
19:46 - Lima Perwakilan Negara dan...
 
Wacana Potongan 2,5 Persen Gaji untuk Zakat Ditanggapi Beragam oleh PNS Meranti
Jumat, 09/02/2018 - 11:13:02 WIB

SELATPANJANG - Rencana pemerintah uuntuk membuat Peraturan Presiden (Perpres) mengenai pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk zakat ditanggapi beragam oleh PNS di Kabupaten Kepulauan Meranti.

PNS di perbatasan negara Indonesia itu sudah mengalami pemotongan insentif sebesar 2,5 persen untuk zakat yang dikumpulkan di Baznas setempat sejak kabupaten itu dimekarkan.

Berty Asmara, seorang PNS di bidang pendidikan menuturkan, pemotongan uang PNS untuk zakat ini bukanlah barang baru di wilayahnya. Bahkan, kebijakan ini sudah diberlakukan sejak dirinya menjabat sebagai kepala sub bagian di salah satu kantor.

"Setuju dan pasrah saja bila pemerintah menerapkan pemotongan gaji sebesar 2,5 persen untuk zakat. Soalnya kita ini digaji oleh negara juga. Kalau negara ini butuh uang zakat tu, ya silahkan dipakai," kata Berty.

Pria yang mempunyai rutinitas mengajar ini juga mengatakan jika benar diterapkan, maka pembayaran zakat yang harus dikeluarkan adalah 5 persen.

"Meranti sudah menerapkan potongan insentif sebesar 2,5 persen untuk zakat, jika peraturan ini diterapkan maka secara hitungan seorang PNS akan mengeluarkan zakat sebesar 5 persen belum lagi banyak PNS yang melakukan pinjaman di bank," kata Berty lagi.

Lain halnya Azwan salah seorang PNS yang menjabat sebagai Kabid di salah satu OPD Kepulauan Meranti, dia mengatakan setuju namun penyalurannya harus jelas.

"Pada prinsipnya saya setuju saja dengan aturan itu, kalau memang susah sampai nasabnya, tapi penyalurannya jelas, jangan sampai diselewengkan," kata Azwan.

Azwan juga berpendapat bahwa sebaiknya zakat yang dikumpulkan dari PNS di Kepulauan Meranti, sebaiknya hanya untuk masyarakat setempat.

"PNS Meranti, zakatnya untuk masyarakat Meranti juga, mengingat Kepulauan Meranti sangat banyak masyarakat miskin dan kurang mampu," kata Azwan.

Sementara itu wakil Bupati Kepulauan Meranti ,Drs H Said Hasyim belum mau menanggapi wacana Kementerian Agama mengenai pemotongan gaji PNS sebesar 2,5 persen untuk zakat. Dia tetap menunggu keputusan resmi pemerintah pusat.

"Kalau memang ada wacana seperti itu, kita setuju saja, namun kita akan kaji aturan pemerintah itu terlebih dahulu. Karena Pemkab juga ada rencana untuk membuat Perda zakat bagi PNS dan ini wajib dilaksanakan nantinya," kata Said.

Penulis : Ali Imroen
Editor : Yusni Fatimah


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Nilai Rupiah Melemah akibat Terseret Mata Uang Regional
  • Selalu Ditolak Wanita, Pria Ini 'Balas Dendam' Berubah Mirip Artis Korea Tanpa Operasi Plastik
  • Penisnya Terpotong, Bocah 5 Tahun Dapat Kompensasi Rp 462 Miliar
  • Polytron Luncurkan Lemari Es Side by Side New Belleza Inverter & Showcase Allure
  • Miris, ASN di Kota Ini Cabuli Anak Tirinya Sejak SD
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved