BREAKING NEWS :
AREBI Ciptakan Broker Profesional
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA +

11:40 - Bupati Mursini Minta Satpo...
11:32 - Kapolres, Wabup Kuansing d...
14:19 - RSUD Teluk Kuantan Buka Lo...
16:08 - Polres dan PWI Kuansing De...
14:57 - Mengudara Lewat Radio, Kaj...
13:49 - Pemkab Kuansing sudah Tahu...
13:05 - Beri Nama Musala, Kapolres...
13:52 - Aktifitas Perkantoran Lump...
10:10 - Ade Fahrel Gantikan Indra ...
13:04 - AKP Yohanes Basri Jabat Ka...
06:06 - Silaturahmi dengan NU, Kap...
13:16 - Cegah Penyebar Berita Hoax...
13:35 - Tanggapi Isu Rasionalisas...
12:22 - Nonjobkan dan Demosi Pejab...
21:23 - Kajari Kuansing Beri Penyu...
10:27 - Kapolres Kuansing: Jadikan...
15:25 - Fortuner Nyangkut Usai Tab...
14:22 - Bila Tak Tercapai 30 Perse...
11:30 - Di Pemerintahan MH, Sekret...
09:18 - Jalan Sangau - Siberobah S...
16:27 - Tahun Ini, Kuansing Dapat ...
13:08 - Bupati Mursini Lantik Guru...
10:07 - Pemkab Kuansing Gelar Job ...
23:20 - Pihak Kecamatan dan Masyar...
17:07 - Jatah DAK untuk Bina Marga...
11:51 - Jalan Pulau Binjai - Saik ...
05:55 - Dengar Tangisan Histeris d...
05:41 - DLH Kuansing Belum Bisa Je...
19:30 - Heboh, Aliran Sungai Bawan...
16:52 - Dua Bulan Pegawai PUPR Kua...
15:51 - Malam Ini, Bupati Mursini ...
07:29 - BBM Premium Dibatasi untuk...
15:04 - Pengisian BBM di SPBU Paka...
13:54 - Pengrajin Batik Kuansing S...
10:23 - Warganet Ramai Bahas Bebas...
17:14 - Patung Budha 3,5 Ton Didug...
19:10 - Pemkab Kuansing Belum Tahu...
18:46 - Tahun Ini, 202 Rumah di Ku...
17:47 - Bangun Air Terjun 7 Tingka...
16:33 - BKPP Kuansing Koordinasi k...
12:40 - DAK Perumahan akan Disalur...
12:07 - Mengingat Kondisi Kesehata...
20:24 - Satgas Mercury Polres Kuan...
19:48 - Kapolres Kuansing Cita-cit...
15:23 - Gubri Apresiasi PWI Kuansi...
 
Banyak Pelayanan Dasar Belum Terpenuhi, Kuansing Miliki 33,72 Ha Kawasan Kumuh
Rabu, 06/09/2017 - 13:58:05 WIB
TERKAIT:
 
 

TELUK KUANTAN - Sesuai Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan Pemerintah Pusat terhitung sejak tahun 2014 lalu, total luas yang dikategorikan kawasan kumuh di Kabupaten Kuantan Singingi saat ini 33,72 hektar. Luas tersebut diindikasikan masih tergolong sedikit mengingat luasnya wilayah Kuansing yang belum sepenuhnya mendapatkan pembangunan.

"Kawasan kumuh yang dimaksud bukan daerah kita ini dikatakan kumuh, tapi masih banyak pelayanan dasar disuatu kawasan seperti didesa belum terpenuhi, mulai drainase, belum adanya  TPA, dan infrastruktur lain yang masih banyak yang kurang,"ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan Kuansing melalui Sekretarisnya Buhanuddin yang ditemui halloriau.com, Selasa (5/9/2017).

Disampaikan Burhanuddin, kawasan kumuh juga bisa dikategorikan masih banyaknya hunian masyarakat yang tidak layak huni dan ini menjadi tugas Pemerintah untuk memberikan bantuan terutama kepada masyarakat kurang mampu agar mendapatkan hunian yang layak.

"Didaerah kita masih banyak, maka melalui program kawasan kumuh ini kita bisa mendapatkan anggaran dari pusat untuk pembangunan mulai drainase, pembangunan Tempat Pembuangan Sampah, jalan lingkungan dan infrastruktur lainnya yang masih banyak kurang termasuk hunian masyarakat yang tidak layak,"ujarnya.

Saat ini kata Burhan, kita belum bisa mengusulkan penambahan luas kawasan kumuh ke pemerintah pusat, karena program ini masih dikunci hingga 2019 mendatang. "Sehingga belum bisa direvisi SK kawasan kumuh didaerah kita, padahal kalau diindikasikan cukup luas yang bisa dikategorikan masuk dalam kawasan kumuh,"katanya.

Seperti misalnya di Kecamatan Kuantan Tengah kata Burhan, kalau kita indikasikan ada sekitar 140  hektar masuk kawasan kumuh karena belum terpenuhinya pelayanan dasar baik drainase, TPA dan infrastruktur lainnya.

"Kita terus melakukan pendataan dan kedepan bisa direvisi oleh Pemerintah pusat melalui Kementrian PUPR dan diajukan ke Bappenas,"katanya.

Di Kuansing sendiri kata Burhan, baru Kecamatan Singingi yang sudah ada SK kawasan kumuh, dan beberapa desa di Kecamatan Kuantan Tengah seperti desa Sawah, Koto Taluk dan Kelurahan Simpang Tiga.

"Kalau kita paksakan diajukan revisi pada 2017, tentunya akan berdampak pada kegiatan 2018, apalagi tahun 2017 kita dapat anggaran dari APBN untuk kawasan kumuh ini,"katanya.

Ada dua item yang dianggarkan, pertama kata Burhan, untuk kolaborasi atau pembinaan, serta operasional pembinaan itu sejumlah desa dapat Rp 500 ribu. Dan untuk fisik pencegahan kita dapat Rp 1 Milyar.

"Biasanya satu desa dapat Rp 200 sampai Rp 250 juta, nanti dipilih sesuai rangking tertinggi mana desa yang masuk kawasan kumuh ini mendapatkan nilai tertinggi,"katanya.

Penulis : Robi Susanto
Editor : Yusni Fatimah




Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • AREBI Ciptakan Broker Profesional
  • Fakultas Hukum UIR-DPN Peradi Didik 50 Sarjana Jadi Advocat
  • Seluruh Lokalisasi Prostitusi di 24 Provinsi Indonesia akan Ditutup
  • DPT Pilgubri Inhu Berkurang dari Jumlah DPS
  • AREBI Riau Matangkan Persiapan Musda 4 Mei
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved