BREAKING NEWS :
Diduga Palsukan Dokumen, Kades Pangkalan Jambi Akan Dilaporkan ke Polres
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA +

23:16 - Bupati, Wabup, Plt Sekda S...
13:00 - Bidang SDA PUPR Kuansing U...
09:04 - Dasuki Herlambang: Pacu Ja...
17:40 - Siswa SMPN 2 Sentra Antusi...
19:35 - Pemkab Kuansing Bakal Angk...
17:19 - Puluhan CS Kantor Bupati K...
14:56 - Ini Revisi Perbup Kuansing...
14:07 - Pemkab Kuansing Kembali Su...
11:49 - Bupati Mursini dan Wabup H...
14:51 - Kukuhkan Pengurus IKKSi Ko...
15:47 - Inilah Tahapan Pelaksanaan...
16:22 - Tiga Nama Tak Lulus Assess...
05:24 - Hanya 20 ASN Lolos Asessme...
14:33 - Sat Lantas Polres Kuansing...
10:55 - Tunggu Bupati Pulang, Kadi...
16:10 - Belasan Guru Komite di Kua...
14:44 - Bupati dan Wabup Kuansing ...
13:45 - BRK Teluk Kuantan sudah Tr...
19:35 - Untuk DPT Pilkades Serenta...
09:35 - Pansus Lahan DPRD Kuansing...
14:57 - BPKAD Kuansing Sudah Trans...
13:58 - Banyak Pelayanan Dasar Bel...
12:42 - 167 Unit RSLH Bantuan Prov...
10:15 - Pemkab Kuansing Gunakan Si...
10:11 - Tindak Lanjut Pengembalian...
20:37 - Terkait Bangunan Proyek Ti...
15:01 - Aturan Baru!! Perangkat De...
14:23 - Dewan Minta Pemkab Kuansin...
13:43 - Tahun Ini, Pusat Danai Pen...
12:38 - APBD Kuansing hanya Tanggu...
16:43 - Hadiri Syukuran Jalur Jitu...
11:40 - Tahun Ini Polres Kuansing ...
10:42 - Tahun Ini Jumlah Hewan Kur...
15:09 - Rendi Terpilih sebagai Ket...
12:54 - Masyarakat Koto Lubuk Jamb...
11:52 - Data Sementara, Jumlah Hew...
10:15 - Pengurus Asosiasi Anak Man...
07:38 - DPRD Kuansing harap Paniti...
18:21 - KPID Riau Lakukan Investig...
16:17 - Guru di Kuansing Masih Res...
14:55 - Distan Kuansing Perkirakan...
19:48 - Pedagang Keluhkan Harga Se...
12:57 - Total Hadiah Pacu Jalur Ta...
20:34 - Saksikan Pacu Jalur, Intsi...
19:38 - Nonton Pacu Jalur, Bupati ...
 
Bertekad Usir dari Kuansing
Sukarmis: Kurang Ajar Duta Palma Itu!
Selasa, 24/06/2014 - 09:43:51 WIB

TELUK KUANTAN-Bupati Kuansing, H Sukarmis, bertekad mengusir PT Duta Palma Nusantara (DPN) dari daerahnya. Dia menilai, perusahaan perkebunan kelapa sawit itu tidak menghargai pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat Kuansing.

"Sebelum masa jabatan saya berakhir, PT DPN sudah harus meninggalkan daerah ini," kata Sukarmis dalam rapat koordinasi yang membahas PT DPN di ruang kerjanya, Senin (23/6/2014). Rapat ini dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Drs H Muharman MPd, para asisten, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan, dan pejabat terkait lainnya.

Sukarmis lalu memerintahkan Muharman dan instansi terkait untuk merealisasikan upaya hengkangnya PT DPN dari Kabupaten Kuansing. Menurut Sukarmis, banyak celah untuk menuntut perusahaan itu.

Selain itu, Sukarmis juga menilai keberadaan perusahaan milik Surya Darmadi itu tidak bermanfaat bagi masyarakat Kuansing. Bahkan, perusahaan itu telah menghina Sukarmis selaku kepala daerah, dan DPRD Kuansing.

Kemarahan Sukarmis dipicu dari kaburnya perwakilan PT DPN ketika penandatanganan kesepakatan pengaspalan jalan Benai-Kukok sepanjang 10 Km antara Pemkab Kuansing dengan tiga perusahaan. Akibatnya, kesepakatan hanya ditekan dua perusahaan lainnya, yakni PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan PT Tri Bakti Sarimas (TBS).

"Kurang ajar Duta Palma itu! Sikap ini tidak bisa kita terima, karena telah menyakiti kita. Kita akan tuntut mereka agar pergi dari daerah ini. Mereka telah melawan pemerintah," ketus Sukarmis kesal.

Sepengetahuan Sukarmis, banyak kesalahan PT DPN. Mulai dari pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) lahan perkebunannya seluas 11.500 hektar tidak melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah, hingga konflik tenaga kerja berkepanjangan.

Sukarmis menilai perpanjangan izin HGU PT DPN di tahun 2005 silam penuh kejanggalan. Pasalnya, perpanjangan izin itu baru berlaku di tahun 2018 nanti. "Ini aneh, izin diperpanjang 2005, tapi berlaku 2018. Kita akan pertanyakan masalah ini," terangnya.

Tak hanya itu saja, Sukarmis juga memerintahkan jajarannya mengukur ulang luas lahan HGU PT DPN. Pasalnya, kebun kelapa sawit milik perusahaan itu diduga lebih dari 20 ribu hektar. "Harus diukur ulang HGU-nya. Kelebihannya akan kita disita dan harus dikembalikan ke masyarakat," tegas Sukarmis.

Sementara itu, Humas PT DPN, Agus Priyanto, saat diikonfirmasi wartawan terkait kaburnya Suheri, perwakilan PT DPN dalam penandatanganan nota kesepakatan dengan Pemkab Kuansing di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Sabtu (21/6) malam lalu, mengaku tidak mendapat informasi apa pun. "Kita belum mendapat info dari Pak Suheri," katanya singkat.

Penulis : Idi Susianto
Editor : Yusni Fatimah




Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777 atau 0852 7897 5248
via EMAIL: redaksi@halloriau.com atau
bisa invite PIN halloriau.com: 2B2591DA
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Diduga Palsukan Dokumen, Kades Pangkalan Jambi Akan Dilaporkan ke Polres
  • RAPP Dapat Penghargaan Sebagai Perusahaan Peduli Kemanusian dan Donor Darah Terbanyak
  • Disdukcapil Pelalawan Ajukan 15 Ribu Blanko e-KTP ke Pusat
  • Peringati Tahun Baru Islam, PKMJ Sukamaju Gelar Grebeg Suro
  • Pekanbaru Cassata, Pusat Oleh-oleh dengan Sensasi Citarasa Berbeda
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved