TELUK KUANTAN - Meskipun sudah resmi menjadi PNS Provinsi Riau terhitung sejak awal Januari 2017 lalu, namun nasib 63 mantan Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas kehutanan Kuansing terombang-ambing tak miliki kantor.

"SK 63 pegawai Dishut yang pindah ke Provinsi terhitung sejak 1 Oktober 2016 lalu sudah jadi kewenangan Provinsi, tapi SK nya kita ambil ke Provinsi pada 3 Januari 2017 lalu," ujar mantan Kepala Dishut Kuansing, Abriman kepada halloriau.com, Senin (9/1/2017).

Dikatakan Abriman, meskipun sudah menjadi pegawai Provinsi, namun belum miliki kantor.

"Kantor lama sekarang sudah ditempati OPD baru, dan kita tidak miliki kantor sekarang sampai terbentuknya UPT Kehutanan di Kuansing," ujar Abriman.

Proses UPT Kehutanan ujar Abriman, prosesnya Gubernur mengajukan ke Bappenas, karena untuk membentuk UPT kehutanan harus persetujuan Bappenas.

"Untuk prosesnya diusulkan pak Gubri ke Bappenas, sekarang nasib kita belum jelas. Bisa saja seluruh Pegawai ditarik ke Provinsi berkantor disana, kalau kita tidak masalah, tapi kasihan pegawai kita yang lain," ungkap Abriman.

"Untuk sementara kantor kita belum ada, tidak berkantor sekarang kita karena kantor belum jelas, kalau sudah ada surat kalian berkantor kesitu, itu yang belum ada suratnya, kantor kita sudah diambil OPD baru,"kata Abriman lagi.

Penulis  : Robi Susanto
Editor    : Unik Susanti