BREAKING NEWS :
Dugaan Korupsi Bappeda Rohil, Pejabat Ini Langsung Ditahan Kejati usai Diperiksa Sejak Pagi
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA +

15:43 - Terlibat PETI, Judi, Illog...
14:02 - Kadiskes Kuansing Sayangka...
11:58 - Tiga Hari Dirawat, Pasien ...
14:03 - Awali 2018, Kajari Kuansin...
13:23 - Batal Jadi Kasi Provos Bri...
13:49 - Kuansing Masih Tunggu "Jat...
10:52 - Total Dana Rp 4,902 Miliar...
11:55 - Andi Putra: Gesa Pembahasa...
11:00 - Polres Kuansing Jaring Ana...
11:18 - Kapolres Kuansing Himbau P...
16:02 - Pensiun di Awal 2018, Posi...
15:44 - Penyaluran Gaji ASN di Kua...
13:12 - Ruas Jalan Mudik Ulo - Ser...
12:43 - Pelantikan 67 Kades Diusul...
05:55 - Bank Riau Kepri Serahkan 1...
16:01 - Dari 238 yang Dilantik, 20...
10:05 - Konferkab IV PWI Kuansing ...
10:33 - Dana Sertifikasi Guru Kuan...
17:48 - Puluhan Tim Pemadam Kebaka...
18:51 - Bupati Kuansing Resmikan P...
10:51 - TP4D Kejari Kuansing Tinja...
07:42 - Pemkab Kuansing Gandeng PL...
15:33 - Pemkab Kuansing Bangun Jal...
19:51 - Tuntaskan Tiga Pilar, Insp...
16:41 - Masih Ada 300 SK Sertifika...
15:12 - Bupati Kuansing H Mursini ...
08:36 - Upayakan Tingkatkan PAD Ku...
13:47 - Walau Hari Libur, Operator...
06:47 - Inilah Daftar UPTD Kecamat...
22:57 - Ini Daftar 22 Air Terjun L...
11:31 - 15 UPTD Pendidikan Kecamat...
17:13 - Dinas Pertanian Kuansing B...
16:19 - Horee...Dana Sertifikasi G...
23:10 - Dianggarkan Rp1 Miliar, Mu...
15:52 - Heboh...Pantun Kapini dan ...
11:54 - Distan Kuansing: Penyalura...
10:34 - Bupati Mursini Harapkan Pa...
13:51 - Pilkades Serentak di Kuans...
13:15 - Selisih 11 Suara dengan Ja...
18:06 - Selisih 5 Suara, Dedi Eria...
17:21 - Dua Calon Kades di Singing...
07:52 - Waktu Tinggal 7 Hari, APBD...
22:56 - Dana Sertifikasi Guru Kuan...
19:07 - 11 Desa Ikuti Pilkades, 9 ...
16:57 - Pilkades Tanjung Medan Cer...
 
Bertekad Usir dari Kuansing
Sukarmis: Kurang Ajar Duta Palma Itu!
Selasa, 24/06/2014 - 09:43:51 WIB

TELUK KUANTAN-Bupati Kuansing, H Sukarmis, bertekad mengusir PT Duta Palma Nusantara (DPN) dari daerahnya. Dia menilai, perusahaan perkebunan kelapa sawit itu tidak menghargai pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat Kuansing.

"Sebelum masa jabatan saya berakhir, PT DPN sudah harus meninggalkan daerah ini," kata Sukarmis dalam rapat koordinasi yang membahas PT DPN di ruang kerjanya, Senin (23/6/2014). Rapat ini dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Drs H Muharman MPd, para asisten, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan, dan pejabat terkait lainnya.

Sukarmis lalu memerintahkan Muharman dan instansi terkait untuk merealisasikan upaya hengkangnya PT DPN dari Kabupaten Kuansing. Menurut Sukarmis, banyak celah untuk menuntut perusahaan itu.

Selain itu, Sukarmis juga menilai keberadaan perusahaan milik Surya Darmadi itu tidak bermanfaat bagi masyarakat Kuansing. Bahkan, perusahaan itu telah menghina Sukarmis selaku kepala daerah, dan DPRD Kuansing.

Kemarahan Sukarmis dipicu dari kaburnya perwakilan PT DPN ketika penandatanganan kesepakatan pengaspalan jalan Benai-Kukok sepanjang 10 Km antara Pemkab Kuansing dengan tiga perusahaan. Akibatnya, kesepakatan hanya ditekan dua perusahaan lainnya, yakni PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan PT Tri Bakti Sarimas (TBS).

"Kurang ajar Duta Palma itu! Sikap ini tidak bisa kita terima, karena telah menyakiti kita. Kita akan tuntut mereka agar pergi dari daerah ini. Mereka telah melawan pemerintah," ketus Sukarmis kesal.

Sepengetahuan Sukarmis, banyak kesalahan PT DPN. Mulai dari pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) lahan perkebunannya seluas 11.500 hektar tidak melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah, hingga konflik tenaga kerja berkepanjangan.

Sukarmis menilai perpanjangan izin HGU PT DPN di tahun 2005 silam penuh kejanggalan. Pasalnya, perpanjangan izin itu baru berlaku di tahun 2018 nanti. "Ini aneh, izin diperpanjang 2005, tapi berlaku 2018. Kita akan pertanyakan masalah ini," terangnya.

Tak hanya itu saja, Sukarmis juga memerintahkan jajarannya mengukur ulang luas lahan HGU PT DPN. Pasalnya, kebun kelapa sawit milik perusahaan itu diduga lebih dari 20 ribu hektar. "Harus diukur ulang HGU-nya. Kelebihannya akan kita disita dan harus dikembalikan ke masyarakat," tegas Sukarmis.

Sementara itu, Humas PT DPN, Agus Priyanto, saat diikonfirmasi wartawan terkait kaburnya Suheri, perwakilan PT DPN dalam penandatanganan nota kesepakatan dengan Pemkab Kuansing di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Sabtu (21/6) malam lalu, mengaku tidak mendapat informasi apa pun. "Kita belum mendapat info dari Pak Suheri," katanya singkat.

Penulis : Idi Susianto
Editor : Yusni Fatimah



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777 atau 0852 7897 5248
via EMAIL: redaksi@halloriau.com atau
bisa invite PIN halloriau.com: 2B2591DA
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Dugaan Korupsi Bappeda Rohil, Pejabat Ini Langsung Ditahan Kejati usai Diperiksa Sejak Pagi
  • Danlanud Roesmin Nurjadin Tidak Izinkan Fasilitasnya Digunakan untuk Kepentingan Politik
  • Lihat Kondisi Faktual, Kaban Intelijen Berkunjung ke Bengkalis
  • Suzuki GSX-R150 Kini Bertambah Pilihan Lebih Hemat
  • Hasil Tes Kesehatan Bapaslon Gubri sudah Diserahkan ke KPU Riau
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved