BREAKING NEWS :
Ngaku Buat Koleksi Pribadi, Saat Takut Ditinggal Pacar Video Syur Disebar di Medos
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA +

16:46 - Pemkab Kuansing Usulkan 14...
13:30 - Ambruk Sejak 2012, Permoho...
18:14 - Cegah Penyakit Difteri, Ka...
15:51 - Sampai Akhir 2016, Total A...
19:55 - Pemprov Beri Toleransi Pem...
14:47 - Setengah Bulan Kosong, Bup...
10:36 - Terkait Penerimaan CPNS 20...
15:43 - Terlibat PETI, Judi, Illog...
14:02 - Kadiskes Kuansing Sayangka...
11:58 - Tiga Hari Dirawat, Pasien ...
14:03 - Awali 2018, Kajari Kuansin...
13:23 - Batal Jadi Kasi Provos Bri...
13:49 - Kuansing Masih Tunggu "Jat...
10:52 - Total Dana Rp 4,902 Miliar...
11:55 - Andi Putra: Gesa Pembahasa...
11:00 - Polres Kuansing Jaring Ana...
11:18 - Kapolres Kuansing Himbau P...
16:02 - Pensiun di Awal 2018, Posi...
15:44 - Penyaluran Gaji ASN di Kua...
13:12 - Ruas Jalan Mudik Ulo - Ser...
12:43 - Pelantikan 67 Kades Diusul...
05:55 - Bank Riau Kepri Serahkan 1...
16:01 - Dari 238 yang Dilantik, 20...
10:05 - Konferkab IV PWI Kuansing ...
10:33 - Dana Sertifikasi Guru Kuan...
17:48 - Puluhan Tim Pemadam Kebaka...
18:51 - Bupati Kuansing Resmikan P...
10:51 - TP4D Kejari Kuansing Tinja...
07:42 - Pemkab Kuansing Gandeng PL...
15:33 - Pemkab Kuansing Bangun Jal...
19:51 - Tuntaskan Tiga Pilar, Insp...
16:41 - Masih Ada 300 SK Sertifika...
15:12 - Bupati Kuansing H Mursini ...
08:36 - Upayakan Tingkatkan PAD Ku...
13:47 - Walau Hari Libur, Operator...
06:47 - Inilah Daftar UPTD Kecamat...
22:57 - Ini Daftar 22 Air Terjun L...
11:31 - 15 UPTD Pendidikan Kecamat...
17:13 - Dinas Pertanian Kuansing B...
16:19 - Horee...Dana Sertifikasi G...
23:10 - Dianggarkan Rp1 Miliar, Mu...
15:52 - Heboh...Pantun Kapini dan ...
11:54 - Distan Kuansing: Penyalura...
10:34 - Bupati Mursini Harapkan Pa...
13:51 - Pilkades Serentak di Kuans...
 
Banyak Pelayanan Dasar Belum Terpenuhi, Kuansing Miliki 33,72 Ha Kawasan Kumuh
Rabu, 06/09/2017 - 13:58:05 WIB
TERKAIT:
 
 

TELUK KUANTAN - Sesuai Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Pemerintah Pusat terhitung sejak tahun 2014 lalu, total luas yang dikategorikan kawasan kumuh di Kabupaten Kuantan Singingi saat ini 33,72 hektar. Luas tersebut diindikasikan masih tergolong sedikit mengingat luasnya wilayah Kuansing yang belum sepenuhnya mendapatkan pembangunan.

"Kawasan kumuh yang dimaksud bukan daerah kita ini dikatakan kumuh, tapi masih banyak pelayanan dasar disuatu kawasan seperti didesa belum terpenuhi, mulai drainase, belum adanya  TPA, dan infrastruktur lain yang masih banyak yang kurang,"ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan Kuansing melalui Sekretarisnya Buhanuddin yang ditemui halloriau.com, Selasa (5/9/2017).

Disampaikan Burhanuddin, kawasan kumuh juga bisa dikategorikan masih banyaknya hunian masyarakat yang tidak layak huni dan ini menjadi tugas Pemerintah untuk memberikan bantuan terutama kepada masyarakat kurang mampu agar mendapatkan hunian yang layak.

"Didaerah kita masih banyak, maka melalui program kawasan kumuh ini kita bisa mendapatkan anggaran dari pusat untuk pembangunan mulai drainase, pembangunan Tempat Pembuangan Sampah, jalan lingkungan dan infrastruktur lainnya yang masih banyak kurang termasuk hunian masyarakat yang tidak layak,"ujarnya.

Saat ini kata Burhan, kita belum bisa mengusulkan penambahan luas kawasan kumuh ke pemerintah pusat, karena program ini masih dikunci hingga 2019 mendatang. "Sehingga belum bisa direvisi SK kawasan kumuh didaerah kita, padahal kalau diindikasikan cukup luas yang bisa dikategorikan masuk dalam kawasan kumuh,"katanya.

Seperti misalnya di Kecamatan Kuantan Tengah kata Burhan, kalau kita indikasikan ada sekitar 140  hektar masuk kawasan kumuh karena belum terpenuhinya pelayanan dasar baik drainase, TPA dan infrastruktur lainnya.

"Kita terus melakukan pendataan dan kedepan bisa direvisi oleh Pemerintah pusat melalui Kementrian PUPR dan diajukan ke Bappenas,"katanya.

Di Kuansing sendiri kata Burhan, baru Kecamatan Singingi yang sudah ada SK kawasan kumuh, dan beberapa desa di Kecamatan Kuantan Tengah seperti desa Sawah, Koto Taluk dan Kelurahan Simpang Tiga.

"Kalau kita paksakan diajukan revisi pada 2017, tentunya akan berdampak pada kegiatan 2018, apalagi tahun 2017 kita dapat anggaran dari APBN untuk kawasan kumuh ini,"katanya.

Ada dua item yang dianggarkan, pertama kata Burhan, untuk kolaborasi atau pembinaan, serta operasional pembinaan itu sejumlah desa dapat Rp 500 ribu. Dan untuk fisik pencegahan kita dapat Rp 1 Milyar.

"Biasanya satu desa dapat Rp 200 sampai Rp 250 juta, nanti dipilih sesuai rangking tertinggi mana desa yang masuk kawasan kumuh ini mendapatkan nilai tertinggi,"katanya.

Penulis : Robi Susanto
Editor : Yusni Fatimah




Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777 atau 0852 7897 5248
via EMAIL: redaksi@halloriau.com atau
bisa invite PIN halloriau.com: 2B2591DA
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Ngaku Buat Koleksi Pribadi, Saat Takut Ditinggal Pacar Video Syur Disebar di Medos
  • Disdik Pastikan Dampak Kebakaran Tak Ganggu Proses Belajar Mengajar di SMPN 4 Pekanbaru
  • 13 Unit Mobnas Masih di DPRD, Sekda Pekanbaru Layangkan Surat Teguran ke Sekwan
  • Pemkab Kuansing Usulkan 146 Km Ruas Jalan Kabupaten Diambil Alih oleh Pemprov
  • SMA Pradita Dirgantara Terima 150 Siswa Baru dengan Tawaran Beasiswa
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved