BREAKING NEWS :
Satu Tahanan Jaksa Kabur di PN tanpa Ada Hambatan
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
+ INDEX BERITA +

11:43 - Realisasi Baru 18,75 %, Bu...
11:39 - Pengurus PWI Kuansing 2017...
13:26 - Sambut Bulan Suci Ramadan,...
09:01 - Realisasi Pencairan Dana D...
11:40 - Bupati Mursini Minta Satpo...
11:32 - Kapolres, Wabup Kuansing d...
14:19 - RSUD Teluk Kuantan Buka Lo...
16:08 - Polres dan PWI Kuansing De...
14:57 - Mengudara Lewat Radio, Kaj...
13:49 - Pemkab Kuansing sudah Tahu...
13:05 - Beri Nama Musala, Kapolres...
13:52 - Aktifitas Perkantoran Lump...
10:10 - Ade Fahrel Gantikan Indra ...
13:04 - AKP Yohanes Basri Jabat Ka...
06:06 - Silaturahmi dengan NU, Kap...
13:16 - Cegah Penyebar Berita Hoax...
13:35 - Tanggapi Isu Rasionalisas...
12:22 - Nonjobkan dan Demosi Pejab...
21:23 - Kajari Kuansing Beri Penyu...
10:27 - Kapolres Kuansing: Jadikan...
15:25 - Fortuner Nyangkut Usai Tab...
14:22 - Bila Tak Tercapai 30 Perse...
11:30 - Di Pemerintahan MH, Sekret...
09:18 - Jalan Sangau - Siberobah S...
16:27 - Tahun Ini, Kuansing Dapat ...
13:08 - Bupati Mursini Lantik Guru...
10:07 - Pemkab Kuansing Gelar Job ...
23:20 - Pihak Kecamatan dan Masyar...
17:07 - Jatah DAK untuk Bina Marga...
11:51 - Jalan Pulau Binjai - Saik ...
05:55 - Dengar Tangisan Histeris d...
05:41 - DLH Kuansing Belum Bisa Je...
19:30 - Heboh, Aliran Sungai Bawan...
16:52 - Dua Bulan Pegawai PUPR Kua...
15:51 - Malam Ini, Bupati Mursini ...
07:29 - BBM Premium Dibatasi untuk...
15:04 - Pengisian BBM di SPBU Paka...
13:54 - Pengrajin Batik Kuansing S...
10:23 - Warganet Ramai Bahas Bebas...
17:14 - Patung Budha 3,5 Ton Didug...
19:10 - Pemkab Kuansing Belum Tahu...
18:46 - Tahun Ini, 202 Rumah di Ku...
17:47 - Bangun Air Terjun 7 Tingka...
16:33 - BKPP Kuansing Koordinasi k...
12:40 - DAK Perumahan akan Disalur...
 
Bertekad Usir dari Kuansing
Sukarmis: Kurang Ajar Duta Palma Itu!
Selasa, 24/06/2014 - 09:43:51 WIB
TERKAIT:
 
  • DPRD Riau Terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
  • DPRD Riau Terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI
  • DPRD Riau Sahkan Revisi Perda Ketenagalistrikan
  •  

    TELUK KUANTAN-Bupati Kuansing, H Sukarmis, bertekad mengusir PT Duta Palma Nusantara (DPN) dari daerahnya. Dia menilai, perusahaan perkebunan kelapa sawit itu tidak menghargai pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat Kuansing.

    "Sebelum masa jabatan saya berakhir, PT DPN sudah harus meninggalkan daerah ini," kata Sukarmis dalam rapat koordinasi yang membahas PT DPN di ruang kerjanya, Senin (23/6/2014). Rapat ini dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Drs H Muharman MPd, para asisten, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan, dan pejabat terkait lainnya.

    Sukarmis lalu memerintahkan Muharman dan instansi terkait untuk merealisasikan upaya hengkangnya PT DPN dari Kabupaten Kuansing. Menurut Sukarmis, banyak celah untuk menuntut perusahaan itu.

    Selain itu, Sukarmis juga menilai keberadaan perusahaan milik Surya Darmadi itu tidak bermanfaat bagi masyarakat Kuansing. Bahkan, perusahaan itu telah menghina Sukarmis selaku kepala daerah, dan DPRD Kuansing.

    Kemarahan Sukarmis dipicu dari kaburnya perwakilan PT DPN ketika penandatanganan kesepakatan pengaspalan jalan Benai-Kukok sepanjang 10 Km antara Pemkab Kuansing dengan tiga perusahaan. Akibatnya, kesepakatan hanya ditekan dua perusahaan lainnya, yakni PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dan PT Tri Bakti Sarimas (TBS).

    "Kurang ajar Duta Palma itu! Sikap ini tidak bisa kita terima, karena telah menyakiti kita. Kita akan tuntut mereka agar pergi dari daerah ini. Mereka telah melawan pemerintah," ketus Sukarmis kesal.

    Sepengetahuan Sukarmis, banyak kesalahan PT DPN. Mulai dari pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) lahan perkebunannya seluas 11.500 hektar tidak melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah, hingga konflik tenaga kerja berkepanjangan.

    Sukarmis menilai perpanjangan izin HGU PT DPN di tahun 2005 silam penuh kejanggalan. Pasalnya, perpanjangan izin itu baru berlaku di tahun 2018 nanti. "Ini aneh, izin diperpanjang 2005, tapi berlaku 2018. Kita akan pertanyakan masalah ini," terangnya.

    Tak hanya itu saja, Sukarmis juga memerintahkan jajarannya mengukur ulang luas lahan HGU PT DPN. Pasalnya, kebun kelapa sawit milik perusahaan itu diduga lebih dari 20 ribu hektar. "Harus diukur ulang HGU-nya. Kelebihannya akan kita disita dan harus dikembalikan ke masyarakat," tegas Sukarmis.

    Sementara itu, Humas PT DPN, Agus Priyanto, saat diikonfirmasi wartawan terkait kaburnya Suheri, perwakilan PT DPN dalam penandatanganan nota kesepakatan dengan Pemkab Kuansing di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Sabtu (21/6) malam lalu, mengaku tidak mendapat informasi apa pun. "Kita belum mendapat info dari Pak Suheri," katanya singkat.

    Penulis : Idi Susianto
    Editor : Yusni Fatimah



    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0813 7176 0777
    via EMAIL: redaksi@halloriau.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)

     
    Berita Lainnya :
  • Satu Tahanan Jaksa Kabur di PN tanpa Ada Hambatan
  • Living Word Hadir di Pekanbaru dengan Konsep Berbeda
  • Telkomsel Operasikan 8.829 BTS 4G dan 18 BTS Mobile di Pamasuka
  • Para Kades dan BNPB Apresiasi Program Desa Bebas Api RAPP di Meranti
  • Kapolres Pelalawan Apresiasi Momentum 'May Day' Riau Komplek PT RAPP
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov RiauPekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2016 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved