Pansus HTI PT.SRL Melemah
Minggu, 22 April 2012 - 16:25:15 WIB
 |
Contoh kerusakan hutan
|
TERKAIT:
RUPAT-Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bengkalis nampaknya tidak akan mempermasalahkan soal perizinan yang didapat PT.Sumatera Riang Lestari (SRL), tapi lebih menitikberatkan kepada sengketa lahan antara warga dengan PT SRL. Sikap pansus sendiri terkesan agak melemah, karena sebelumnya ketua pansus menyebutkan bahwa ada unsur kerugian negara dalam pembukaan hutan tanaman industri (HTI) serta izinnya diduga bermasalah.
Seperti disampaikan oleh wakil ketua Pansus HTI PT.SRL di pulau Rupat kabupaten Bengkalis Abdul Kadir dan anggota pansus Muhammad Nasir soal kinerja pansus terkait masalah HTI seluas 38 ribu hektar itu. Menurut Abdul Kadir yang dikonfirmasi Minggu (22/4) bahwa saat ini pansus fokus kepada sengketa lahan yang terjadi antara warga di beberapa desa kecamatan Rupat dan Rupat Utara dengan pihak perusahaan.
Disampaikan Kadir, pansus telah mengadakan pertemuan dengan warga beberapa waktu lalu di Rupat. Dari pertemuan itu masalah yang paling krusial mencuat kepermukaan adalah soal pencaplokan lahan warga oleh PT.SRL, sehingga sempat menimbulkan aksi anarkis dari ratusan warga yang kemudian membakar alat berat serta camp pekerja perusahaan pensulpay bahan baku ke PT.RAPP tersebut.
''Dalam pertemuan yang diadakan pansus beberapa waktu lalu, masalah pencaplokan lahan oleh pihak perusahaan menjadi fokus utama yang dibahas. Atas dasar itulah pansus juga sudah memanggil hearing (dengar pendapat,red) pihak manajemen PT.SRL untuk dimintai keterangan soal dugaan pencaplokan lahan tersebut,'' ungkap Kadir.(Alf)
Komentar (1 Komentar)
@ LSM, 22 April 2012 | 18:36:54 WIB Saat ini, hanya sedikit yang bisa diharapkan dari para anggota dewan yang menurut saya sudah tidak perlu dihormati lagi. Mereka, sudah tidak pantas menyandang prediket terhomat, karena apa yang mereka lakukan lebih banyak membohongi orang yang telah mengantar mereka duduk dilembaga terhormat itu.
Mereka lebih menghormati siapa yang bisa membayar mereka lebih besar. Artinya, posisi mereka di dewan hanya digunakan untuk bernegosiasi. Siapa yang bisa bayar, akan mereka bela matia-matian, sekalipun mereka dihujat, karena pada dasarnya sebelum menjadi anggota dewan, mereka sudah siap untuk dihujat, karena mereka sadar, jabatan mereka itu tidak sepenuhnya akan digunakan untuk kemaslahatan umat, atau kepentingan masyarakat.
Isi Komentar :
